Regulasi Keuangan Sektor Publik

Report
Dosen : Farid Addy Sumantri, SE.,MM.,M.Si.,Ak.
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010
Defenisi Regulasi Sektor Publik
Regulasi  Regulation  Peraturan
Regulasi Publik ; ketentuan yan harus dijalankan dan
dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi sektor
publik, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Organisasi
Politik,
Yayasan,
LSM,
Organisasi
Keagamaan, Sosial Masyarakat, dll.
Teknik Penyususan Regulasi Publik
Pendahuluan
Mengapa diatur ?
Pemasalahan dan
Misi
Bagaimana mengaturnya
Dengan apa diatur ?
Diskusi/Musyawara
h
Catatan
 Pendahuluan
Perancangan
regulasi
publik
wajib
mampu
mendeskripsikan latar belakang perlunya disusun
regulasi publik. Regulasi publik disusun karena
adanya pemasalahan atau tujuan yang ingin dicapai.
 Mengapa diatur
Regulasi publik disusun karena adanya berbagai isu
terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari
organisasi publik. Hal yang perlu dilakukan adalah
mencari jawaban atas pertanyaan mengapa isu
tersebut harus diatur atau regulasi harus disusun
Permasalahan dan Misi
Sebuah regulasi publik disusun dan ditetapkan
jika sebuah solusi alternatif atas suatu
permasalahan telah dirumuskan. Penyusunan dan
penetapan regulasi publik dilakukan dengan misi
tertentu sebagai wujud komitmen, serta langkah
organisasi
publik
menghadapi
solusi
permasalahan yang ada.
Dengan apa diatur ?
a. UUD 1945
b. UU
c. Perpu
d. Kepres
e. Kepmen
f. SE,dll
 Bagaimana mengaturnya ?
Regulasi publik disusun benar-benar merupakan
wujud kebijakan organisasi publik dalam menghadapi
berbagai permasalahan publik yang ada.
 Diskusi/Musyawarah
Materi regulasi publik harus disusun dan dibicarakan
melalui mekanisme forum diskusi.
 Catatan
Hasil catatan akan menjadi wujud tindak lanjut dari
keputusan organisasi publik, menyangkut bagaimana
regulasi publik akan dihasilkan dan dilaksanakan.
Regulasi Siklus Akuntansi Sektor Publik
Regulasi
Perencanaan Publik
Regulasi
Pertanggungjawaba
n Publik
Akuntansi
Sektor Publik
Regulasi Pengadaan
Barang dan Jasa
Publik
Regulasi
Anggaran Publik
Regulasi tentang
Pelaporan
Realialisasi
Anggaran Publik
Regulasi Tahapan Dalah Siklus
Akuntansi Sektor Publik
Catatan Hasil Regulasi Publik
Regulasi Perencanaan Publik
PP No. 27 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM)
Regulasi Anggaran Publik
UU RI No. 18 Tahun 2006
tentang APBN Tahun 2007
Regulasi tentang Pelaksanaan Realisasi
Anggaran Publik
-PP RI No. 93 Tahun 2005
tentang Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat tahun 2007
-Otorisasi Kepala Daerah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)
Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa
Publik
SK Gubernur tentang Pemenang
Barang dan Jasa
Regulasi Laporan Pertanggungjawaban
Publi
Perda tentang penerimaan Laporan
Pertanggungjawaban Gubernur/Bupati/
Walikota
Regulasi
Perencanaan Publik
Regulasi
Pertanggungjawaba
n Publik
Regulasi Audit
Sektor Publik
Regulasi Pelaporan
Keuangan
Sektor Publik
Regulasi
Anggaran Publik
Akuntansi
Sektor Publik
Regulasi
Anggaran Publik
Regulasi
Pengadaan Barang
dan Jasa Publik
Tahapan Dalah Siklus
Akuntansi Sektor Publik
Catatan Hasil Regulasi Publik
Perencanaan Publik
-PP No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan
Nasional
- SE Bersama No. 0295/M.PPN/2005050/166/S
tentang tata cara Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan
tahun 2005
Pengangaran Publik
- UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Daerah
-UU No. 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah
-Permendagri no. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas
Permendagri N0. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
Realisasi Anggaran Publik
UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarga
Pengadaan Barang dan Jasa Publik
PP No. 32 tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Kepres No. 80
tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
Jasa
Pelaporan Keuangan Sektor Publik
PP No. 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah
Audit Sektor Publik
-UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tangung jawab Keuangan Negara
-SK BPK No. 1 tahun 2008 tentang Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara
Pertanggungjawaban Publik
PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah
Contoh Permasalahan Publik tentang Akuntansi Sektor Publik
Tahapan ASP
Permasalahan
Pihak Terkait
Perencanaan Publik
-Ketimpangan pelayanan
publik (kesehatan,
Pendidikan)
-Bagian Perencanaan, bagian
program dan stakeholders
Pengangaran Publik
Alokasi anggaran
pelayanan publik minimal
Bagian Anggaran, Bagian
Keuangan
Realisasi Anggaran Publik
Jumlah Percairan Dana
tidak sesuai dengan
Anggaran
Bagian Anggaran, Bagian
Keuangan
Pengadaan Barang dan Jasa
Publik
Informasi tidak
transparansi
Bagian pengadaan, organisasi
penyedia layanan barnang dan
jasa
Pelaporan Keuangan Sektor
Publik
Ketidaktepatan waktu
pelaporan
Bagian Keuangan
Audit Sektor Publik
Kurangnya bukti
Audit internal, Audit ekternal
Pertanggungjawaban Publik
Keterbatasan
pendistribusian informasi
Kepala Organasinasi, Legislatif
Contoh Analisis Permasalahan Publik
Permasalah
Kerugian
Solusi Tindakan
Ketimpangan pelayanan
publik (kesehatan,
Pendidikan)
-Masyarakat tidak dapat
dilayani dengan baik
-Penyusunan skala prioritas
Alokasi anggaran pelayanan
publik minimal
Pencapaian target tidak
maksimal
Penambahan alokasi bagi
pelayanan publik
Jumlah Percairan Dana tidak
sesuai dengan Anggaran
Program tidak berjalan
secara baik
Pendisiplinan Anggaran dan
perbaikan realisasi anggaran
Informasi tidak transparansi
Pilihan kreteria organisasi
penyedia layanan barang
dan jasa terbatas
Peluasan akses informasi yang
terkait dengan mekanisme
pengadaan barang dan jasa
Ketidaktepatan waktu
pelaporan
Mengacaukan jadwal
kegiatan organisasi
Penertiban penyusunan
laporan keuangan
Kurangnya bukti
Ketidakpercayaan publik
Perbaikan sistem akuntansii
dan pengarsipan dokumen
transaksi
Keterbatasan pendistribusian Respon masyarakat
informasi
minim
Perluasan akses informasi
Standar Akuntansi Pemerintahan
(PP No. 24/2005 dan PP No. 71/2010
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggung
jawabankeuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun
dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara
umum. Hal tersebut diatur Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan
pemerintah
Standar
Akuntansi Pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa
laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi :
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
2. Laporan Arus Kas
3. Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Laporan Kinerja
Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses
baku penyusunan (due process).
Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan
pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan merupakan
acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan
keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari
pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan
Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual
dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku
kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan
pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan
dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan
sebanding dengan manfaat yang diperoleh
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terdiri dari :
1. Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif)
2. Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja).
Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka
perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi
Pemerintah kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan menjadi Peraturan
Pemerintah.
Selain menyusun SAP, KSAP berwenang menerbitkan berbagai publikasi lainnya.
1. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)
2. Buletin Teknis.
TUJUAN DAN STRATEGI KSAP
KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan
pemerintah malalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan,
termasuk mendukung pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Dalam penyusnan dan pengembangan SAP, mengadaptasi Internasional Pubtic Sector
Accounting Standards (IPSAS) yang diterbitkan oleh Internasional Federation of
Accountant (IFAC) dan menggunakan materi/referensi yang dikeluarkan oleh:
a. Internasional Federation of Accountants;
b. Internasional Accounting Standards Committee;
c. Internasional Monetary Fund;
d. Ikatan Akuntan Indonesia;
e. Financial Accounting Standard Board -USA;
f. Governmental Accounting Standard Board -USA;
g. Pemerintah Indonesia, berupa peraturan-peraturan di bidang keuangan negara;
h. Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan
keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.

similar documents