TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA

Report
TINJAUAN UMUM
AUDIT KEUANGAN NEGARA
KEUANGAN NEGARA
BATASAN AUDIT
RUANG LINGKUP AUDIT
Keuangan Negara
UU no 17 th 2003
Keuangan negara adalah
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tsb.
Ruang Lingkup :
Hak memungut pajak
Hak mengeluarkan & mengedarkan uang
Hak melakukan pinjaman
Kewajiban menyelenggarakan pelayanan umu
Kewajiban membayar tagihan pihak ketiga
Penerimaan negara/daerah
Pengeluaran negara/daerah
Kekayaan negara (uang, surat berharga, piutang, barang)
Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah
lanjutan : Keuangan Negara
Pengelolaan keuangan negara adalah
Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai
dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pertanggungjawaban.
Kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada ditangan
Presiden, dimana sebagian dikuasakan kepada :
Menteri Keuangan (pengelola fiskal)
Menteri/pimpinan lembaga (pengguna anggaran atau barang)
Wakil pemerintah (kepemilikan kekayaan yg dipisah)
Gubernur/walikota/bupati (asas desentralisasi)
Bank Sentral (otoritas moneter)
Pokok-pokok audit keuangan negara
Audit keuangan negara adalah :
Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan
secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar
audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan
keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara.
Audit keuangan negara merupakan unsur pokok bagi terciptanya
akuntabilitas publik.
Akuntabilitas diperlukan untuk mengetahui :
Pelaksanaan program yang dibiayai uang negara
Tingkat kepatuhan kepada perundang-undangan
Keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas
lanjutan : pokok-pokok audit ....
Tanggung jawab auditan/auditee (manajemen yang diaudit) :
1. Mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, dan
transfaran, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Merancang dan mengimplementasikan pengendalian internal.
3. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara secara tepat waktu.
4. Menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan memantau pelaksanaan
tindaklanjut tersebut.
Setiap kerugian negara baik langsung maupun tidak langsung karena
perbuatan melanggar hukum harus diganti oleh pihak yang bersalah dengan
dikenakan Tuntutan Perbendaharaan (bila pelakunya bendaharawan) atau
Tuntutan Ganti Rugi (bila pelaku bukan bendaharawan).
Semua kasus kerugian negara harus dilaporkan kepada BPK, bila terjadi
kasus pidana BPK memproses dan melimpahkannya kepada aparat
berwenang (misal kepolisian, kejaksaan, atau KPK).
lanjutan : pokok-pokok audit ....
Tanggung jawab Auditor :
1.
Merencanakan dan melaksanakan audit.
2. Memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta
menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, dan independensi.
3. Menghargai
dan
memelihara
mempertahankan profesionalisme.
kepercayaan
publik,
dan
Tangung jawab Organisasi Auditor :
1. Mempertahankan independensi (objektivitas)
2. Menggunakan pertimbangan profesional (professional judgement)
3. Menugaskan auditor yang kompeten
4. Melaksanakan peer-review untuk menjamin sistem pengendalian
mutu organisasi auditor.
lanjutan : pokok-pokok audit ....
Auditor :
1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
2. Akuntan Publik, atau pihak lain untuk dan atas nama
BPK RI
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (BPKP,
Inspektorat, Satuan Pengawasan Internal
Standar audit yang digunakan :
 Standar Pemeriksanaan Keuangan Negara (SPKN)
 Standar Lain yang disusun dengan mengacu kepada
SPKN
lanjutan : pokok-pokok audit ....
Jenis Audit Keuangan Negara :
1. Audit Keuangan, Bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai (reasonable assurance)
apakah laporan keuangan telah disajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia atau basis akuntansi komprehensif
selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia. Hasil auditnya berupa opini.
lanjutan : pokok-pokok audit ....
2.
3.
Audit Kinerja, yaitu audit atas pengelolaan keuangan
negara yang meliputi aspek keekonomisan, efisiensi,
dan efektivitas, serta menguji kepatuhan kepada
ketentuan perundang-undangan dan pengendalian
internal. Hasil auditnya berupa temuan, kesimpulan
dan rekomendasi.
Audit Dengan Tujuan Tertentu, yaitu eksaminasi
(examination), review, dan prosedur yang disepakati
(aggred-upon procedures). Misal : Audit Investigasi,
Audit Sistem Pengendalian Internal. Hasil audit :
Kesimpulan mengenai asersi (semua hal yang diaudit).

similar documents