SPJ BANTUAN HIBAH

Report
Oleh :
AGUS FATKHUROKHMAN, SE
Permen Nomor 32 tahun 2011,
tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 37 ayat 1 dan 2
1.
Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan
material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
2.
a)
Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
b)
surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan
usulan; dan
c)
bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang
atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan
sosial berupa barang
Dibukukan
Contoh BKU (Buku Kas Umum)

BULAN.........
PENERIMAAN
No
Tgl
Uraian
JUMLAH
PENGELUARAN
Jumlah
No
Tgl
Uraian
Jumlah
JUMLAH
Buku Kas Umum Ditutup dengan Keadaan sbb :
Penerimaan = Rp. ....
Pengeluaran = Rp. ....
Sisa = Rp. ..... Berupa a. Uang Tunai = Rp. .......
b. Saldo Bank = Rp. ......
Jumlah = Rp. .......
Selisih = Rp. ....
Mengetahui
Bendaharawan
PENGELOLAAN BANTUAN HIBAH
• Dibukukan
• Apabila ada transaksi yang harus dipungut pajak harus
dipungut dan disetor ke Bank, harus dilaksanakan.
• Dibuatkan Bend.26
• Pembelian dilampiri Kwitansi atau Nota (ditempel
Meterai Rp. 0 s/d 249.999 tanpa meterai,
Rp. 250.000 s/d 999.999 meteri Rp. 3.000,Rp. 1.000.000 keatas meterai Rp. 6.000,Di SPJ kan, lampiran harus lengkap dan benar
LAMPIRAN SPJ
1. HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN
 SK dan SURAT TUGAS
 Bukti Pengeluaran (kwitansi)
 Daftar Penerimaan Honorarium
 Bukti Setoran Pajak (jika ada)
2. Honorarium Instruktur/Narasumber/Moderator
 Bukti Kas Pengeluaran (Kwitansi)
 Daftar Penerimaan Honor
 Surat Tugas/SK
 Jadwal
 Daftar Hadir
 Fotocopy Pajak
LAMPIRAN SPJ
3. Belanja alat tulis kantor
 Bukti Kas Pengeluaran (Kwitansi)
 Nota Pembelian
 Daftar Penerimaan (apabila dibagikan kepada peserta/yuri)
 Fotocopy pajak
4. Belanja makanan dan Minuman rapat
 Bukti Kas Pengeluaran (Kwitansi)
 Nota Pembelian
 Undangan Rapat
 Daftar Hadir
 Notulen ditandatangani pemimpin rapat
 Fotocopy pajak
TARIP PAJAK
 BELANJA BARANG :
 Rp. 1.000.000 – 2.000.000  PPn
 Diatas Rp. 2.000.000,-  PPn dan PPh
 JAMUAN
 CAP WARUNG
 Kurang dari Rp. 2.000.000,- tidak
dikenakan PPn dan PPh
 Lebih dari Rp. 2.000.000,- dikenakan PPh
7
CAP KATERING
 Kurang dari Rp. 1.000.000 dikenankan PPh 23
 Diatas Rp. 1.000.000 dikenakan PPn dan PPh 23
 CAP RUMAH MAKAN ada tulisan Snak
 Diatas Rp. 1.000.000 dikenakan PPn
 Rp. 2.000.000 dikenakan PPn dan PPh 22
8
SEWA TEMPAT
 Kurang dari Rp. 1.000.000 dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 = 10 %
 Rp. 1.000.000 atau lebih dikenakan PPn dan PPh
 PAJAK JASA
 Berapapun dikenakan PPh Ps 23
 Kalau pakai NPWP = 2 %
 Kalau tidak ada NPWP = 4 %
9
PAJAK
JENIS
Tanpa PPn
Kena PPn
Pembayaran
PPN
10 %
Diatas 1 juta (Kecuali untuk pembelian
buku pelajaran, pembelian di warung
makan, restoran , katering, sewa tempat
ditempat bukan komersil)
PPh Ps 21
5 %
6 %
15 %
PNS Gol III
Naban Tidak Punya NPWP
PNS Gol IV
PPh Ps 22 1,5 % atau 3%
(N-PPn)x
15% atau
3%
Warung makan diatas 2 jt Cuma kena
PPh 22
Roti snack diatas 1 jt kena PPn & PPh 22
Selain Jamuan 1-2 jt kena PPn diatas 2 jt
PPn & PPh 22
PPh Ps 23 2% atau 4 %
s.d 1 jt
(N-PPn)x
2% /4%
Diatas 1 jt
Semua Sewa
Jasa Catering
10
Blangko Bend 26
14

similar documents