Bahan Desa – 22 Desember 2014

Report
DISAMPAIKAN OLEH:
Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH
Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik Kemendagri
RUANG LINGKUP MATERI PAPARAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hirarki Pemerintahan (Slide 3)
Kekuasaan Pemerintahan (Slide 4-5)
Urusan Pemerintahan (Slide 6-9)
Kewenangan/Urusan Pemerintah ke Desa (Slide 10)
Kewenangan/Urusan Provinsi/Kab/Kota ke Desa (Slide 11)
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (Slide 12-13)
7. Kewenangan Desa (Slide 14)
8. Ruang Lingkup Pengelolaan Desa (Pemerintahan, Pembangunan,
Pemberdayaan, Pembinaan) (Slide 15)
9. Sinergi Pemerintah dan Daerah dalam Pembangunan Desa:
a. Sinergi dalam Binwas ke Desa (Slide 16-19)
b. Sinergi dalam Penataan Desa (Slide 20)
c. Sinergi dalam Pembiayaan Desa (Slide 21-24)
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
MPR
DPR
DPD
PRESIDEN
BPK
MA
MENTERI2
DEKONSENTRASI
GUBERNUR &
INSTANSI
VERTIKAL
DESENTRALISASI
DAERAH
OTONOM
TUGAS
PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
PEMERINTAHAN DESA
MK
LEMBAGA
NEGARA
LAINNYA
DELEGASI
(DESENTRALISASI
FUNGSIONAL)
BADAN PENGELOLA
BUMN, OTORITA,
DLL
K E K U A S A A N P E M E R I N TA H A N
PEMEGANG KEKUASAAN
PEMERINTAHAN – PSL 4 (1)
UUD 1945
PERATURAN PERUNDANGAN
PELAKSANAAN
PRESIDEN
Kementerian/LPNK
PUSAT
Koordinasi
Sebagian
Urusan
Psl 17 UUD 1945
Koordinasi
KEMENDAGRI
Tanggungjawab
DAERAH
Koordinator binwas dlm
penyeleng. urusan pem.
di daerah
Psl 8 ayat 3 UU 23/2004
Otonomi Seluas-luasnya Ps 18
(5) UUD ‘45
Pemerintahan Daerah
H U B U N G A N P E M E R I N TA H P U S AT D A N D A E R A H
 Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir
pemerintahan ada ditangan Presiden. Urusan Pemerintahan yang
diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada
ditangan Presiden.
 Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
 Pembinaan dan pengawasan peyelenggaraan pemda kabupaten/kota
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 Dengan
demikian
hubungan
Presiden
dengan
gubernur
dan
bupati/walikota bersifat hierarkis dan hubungan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat dengan bupati/walikota bersifat hierarkis.
U R U S A N P E M E R I N TA H A N
K L A S I F I K A S I U R U S A N P E M E R I N TA H A N
ABSOLUT
1.
2.
3.
4.
5.
PERTAHANAN
KEAMANAN
AGAMA
YUSTISI
POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN
WAJIB
PELAYANAN
DASAR
SPM
PILIHAN
NON
PELAYANAN
DASAR
FORKOPIMDA
FORKOPIM KEC
APBN
1. PEMBINAAN WAWASAN
KEBANGSAAN;
2. PEMBINAAN PERSATUAN
KESATUAN;
3. PEMBINAAN KERUKUNAN
ANTAR SARA
4. PKS;
5. KOORDINSASI TUGAS
ANTARISNTANSI YG ADA DI
DAERAH;
6. PENGEMBANGAN
DEMOKRASI;
7. PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YG BUKAN
MRP KEWENANGAN
DAERAH/ TDK
DILAKSANAKAN INSTANSI
VERTIKAL
U R U S A N P E M E R I N TA H A N
K L A S I F I K A S I U R U S A N P E M E R I N TA H A N
1. Urusan Pemerintahan Absolut: urusan pemerintahan yang mutlak
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat .
2. Urusan Pemerintahan Konkuren: urusan pemerintahan yang
dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
3. Urusan Pemerintahan Umum: urusan Pemerintah Pusat yang
dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/
walikota di wilayahnya masing-masing, misalnya urusan menjaga
4 pilar negara.
U R U S A N P E M E R I N TA H A N
P E M B A G I A N U R U S A N P E M E R I N TA H A N K O N K U R E N
WAJIB
PELAYANAN
DASAR
1.
2.
3.
4.
Pendidikan;
Kesehatan;
PU & tt ruang;
Prmhan & kwsn
permukiman
5. Tramtibum &
linmas
6. sosial
SPM
Dibagi berdasarkan prinsip
Eksternalitas, Akuntabilitas dan
Efisiensi dan Kriteria tertentu
NON PELAYANAYAN
DASAR
Tenaga Kerja,
Pemberdayaan Perempuan &
Pelindungan Anak, Pangan,
Pertanahan, LH, Adminduk &
Capil, PMD, pengendalian
pddk &KB, perhubungan,
Kominfo, Koperasi, Usaha
Kecil & Menengah,
Penanaman Modal,
Kepemudaan & Olahraga,
Statistik, Persandian,
Kebudayaan, Perpustakaan
dan Kearsipan
PILIHAN
1. Kelautan &
Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
U R U S A N P E M E R I N TA H A N
U R U S A N P E M E R I N TA H A N U M U M
 Gubernur, bupati/walikota mendapatkan pelimpahan
dari presiden untuk melaksanakan urusan pemerintahan
umum di wilayahnya.
 Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum,
gubernur, bupati/walikota dibantu oleh perangkat
Pemerintah Pusat dan dibentuk forum koordinasi
pimpinan daerah dan forum koordinasi kecamatan.
 Pendanaan dibebankan pada APBN.
KEWENANGAN/URUSAN PEMERINTAH KE DESA
(UU NO. 23 TAHUN 2014)
 Pasal 16 ayat (1)
Pemerintah Pusat berwenang untuk menetapkan NSPK dalam
rangka
penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan;
dan
melaksanakan BINWAS terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 Pasal 19 ayat (1)
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah
Pusat, melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di
Daerah berdasarkan asas DEKON atau TP.
KEWENANGAN/URUSAN PROVINSI/KAB/KOTA KE DESA
(PASAL 20 UU NO. 23 TAHUN 2014)
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan Daerah provinsi dilakukan dengan cara:
diselenggarakan
sendiri
oleh
provinsi;
menugasi
kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
menugasi Desa.
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan cara:
diselenggarakan sendiri oleh kabupaten/kota; atau dapat
ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(Penjabaran Lebih Lanjut Pasal 12 ayat 2 huruf g dalam Lampiran UU No.23/2014)
NO
SUB
URUSAN
PEMERINTAH PUSAT
DAERAH PROVINSI
DAERAH
KAB/KOTA
1
2
3
4
5
1.
Penataan
Desa
a. Pembentukan Desa di
kawasan yang bersifat
khusus dan strategis bagi
kepentingan nasional.
b. Penerbitan kode Desa
berdasarkan nomor
registrasi dari Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah
Pusat.
Penetapan susunan
kelembagaan,
pengisian jabatan,
dan masa jabatan
kepala desa adat
berdasarkan hukum
adat.
Penyelenggara
an penataan
Desa.
2.
Kerja Sama
Desa
Fasilitasi kerja sama antarDesa dari Daerah provinsi yang
berbeda.
Fasilitasi kerja sama
antar-Desa dari
Daerah kab/ kota
yang berbeda dalam
1 (satu) Daerah
provinsi.
Fasilitasi kerja
sama antarDesa dalam 1
(satu) Daerah
kab/ kota.
...Lanjutan
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(Penjabaran Lebih Lanjut Pasal 12 ayat 2 huruf g dalam Lampiran UU No.23/2014)
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH
PUSAT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB/KOTA
1
2
3
4
5
3.
Administrasi
Pemerintahan
Desa
----
----
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm
pemerintahan Desa.
4.
Lembaga
Kemasyarakat
an, Lembaga
Adat, dan
Masyarakat
Hukum
Adat
Pemberdayaa
lembaga kemasyarakatan
yang bergerak
di bidang pemberdayaan Desa
tingkat
nasional.
Pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan yang bergerak
di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga
adat tingkat Daerah
provinsi serta pemberdayaan masy hukum
adat yang masy
pelakunya hukum adat
yang sama berada di
lintas Daerah
kab/kota.
a. Pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan yang
bergerak di bidang
pemberdayaan Desa dan
lembaga adat tingkat
Daerah kab/kota dan
pemberdayaan masy
hukum adat yang masy
pelakunya hukum adat
yang sama dalam
Daerah kab/kota.
b. Pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan dan
lembaga adat tingkat
Desa.
KEWENANGAN DESA (UU No.6/2014)
Pasal 19
 kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 kewenangan lokal berskala Desa;
 kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau
Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi,
atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 20 - 22
 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa.
 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain
dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah
kabupaten/kota diurus oleh Desa.
 Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah disertai biaya.
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DESA
(Materi Muatan Pasal 2, Pasal 3 dan Penjelasan Umum UU No.6/2014)
1. Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan
Pembangunan
3. Pembinaan
Kemasyarakatan
Pembangunan
Desa
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Penataan Desa
Pembangunan
Kawasan
Perdesaan
Lembaga Adat Desa
Kewenangan Desa
BUM Desa
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Kerjasama Desa
Kedudukan dan
Jenis Desa
Hak dan kewajiban
Desa dan
Masyarakat Desa
Peraturan Desa
Keuangan dan Asset
Desa
Pembinaan dan
Pengawasan
4. Pemberdayaan
Masyarakat
Pendampingan
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH
Pembinaan
Pengawasan
Mendagri
K/L
Binwas Umum
Binwas Teknis
BINWAS Secara Nas.
koordinasikan
Mendagri
Provinsi
Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis
(PP 19/2010 & PP 23/2011
Kab/Kota
BINWAS KEPADA DESA
(Pasal 112 UU No.6/2014)
 Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
 Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan
kepada perangkat daerah.
 Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan pendampingan
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Bangdes dan
kawasan perdesaan.
BINWAS OLEH PEMERINTAH
(Pasal 113 UU No.6/2014)
 Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan.
 Memberikan pedoman
Pemerintah
Daerah
kabupaten/kota.
dukungan
provinsi,
pendanaan dari Pemerintah,
dan
Pemerintah
Daerah
 Memberikan penghargaan, pembimbingan dan pembinaan kepda
Lemasdes.
 Memberikan
partisipatif.
pedoman
penyusunan
perencanaan
 Melakukan Diklat tertentu kpd aparat Pemdes dan BPD.
 Menyusun juknis BUMDES
pembangunan
BINWAS OLEH PROVINSI DAN KAB/KOTA
(Pasal 114 & Pasal 115 UU No.6/2014)
Pasal 114 & Pasal 115 UU No.6/2014
 Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
 Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan
kepada perangkat daerah.
Pasal 225 (1) UU No.23/2014
Camat mempunyai tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan
kegiatan Desa/Kelurahan, serta mengkoordinasikan pemberdayaan
masyarakat.
 Pemerintah desa bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui
camat terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.
SINERGI DALAM PENATAAN DESA
Pasal 7 UU No.6/2014
 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa berdasarkan
hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Penataan
Desa
meliputi
pembentukan,
penghapusan,
penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa.
Pasal 9 dan Pasal 13 UU No.6/2014
Pemerintah dapat menghapus Desa karena bencana alam dan/atau
kepentingan program nasional yang strategis. Disamping itu,
Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang
bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
Pasal 371 UU No.23/2014
 Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
 Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Desa.
SINERGI DALAM PEMBIAYAAN DESA
 Pasal 285 ayat 2 dan Pasal 294 ayat 3 UU No.23/2014
Dana Desa sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari transfer
Pemerintah Pusat dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan
kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan
kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undangundang mengenai Desa.
 Pasal 372 UU No.23/2014
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menugaskan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya
kepada Desa, dengan pengaturan untuk pendanaan urusan
Pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat dibebankan
kepada APBN, sedangkan urusan Pemerintahan yang ditugaskan oleh
Pemerintah
Provinsi/Kab/Kota
dibebankan
kepada
APBD
Provinsi/Kab/Kota.
PENDAPATAN DESA
(Pasal 72 UU No.6/2014)
 Pendapatan asli Desa.
 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab/kota paling sedikit
10% dari pajak dan retribusi daerah.
 ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima
kab/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK.
 Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan ADD dimaksud,
Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan
sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
 Besaran alokasi APBN yang diperuntukkan langsung ke desa
ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara
bertahap, yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan
dgn memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
ALOKASI DANA DESA
(Pasal 12 s.d Pasal 15 PP No.60/2014)








Pemda Kab./Kota mengalokasikan dalam APBD setiap T.A
Pengalokasian ADD mempertimbangkan :
‒
Kebutuhan Siltap Kades dan Perangkat Desa
‒
Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan kesulitan
geografis.
Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan
Bupati/Walikota.
Penyaluran dilakukan secara bertahap  diatur dalam peraturan Bupati dan
berpedoman pada Peraturan Menteri.
Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran dengan
mengefektifkan program yg berbasis desa secara merata dan berkeadilan  ditransfer
melalui APBD Kab/Kota;
Alokasi Dana Desa berdasarkan: Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah
Dan Tingkat Kesulitan Geografis dgn bobot:
 30% untuk jumlah penduduk
 20% untuk luas wilayah
 50% untuk angka kemiskinan (RT miskin)
*) Tk Kesulitan Geografis: Ketersediaan Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastuktur,
Transportasi dan Komunikasi Desa ke Kab.
Penyaluran secara bertahap:
Tahap I  sebesar: 40%, Tahap II  sebesar: 40%, Tahap III  sebesar: 20% .
BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI KAB/KOTA
(Pasal 73 UU No.6/2014)
 Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan
bantuan keuangan yg bersumber dari APBD kepada
Desa
 Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus
 Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan
penggunaannya
diserahkan
sepenuhnya
kepada
penerima bantuan
 Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan
pengelolaannya ditetapkan oleh pemberi bantuan
dalam rangka percepatan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat.
TERIMA KASIH

similar documents