Paparan Tupoksi Polri

Report
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
REFORMASI
TH.1998
INPRES NO.2/1999
TTG : LEMBAGA-LEMBAGA
KEBIJAKAN DALAM
RANGKA PEMISAHAN
POLRI DARI ABRI
AMANDEMEN UU ’45
PERUBAHAN KE-2
TH.2000 BAB XII
TTG
HAN & KAM NEG
PSL. 30 (4)
-
TAP MPR NO VI/2000
TTG
PEMISAHAN TNI & POLRI
-
TAP MPR NO VII/2000
TTG
PERAN TNI 7 POLRI
LANDASAN FORMIL
REFORMASI POLRI
PERTIMBANGAN :
- FILOSOFIS
- SOSIOLOGIS
- YURIDIS
- PERBANDINGAN HUKUM
INTERNASIONAL
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
UU NO.2 / 2002
TTG
KEPOLISIAN NEGARA RI
PASAL 6
(1)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MERUPAKAN ALAT NEGARA YANG BERPERAN
DALAM
MEMELIHARA
KEAMANAN
DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKAN HUKUM,
MEMBERIKAN PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT.
(2)
DALAM MENJALANKAN PERANNYA, KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA WAJIB MEMILIKI
KEAHLIAN
DAN
KETERAMPILAN
SECARA
PROFESIONAL. Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
PASAL 7
(1)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MERUPAKAN KEPOLISIAN
NASIONAL YANG ORGANISASINYA DISUSUN SECARA BERJENJANG DARI
TINGKAT PUSAT SAMPAI TINGKAT DAERAH.
(2)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERADA DIBAWAH PRESIDEN.
(3)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIPIMPIN OLEH KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIANGKAT DAN
DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN DENGAN PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT.
(4)
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TUNDUK PADA
KEKUASAAN PERADILAN UMUM.
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
PASAL 8
(1)
PRESIDEN DALAM MENETAPKAN ARAH KEBIJAKAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIBANTU OLEH LEMBAGA
KEPOLISIAN NASIONAL.
(2)
LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL DIBENTUK OLEH PRESIDEN
YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG.
(3)
LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL MEMBERIKAN PERTIMBANGAN
KEPADA
PRESIDEN
DALAM
PENGANGKATAN
DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
PASAL 9
(1)
DALAM KEADAAN DARURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA TENTARA
NASIONAL INDONESIA, YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.
(2)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TURUT SECARA
AKTIF DALAM TUGAS-TUGAS PENANGGULANGAN KEJAHATAN
INTERNASIONAL
SEBAGAI
ANGGOTA
INTERNATIONAL
CRIMINAL POLICE ORGANIZATION-INTERPOL.
(3)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MAMBANTU
SECARA AKTIF TUGAS PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DUNIA
(PEACE KEEPING OPERATION) DIBAWAH BENDERA PBB.
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
KEIKUTSERTAAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENYELENGARAN
PASAL 10
NEGARA
(1)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERSIKAP
NETRAL DALAM KEHIDUPAN POLITIK DAN TIDAK
MELIBATKAN DIRI PADA KEGIATAN POLITIK PRAKTIS.
(2)
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TIDAK MENGGUNAKAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH.
KEIKUTSERTAAN
KEPOLISIAN
NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA
DALAM
MENENTUKAN
ARAHKEBIJAKAN
NASIONAL
DISALURKAN
MELALUI
MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT PALING LAMA TAHUN 2009.
(3)
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAPAT MEMDUDUKI JABATAN DI LUAR KEPOLISIAN
SETELAH MENGUNDURKAN DIRI ATAU PENSIUN DARI
DINAS KEPOLISIAN.
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN
2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PASAL 13
TUGAS POKOK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA ADALAH :
(1)
(2)
(3)
MEMELIHARA
KEAMANAN
DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
MENEGAKAN HUKUM; DAN
MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN,
PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
FUNGSI KEPOLISIAN
PASAL 2
FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH SALAH SATU
FUNGSI
PEMERINTAHAN
NEGARA
DI
BIDANG PEMELIHARAAN KEAMANANDAN
KETERTIBAN MASYARAKAT, PENEGAKAN
HUKUM, PERLINDUNGAN, DAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT.
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
PASAL 3
(1)
PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIBANTU OLEH:
A. KEPOLISIAN KHUSUS ;
B. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL;DAN/ATAU
C. BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA.
(2)
PENGEMBAN
FUNGSI
KEPOLISIAN
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM AYAT (1) HURUF A,B, DAN C
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI
DASAR HUKUMNYA MASING-MASING.
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
PASAL 14
1. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK SEBAGIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 13,
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERTUGAS :
A.
MELAKSNAKAN PENGATURAN PENJAGAAN, PENGAWALAN, DAN PATROLI TERHADAP
KEGIATAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SESUAI KEBUTUHAN;
B.
MENYELENGGARAKAN SEGALA KEGIATAN DALAM MENJAMIN KEAMANAN, KETERTIBAN,
DAN KELANCARAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS DI JALAN;
C.
MEMBINA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT, KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT, KESADARAN HUKUM MASYARAKAT SERTA KETAATAN WARGA
MASYARAKAT TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
D.
TURUT SERTA DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL;
E.
MEMELIHARA KETERTIBAN DAN MENJAMIN KEAMANAN UMUM ;
F.
MELAKUKAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP
KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BENTUK-BENTUK
PENGAMANAN SWAKARSA;
G.
MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP SEMUA TINDAK PIDANA
SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LAINNYA;
H.
MENYELENGGARAKAN
IDENTIFIKASI
KEPOLISIAN,KEDOKTERAN
KEPOLISIAN,
LABORATURIUM, FORENSIK DAN PSIKOLOGI KEPOLISIAN UNTUK KEPENTINGAN TUGAS
KEPOLISIAN;
/- I. MELINDUNGI…
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
I.
MELINDUNGI KESELAMATAN JIWA RAGA, HARTA BENDA,MASYARAKAT, DAN LINGKUNGAN
HIDUP DARI GANGGUAN KETERTIBAN DAN/ATAU BENCANA TERMASUK MEMBERIKAN
BANTUAN DAN PERTOLONGAN DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA ;
J.
MELAYANI KEPENTINGAN WARGA MASYARAKAT UNTUK SEMENTARA SEBELUM DITANGANI
OLEH INSTANSI DAN/ATAU PIHAK YANG BERWENANG;
K. MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA
DALAM LINGKUP TUGAS KEPOLISIAN ; SERTA
L.
MELAKSANAKAN TUGAS LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
2. TATA CARA PELAKSANAAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) HURUF F
DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMRINTAH
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
PASAL 15
1.
DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 13
DAN 14 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SECARA UMUM BERWENANG :
A. MENERIMA LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN;
B. MEMBANTU MENYELESAIKAN PERSELISIHAN WARGA MASYARAKAT YANG DAPAT
MENGGANNGU KETERTIBAN UMUM;
C. MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TUMBUHNYA PENYAKIT MASYARAKAT;
D. MENGAWASI ALIRAN YANG DAPAT MENIMBULKAN PERPECAHAN ATAU MENGANCAM
PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA;
E.
MENGELUARKAN PERATURAN KEPOLISIAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN
ADMINISTRASIF KEPOLISIAN;
F.
MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KHUSUS SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAKAN KEPOLISIAN
DALAM RANGKA PENCEGAHAN;
G. MELAKUKAN TINDAKAN PERTAMA DITEMPAT KEJADIAN;
H. MENGAMBIL SIDIK JARI DAN IDENTITAS LAINNYA SERTA MEMOTRET SESEORANG;
I.
MENCARI KETERANGAN DAN BARANG BUKTI;
J.
MENYELENGGARAKAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL;
K. MENGELUARKAN SURAT IZIN DAN/ATAU SURAT KETERANGAN YANG DIPERLUKAN DALAM
RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT;
L.
MEMBERIKAN BANTUAN PENGAMANAN DALAM SIDANG DAN PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN, KEGIATAN INSTANSI LAIN, SERTA KEGIATAN MASYARAKAT;
M. MENERIMA DAN MENYIMPAN BARANG TEMUAN UNTUK SEMENTARA WAKTU.
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
/- 2 KEPOLISIAN……
2.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN LAINNYA BERWENANG :
A. MEMBERIKAN IZIN DAN MENGAWASI KEGIATAN KERAMAIAN UMUM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT LAINNYA;
B. MENYELENGGARAKAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR;
C. MEMBERIKAN SURAT IZIN MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR;
D. MENERIMA PEMBERITAHUAN TENTANG KEGIATAN POLITIK;
E.
MEMBERIKAN IZIN DAN MELAKUKAN PENGAWASAN SEBJATA API, BAHAN PELEDAK, DAN
SENJATA TAJAM;
F.
MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL DAN MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BADAN
USAHA DI BIDANG JASA PENGAMANAN;
G. MEMBERIKAN PETUNJUK, MENDIDIK, DAN MELATIH APARAT KEPLOLISIAN KHUSUS DAN
PETUGAS PENGAMANAN SWAKARSA DALAM BIDANG TEKNIS KEPOLISIAN;
H. MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN KEPOLISIAN NEGARA LAIN DALAM MENTIDIK DAN
MEMBERANTAS KEJAHATAN INTERNASIONAL;
I.
MELAKUKAN PENGAWASAN FUNGSIONAL KEPOLISIAN TERHADAP ORANG ASING YANG
BERADA DI WILAYAH INDONESIA DENGAN KOORDINASI INSTASI TERKAIT;
J.
MEWAKILI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM ORGANISASI KEPOLISIAN
INETRNASIONAL;
K. MELAKSANAKAN KEWENANGAN LAIN YANG TERMASUK DALAM LINGKUP TUGAS
EKPOLISIAN.
3.
TATA CARA PELAKSANAAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT
(2) HURUF A DAN D DIATUR LEBIH LANJUT
DENGAN
PEMERINTAH.
Zulpatah,
SH, MHPERATURAN
|
[email protected]
PASAL 16
1.
DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 13
DAN 14 DIBIDANG PROSES PIDANA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BERWENANG UNTUK :
A. MELAKUKAN PENANGKAPAN, PENAHANAN,PENGGELEDAHAN, DAN PENYITAAN;
B. MELARANG SETIAP ORANG MENINGGALKAN ATAU MEMASUKI TEMPAT KEJADIAN PERKARA
UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN;
C. MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN ORANG KEPADA PENYIDIK DALAM RANGKA PENYIDIKAN;
D. MENYURUH BERHENTI ORANG YANG DICURIGAI DAN MENANYAKAN SERTA MEMERIKSA
TANDA PENGENAL DIRI ;
E.
MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENYITAAN SURAT;
F.
MEMANGGIL ORANG UNTUK DIDENGAR DAN DIPERIKSA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
PEMERIKSAAN PERKARA;
G. MENDATANGKAN ORANG AHLI YANG DIPERLUKAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
PEMERIKSAAN PERKARA;
H. MENGADAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN;
I.
MENYERAHKAN BERKAS PERKARA KEPADA PENUNTUT UMUM.
J.
MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA LANGSUNG KEPADA PEJABAT IMIGRASI YANG
BERWENANG DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DALAM KEADAAN MENDESAK ATAU
MENDADAK UNTUK MENCEGAH ATAU MENANGKAL ORANG YANG DISANGKA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA.
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
/- K.MEMBERI…
K. MEMBERI PETUNJUK DAN BANTUAN PENYIDIKAN KEPADA PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL SERTA MENERIMA HASIL PENYIDIKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL UNTUK DISERAHKAN KEPADA PENUNTUT UMUM; DAN
L.
2.
MENGADAKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB.
TINDAKAN LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) HURUF L ADALAH
TINDAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG DILAKSANAKAN JIKA MEMENUHI
SYARAT SEBAGAI BERIKUT :
A. TIDAK BERTENTANGAN DENGAN SUATU ATURAN HUKUM;
B. SELARAS DENGAN KEWAJIBAN HUKUM YANG MENGHARUSKAN TINDAKAN TERSEBUT
DILAKUKAN;
C. HARUS PATUT,MASUK AKAL, DAN TERMASUK DALAM LINGKUNGAN JABATANNYA;
D. PERTIMBANGAN YANG LAYAK BERDASARKAN KEADAAN YANG MEMAKSA; DAN
E.
MENGHORMATI HAKAASI MANUSIA.
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
PASAL 17
PEJABAT
KEPOLISIAN
NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA
MENJALANKAN
TUGAS
DAN
WEWENANGANNYA DI SELURUH WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KHUSUSNYA DI
DAERAH
HUKUM
PEJABAT
YANG
BERSANGKUTAN DITUGASKAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2002
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS
PASAL 1
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DISINGKAT POLRI MERUPAKAN
KEPOLISIAN NASIONAL YAN BERADA DI BAWAH PRESIDEN
PASAL 2
POLRI ADALAH ALAT NEGARA YANG BERTUGAS MEMELIHARA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKAN HUKUM SERTA ,MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN PERTAMA
UMUM
PASAL 3
1. ORGANISASI POLRI DISUSUN SECARA BERJENJANG DARI TINGKAT
PUSAT SAMPAI KE KEWILAYAHAN.
2. ORGANISASI POLRI TINGKAT PUSAT DI SEBUT MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DISINGKAT MABES
POLRI.
3. ORGANISASI POLRI TINGKAT KEWILAYAHAN DISEBUT KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH, DISINGKAT POLDA.
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
BAGIAN KEDUA
MABES POLRI
PARAGRAF PERTAMA
ORGANISASI MABES POLRI
PASAL 4
MABES POLRI TERDERI DARI :
A. UNSUR PIMPINAN:
1)
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
2)
WAKIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
B. UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF:
1)
INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM;
2)
DEPUTI KAPOLRI BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN PENGEMBANGAN;
3)
DEPUTI KAPOLRI BIDANG OPERASI;
4)
DEPUTI KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA;
5)
DEPUTI KAPOLRI BIDANG LOGISTIK
6)
STAF AHLI KAPOLRI.
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
C. UNSUR PELAKSANA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELAKSANA STAF KHUSUS
1)
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN;
2)
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN KEPOLISIAN;
3)
AKADEMI KEPOLISIAN;
4)
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;
5)
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT;
6)
DIVISI PEMBINAAN HUKUM;
7)
DIVISI PERTANGGUNGJAWABAN PROFESI DAN PENGAMANAN INTERNAL;
8)
DIVISI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
D. UNSUR PELAKSANA UTAMA PUSAT:
1)
BADAN INTELIJEN KEAMANAN;
2)
BADAN RESERSE KRIMINAL;
3)
BADAN PEMBINAAN KEAMANAN;
4)
KORPS BRIGADE MOBIL
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
E. SATUAN ORGANISASI PENUNJANG LAINNYA:
1)
SEKRETARIAT NATIONAL CENTRAL BUREAU (NCB) INERPOL;
2)
PUSAT KEDOKTERAN KEPOLISIAN DAN KESEHATAN TERMASUK RUMAH SAKIT
PUSAT POLRI;
3)
PUSAT KEUANGAN.
F. PELAKSANA UTAMA KEWILAYAHAN ;POLDA
1)
POLDA ADALAH SUATU PELAKSANA UTAMA KEWILAYAHAN YANG BERADA DI
BAWAH KAPOLRI.
2)
POLDA BERTUGAS MENYELENGGARAKAN TUGAS POLRI PADA TINGKAT
KEWILAYAHAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU.
3)
POLDA DIPIMPIN OLEH KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH, DISINGKAT KAPOLDA, YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA
KAPOLRI
4)
KAPOLDA DIBANTU OLEH WAKIL KAPOLDA, DISINGKAT WAKAPOLDA.
5)
SUSUNAN ORGANISASI POLDA DAN SATUAN-SATUAN KEWILAYAHAN DI
BAWAHNYA DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN MASING-MASING WILAYAH
DENGAN DAERAH HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]
Zulpatah, SH, MH |
[email protected]

similar documents