GRAND DESIGN PENGEMBANGAN e-MPA

Report
e-MPA
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
BIRO PERENCANAAN
LATAR BELAKANG
 Pemerintahan yang demokratis, transparan,
bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab,
responsif, efektif dan efisien secepat
cepatnya
 Peningkatan daya saing
 Kemajuan
teknologi
Komunikasi
dan
Informasi
dan pemanfaatannya pada
berbagai aspek kehidupan, termasuk di
pemerintahan
2
Kerangka Arsitektur e-Government
Inpres 3/2003
Jaringan Telekomunikasi
Organisasi
pengelola dan
pengolah
Inform asi
Infrastruktur
dan aplikasi dasar
Manajemen Perubahan
Akses
Portal
Pelayanan Publik
Kerangka Peraturan
Pendidikan
Kesehatan
Kepresidenan
Dept/Kement &
Lembaga
Tools:
• e-proc
• e-paym ent
• etc
Standard
& Security
Internet Akses
Kependudukan
KemenPemda
terian
Service:
• Authentic
• Pub Key
• etc
Lain-lain
Perpajakan
Lain-lain
Utilitas
Publik
Lain-lain
Intranet
Kebutuhan Masyarakat
Kebijakan
e-doc
& data
mgmt
3
ARAHAN PRESIDEN 20 DESEMBER 2011
PRESIDEN TIDAK SENANG DENGAN PRESTASI SERAPAN
YANG SELALU RENDAH.
Lakukan percepatan penyerapan
anggaran !
Benahi aturan, rewards & punishment !
Laporkan ke saya bulan April,
Agustus, dan November !
Umumkan ke Publik !
Bentuk Tim Pengendali
4
5
JUMLAH DIPA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2014
NO
PROGRAM
DIPA
1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
513
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
165
3
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
4
Pendidikan Islam
5
Bimbingan Masyarakat Islam
6
Bimbingan Masyarakat Kristen
333
7
Bimbingan Masyarakat Katolik
318
8
Bimbingan Masyarakat Hindu
188
9
Bimbingan Masyarakat Buddha
175
10
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
513
11
Litbang dan Diklat
1
513
4.438
18
TOTAL
7.175
6
JUMLAH SATUAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2014
NO
1
2
3
4
5
6
7
SATUAN KERJA
JUMLAH
PUSAT
KANWIL PROVINSI
KANKEMENAG KAB/KOTA
PTAN
MADRASAH
BALAI DAN LAJNAH
KANTOR MISI DAN ATASE HAJI
10
33
479
65
3.878
17
2
TOTAL
4.484
7
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(UU 25/2004 tentang SPPN)
Penyusunan
Rencana
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Penetapan
Rencana
Pengendalian
Pelaksanaan
Rencana
8
GRAND DESIGN PENGEMBANGAN e-MPA
e-MPA KEMENTERIAN AGAMA
e-Data
e-Planning
eMonitoring
Aplikasi
RKAKL
Kemenkeu
e-Monev
Kemenkeu
e-Audit
ANALISIS DATA
PERENCANAAN
(ADP)
BASELINE DATA
e-Audit
BPK
PENDUKUNG:
9
e-MPA SEBAGAI PENGUAT PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN
ANGGARAN
1. Penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang
relevan selaras dengan kebijakan pembangunan
disertai dengan data yang memadai
2. Percepatan penyerapan anggaran dalam rangka
pemanfaatan hasil pembangunan oleh rakyat.
3. Pengendalian pelaksanaan program dan anggaran
secara lebih optimal.
4. Bentuk pelaksanaan sistem pengendalian internal.
5. Akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran
kepada publik.
6. Bahan pelaporan kepada Presiden.
10
APA e-MPA?
1. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan program/kegiatan dan
anggaran yang tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu
2. Kebutuhan anggaran yang memadai dengan menjaga prinsip
akuntabilitas, efektif dan efisien
3. Seluruh kegiatan kunci Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Instruksi
Presiden, dan Prioritas Kementerian Agama yang dimonitor setiap
bulan;
4. Sistem monitoring dilakukan berbasis web dari seluruh satuan kerja
melalui sub domain e-mpa.kemenag.go.id;
5. Target capaian akhir dan bulanan ditetapkan oleh satuan kerja dan
disetujui oleh penanggungjawab program;
6. Yang dimonitor meliputi capaian sesuai dengan target dan serapan
anggaran serta laporan dan dokumen yang diminta oleh UKP4,
TEPPA, dll;
7. e-MPA berfungsi sebagai media komunikasi dan kordinasi percepatan
pelaksanaan program dan anggaran.
11
e-Data
SIKLUS DATA INFORMASI
Data
Statistik
Pengumpulan
Pengolahan
Penyajian
& Analisis
Informasi
13
Data & Informasi
14
15
16
e-Planning
KONSISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN
PROGRAM DAN ANGGARAN
18
KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM
e-PLANNING
RENSTRA
•
•
•
•
•
•
•
VISI
MISI
PROGRAM
KEGIATAN
RKP
RENJA K/L
IKU
•
•
•
•
•
•
DATA DUKUNG
TOR
ANGGARAN
IKK
TARGET
OUTPUT
PROGRAM
RKAKL
•
•
•
•
MAK
KOMPONEN
SUB OUTPUT
OUTPUT APLIKASI
• RENSTRA ES I
e- REVISI
19
MEKANISME KERJA E-PLANNING
TARGET
KINERJA
RKA-KL
E-DATA
• IKU
• IKK
• OUTPUT
USULAN
KEGIATAN
• TOR
• RAB
• DOKUMEN
TEKNIS
VERIFIKASI
OLEH
PENANGGUNGJAWAB
PROGRAM DAN
ITJEN
20
e-Monitoring
Pemantauan
(Pasal 4-10)
Pengendalian
(Pasal 2-3)
Ruang
Lingkup
PP 39/2006
Pengawasan
(Pasal 11)
Evaluasi
(Pasal 15-16)
What : Apa yg dimonitor (Pasal
4)
Who : Siapa yang membuat
laporan (Pasal 4), Siapa yang
menerima laporan (Pasal 5-9)
Why:Tujuannya apa (Pasal 10)
When: Kapan laporan harus
disampaikan (Pasal 5-9)
How: Bagaimana caranya.
Bagian Penjelasan: Formulir
A, B, & C dilengkapi dengan
cara pengisian &
penghitungan
Aplikasi PP 39/2006)
 4 W (What, who, why and When)
 Belum ada How
(Pasal 13-14)
(Pasal 12)
Renja-KL &
RKP
Renstra-KL &
RPJMN
22
PERATURAN TERKAIT MONEV
K/L
Peraturan Perundang-undangan
BAPPENAS
PP 39/2006 : Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
UKP4
Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional (Inpres
1/2010, Inpres 3/2010, Inpres Percepatan Pelaksanaan RKP 2011)
KemenPAN
• Inpres 7/1999 : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP)
KemenKeu
• PP 08/2006 : Pelaporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah
• PP 90/2010 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-KL)
• Permenkeu 59/2005 : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat
KemenDagri
• PP 03/2007 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada
Pemerintah
• PP 06/2008 : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
• PP 08/2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pemda
BPKP
PP 60/2008 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
23
UKP4
MONEV
DJA
TEPPA
LKPP
e-MPA
LAKIP
KONSOLIDASI
PROGRAM
BAPPENAS
LAPORAN
KINERJA
MENTERI
ESELON I
PUSAT
SATKER
24
Pengembangan Integrasi SAI Ke E-MPA
Rekonsiliasi Data
Rekonsiliasi/penyamaan data antara data SAI data SAU
diharapkan dapat dilakukan setiap saat.
SAU
SAI
25
Business Process
Pengiriman pelaporan ADK (arsip data
komputer) SAI yang selama ini
dilakukan secara berjenjang dengan
menggunakan
email
dan
fisik
sebagaimana mekanisme pelaporan
SAI.
SAPA
SAPPA-E1
SAPPA-W
SAKPA
26
e-Audit
e-Audit
Sinergi sistem antara BPK (e-BPK) dan entitas (eAuditee)
Komunikasi data online
Pembentukan Pusat Data Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara di BPK
28
Paradigma Lama :
Proses Pemeriksaan Konvensional
5. Penyiapan dan Penerbitan LHP
3. Akses dan
Penyiapan Data
2. Pemberitahuan
Melalui Surat Tugas
Entitias
BPK
Pemeriksa BPK RI
4.b. Konfirmasi Data
antar entitas
1. Surat Tugas
4.a. Konfirmasi Data
antar pemeriksa
Entitas lainnya
4.b. Konfirmasi Data
antar entitas
2. Pemberitahuan
Melalui Surat Tugas
Pemeriksa BPK RI
Entitas
3. Akses dan
Penyiapan Data
5. Penyiapan dan Penerbitan LHP
Proses Pemeriksaan Konvensional
29
Paradigma Baru:
Pemeriksaan dengan memanfaatkan e-Audit
Analisis
5. Penyiapan dan Penerbitan LHP
1. Surat Tugas
2. Pemberitahuan
Melalui Surat Tugas
3. Akses dan
Penyiapan Data
4.b. Konfirmasi Data
antar entitas
BPK
Analisis
Entitias
Entitas lainnya
1. Surat Tugas
2. Pemberitahuan
Melalui Surat Tugas
3. Akses dan
Penyiapan Data
4.b. Konfirmasi Data
antar entitas
Analisis
Analisis
Entitas
5. Penyiapan dan Penerbitan LHP
Proses Pemeriksaan Melalui
Pemanfaatan e-Audit
30
Penggunaan Sistem e-Audit
BPK
Entitas
• Otomasi prosedur pemeriksaan
• Analisis data elektronis secara terpadu
menggunakan software audit
• Pemutakhiran profil entitas
pemeriksaan
• Penyediaan data pemeriksaan lebih
awal
• Penyampaian data elektronis secara
online dan terjadwal
• Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK
• Pemutakhiran status tindak lanjut
rekomendasi
31
31
APA YANG HARUS DISIAPKAN
1. Menunjuk Person In Charge (PIC) sebagai orang yang bertanggungjawab
dalam pengelolaan sistem aplikasi e-MPA serta pengumpulan data yang
dibutuhkan dalam pengisian aplikasi e-MPA sekaligus sebagai
penghubung dari Satuan Kerja kepada Tim Monitoring Pelaksanaan
Anggaran Kementerian Agama Pusat;
2. Menunjuk operator untuk membantu PIC dalam menginput data ke
dalam aplikasi e-MPA
3. Dalam rangka percepatan implementasi e-MPA, Satuan Kerja dapat
membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran pada tingkat satuan
kerja;
4. Mengumpulkan data yang sesuai dengan program/kegiatan yang menjadi
tugas fungsi satker terkait;
5. Menyusun usulan rencana kegiatan dan anggaran selaras dengan tujuan
dan kebijakan pembangunan;
6. Melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang
tertuang dalam dokumen RKAKL yang mencakup anggaran dan sararan; 32
Lanjutan...
7. Menyusun rencana serapan anggaran (disbursement plan) untuk pagu
anggaran yang tertuang dalam DIPA berdasarkan Jenis Belanja;
8. Menyusun target bulanan dari setiap pelaksanaan Kegiatan RKP;
9. Melaporkan realisasi serapan anggaran berdasarkan dokumen SP2D yang
telah terbit secara bulanan;
10. Melaporkan capaian target bulanan dari pelaksanaan Kegiatan Kunci
(RKP) yang disertai dengan realisasi anggaran berdasarkan dokumen
SP2D dan didukung dengan bukti dokumen lainnya;
11. Mengidentifikasi kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Membuat rancangan pelaporan berdasarkan formulir yang telah
disiapkan guna mempermudah pada saat proses entri data;
13. Melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran sistem e-MPA yang
telah disediakan.
33
PERMASALAHAN
1. Data dalam aplikasi tidak diisi atau
hanya sebagian
2. Proses pengisian data terlambat
3. Data yang diisi tidak akurat
34
PENYEBAB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dasar hukum
Pemahaman tentang empa
Komitmen pihak terkait
Koordinasi dan sinergi antar unit
Reward and punishment
Sarana prasarana
Sumber daya manusia
35

similar documents