Materi (1) Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Report
Analisis
Pemetaan resiko serta Rencana Aksi
Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan Korupsi
Anggaran Pendidikan
pada Ditjen Pendis th. 2014
Oleh :
Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Prof.Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
Dalam Acara :
Rapat Koordinasi Supervisi (Korsup)
di Lingkungan Kanwil Kemenag
Inspektorat Jenderal 2014
CR by Atun S
1
Lingkup Pendidikan Islam
MADRASAH: Satuan pendidikan umum berciri khas
Islam, meliputi Raudlatul Athfal (RA), Madrasah
Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan
Madrasah Aliyah (MA)
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM: meliputi
Universitas Islam Negeri (UIN), Instititut Agama Islam
Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN), dan Perguruan Tinggi Agama Islam swasta
PENDIDIKAN DINIYYAH dan PONDOK
PESANTREN: Jenis pendidikan keagamaan Islam
berbasis masyarakat.
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: mata pelajaran
wajib dalam kurikulum pendidikan nasional
2
Lembaga dan Siswa Pendidikan Islam
DATA UMUM PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2013
Lembaga
Jumlah
Lembaga
1 Raudlatul Athfal
No.
Jumlah Peserta Didik
Lk.
Pr.
27,334
562,627
552,595
1,115,222
2 Madrasah Ibtidaiyah
23,939
1,695,996
1,573,775
3,269,771
3 Madrasah Tsanawiyah
15,594
1,365,347
1,416,300
2,781,647
6,919
408,654
655,494
1,064,148
5 Pondok Pesantren
29,530
1,945,260
1,931,519
3,876,779
6 Pendidikan Diniyah
74,401
2,132,022
2,320,066
4,452,088
665
267,073
334,239
601,312
178,382
8,376,979
8,783,988
17,160,967
4 Madrasah Aliyah
7 PTAI
Jumlah
Jumlah
3
Perkembangan Anggaran dan Serapan Anggaran
Trend Anggaran Program Pendis 2010 - 2014
40.551
45,000
37.238
40,000
31.828
Dalam Milyar
35,000
28.981
30,000
91,94%
5 Feb
2014
25,000
20,000
93.18%
92,77
%
56,18%
15,000
10,000
5,000
91,76 % 2.707
-
2010
2011
2012
2013
2014
REALISASI
4
Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
Kegiatan
Kode
Keg
Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Pendidikan Agama
Islam
2127
290.806.857.150
139.610.752.385
40,01
Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren
2128
462.789.852.320
196.222.604.169
42,40
Pendidikan Madrasah
2129
13.918.483.031.040
7.250.046.096.159
52,09
Pendidikan Tinggi
Islam
2132
3.374.219.292.000
1.074.129.745.482
31,81
Dukungan Manajemen
2135
24.648.742.411.000
15.327.145.589.895
62,18
Total
42.695.045.909.040
23.987.154.788.090 56,18
5
Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja
Kegiatan
Kode
Keg
Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Belanja Pegawai
51
21.436.958.343.000
Belanja Barang
52
7.249.213.412.000
2.3627.248.519.716
36,24
Belanja Modal
53
2.180.423.295.040
718.756.330.385
32,96
Belanja bansos
57
11.828.450.859.000
6.051.045.443.268
51,16
Total
42.695.045.909.040
14.590.104.494.721 68.,06
23.987.154.788.090 56,18
6
Analisis Pencegahan Korupsi
PEMETAAN MASALAH
PEMETAAN RESIKO
(AKAR MASALAH)
PEMETAAN RENCANA
TINDAKLANJUT
(STRATEGI PERBAIKAN )
CR by Atun S
7
PEMETAAN
MASALAH
CR by Atun S
8
1
2
Jumlah Satuan Kerja
yang Besar (4.428)
Satker
Besarnya Anggaran
yang dikelola
3
4
Jumlah dan
Kompetensi SDM yang
belum memadai
Banyaknya Anggaran
yang bersifat
Mandatory
5
Penanggungjawab
Anggaran Prioritas
(RKP) paling besar di
Kementerian Agama
CR by Atun S
9
6
7
Sarana
Prasarana yang
belum
memadai
8
Penataan Asset
yang masih lemah
Belum adanya Sistem
Informasi yang
memenuhi kebutuhan
9
Kurangnya kesadaran terhadap
tuntutan Akuntabilitas dan resiko
Pengelolaan APBN
10
Pengelolaan Bansos yang masih
memerlukan dukungan regulasi
yang tepat (PMK yang akan
direvisi, belum ada Pedoman
Umum) dan perbedaan persepsi
CR by Atun S
10
Hambatan
Pelaksanaan Anggaran Thn 2014
CR by Atun S
11
Hambatan
Pelaksanaan Anggaran Thn 2014
Kendala Teknis Implementasi
SPAN (Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara) yang
masih Tray n Error
Implementasi Sistem
Perbendaharaan yang
dikembangkan Kemenkeu
(SiLaBi dan SAIBA) dan Sistim
lain sekaligus pada thn 2014
Adanya Review Anggaran Bantuan
Sosial oleh BPKP
CR by Atun S
12
Hambatan
Pelaksanaan Anggaran Thn 2014
Adanya pengadaan buku
kurikulum yang memerlukan
proses revisi akun belanja
dan ketepatan jumlah
pengadaan buku
Adanya APBN-P untuk Tunjangan
Guru yang Terutang dan
memerlukan Revisi Relokasi
secara nasional
Adanya perbedaan persepsi dan
pemahaman peraturan dalam
pelaksanaan anggaran
CR by Atun S
13
Analisis Pencegahan Korupsi
PEMETAAN RESIKO
(AKAR MASALAH)
PEMETAAN RENCANA
TINDAKLANJUT
(STRATEGI PERBAIKAN )
CR by Atun S
14
1. Jumlah Satuan Kerja yang Besar
(4.428) Satker
PETA RESIKO
ACTION PLAN
Validitas Data lemah
1. Membangun Sistim Informasi yang
memadai
Peningkatan Kompetensi SDM
tidak optimal
1. Memberikan Pembinaan secara
intensif
Capaian kinerja satker kurang
terakomodir dalam penganggaran
1. Membangun forum komunikasi agar
pendekatan perencanaan secara
“Bottom Up” dan Partisipasi dapat
lebih optimal
Pengawasan bersifat sampling,
penyimpangan di satker tidak
segera diketahui
1. Menyusun strategi pengawasan dan
Monev yang efektive , efisien dan
bersinergi antara peran pengawas
(Auditor) dan pelaksana operasional
CR by Atun S
15
2. Besarnya Anggaran yang dikelola
PETA RESIKO
ACTION PLAN
Perencanaan Anggaran
kurang optimal
1. Peningkatan kapasitas tenaga perencana
2. Membuat Juksun anggaran Program, perkegiatan
Capaian kinerja tidak
sebanding dengan jumlah
waktu dan SDM
1. Penambahan kuantitas dan Peningkatan kualitas
SDM’
2. Pengembangan struktur organisasi
penanggungjawab Program Pendidikan Islam
Potensi temuan pemeriksaan 1. Melakukan pembinaan intensif
besar
2. Melakukan pendampingan dalam perencanaan,
pelaksanaan dan penyusunan LK
3. Optimalisasi Peran APIP dalam penelaahan
Anggaran
Realisasi anggaran kurang
optimal
1. Menyusun strategi pelaksanaan anggaran yang
effective, akuntabel dan transparan
2. Melakukan ekselerasi pencairan anggaran
3. Melakukan koordinasi intens dengan KPPN dan
Perbendaharaan Kemenkeu
CR by Atun S
16
3. Jumlah dan Kompetensi SDM
yang belum memadai
PETA RESIKO
ACTION PLAN
Terjadinya kesalahan dalam
perencanaan dan pelaksanaan
anggaran
1. Peningkatan kompetensi bidang keuangan
secara inten dan massif disemua lini
2. Pendampingan dan monev yang intensif
Pengelola keuangan yang tidak
kompeten
1. Peningkatan kompetensi pengelola
keuangan
2. Pembinaan dan pelatihan yang intensif
dalam pengelolaan keuangan
Terjadi perangkapan tugas dan
tanggungjawab dalam
pengelolaan keuangan
1. Penambahan SDM pada program Pendis,
pusat dan daerah
2. Rekruitmen pegawai sesuai dengan
kebutuhan kompetensi
CR by Atun S
17
4. Banyaknya Anggaran yang bersifat
Mandatory
PETA RESIKO
ACTION PLAN
Anggaran besar tapi biaya
operasional yang tersedia tidak
rasional
1. Meningkatkan anggaran operasional
secara rasional dan proporsional
Potensi penyalahgunaan kewenangan
di lapangan
1. Pengawasan secara ketat dengan
sistim informasi yang transparan ,
2. Peningkatan pengelolaan anggaran
yang akuntabel dan transparan
Terjadinya transaksi
penanggungjawab dengan sasaran
dan pihak ketiga
1. Membangun sistim pengawasan yang
ketat dengan melibatkan stake
holder extern
2. Membangun tata kelola keuangan
yang akuntabel dan transparan
CR by Atun S
18
5. Penanggungjawab Anggaran Prioritas
(RKP) paling besar di Kementerian Agama
PETA RESIKO
ACTION PLAN
Dituntut tanggungjawab dan
resiko besar
1. Memberikan jaminan hukum kepada para
pengelola RKP
Tuntutan masyarakat tinggi dan
bersifat politis
1. Membangun sistim informasi secara
transparan
2. Peningkatan akuntabilitas dalam
pengelolaan anggaran RKP
Pemantauan secara ketat oleh
banyak pihak
1. Membangun sistim informasi dari
perencanaan sampai dengan pelaporan
2. Sehingga seluruh stake holder dapat
memantau perkembangan implementasi
secara langsung dan setiap waktu
CR by Atun S
19
6. Sarana Prasarana yang belum
memadai
PETA RESIKO
ACTION PLAN
Pelayanan tidak prima
1. Penyediaan Sarana dan prasarana yang
memadai sesuai kebutuhan dan
perkembangan zaman baik hard ware
maupun soft ware
Informasi tidak bisa cepat dan
terbuka
1. Membangun sistim informasi yang tepat
dan sesuai kebutuhan
Pekerjaan berjalan lamban dan
banyak kendala
1. Peningkatan kinerja dan pengurangan
kendala
2. Pemberian motivasi kerja yg intens
Terjadi kesalahan dan
keterlambatan
1. Peningkatan target capaian dan
pengurangan kesalahan
CR by Atun S
20
7. Belum adanya Sistem Informasi
yang memenuhi kebutuhan
PETA RESIKO
ACTION PLAN
Ketinggalan informasi
1. Membangun sistim informasi yang
tepat dan akurat
2. Mempersiapkan kebutuhan hardware
dan soft ware yang sesuai
Terjadi Human dan Sistim error
1. Melakukan peningkatan kapasitas
khusus bidang SIM terhadap SDM
sesuai kebutuhan
2. Melaksanakan pembangunan dan
pemeliharaan sistim secara tepat
Terjadi keterlambatan dan
kesalahan
1. Meningkatkan kompetensi SDM
2. Meningkatkan sistim informasi yang
tepat dan sesuai
CR by Atun S
21
8. Penataan Asset yang masih lemah
PETA RESIKO
ACTION PLAN
Potensi kerugian Negara akibat
kehilangan aset
1. Peningkatan inventarisasi asset secara
inten dan massif
2. Pemberian sanksi yang jelas dan tegas
atas penggelapan asset
Potensi penyelewengan dalam
penggunaan asset
1. Pemebrian sanksi yang tegas dan jelas
atas penyalahgunaan asset
2. Pemaksaan pengembalian asset sesuai
dengan peruntukannya
Potensi data yang tidak akurat
1. Peningkatan sistim penataan dan
pengendalian asset
Perkembangan peningkatan
kebutuhan sarana dan prasarana
yang lambat
1. Peningkatan sistim Pemantauan,
pengendalian dan pemberian
rekomendasi perbaikan dan pengadaan
asset secara cepat dan tepat
CR by Atun S
22
9. Kurangnya kesadaran terhadap tuntutan
Akuntabilitas dan resiko Pengelolaan APBN
PETA RESIKO
ACTION PLAN
Kesalahan prosedur
1. Pembinaan peningkatan kesadaran sebagai
aparat yang professional dan berintegritas (
pembinaan karakter ) dengan peningkatan
kinerja yang akuntabel dan transparan
Penyelewengan dalam
pelaksanaan anggaran
1. Membangun sistim pengendalian dan
pengawasan yang intensif dan masif
Pengambilan keuntungan
dalam penyelenggaraan
anggaran
1. Membangun sistim pelaksanaan anggaran yang
akuntabel dan transparan
CR by Atun S
23
10. Pengelolaan Bansos yang masih memerlukan
dukungan regulasi yang tepat ( PMK yang akan
direvisi, belum ada Pedoman Umum)
PETA RESIKO
ACTION PLAN
Pelaksanaan Bansos yang
tidak sesuai prosedur
1. Penetapan regulasi pengelolaan bansos secara
berjenjang, PMK, PMA dan Juknis yang dapat
memayungi seluruh penanggungjawab pengelolaan
bansos yang sesuai dengan tutntutan kondisi
lapangan atas jenis dan sasaran bansos
Kesalahan interpretasi
dan persepsi dalam
penetapan jenis, sasaran,
pelaksanaan bansos
1. Sosialisasi seluruh regulasi yang berkaitan dengan
pengelolaan Bansos mulai dari proses perencanaan
anggaran, pelaksanaan dan penyusunan laporan
2. Membangun forum yang inten bersama dengan
APIP dan BPK mulai dari penetapan kebijakan dan
operasional anggaran
Kesalahan penetapan
pencapaian kinerja
dengan swakelo atau
bansos
1. Sosialisasi dan pembinaan yang intensif dalam
perencanaan anggaran
2. Peningkatan peran APIP dalam penelahaan
Anggaran
CR by Atun S
24
Solusi?
CR by Atun S
25
Memahami/
mengikuti
Regulasi/kebijakan
yang berlaku dalam
pelaksanaan APBN;
Memahami/
menggunakan
Sistim sesuai
kebijakan
Kementerian
Keuangan (SPAN,
SiLaBi, SAIBA,
dll);
Memahami/
melaksanakan
Sasaran, Capaian,
Tujuan dan proses
dalam penganggaran
(Sesuai TOR per
Output)
Memahami/
menggunakan
Bagan Akun
Standar (BAS)
dan Standar Biaya
(SBM) secara
tepat;
Memahami/
menggunakan Pola
pengganggaran
Berbasis Kinerja
(PBK)/
Remunerasi;
Memahami dan
Mengikuti prosedur
pelaksanaan Anggaran
sesuai dengan PMK
190/2012 dan Perpres
Pengadaan Barjas ;
CR by Atun S
Melaksanakan
Anggaran dan
Melengkapi dokumen
pelaksanaan Anggaran dan
pelaporan sesuai dengan
tuntutan akuntabilitas
dan transparansi
26
HAL– HAL PENTING YANG HARUS
DIPERHATIKAN OLEH PENGELOLA
PENGADAAN BARANG / JASA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Perencanaan Penganggaran untuk Pengadaan Barang dan Jasa,
meneliti MAK.
Alokasi anggaran untuk Honor pengelola Barjas mulai dari PA,
KPA, P2k, ULP, Tim Teknis, Tim Admin, Dan PPHP ( Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan )
Konsultan Hukum ( Perpres No. 35 Tahun 2011
Managament internal pengelola Barjas
Management eksternal ( Pemeriksa, Itjen, BPKP, BPK, Bareskim,
Kejaksaan dan KPK termasuk kondisi persaingan pihak ketiga (
penyedia barang dan jasa )
Spesifikasi barang dan jasa.
HPS / OE ( Harga perkiraan sendiri / owner estimate),Kertas
kerja HPS yang didukung oleh harga-harga dari pabrikan,
lembaga statistik, majalah, koran resmi, dan harga-harga pasar.
Pemilihan kontrak sesuai jenis pekerjaan
PENYELESAIAN PEKERJAAN AKHIR TAHUN (PP
45/2013 ttg Pelaksanaan APBN)
2. Pasal 161
(1) Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan yang penyelesiannya pada
akhir tahun anggaran dapat dibayarkan sebelum barang/jasa diterima
setelah pihak penyedia barang /jasa menyerahkan jaminan bank atau
surat pernyataan kesedian menyerahkan barang,jasa.
(2) Nominal jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang senilai barang/jasa yang belum diterima.
(3) Surat Pernyataan kesediaan menyerahkan barang/jasa sebagaimana
dimaksud ayat (1) digunakan sebagai jaminan untuk nilai barang/jasa
tertentu yang nilai nominalnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Diatur lebih lanjut oleh PMK Nomor 163/PMK.05/2013 Tanggal 18
November 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Anggaran Akhir Tahun Anggaran. Dan PER-42/PB/2013
Tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 45
TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN APBN
BANTUAN
SOSIAL
1. Pasal 99 ayat 2
“ Pembayaran belanja bantuan sosial dapat
dilakukan dalam bentuk :
a. Bantuan Sosial Bersifat Konsumtif (CONTOH,
BLT)
b. Bantuan Sosial Yang Bersifat Produktif
c. Bantuan Sosial Melalui Lembaga Pendidikan,
Kesehatan dan Lembaga Tertentu ( Berupa
Transfer Uang, Barang, dan Jasa guna Mengurangi
beban Masyarakat)
d. Diatur lebih rinci oleh Permenkeu Nomor
81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial
Pada KL
30
Pengembangan/diversifikasi struktur
organisasi Penanggungjawab Program
Pendis
Ketersediaan SDM yang cukup (Kuantitas
dan kompetensi)
Ketersediaan Sarpras yang tepat
dan sesuai
Peningkatan SDM pejabat di Pusat dan
daerah sebagai PPK yang bersertifikasi
Barjas secara Intensif dan masif
Peningkatan Peran APIP untuk “Early
Worning System dan Cosulting”
Peningkatan Kesadaran dalam penanggulangan
korupsi komprehensif
CR by Atun S
31
PENUTUP
Pengelolaan
Anggaran dan
Dana Bantuan
Sosial Pendidikan
adalah merupakan
tanggungjawab
kolektif yang
harus dapat
dikelola secara
transparan dan
akuntabel
Perlu ada konsolidasi
dan koordinasi dengan
seluruh pihak terkait ,
segala permasalahan
yang dihadapi oleh
penanggungjawab
operasional akan dapat
diselesaikan apabila
telah terbangun sistem
yang baik, dengan
grand design anggaran
yang tepat, serta
koordinasi dan
kerjasama yang baik
pada semua pihak
terkait
CR by Atun S
32
CR by Atun S
33

similar documents