ADMINISTRASI PUBLIK MODERN

Report
Mohammad Nuh, S.IP.,M.Si
(Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIA-UB)
Pergeseran Paradigma :
 Old Public Administration (OPA)
 New Public Administration (NPA)
 New Public Management (NPM)
 New Public Service (NPS)
 Good Governance
Karakter utama Old Public
Administration (Denhard &
Denhard,2003)
Peran AP terbatas pada proses
perumusan kebijakan, peran
utamanya adalah implementasi
kebijakan
2. Pemberian pelayanan dilaksanakan
oleh para administrator yang
harus bertanggungjawab kepada
pejabat terpilih (pejabat politik)
dan diberi diskresi yang sangat
terbatas
1.
Lanjutan :
3. Program-program
publik dikelola oleh
organisasi yang herarkhis dimana para
pemimpinnya (manager) mengontrol
dari atas ke bawah
4. Tujuan yang hendak dicapai oleh
organisasi pemerintahan adalah efisiensi
dan rasional
5. Organisasi publik bila ingin efisien harus
dikelola dengan sistem tertutup dimana
keterlibatan masyarakat sangat terbatas
6. Tugas utama administrasi publik
melaksanakan POSDCORB
Karakteristik New Public Management
(Hood, 1991):
Pelaksanaan tugas manjemen pemerintahan
diserahkan kepada para manajer profesional
2. Kinerja diukur dengan standar dan ukuran
kinerja yang jelas
3. Lebih ditekankan pada pengawasan dan
penilaian hasil / keluaran
4. Pembagian tugas ke dalam unit-unit yang
ada di bawah / desentralisasi
1.
Lanjutan :
5. Dikembangkannya semangat persaingan di tubuh
sektor pemerintahan
6. Lebih menekankan diterapkannya gaya
manajemen sektor privat
7. Lebih menekankan pada kedisiplinan yang tinggi
dan tidak boros dalam menggunakan pelbagai
sumber
New Public Management
(Holmes & Shand, 1995)
 Menselaraskan wewenang dan tanggung jawab
dalam rangka peningkatan kinerja
 Lebih menekankan akuntabilitas dan transparansi
dengan mensyaratkan pelaporan hasil dan biaya
pencapaiannya
 Sistem budgeting dan manajemen untuk
mendukung dan mendorong perubahan tersebut
New Public Management
(Lihat: OECD, 1996)
 Bermaksud mengembangkan budaya yang
berorientasi kinerja (performance-oriented
culture) di sektor publik
 Desentralisasi keputusan alokasi sumber daya dan
pelaksanaan pelayanan publik
 Lebih fokus pada hasil (efisiensi, efektifitas dan
kualitas pelayanan) dan sistem manajemen yang
lebih fleksible
 Memperkuat kapasitas strategik di pusat untuk
menuntun perubahan manajemen publik
Paradigma NPS dibangun
berdasarkan :
1.
2.
3.
4.
Theory of Demokratic Citizenship
Models of Community and Civil Society
Organizational Humanism and the New Public
Administration
Postmodern Public Administration
7 Gagasan Inti Paradigma NPS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Serve Citizens, Not Customers
Seek The Public Interest
Value Citizenship Over Intrepreneurship
Think Strategically, Art Democratically
Recognize That Accountabillity is not Simple
Serve Rather Than Steer
Value People, Not Just Productivity
Perubahan Paradigma Pelayanan Publik
(Denhart & Denhart, 2004)
Old Public
Administration
New Public
Management
New Public
Service
Primary
theoretical and
epistemological
foundation
Political theory,
social and political
commentary
augmented by naïve
social science
Economic theory,
more sophisticated
dialogue based on
positivist social
science
Democratic theory,
varied approaches
to knowledge
including positive,
interpretive, critical
and postmodern
Siapa yang dilayani
Klien dan
konstituen
Pelanggan
(customers)
Warga negara
(Citizens)
Perubahan Paradigma Pelayanan Publik
(Denhart & Denhart, 2004)
Old Public
Administration
New Public
Management
New Public
Service
Peranan
Pemerintah
Rowing:Mendisain
dan melaksanakan
pelayanan publik
Streering:sebagai
katalis dan
memanfaatkan
mekanisme pasar
Serving, negotiating
and brokering:
berbagai kelompok
kepentingan dan
menciptakan nilai
bersama
Mekanisme
pencapaian tujuan
kebijakan
Menjalankan
program melalui
instansi pemerintah
yang ada
Mencapai tujuan
kebijakan melalui
mekanisme pasar
dengan pelaku
utama swasta dan
masyarakat
Membanguna koalisi
antara pemerintah,
swasta dan
masyarakat
Diskresi
admonistrasi
Terbatas
Luas
Terbatas dan ada
pertangung jawaban
Perubahan Paradigma Pelayanan Publik
(Denhart & Denhart, 2004)
Old Public
Administration
New Public
Management
New Public
Service
Struktur
organisasi
Birokratis, otoritas
hierakhis ke dalam,
kontrol dan regulasi ke
masyarakat
Layanan publik yg
terdesentralisasi, tetapi
kendali utama tetap di
tangan pemerintah
Kolaboratif,
kepemimpinan
bersama secara
internal dan eksternal
Motivasi
Gaji dan tunjangan
serta perlindungan
sbg pegawai negeri
Semangan wirausaha
dan keinginan ideologis
mengurangi ukuran
pemerintah
Pelayanan
masyarakat,, keingin
memberikan kontribusi
kepada masyarakat
Pendekatan
akuntabilitas
Secara hierarkhis
administrator
bertanggung jawab
kepada pejabat politik
Market driven, responsif
kepada
customers/citizens
Akuntabilitas hukum,
nilai masyarakat,
norma politik,
profesional dan
kepentingan
masyarakat
Domain of Governance
The State
The Private
Sector
The Civil
Society
Dimana lokus Adm. Publik?
 Untuk membedakan apakah suatu institusi itu
menjadi lokus AP tidak ditentukan oleh
kepemilikan dan statusnya.
 Tetapi ditentukan perilaku dan orientasinya, yaitu
menyelenggarakan public goods dan beroperasi
untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan
publik.
 Public goods tidak lagi monopoli birokrasi
pemerintah, tetapi juga menjadi lahan dari
mekanisme pasar dan asosiasi sukarela.
 Dengan memperluas lokus, teori-teori AP akan
menjadi relevan dan sensitif terhadap misi utamanya
untuk menyelenggarakan public goods
 Teori-teori AP bisa saja menjelaskan perilaku dari
organisasi campuran yang terlibat dalam
penyelenggaraan publicness.
Fokus Studi Governance
 Dimensi penting governace:
 Kelembagaan: sistem administrasi yang melibatkan
banyak pelaku (multi-stakeholders)


Teori-teori AP harus menjelaskan bentuk-bentuk
organisasi yang dapat digunakan untuk menjawab
kebutuhan dan kepentingan publik ; serta dinamika
interaksi yang kompleks
AP konvensional mengembangkan struktur
kelembagaan secara formal, hirarki yang ketat, prosedur
yang rigid.


Dimensi Penggunaan kekuasaan: Penggunaan
kekuasaan harus didasarkan pada nilai yang
jauh lebih kompleks daripada efisiensi dan
efektivitas, tetapi berkaitan dengan keadilan
sosial, dan demokrasi.
Dimensi proses: menjelaskan bagaimana
berbagai unsur dan lembaga memberikan
respon terhadap berbagai masalah publik yang
muncul di lingkungannya.


Proses antar-stakeholders mengembangkan jaringan untuk
mengelola proses kebijakan publik
Proses kebijakan yang hendak dijelaskan dalam governance
adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk
mencapai tujuan bersama.

similar documents