Perjadin - asdeksi

Report
Permendagri 37/2012
Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013
Romawi V Angka 15 menyebutkan:
Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan daerah, pemerintah daerah secara
bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan
belanja
perjalanan
dinas
melalui
penerapan
penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas
berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost)
sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya
transport dan menghindari adanya penganggaran
yang bersifat “paket”.
Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.
Permendagri 37/2012
tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013
Romawi III angka 2 huruf b, 3), d) menyatakan:
○ Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam
rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik
perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan
dinas luar negeri, dilakukan secara selektif,
frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas
dimaksud sehingga relevan dengan substansi
kebijakan pemerintah daerah.
○ Hasil studi banding dilaporkan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Penganggaran Untuk Menghadiri Pendidikan
dan Pelatihan
BAB III angka 2 huruf b, 3), e) Permendagri No 37/2012
menyatakan:
○ Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan
Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang
tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan
sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek
urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh
dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas
penggunaan anggaran daerah.
Terkait perjalanan dinas
dalam rangka
kebutuhan nyata (at cost ) telah dikeluarkan :
PERMENDAGRI NO 16 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013
Sebelum revisi
Setelah revisi
Permendagri 37/2012
Permendagri 16/2013
Dalam rangka memenuhi kaidahkaidah
pengelolaan
keuangan
daerah, pemerintah daerah secara
bertahap
meningkatkan
akuntabilitas penggunaan belanja
perjalanan dinas melalui penerapan
penganggaran dan pelaksanaan
perjalanan
dinas
berdasarkan
prinsip kebutuhan nyata (at cost)
sekurang-kurangnya
untuk
pertanggungjawaban
biaya
transport dan menghindari adanya
penganggaran
yang
bersifat
“paket”.
Dalam rangka memenuhi kaidahkaidah
pengelolaan
keuda,
pertanggungjawaban
atas
komponen perjalanan dinas khusus
utk hal-hal sbb dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perUUan yg
mengatur ttg perjadin dalam negeri
bagi pejabat negara, pegawai negeri
dan ptt, yaitu :
a. Sewa Kendaraan dan Biaya
Transport
b. Uang
harian
dan
uang
representasi
c. Biaya penginapan
Permendagri 16/2013
Sewa Kendaraan dalam kota & biaya
transport dibayarkan sesuai dgn biaya
riil;
Uang harian & uang representasi
dibayarkan secara lumpsump &
merupakan batas tertinggi;
Biaya penginapan dibayarkan sesuai
dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana
perjadin tdk menggunakan fasilitas
hotel/penginapan lainnya, kpd ybs
diberikan biaya penginapan sebesar
30% dr tarif hotel dikota tempat
tujuan sesuai dgn tingkatan pelaksana
perjadin
&
dibayarkan
secara
lumpsump
Permendagri 16/2013
STANDAR SATUAN HARGA PERJADIN DITETAPKAN
DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PERMENDAGRI BERLAKU SEJAK DIUNDANGKAN
PADA TANGGAL 23 JANUARI 2013
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP
BERDASARKAN
PMK 113/PMK.05/2012
2. PENGERTIAN
Perjadin
ST
dari
ke
kembali
Pemda
Kemendagri
A. PERJADIN JABATAN, adalah :
Perjadin melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju (melaksanakan tugas) dan
kembali ke tempat kedudukan semula.
3. PELAKSANA
Perjadin
Pimpinan/anggota lembaga tinggi dan
pejabat yg ditetapkan oleh UU
Pejabat Negara
Pegawai Negeri
1. Pegawai Negeri Sipil
2. Calon PNS
3. TNI dan POLRI
Pelaksana
SPD
Pihak Lainnya
Honorer,
pihak
masyarakat dll
ketiga,
Pegawai Tidak Tetap
Pegawai yang diangkat untuk jangka
waktu tertentu (oleh KPA) :Pegawai
Guru/Dokter tidak tetap (PTT)
PENGATURAN LEBIH TEKNIS DENGAN PERKADA
Lanjutan...
1.
2.
Pemberi tugas kepada pelaksana SPD
Membuat ST (dapat didelegasikan)
3.
Menentukan kesetaraan tingkat biaya
perjadin bagi pegawai tidak tetap
PA/KPA
1.
2.
Menerbitkan SPD
Menetapkan tingkat biaya
dan alat transportasi
Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)
3.
4.
Menentukan
kesetaraan
tingkat biaya perjadin bagi
pihak lain
Perikatan dengan penyedia
jasa
1.
PIHAK
1.
2.
Pelaksana tugas
(SPD)
TERKAIT
2.
Bendahara
Pembayaran
perjadin
melalui
LS
Bendahara
Pembayaran perjadin uang muka melalui
UP
Melaksanakan/mempertanggun
gjawabkan
tugas
kepada
pemberi tugas
Mempertanggungjawabkan
biaya perjadin kepada PPK
paling lambat 5 hari kerja
setelah perjadin
Penyedia Jasa
1.
2.
Perikatan perjadin utk tiket dan atau
biaya penginapan
Melakukan tagihan atas prestasi kepada
PPK
4. KOMPONEN
Perjadin
Uang Harian
1.
2.
3.
Uang makan
Uang transpor lokal
Uang saku
Penginapan
1.
2.
Representasi
Hotel
Tempat menginap lainnya,
diberi 30% dari tarif hotel
Diberikan : Pejabat negara,Pejabat
Eselon I dan II selama perjadinas
(atau yg disetarakan)
KOMPO
NEN
Transportasi
1. Transpor dari tempat kedudukan sampai
tempat
tujuan
keberangkatan
dan
kepulangan, termasuk biaya ke terminal/
stasiun/ bandara/pelabuhan;
2. Retribusi
Sewa Kendaraan
1. Khusus Pejabat negara;
2. Sewa termasuk bensin, sopir dan
pajak
Antar/jemput jenazah
Biaya meliputi : biaya penjemput/pengantar,
pemetian dan angkutan jenazah
5. PRINSIP
Perjadin
PRINSIP :
1. Selektif untuk kepentingan yang prioritas terkait
penyelenggaraan pemerintah;
2. Ketersediaan
anggaran
dan
kesesuaian
pencapaian kinerja;
3. Efisiensi dan;
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan
perjadin dan pembebanan biaya.
Ingat..!!
PELAKSANAAN
I. PERJADIN JABATAN
1. Dilakukan dalam rangka :
Perjadin Jabatan
a. Pelaksanaan Tusi yang melekat pada jabatan;
b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
c. Pengumandahan (datasering);
d. Menempuh ujian dinas/jabatan;
e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri/ dokter
penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat
keterangan dokter guna kepentingan jabatan;
f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter
karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji
kesehatan pegawai negeri;
Lanjutan...
Perjadin Jabatan
h. Mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3;
i. Mengikuti diklat;
j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman pejabat
negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan
perjadin;
k. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman pejabat
negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat
kedudukan terakhir ke kota tempat pemakaman.
Lanjutan...
2. Digolongkan :
Perjadin Jabatan
Perjadin Lewat
Batas Kota
1. Surat Tugas
2. Surat Perjalanan Dinas
3. Komponen perjadin : transpor, uang harian,
representasi, sewa dan penginapan
Perjadin
Jabatan
Lebih dari 8
jam
Perjadin Dalam
Kota
Sampai
dengan 8 jam
1. Surat Tugas
2. Surat Perjalanan Dinas
3. Komponen perjadin :
transpor, uang harian,
representasi,
dan
penginapan
1. Surat Tugas
2. Komponen perjadin
transpor dalam kota
:
Lanjutan...
3. Surat Tugas :
A. Penerbit
Surat
Tugas
I’m
Boss !!!
Perjadin Jabatan
1. KEPALA SATKER, untuk Perjadin Jabatan (PDJ) yang
dilakukan oleh Pelaksana SPD satker berkenaan;
2. ATASAN LANGSUNG KEPALA SATKER, untuk PDJ
yang dilakukan oleh Kepala Satker;
3. PEJABAT ESELON II, untuk PDJ yang dilakukan oleh
Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon
II/setingkat eselon II berkenaan;
4. MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/PEJABAT ESELON I,
untuk PDJ yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.
5. Kewenangan penerbitan ST dapat didelegasikan
kepada pejabat yang ditunjuk.
Terkait Pejabat Daerah dan lainnya, diatur dalam Perkada dgn
menyesuaikan terhadap peraturan Perjadin dimaksud
Lanjutan...
Perjadin Jabatan
B. Format
Surat
Tugas
Surat Tugas Paling sedikit mencantumkan :
a.
b.
c.
d.
Pemberi Tugas;
Pelaksana Tugas;
Waktu Pelaksanaan;
Tempat Pelaksanaan Tugas.
Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD oleh PPK;
I’m
Boss !!!
Perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam,
pembebanan biaya dicantumkan dalam Surat Tugas.
Lanjutan...
4. Menentukan Tingkat Biaya :
Perjadin Jabatan
Ketua/Wakil/Anggota MPR/DPR/DPD/BPK/ MA/ MK,
Menteri/Wakil,
Pejabat
setingkat
Menteri,
Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil, Ketua/Wakil Anggota
Komisi, Pejabat Esln I dan Pejabat Lainnya yang setara.
Tingkat
A
Bisnis
Tingkat
Biaya
Perjadin
Tingkat
B
Tingkat
C
VIP/Kls 1 A
Eksekutif
Untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II,
dan Pejabat Lainnya yang setara.
Ekonomi
Kls 1 B
Eksekutif
Untuk Pejabat Eselon III/PNS Gol IV, Pejabat Eselon IV/PNS
Gol III, ONS Gol II dan I.
Ekonomi
Kls 2 A
Eksekutif
Untuk Moda Transportasi Lainnya = Sesuai Kenyataan
Lanjutan...
Kemen
han/
TNI
Penyetaraan
Biaya
Perjadin
Pihak
Lain
Ditetapkan
oleh
Menteri
Pertahanan
berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
setelah
POLRI
Ditetapkan
oleh
Kapolri
setelah
berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
Pegawai
Tidak
Tetap
Ditentukan oleh KPA sesuai dengan
tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang
bersangkutan.
Ditentukan oleh PPK sesuai dengan tingkat
pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
Lanjutan...
5. Ketentuan Pemberian Perjadin :
1. Uang Harian
2. Transportasi
3. Penginapan
Komponen
Perjadin
Perjadin Jabatan
Dibayar lumpsum dan merupakan batas tertinggi
sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga.
1. Dibayar sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas
transpor;
2. Bila perjadin menggunakan kapal laut/sungai untuk
waktu paling kurang 24 jam, selama waktu transportasi
tersebut pelaksana SPD diberikan uang harian.
1. Dibayar sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada
Standar Satuan Harga;
2. Bila perjadin dilakukan bersama-sama, seluruh
pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan
yang sama;
3. Bila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang
sama lebih tinggi dari satuan biaya, maka pelaksana
SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya
terendah pada penginapan dimaksud.
Lanjutan...
4. Representasi
Dibayar Lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar
Satuan Harga.
5. Sewa
Kendaraan
Dibayar sesuai biaya riil dan berpedoman pada
Standar Satuan Harga.
6. Pemetian &
Angkutan
Jenazah
Termasuk pengruktian/pengurusan
dibayar sesuai Riil.
Komponen
Perjadin
jenazah,
PELAKSANAAN
II. PERJADIN PINDAH
Asyiiik
dimutasi
Perjadin Pindah
Perjadin Pindah dapat dilaksanakan oleh pegawai beserta keluarga yang SAH
1. Dilakukan dalam rangka :
a. Pindah tugas ke tempat kedudukan baru;
b. Pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan
dengan hormat ke tempat tujuan menetap (termasuk keluarga);
c. Pemulangan keluarga yang sah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang
meninggal dunia dari tempat tugas ke tempat tujuan menetap;
d. Pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena berakhir
masa kerja ke tempat tujuan menetap (termasuk keluarga), sepanjang
diatur dalam perjanjian kerja;
wow kami,
dimutasi..
Lanjutan...
Perjadin Pindah
... Dilakukan dalam rangka :
e.
f.
Pemulangan keluarga dari Pegawai Tidak Tetap yang
meninggal dunia ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur
dalam perjanjian kerja;
Pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat
uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan untuk
dipekerjakan kembali.
Lanjutan...
My lovely
family....
Perjadin Pindah
2. Keluarga yang SAH terdiri dari :
a. Istri/suami yang sah sesuai UU Perkawinan;
b. Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum,
berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum
pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
c. Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut
hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun, menurut surat
keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak
dapat mempunyai penghasilan sendiri;
d. Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat
perempuan yang sah, berumur lebih dari 25 tahun, tidak
bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
Lanjutan...
Perjadin Pindah
Pegawai Negeri paling rendah golongan IV atau
Pejabat eselon III, disamping keluarga
diperkenankan untuk membawa pembantu rumah
tangga sebanyak 1
orang;
PRT dimaksud diberikan biaya setara Pegawai Negeri
Golongan I
Lanjutan...
Perjadin Pindah
Pengepakan &
Angkutan Barang
Uang Harian
1. Diberikan untuk pegawai dan
keluarga yang sah;
2. Selama 3 hari setelah tiba di
tempat tujuan;
3. Paling lama 2 hari untuk tiap kali
transit, dalam hal perjalanan tidak
dapat langsung;
4. Sejumlah hari tertahan dalam hal
pegawai jatuh sakit dalam
perjalanan, satu dan lain hal
menurut keputusan Pejabat;
5. Sejumlah hari tertahan dalam hal
pegawai
dalam
perjalanan,
mendapat perintah dari pejabat
penerbit Surat Tugas untuk
melakukan tugas lain guna
kepantingan negara.
KOMPONEN
BIAYA
masing2
anggota
1. Berdasar satuan biaya, volume
dan jarak;
2. Termasuk untuk bongkar muat
dan penggudangan;
3. Bila menggunakan angkutan darat
diberikan 50% dari SBU dengan
jarak :
 <
100
km
di
pulau
Jawa/Madura,
 < 50 km di luar pulau
Jawa/Madura
Transportasi
)* utk daerah diatur dlm Perkada dgn
tdk melampaui batas maksimum
Standar Satuan Harga
CATATAN :
1. Biaya Perjadin Pindah dibayar lumpsum;
2. Komponen dicantumkan dalam Rincian Biaya Perjadin;
3. Perjadin pindah atas permintaan sendiri tidak diberikan biaya perjadin.
PEMBAYARAN PERJADIN
I. UMUM
1. Pembayaran diberikan dalam batas pagu yang tersedia
dalam DIPA/DPA;
2. Biaya
perjadin
dibayarkan
sebelum
perjadin
dilaksanakan;
3. Pembayaran Perjadin kepada pelaksana paling cepat 5
hari kerja sebelum perjadin dilaksanakan (akhir tahun
diatur tersendiri);
4. Dalam hal perjadin harus segera dilaksanakan, biaya
perjadin dapat dibayar setelah perjadin selesai.
5. Pengajuan diatur sbb :
a. Untuk pemulangan PTT, berlaku jangka waktu satu tahun sejak
tanggal pemberhentian atau meninggal dunia;
b. Untuk pemulangan pegawai pensiun/meninggal dunia, berlaku
paling lambat satu tahun sejak tanggal dibayarkan pensiun
pertama.
Lanjutan...
Pembayaran Perjadin
I. MEKANISME
UP
1. Bendahara Pengeluaran memberi UANG MUKA;
2. Berdasarkan persetujuan PPK dg lampiran :
a. ST atau SK Pindah
b. Fotocopy SPD
c. Kuitansi tanda terima Uang Muka
d. Rincian perkiraan biaya Perjadin
MEKANISME
Rp
LS
1. Dilakukan melalui : Penyedia Jasa, Bendahara
atau Pelaksana SPD dan pembayaran
dilakukan melalui transfer dari Kas Negara ke
Rekening masing-masing;
2. Perikatan dengan Penyedia Jasa, meliputi :
a. Perjadin Jabatan dalam rangka pelaksanaan
TUSI
b. Perjadin Jabatan dalam rangka mengikuti
rapat, seminar dan sejenisnya.
Lanjutan...
Pembayaran Perjadin
LS
MEKANISME
Melalui JASA
1. Penyedia Jasa (EO, Hotel, Biro Perjalanan dll)
ditetapkan
sesuai
ketentuan
pengadaan
barang/jasa;
2. Komponen yang dapat dilaksanakan dengan
pihak ketiga meliputi : biaya transportasi dan atau
biaya penginapan;
3. Kontrak dapat dilakukan untuk satu paket
kegiatan atau kebutuhan periode tertentu dan
nilai kontrak tidak boleh melebihi tarif resmi (tiket
dan penginapan);
4. Pembayaran kepada Pihak Ketiga berdasar atas
prestasi kerja yang diatur dalam kontrak;
5. Atas dasar prestasi kerja, pihak ketiga
mengajukan tagihan kepada PPK.
Lanjutan...
Pembayaran Perjadin
1. Bila jumlah hari perjadin Jabatan melebihi jumlah
hari yang ditetapkan dalam ST/SPD dan tidak
disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana
SPD, dapat diberikan tambahan uang harian,
penginapan, representasi dan sewa kendaraan;
TAMBAHAN &
KELEBIHAN
HARI
2. Tambahan biaya di atas dimintakan kepada PPK
untuk
mendapat
persetujuan
dengan
melampirkan dokumen :
a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari
syahbandar/kepala bandara/penyedia jasa
transportasi dan/atau;
b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari
pemberi tugas.
Lanjutan...
Pembayaran Perjadin
3. Tambahan
biaya
di
atas
tidak
dapat
dipertimbangkan untuk perjadin :
a. Menghadap majelis penguji kesehatan;
b. Memperoleh
pengobatan
berdasar
surat
keterangan;
c. Mendapat pengobatan berdasarkan keputusan
Majelis Penguji Kesehatan;
d. Mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3;
e. Mengikuti diklat;
TAMBAHAN &
f. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman
KELEBIHAN
HARI
jenazah.
4. Dalam hal jumlah hari kurang dari yang ditetapkan
dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan
kelebihan biaya di atas kepada PPK.
5. Ketentuan pengembalian kelebihan biaya tersebut
tidak berlaku untuk menjemput/mengantar ke
tempat pemakaman jenazah.
Lanjutan...
Pembayaran Perjadin
LS
KELEBIHAN/
KEKURANGAN
BAYAR
1. Dalam hal biaya yang dibayarkan melebihi dari
yang dipertanggungjawabkan, maka kelebihan
harus disetor kembali;
2. Penyetoran
kelebihan
dilakukan
dengan
mekanisme
dalam sisdur pelaksanaan dan
penatausahaan keuangan daerah atau diatur lain
dalam perkada ttg perjadin
3. Dalam hal biaya yang dibayarkan kurang dari
yang seharusnya, dapat diminta kekurangannya
sesuai dgn mekanisme yg diatur.
PEMBATALAN PERJADIN
BATAL!!
1. Bila terjadi pembatalan perjadin jabatan, biaya
pembatalan dapat dibebankan pada DIPA satker yang
meliputi :
a. Biaya pembatalan tiket dan/atau penginapan;
b. Sebagian atau seluruh biaya tiket dan/atau
penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
2. Dokumen yang dilampirkan untuk pembebanan :
a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjadin Jabatan dari atasan
pelaksana SPD atau paling rendah pejabat eselon II untuk pelaksana
SPD pejabat eselon III ke bawah;
b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjadin Jabatan;
c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor
dan/atau penginapan dari perusahaan transportasi/penginapan ybs
yang disahkan oleh PPK.
PERTANGGUNGJAWABAN
1. Pelaksana
SPD
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan perjadin kepada pemberi tugas dan
biaya perjadin kepada PPK, paling lambat 5 hari
kerja setelah perjadin dilaksanakan.
2. Pertanggungjawaban disertai :
a. Surat Tugas dari atasan pelaksana SPD;
b. SPD yang ditandatangani oleh PPK dan pejabat
atau pihak terkait di tempat yang menjadi tujuan perjadin;
c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya;
d. Daftar pengeluaran riil;
e. Bukti pembayaran yang sah (kuitansi) sewa kendaraan dalam kota
atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha
jasa sewa kendaraan;
f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
Lanjutan...
Pertanggungjawaban
3. Bila bukti pengeluaran transportasi dan/atau hotel tidak
diperoleh, pertanggungjawaban perjadin jabatan dapat
hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil;
4. Pertanggungjawaban perjadin Pindah dilampiri :
a. Foto copy SK Pindah;
b. SPD yang ditandatangani pihak yang berwenang;
c. Kuitansi/bukti penerimaan uang harian, biaya transportasi, dan biaya
pengepakan dan angkutan barang.
5. PPK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran dan
disampaikan kepada bendahara pengeluaran;
6. PPK berwenang menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya2 yang
tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil;
7. PPK mengesahkan bukti pengeluaran riil dan menyampaikan kepada
Bendahara sebagai pertanggungjawaban UP, atau bukti pengesahan
SPM/SP2D LS perjadin.
Lanjutan...
Pertanggungjawaban
..”Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen,
menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau
perjadin rangkap dalam pertanggungjawaban yang
berakibat kerugian negara, bertanggungjawab sepenuhnya
atas seluruh tindakan yang dilakukan..”
Ingat..!!
Perjalanan dinas luar negeri, mengacu kpd:

Perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005
tentang Perjalanan Ke Dinas Luar Negeri; dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan
Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta
Anggota DPRD.

similar documents