Slide 1 - Rakornas STBM

Report
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
KELOMPOK 2: PEMBIAYAAN DAN INSENTIF
1. Pokja mengadvokasi Pemerintah
Daerah untuk memasukkan STBM
menjadi agenda perencanaan daerah
dalam bentuk RPJMD atau lainnya
 Alokasi anggaran daerah secara rutin untuk
pelaksanaan
STBM
akan
menjamin
peningkatan akses sanitasi dengan cepat di
daerah.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten harus
memperkuat kapasitas sanitarian dalam
menjalankan STBM termasuk kemampuan
mengakses berbagai sumber pembiayaan
termasuk BOK
• BOK yang berbasis di Puskesmas, sekitar 7.000 Puskesmas
seluruhnya di Indonesia, dapat menjadi sumber pembiayaan
potensial untuk pelaksanaan STBM
• Kapasitas sanitarian untuk memahami STBM menjadi penting dalam
pengajuan BOK yang dilakukan melalui mini lokakarya di tingkat
Puskesmas Diperlukan peran kabupaten untuk memperkuat
kapasitas sanitarian dalam menjalankan dan mengelola STBM
melalui berbagai pembiayaan, termasuk BOK.
3. Pemerintah daerah memfasilitasi
pertemuan Wusan dengan Bank untuk
mendorong wirausaha sanitasi mengakses
sumber keuangan, contoh seperti Bank
milik daerah.
• Pembiayaan pembangunan sanitasi dalam kerangka STBM dapat
ditunjang oleh berbagai sumber termasuk kredit mikro dari
lembaga keuangan lokal formal-non formal.
• Fasilitasi pemerintah daerah pada lembaga keuangan formal-non
formal diperlukan untuk memperkenalkan potensi pasar sanitasi
termasuk para pelaku yang berpotensi menjadi nasabah baru.
• Perlu dikembangkan mekanisme dukungan pembiayaan public
melalui lembaga keuangan, sehingga biaya transaksi yang diemban
oleh masyarakat semakin kecil.
4. Pemerintah Daerah membentuk tim
perumus untuk memprioritaskan
STBM sebagai program CSR
• Prinsip-prinsip STBM sebagai program nasional yang
digerakkan berbagai pihak dapat menjadi daya tarik bagi CSR.
• CSR bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan yang mampu
mempercepat pencapaian akses sanitasi yang berkelanjutan
dan mendukung target pembangunan sanitasi daerah.

similar documents