SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN NEGARA

Report
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PENYELENGGARAAN NEGARA
MATERI SISTEM AKUNTABILITAS-JUNI 2013
AKUNTABILITAS
Prof. Dr. Miriam Budiardjo:
 Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk
memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.
 Menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan
pada berbagai lembaga pemerintah sehingga
mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus
menciptakan kondisi saling mengawasi ( checks &
balances system ).
 Hubungan MANDAN – MANDATARIS
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas:
 Kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau
untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif atau
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban .
 Kinerja: Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban secara periodik.
AKUNTABILITAS KINERJA Instansi
Pemerintah Penyelenggara Negara (1)

PENYELENGGARA NEGARA
 Pejabat
Negara ,
 Pimpinan dan pegawai Bank Indonesia,
 Pegawai Negeri,
 Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,
 Pejabat dan pegawai pada komisi, badan atau
lembaga negara lainnya,
 Pejabat atau Pegawai pada BUMN / BUMD / BHMN.
AKUNTABILITAS KINERJA Instansi
Pemerintah Penyelenggara Negara (2)

PEJABAT NEGARA
Presiden, Wakil Presiden;
 Ketua, Wakil Ketua & anggota MPR, DPR, DPD;
 Menteri / pejabat yang setingkat, Jaksa Agung, Panglima
TNI, Kapolri, dan wakilnya;
 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung serta
Ketua, Wakil Ketua & Hakim pada semua Badan Peradilan;
 Ketua, Wakil Ketua & anggota BPK;
 Duta Besar;
 Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan
Walikota / Wakil Walikota.

JENIS-JENIS AKUNTABILITAS:

Prof. Bintoro Tjokroamidjojo:
 Akuntabilitas
politik dari pemerintah melalui lembaga
perwakilan.
 Akuntabilitas keuangan melalui pelembagaan budget
dan pengawasan BPK.
 Akuntabilitas hukum , dalam bentuk aturan hukum,
reformasi hukum dan pengembangan perangkat hukum.
 Akuntabilitas ekonomi (efisiensi), dalam bentuk
likuiditas dan (tidak) kepailitan dalam suatu
pemerintahan yang demokratis, tanggung gugat rakyat
melalui sistem perwakilan.
 Akuntabilitas
keuangan ( financial accountability ).
 Akuntabilitas administrative ( administrative
accountability ).
 Akuntabilitas kebijakan public ( policy decision
accountability ).

B. Guy Peters:
ESENSI AKUNTABILITAS (1)

Jaminan pemenuhan & penghormatan HAK- HAK
Masyarakat:
 Hak
memperoleh pelayanan & perlakuan yang layak.
 Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi
mengenai penyelenggaraan negara;
 Hak diikutsertakan dalam merencanakan kinerja program /
kegiatan pemerintah / Penyelenggara Negara.
 Hak menilai pencapaian kinerja pelayanan publik.
 Hak menyampaikan saran dan pendapat secara
bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara
Negara; dan
 Hak memperoleh perlindungan hukum.
ESENSI AKUNTABILITAS (2)

Jaminan pelaksanaan KEWAJIBAN Penyelenggara
Negara:
 Menyusun
Rencana Kinerja dan menyampaikan pada
masyarakat diawal setiap tahun anggaran.
 Melakukan pengukuran pencapaian kinerja dan
menyampaikan hasilnya pada masyarakat diakhir tahun.
 Melakukan pengukuran kepuasan masyarakat dan
menyampaikan hasilnya atas program yang dijalankan.
 Memberikan tanggapan thd pengaduan & kebutuhan
masyarakat.
 Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai
kesepakatan komitmen (kontrak sosial) baru.
ESENSI LAIN AKUNTABILITAS

Jaminan pemenuhan & penghormatan HAK 2 Publik:





Hak publik untuk membaca dan mendapatkan dokumen resmi (
official document ).
Hak aparatur penyelenggara negara, termasuk aparatur
pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi tentang apa
yang ia ketahui kepada siapapun ( freedom of expression of civil
servant )
Hak aparatur penyelenggara negara untuk menyampaikan
informasi / dokumen kepada media massa.
Hak publik dan media massa untuk menghadiri persidangan (
access to court hearings )
Hak publik dan media massa untuk hadir pada pertemuanpertemuan resmi parlemen ( Swedish Parliament ), Municipal
Assembly , dan Country Council .
Perangkat Pendukung Indikator
Akuntabilitas
 SOP
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
Standard Pelayanan Minimal.
 Mekanisme pertanggungjawaban.
 Laporan berkala (triwulan, semester, tahun, 5 tahun,
akhir jabatan).
 Sistem pemantauan & pengawasan kinerja.
 Mekanisme reward and punishment
KENDALA IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS
Tidak jelasnya Tupoksi lembaga dalam menjabarkan visi,
tujuan dan indikator kinerja organisasi.
 Lemahnya komitmen aparat dalam membuat laporan
akuntabilitas.
 Belum terbangunnya etika pemerintahan terhadap
pertanggungjawaban dan hak publik.
 Sistem pelaporan akuntabilitas belum mengandung
penghargaan dan sanksi.
 Belum memadainya kesadaran masyarakat untuk sebagai
pressure group dalam mendorong implementasi
akuntabilitas oleh penyelenggara negara.

AKUNTABILITAS DAN KORUPSI


Accountability should also be associated to & combined with ..
CORRUPTION
Equation for Corruption




C = corruption
D = discretion
M = monopoly
A = accountability
C=D+M–A

change system be accountable Better society Public Participation & Control
Policy & Institutional Building



Memperhatikan Etika.
Terbuka.
Bebas dan bersih dari Korupsi.

similar documents