Kegiatan - SOMASI NTB

Report
Foto – Foto Kegiatan SOMASI NTB 2013 – 2014 - selected
Kegiatan Workshop Rencana Strategis (Renstra) Lembaga dan
Jaringan Anti Korupsi telah dilaksanakan di Mataram pada
akhir Januari 2014 dan dihadiri oleh SOMASI NTB, SULUH
Institute KLU, PiLAH Sumbawa, Legitimid KSB, dan SOLUD
NTB. Selain sebagai arena konsolidasi internal lembaga dan
jaringan anti korupsi se – NTB, juga merumuskan agenda untuk
pencegahan dan pemberantasan korupsi serta perbaikan
pelayanan publik, reformasi peradilan daerah, penguatan
organisasi warga, pemetaan aktor/CSO, dll. Pada sesi dialog
dihadiri narasumber dari Kepala Perwakilan Ombudsman NTB
(Bpk. Adhar Hakim – Dewan Etik SOMASI NTB), IRE
Yogyakarta (Bpk. Arie Sujito – Peneliti Senior Sosial Politik dan
Fisip UGM), dan Kepala Bappeda Propinsi NTB (Bpk. Chaerul
Machsul). Fasilitator Bapak Lucky Djani-TII dan Bpk. Yunus
Yudha – FIK Ornop Sulsel.
Workshop Mendorong Tata Kelola Industri Ekstraktif secara
Transparan dan Akuntabel di NTB menjadi salah satu upaya
bersama SOMASI, PWYP, Artikel 33 atas dukungan Pemprop NTB
untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan
dan pengelolaan pendapatan daerah dari hasil industri ekstraktif di
wilayah NTB. SOMASI mendukung konstektualisasi Ekstractive
Transparancy Inisiatif sebagai inisiatif global untuk optimalisasi
penerimaan negara/daerah, pencegahan kebocoran dan korupsi
serta peningkatan partisipasi CSO dalam proses pertambangan
umum. Kegiatan ini menjadi bagian diseminasi hasil studi
penerimaan daerah (DBH) dari hasil industri ekstraktif di
kabupaten Lombok Barat dan Sumbawa Barat tahun 2013 – 2014
dengan menghasilkan Forum CSO untuk Transparansi dan
Akuntabilitas Industri Ekstraktif di NTB.
Dialog CSO, Perguruan Tinggi,
dan Ormas telah digelar untuk
menyikapi maraknya kasus
korupsi dana bantuan sosial di
NTB. Peserta diskusi sepakat
perlu ada tata kelola atau
pengaturan dana tersebut secara
transparan dan akuntabel dengan
memperkuat fungsi pengawasan
internal dan eksternal dengan
meningkatkan peran CSO, PT
dan Media. Kasus korupsi dana
bansos kab. Lombok Barat TA
2008 – 2009 menjadi studi kasus.
Bentuk akuntabilitas kinerja lembaga terkait
hasil tracking dan analisis atas kasus – kasus
korupsi telah dilakukan sejak tahun 2008/2009
dalam berbagai bentuk seperti konferensi pers.
Konferensi pers terakhir dilakukan pada akhir
tahun 2013 untuk hasil tracking dan analisis
kasus korupsi berbasis media massa lokal
dengan 3 sektor pelayanan publik penting
(pendidikan, kesehatan dan infrastruktur)
masih “dihantui” praktek korupsi. Peran pers
sangat penting dalam mendorong penegakan
hukum kasus korupsi didaerah.
Kerjasama SOMASI dengan FH Unram dalam
Rembug Desa untuk Dialog Hukum dan
Peradilan dalam Tema Mewujudkan Hukum
Berkeadilan dan Anti Mafia Peradilan atas
dukungan KY RI menjadi agenda rutin untuk
meningkatkan partisipasi warga agar melek
hukum dan diharapkan aktif melaporkan praktek
– praktek mafia peradilan khususnya di
Pengadilan.
Peran
mahasiswa KKN
Tematik di
lembaga untuk
terlibat pada
aktivitas
sosialisasi,
pemantauan
persidangan
dan
penerimaan
laporan
pengaduan
Pergub AD PPK 2014 dan Periode
2013 – 2018 ditanda tangani pada
Desember 2013 bersama Pergub
Penyelenggaran Pelayanan
Publik. 2 (dua) pergub tersebut
SOMASI berperan aktif selama
proses perumusan dan
penyusunan kebijakan dan
matrik aksi aksi daerah untuk
pencegahan dan pemberantasan
korupsi di lingkup pemerintah
propinsi.
Agenda dialog dengan Gubernur NTB dalam
penyampaian draf final Pergub AD PPK
bersama tim penyusun, terdiri dari : Kepala
Kantor Perwakilan Ombudsman NTB,
perwakilan media, SOMASI NTB, perwakilan
Akademisi dan AIPJ NTB.
Materi kampanye transparansi – selected

similar documents