PPK-SKPD

Report
Oleh:
DIREKTUR FASILITAS DANA PERIMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2010
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
UU 32/2004
UU 33/2004
UU 32/2004 UU 17/2003
UU 33/2004
UU 1/2004
UU 15/2004
PP 58/2005
PP 24/2005
PP 8/2006
• PERMENDAGRI 13 /2006
• PERMENDAGRI 59 /2007
• PERMENDAGRI 55 /2008
PERDA ttg
Pokok-pokok Pengelolan
Keuda
Peraturan KDH
PKD
PP 58/2005
OMNIBUS REGULATIONS
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA DAERAH
(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA)
SEKRETARIS DAERAH
(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)
PENGGUNA ANGGARAN (PA)
(KEPALA SKPD)
PPKD Selaku BUD
(KEPALA BPKAD)
KUASA PA
KUASA BUD
PPTK
PPK-SKPD
BENDAHARA
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kepala Daerah
• pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan
daerah.
• mewakili pemda dalam
kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan.
mempunyai kewenangan menetapkan :
• kebijakan pelaksanaan APBD;
• kebijakan pengelolaan barang daerah;
• kuasa pengguna anggaran/pengguna
barang;
• bendahara penerimaan dan/atau
bendahara pengeluaran;
• pejabat yang melakukan penerimaan
daerah;
• pejabat yang mengelola utang dan
piutang daerah;
• pejabat yang mengelolan barang milik
daerah;
• pejabat yang menguji tagihan &
memerintahkan pembayaran.
Melimpahkan sebagian atau seluruh
kekuasaannya kepada
• SEKDA selaku koordinator pengelola
keuangan daerah;
• Kepala SKPKD selaku PPKD;
• Kepala SKPD selaku pejabat pengguna
anggaran/pengguna barang.
berdasarkan prinsip pemisahan
kewenangan
antara
yang
memerintahkan, menguji, dan yang
menerima
atau
mengeluarkan
uang.
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Sekretaris Daerah
Membantu KDH menyusun
kebijakan &
mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan
PEMDA termasuk
pengelolaan KEUDA
Melaksanakan tugas-tugas
koordinasi pengelolaan KEUDA
lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh KDH
Bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas kepada KDH
Mempunyai tugas koordinasi di bidang :
• penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan pengelolaan APBD dan
barang daerah;
• penyusunan rancangan RAPBD &
RPAPBD;
• penyusunan Raperda APBD, PAPBD,
& pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;
• tugas-tugas pejabat perencana
daerah, PPKD, dan pejabat pengawas
KEUDA;
• penyusunan laporan KEUDA dalam
rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
• memimpin TAPD;
• menyiapkan domlak APBD &
pengelolaan barang daerah;
• memberikan persetujuan pengesahan
DPA-SKPD/DPPA- SKPD; dan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(PPKD)
Kepala SKPKD selaku PPKD
menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan KEUDA;
menyusun RAPBD dan RPAPBD;
melaksanakan pemungutan PATDA yang
ditetapkan PERDA;
melaksanakan fungsi BUD;
menyusun laporan keuda;
melaksanakan tugas lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh KDH.
PPKD melimpahkan kepada pejabat lainnya
dilingkungan SKPKD menyusun RAPBD/RPAPBD
& melakukan dallak APBD, memungut pajak
daerah, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan
pemberian
jaminan
atas
nama
PEMDA,
melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
KEUDA, menyajikan informasi KEUDA &
melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah.
Dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD,
PPKD berwenang:
menyusun kebijakan dan domlak APBD;
mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
memberikan juknislak sistem penerimaan dan
pengeluaran kasda;
melaksanakan pemungutan pajak daerah;
menetapkan SPD;
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan
pemberian pinjaman atas nama PEMDA;
melaksanakan sistem akuntansi dan
pelaporan KEUDA;
menyajikan informasi KEUDA;
melaksanakan kebijakan dan pedoman
pengelolaan serta penghapusan barang milik
daerah;
menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD
selaku kuasa BUD;
bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada KDH melalui SEKDA.
KUASA BUD
Mempunyai tugas:
menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD dan menerbitkan SP2D;
menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD;
menyimpan uang daerah;
melaksanakan penempatan uang daerah & mengelola/menatausahakan
investasi daerah;
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
melakukan penagihan piutang daerah.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Mempunyai tugas:
menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja;
melaksanakan anggaran SKPD;
menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang ditetapkan;
menandatangani SPM;
mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD
mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;
melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KDH melalui SEKDA.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan
kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK
 Kriteria penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan : kompetensi jabatan,
anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.
 PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna
anggaran/pengguna barang
 PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa
pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
Tugas PPTK :
 mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan encakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen
administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK-SKPD)
Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
sebagai PPK-SKPD.
PPK-SKPD mempunyai tugas:
meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan
oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan SPM;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
melaksanakan akuntansi SKPD; dan
menyiapkan laporan keuangan SKPD.
PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
BENDAHARA PENGELUARAN (Psl 4
Permendagri 55/2008)


Bendahara
pengeluaran
SKPD
bertugas
untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Bendahara pengeluaran SKPD berwenang:
 mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan
SPP-LS;
 menerima dan menyimpan uang persediaan;
 melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh
PPTK;
 mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh
PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak
lengkap.
Lanjutan ……


Dalam
hal
pengguna
anggaran
melimpahkan
sebagian
kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk
bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan
sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD.
Untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran
pembantu SKPD berwewenang :

mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPPLS;

menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan
Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran

melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;

menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan;

meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh
PPTK;

mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK,
apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
DANA BOS 2011
“Bentuk Dana Transfer”
Transfer dari rekening kas Negara ke rekening kas Daerah
Dana utk satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program
wajib belajar sembilan tahun dan digunakan utk mendanai keg
sesuai juknis Mendiknas
Stimulus bagi Kab/Kota utk menyelenggarakan fungsi
pendidikan di Daerah
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
LINGKUP
PENGELOLAAN
DANA BOS
2011
PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN
MEKANISME DANA BOS 2011
Kas Umum
Negara, Kemenkeu
Transfer
ke Rekening kas Daerah (dirinci alokasi per
sekolah), secara Triwulanan.
Kas Umum Daerah
Kab./Kota
Disalurkan melalui
belanja SKPD Disdik
sesuai alokasi per
Sekolah
Disalurkan melalui
belanja hibah sesuai
alokasi persekolah
Bend. Pengel.
Disdik
Sekolah Negeri
Tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban
diatur dengan Perkada
(Psl 133 ayat (3)
Permendagri 13/2006)
Sekolah Swasta
Catatan:
- Mekanisme pencairan melalui belanja SKPD mengacu pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
DANA
BOS
TA 2011
• Psl 81 ayat (2)
PP58/2005 &
• Psl 162 Permendagri 13/2006
• Angka IV butir 6
Permendagri
37/2010
KATEGORI
SBG
“KEPERLUAN
MENDESAK”
MENDAHULUI
PERDA
PERUBAHAN
APBD
Catatan :
 Psl 81 Ayat (2) PP 58/2005: “Dalam keadaan darurat, Pemda dpt melakukan pengeluaran yg blm
tersedia anggarannya, yg selanjutnya diusulkan dlm rancangan perubahan APBD, dan/atau
disampaikan dlm laporan realisasi anggaran”.
 Psl 162 ayat (2) Permendagri 13/2006: “Dalam keadaan darurat, Pemda dpt melakukan
pengeluaran yg blm tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBD.
 Ayat (5) Permendagri 13/2006 : “Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk belanja
utk keperluan mendesak yg kriterianya dittpkan dalam Perda ttg APBD”.
 Ayat (6) Permendagri 13/2006: “Kriteria keperluan mendesak mencakup prog/keg yan das dan bila
ditunda dpt merugikan yg lebih besar bagi pemda dan masy”.
 Daerah dpt melaksanakan keg BOS mendahului Perda Perubahan APBD TA 2011 sebagaimana
diatur dlm ket. Angka IV. Hal-hal Khusus, butir 6 Permendagri 37 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan APBD TA 2011.
TEKNIS PENGANGGARAN DALAM APBD
BAGI DAERAH YG BELUM
MENGANGGARKAN DLM APBD
(Sesuai Psl 81 ayat (2) PP 58/2005, Psl 162
Permendagri 13/2006, Permendagri 37/2010)
• Menyusun RKA-PPKD utk
belanja hibah (sekolah swasta)
• Menyusun RKA-SKPD Pendidikan
dalam 3 jenis belanja (sekolah
negeri)
• Menetapkan Perkada Perubahan
Penjabaran APBD, dbrthukan kpd
Pimpinan DPRD.
• Menyusun dan mengesahkan DPASKPD/ DPA-PPKD
PENGANGGARAN
DANA BOS SBG
PENERIMAAN DAERAH (PPKD)
Pada Kelompok: Lain-lain
Pendapatan Daerah yg sah,,
RKAJenis: Dana Penyesuaian&OTSUS, PPKD.1
Obyek: Dana penyesuaian serta
Rincian obyek: Dana BOS
PENGANGGARAN
SBG BELANJA (PPKD & SKPD)
• Belanja Hibah (swasta)
• Belanja pegawai, barang dan
jasa, belanja modal sesuai
Juknis Mendiknas (negeri)
RKAPPKD2.1
RKASKPD
2.2.1
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/ PENGGUNA ANGGARAN
NO
URAIAN
INSTITUSI
PPKD
Bendahara/
Pemegang
PA/KPA
Kas
Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan
Mendelegasikan pengelolaan keu kpd PPKD
1 Kepala Daerah
2
3
4
5
Dinas
Pendidikan:
-Kepala Dinas
-Kabag TU
-Kabid
- BP
- BPP
DPKD:
- Bid. Anggaran
- Bid. Perbend
- Bid Akuntansi
Bank Umum
Sekolah:
-Kep. Sekolah
-TU/Staf
KETERANGAN
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Selaku PA
PPK-SKPD
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Bendahara Pengeluaran (Induk)
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Fungsi Anggaran
Kuasa BUD
Fungsi Akuntansi
Pemegang Rekening Kas Umum Daerah
√
√
PBPP di sekolah

PENGELOLAAN DANA BOS
UTK SEKOLAH
NEGERI



Penggunaan
dana
BOS
dianggarkan
melalui
belanja
langsung dalam bentuk prog/keg
pada SKPD Pendidikan -> RKASKPD.
Diuraikan dalam jenis belanja
pegawai, barang & jasa dan modal
sesuai juknis Mendiknas.
Pelaksanaan dilakukan sesuai
kondisi dan kebutuhan masingmasing sekolah.
Utk penyesuaian penggunaan
setiap jenis belanja dilakukan
melalui mekanisme perubahan.
Lanjutan …


PENGELOLAAN DANA BOS
UTK SEKOLAH
SWASTA

BUD mengalokasikan dana BOS
utk sekolah swasta berdasarkan
data jumlah siswa per sekolah.
Dana BOS diberikan ke sekolah
swasta melalui belanja hibah,
dituangkan dalam NPHD sesuai
dgn tata cara pemberian hibah yg
ditetapkan dgn Perkada.
Kepala
sekolah
swasta
melaporkan
kekurangan
atau
kelebihan anggaran per sekolah
berd. Jumlah riil murid di sekolah
kpd
SKPD
pendidikan,
utk
selanjutnya
disampaikan
kpd
kemendiknas
utk
dilakukan
penyesuaian alokasi per sekolah.
Lanjutan …
PENUNJUKAN
PEJABAT
PENGELOLA
DANA BOS
DI SKPD
Kepala Dinas Pendidikan :
 menunjuk
pejabat
yang
menangani prog/keg Dana
BOS di Dinas Pendidikan
sebagai KPA .
 menunjuk
salah
satu
pegawai di Dinas Pendidikan
sbg Bendahara Pengeluaran
Pembantu (BPP).
DI SEKOLAH
NEGERI
 Kepala
sekolah
sbg
Pembantu
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
(PBPP).
PENYALURAN DANA BOS SETIAP
TRIWULAN KE SEKOLAH (NEGERI)
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN / KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
SPM-UP/GU/TU
2
SP2D
PPK-SKPD
1
KUASA
BUD
SPP-UP/GU/TU
BENDAHARA
PENGELUARAN
PEMBANTU DI
SKPD
Transfer Uang
BANK
3
Transfer Uang
PEMBANTU BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU
(PBPP) DI SEKOLAH
Catatan :
• Proses penyelesaian penyaluran dari angka 1) s/d angka 3) ke sekolah paling lama 7 hari kerja;
• PBPP melaporkan realisasi penggunaan dana yg diterima per triwulan dgn melampirkan rekap SPJ
kepada BPP di Dinas Pendidikan paling lambat 10 hari kerja sebelum berakhirnya Triwulanan.
• Pencairan triwulan kedua & seterusnya diajukan oleh BPP dengan memperhatikan perubahan alokasi
per sekolah.
PENYALURAN DANA KE SEKOLAH SWASTA
BUD/KUASA
BUD
SP2D- LS
BANK
SPM-LS
Transfer Uang
BAGIAN/FUNGSI
VERIFIKASI
SPP-LS
BEND PENGELUARAN
Rekening
Sekolah Swasta
(Penerima Hibah)
PPKD
•SPD
•DPA-PPKD
(Belanja Hibah ke Sekolah)
Catatan :
• Pengajuan SPP – LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD sebagai alat pengajuan dana atas
belanja hibah PPKD, yang dilampiri dgn Salinan SPD dan lampiran Lain (DPA-PPKD, naskah hibah).
• Pembukuan Belanja Hibah oleh Bendahara Pengeluaran ke dalam BKU Pengeluaran dan Buku Pembantu
setelah mener ima SP2D LS dari BUD/Kuasa BUD
DISKRESI PENGANGGARAN BELANJA BARANG&JASA
OLEH PBPP DI SEKOLAH
Penganggaran
Belanja untuk
pengadaan
barang dan jasa
termasuk belanja
modal
Jadwal pengadaannya
mengikuti Juknis & tidak
memerlukan keterlibatan
pejabat pengadaan atau
panitia pengadaan, dgn
ketentuan nilai belanjanya
tidak melebihi
Rp10.000.000,00
Catatan :
 Psl 55 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
“bukti pembelian digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan 5
juta rupiah”. Ayat (3): “bukti kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya
sampai dengan Rp10.000.000,00”.
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DAN PENCATATAN ATAS ASET
TETAP DI SEKOLAH
PPK-SKPD/
Dinas
Pendidikan
Menyusun laporan Keuangan
termasuk untuk kegiatan BOS
di Sekolah , mencakup:
 Laporan realisasi anggaran
 Catatan
atas
laporan
keuangan
 Neraca (aset SKPD)
Catatan :
 Aset di Sekolah merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang disusun dalam laporan
Neraca SKPD Pendidikan dan dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah.
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH

similar documents