Bahan Kuliah - Heru Susetyo Nuswanto

Report
Bahan Kuliah
HUKUM ACARA
PERDATA
FISIP UI OKTOBER
2011
Created by [email protected]
Modified by : Heru Susetyo [email protected]
Pidana atau Perdata?
Pidana atau Perdata?
Pidana atau Perdata?
Pendahuluan
Pengertian Hukum Acara Perdata
 Hukum Acara Perdata adalah Hukum Perdata
Formil, yaitu kaidah hukum yang menentukan dan
mengatur cara bagaimana hak-hak dan kewajibankewajiban perdata sebagimana yang diatur dalam
hukum perdata materil
 (Retnowulan Sutantio dan Iskandar
Oeriepkartaprawira, hal 1)
 Hukum Acara Perdata adalah rangkaian
peraturan-peraturan yang memuat cara
bagaimana orang harus bertindak terhadap
pihak orang lain di muka pengadilan itu
harus bertindak untuk melaksanakan
berjalannya peraturan-peraturan hukum
perdata (Wirjono Prodjodikoro)
Pengertian Hukum Acara Perdata (sambungan)
 Kaidah hukum yang mengatur cara dan prosedur
hukum dalam mengajukan, memeriksa,
memutuskan, dan melaksanakan putusan tentang
tuntutan hak dan kewajiban tertentu sehingga
menjamin tegaknya hukum perdata materiil melalui
lembaga peradilan.
Sifat / Karakteristik Hukum Acara Perdata
 Dalam Hukum acara perdata, orang yang merasa
haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat,
sedangkan orang yang ditarik ke muka pengadilan
karena dirasa telah melanggar hak penggugat
disebut sebagai tergugat.
 Turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang
yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak
berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun
demi lengkapnya suatu gugatan, mereka harus
diikutsertakan
PENGGUGAT
TERGUGAT
PEMOHON
TERMOHON
Sifat Hukum Acara Perdata
 Inisiatif ada tidak ada perkara ada pada orang/
beberapa orang yang merasa haknya dilanggar
(penggugat/ para penggugat)
 Berbeda dengan Hukum Acara Pidana yang tidak
tergantung ada/ tidak adanya inisiatif
 Ada Hukum acara pidana yang mirip dengan
Hukum acara perdata, yaitu Tindak Pidana Aduan
ACARA
PIDANA
ACARA
PERDATA
• Tak perlu inisiatif
• Kecuali tindak
pidana aduan
• Perlu inisiatif
Tahapan Hukum Acara Perdata (menurut
Sudikno Mertokusumo)
 Tahap Pendahuluan : tahap persiapan menuju
tahap penentuan dan pelaksanaan, yaitu ada
sejumlah kegiatan yang harus dilakukan seperti
membuat
gugatan,mendaftarkan
gugatan,
membayar biaya perkara dll.
 Tahap Penentuan : Tahap pemeriksaan peristiwa,
pembuktian dan penjatuhan putusan.
 Tahap Pelaksanaan : Tahap dilakukannya tindakan
pelaksanaan putusan (eksekusi) yang telah
dijatuhkan oleh hakim.
Sifat Hukum Acara Perdata
 Pencabutan
gugatan oleh penggugat/ para
penggugat tidak dapat dilakukan sesuka hati,
Pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila
tergugat menyetujui pencabutan gugatan, namun
kadangkala persetujuan itu tidak dipenuhi, bahkan
malah menggugat balik (rekonpensi)
Hukum Acara Perdata Positif
 Hukum acara perdata nasional hingga saat ini
belum diatur dalam undang-undang, sampai saat
ini ketentuan yang masih dipakai sebagai rujukan
adalah het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
yang dulu diberlakukan untuk wilayah JawaMadura,
sedangkan
diluar
itu
berlaku
RechtsReglement Buitengewestem (RBg)
 Sejarah Hukum Acara Perdata/ terbentuknya HIR
dapat dibaca pada buku Retnowulan Sutantio
Sumber Hukum Acara Perdata (Hukum Positif) Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal
6 UU No. 1 Drt Tahun 1951 Tentang Tindakan-tindakan sementara untuk
menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil
 HIR, Het Herziene Indonesisch Reglement (Bab IX, 7 Bagian)
 RBg (Reglemen Buitengewesten, S. 1927 Nomor 227)
 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) disebut juga Hukum Acara






Perdata untuk Gol. Eropa, namun menurut Prof. Soepomo, sudah tidak berlaku
sejak Raad van Justitie dan Residentiegerecht dihapus.
RO (Reglement op de Rechterlijke Organisatie in Het Beleid der Justitie in
Indonesie)
Undang-undang yang telah dikodifikasi (KUHPerdata dan KUHDagang)
Undang-undang yang belum dikodifikasi ( UU No. 20 Tahun 1947, tentang
acara banding, UU No. 14 Tahun 1970 Jo UU No. 35 Tahun 1999 Jo UU No. 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.dll
Yurisprudensi
Perjanjian Internasional
Doktrin
Asas-asas Hukum Acara Perdata
 Hakim Bersifat Menunggu (iudex no procedat ex
officio) diatur dalam Pasal 118 HIR dan 142 RBg,
artinya bila tidak tuntutan dari pihak, maka tidak
ada hakim (Wo Kein klager ist, ist kein rechter ;
nemo judex sine actor)
 Ada konsekuensi bagi seorang hakim, yaitu harus
mengadili semua perkara, karena hakim
dianggap tahu semua (ius curia novit)
Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan)
 Hakim Bersifat Pasif (Lijdelijkeheid van Rechter),
artinya hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa
yang diajukan oleh para pihak saja (secundum
allegat iudicare)
 Peradilan Terbuka untuk umum (Openbaarheid
van rechtspraak), konsekuensi yang terjadi apabila
asas ini tidak dilaksanakan adalah putusan dapat
menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan
hukum.
 Hakim mengadili kedua belah pihak (Horen van
beide partijen)
Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan)
 Pemeriksaan dalam dua tingkat (Onderzoek in
twee instanties), hanya PN dan PT judex factie
dilaksanakan
 Pengawasan Putusan Pengadilan melalui Kasasi
(Toezicht op de rechtspraak door van cassatie)
 Mahkamah Agung adalah Puncak Peradilan di
Indonesia (Pasal 10 Ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970
jo Pasal 2 UU No. 4 tahun 2004)
Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan)
 Putusan Hakim harus disertai alasan (Pasal 23 UU
No. 14 tahun 1970 jo Pasal 25 UU No. 4 Tahun
2004, Pasal 184 Ayat 1 , dan 319 HIR)
 Berperkara
dikenakan
biaya
(Niet-kosteloze
rechtspraak) Pasal 4, 5 UU No. 14 Tahun 1970 jo
Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004)
Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan)
 Tidak ada keharusan mewakilkan dalam Beracara
 Majelis hakim di Persidangan (Pasal 15 UU No. 14
Tahun 1970 jo Pasal 17 UU NO. 4 Tahun 2004)
 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (Pasal 4 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 4 UU
No. 4 Tahun 2004)
Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan)
 Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya
Ringan Pasal 4 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004
 Hak menguji Materiil UU hanya ada pada MK dan
dibawah UU oleh MA (Pasal 11, 12 UU No. 4 Tahun
2004)
 Asas Obyektifitas, Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004
Perihal Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan relatif
 Kewenangan
Mutlak/ absolute compententie
menyangkut pembagian kekuasaan antar badanbadan
peradilan,
berdasarkan
macamnya
pengadilan yang memberikan kekuasaan untuk
mengadili
 Kewenangan
Relatif/ relative compententie
mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara
pengadilan yang serupa
 Asas yang berlaku dalam kewenangan relatif
adalah Actor sequitur forum rei
Lingkup Peradilan
Macam-Macam Pengadilan
 Di samping Pengadilan Sipil seperti tersebut diatas lazimnya disebut
Pengadilan Umum di Indonesia terdapat pula :
 Pengadilan Militer yang hanya berwenang untuk mengadili perkara
yang terdakwanya berstatus anggota ABRI.
 Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara
perdata yang kedua pihaknya baragama Islam dan menurut hukum
yang dikuasai Hukum Islam.
 Pengadilan Administrasi yang termasuk wewenang Pengadilan
Administrasi adalah perkara yang tergugatnya pemerintah dan
penggugatnya perorangan pemerintah itu digugat dengan alsan
kesalahan dalam menjalankan administrasi.
Lingkup Peradilan (sambungan)
Susunan Badan-Badan Pengadilan Umum
 Di Indonesia kita kenal susunan Pengadilan dalam :



Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang
mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana.
Pengadilan Tinggi atau Pengadilan tingkat banding yang juga merupakan
Pengadilan tingkat kedua. dinamakan Pengadilan tingkat kedua karena cara
pemeriksaannya sama seperti pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama
(Pengadilan Tinggi).
Mahkamah Agung yang merupakan Pengadilan tingkat akhir dan bukan
Pengadilan tingkat ketiga. Mahkamah Agung memeriksa perkara-perkara
yang dimintakan Kasasi, karena tidak puas dengan dengan putusan banding
dari Pengadilan Tinggi. Pada tingkat kasasi yang diperiksa adalah
penerapan hukumnya saja.
Lingkup Peradilan (sambungan)
Kewenangan Pengadilan
 Mengenai kewenangan mengadili dapat dibagi menjadi dua dalam Kekuasaan
Kehakiman, yaitu Kekuasaan Kehakiman atribusi (atributie van rechtsmacht) dan
Kekuasaan Kehakiman distribusi (distributie van rechtsmacht), bahwa :



Kekuasaan Kehakiman Atribusi disebut juga kewenangan mutlak atau kompetensi absolute.
Kewenangan Mutlak atau Kompetensi absolute adalah kewenangan badan pengadilan di dalam
memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan
lain, misalnya Pengadilan Negeri pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu
yang diajukan dan bukan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Agama biasanya kompentensi
absolute ini tergantung pada isi gugatan dan nilai daripada gugatan (lihat Pasal 6 UU No. 29 Tahun
1947).
Kekuasaan Kehakiman Distribusi disebut juga kewenangan nisbi atau kompetensi relative .
Kewenangan nisbi atau Kompetensi relative adalah bahwa Pengadilan Negeri di tempat tinggal
(domisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak. jadi gugatan harus diajukan
kepada Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal. apabila tergugat tidak diketahui tempat
tinggalnya atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenali, maka gugatan diajukan kepada
Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat sebenarnya.
Dikenali, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat
sebenarnya ( Pasal 18 HIR, Pasal 141 Ayat 1 Rbg)
Lingkup Peradilan (sambungan)
Tempat Kedudukan Pengadilan
 Tempat kedudukan Pengadilan Negeri pada prinsipnya
berada di tiap Kabupaten, namun di luar Pulau Jawa masih
terdapat banyak Pengadilan Negeri yang wilayah
hukumnya meliputi lebih dari satu Kabupaten.
 Kedudukan Pengadilan Negeri ada sebuah Kejaksaan
Negeri dan disamping tiap Pengadilan Tinggi ada
Kejaksaan Tinggi. Khusus di Ibukota Jakarta ada 5 instansi
Pengadilan Negeri yakni di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan,
Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara demikan pula
dengan Kejaksaannya Negerinya.
Lingkup Peradilan (sambungan)
Susunan Pejabat Pada Suatu Pengadilan
 Di tiap pengadilan terdapat beberapa hakim. diantaranya menjabat sebagai ketua pengadilan
dan wakil ketua.
 Para hakim bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara di persidangan.
 disamping itu ada panitera yang bertugas memimpin bagian administrasi atau tata usaha
dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera pengganti dan karyawan-karyawan lainnya.
 tugas dari pada panitera ialah menyelenggarakan administrasi perkara serta mengikuti semua
sidang serta musyawarah-musyawarah pengadilan dengan mencatat secara teliti semua hal
yang dibicarakan (Pasal 58,59 UU no. 2 Tahun 1986, Pasal 63 RO). ia harus membuat Berita
Acara (proses verbal) sidang pemeriksaan dan menandatanganinya bersama-sama dengan
ketua sidang (Pasal 186 HIR, Pasal 197 Rbg). karena ia tidak mungkin mengikuti semua
sidang-sidang pemeriksaan perkara, maka di dalam praktik, tugas tersebut dilakukan oleh
panitera pengganti.
 Di samping hakim dan panitera masih ada petugas yang dinamakan jurusita (deurwaarder) dan
jurusita pengganti (Pasal 38 UU No.21 Tahun 1986). adapun tugas dari pada jurusita dalai
melaksanakan perintah dari ketua sidang dan menyampaikan pengumuman-pengumuman,
teguran-teguran, pemberitahuan putusan pengadilan, panggilan-panggilan resmi para Tergugat
dan Penggugat dalam perkara perdata dan para saksi, dan juga melakukan penyitaanpenyitaan atas perintah hakim.
Cara Mengajukan Gugatan
Pengertian Permohonan dan Gugatan
 Perbedaan Gugatan dengan Permohonan ada pada ada atau tidak
adanya konflik.
 Tuntutan dalam hal ini adalah tindakan yang bertujuan memperoleh
perlindungan hukum yang diberikan lembaga peradilan untuk
mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau main hakim sendiri
(eigenrichting)
 Dalam gugatan syarat utama adalah adanya orang/ sekelompok orang
yang merasa haknya dilanggar, dan orang yang dirasa melanggar hak
tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta
itu
 Dalam Perkara permohonan tidak ada sengketa, permohonan yang
umunya diajukan adalah pengangkatan anak, wali, pengampu
Pengajuan Gugatan,Tempat Tinggal, dan domisili
 Pengajuan gugatan diajukan di tempat tinggal
tergugat (Pasal 118 Ayat 1 HIR)
 Tempat tinggal adalah tempat dimana seorang
menempatkan pusat kediamannya (Pasal 17
KUHPerd) atau dengan kata lain dimana seorang
berdiam dan tercatat sebagai penduduk
 Domisili/ kediaman adalah tempat seseorang
berdiam
Pihak-Pihak yang berperkara, perwakilan orang, badan
hukum, dan negara
 Setiap
orang boleh berpekara di depan
pengadilan, namun ada pengecualiannya yaitu
orang sakit ingatan, belum dewasa.
 Bila badan hukum, maka orang yang mewakili
adalah wenang mewakili badan hukum, itu dapat
dilihat di ADRT
 Surat kuasa yang dipakai adalah surat kuasa
khusus
JAWABAN TERGUGAT
 Eksepsi, Bentuk jawaban dalam eksepsi ialah suatu tangkisan bahwa
syarat-syarat prosessuil gugatan tidak benar atau eksepsi berdasarkan
ketentuan materiil (eksepsi dilatoir dan eksepsi paremptoir), sehingga
gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard). Dasar-dasar daripada eksepsi antara lain sebagai berikut :





Gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang
Gugatan salah alamat (tergugat tak ada hubungan hukum)
Penggugat tak berkualitas (penggugat tidak mempunyai hubungan hukum)
Tergugat tidak lengkap
Penggugat telah memberi penundaan pembayaran (eksepsi)
JAWABAN TERGUGAT (sambungan)
 Dalam Pokok Perkara Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan bantahan
terhadap dalil-dalil atau fundamentum petendi yang diajukan penggugat.
 Misalnya : A (Penggugat) menuntut B (Tergugat) agar meninggalkan tanah
yang dikerjakan B dengan dalih :



Tanah tersebut adalah milik A sebagai ahli waris bapaknya C pemilik tanah asal yang
sudah meninggal dunia.
Adanya petok D dan letter C yang masih atas nama C.
A tidak pernah melihat atau mengetahui adanya transaksi antara B dan C atas tanah
tersebut.
 Dalam contoh tersebut, B dapat membantah dalih A dengan alasan :
 A diragukan sebagai ahli waris karena tidak fatwa waris.
 Petok D dan letter C bukan bukti kepemilikan.
 B mempunyai akte jual beli.
 Berdasarkan bantahan atau tangkisan tersebut B dapat meminta kepada hakim
agar gugatan ditolak
JAWABAN TERGUGAT (sambungan)
 Permohonan atau Petitum:
 Sifat permohonan sudah barang tentu harus menguntungkan
tergugat sendiri, misalnya :

Primair :



Subsidair :


Agar gugatan ditolak secara keseluruhan
Agar hakim menerima sluruh jawaban tergugat
Apabila hakim berpendapat lain, maka tergugat mohon agar hakim memberikan
putusan seadil-adilnya
Jawaban tergugat pada prinsipnya menolak gugatan penggugat
dengan jalan menangkis dan membantah apa yang didalihkan oleh
penggugat. Untuk itu tergugat harus jeli, menguasai permasalahan
serta hukum-hukum yang terkait. semua jawaban juga cukup
beralasan artinya berdasarkan peristiwa yang didukung oleh hukum.
Pemeriksaan dalam persidangan
 Wajibnya hakim untuk mengupayakan perdamaian
dalam persidangan sesuai dengan Pasal 130 Ayat 1
HIR
 Perdamaian dalam persidangan, memiliki kekuatan
hukum yang pasti
Pemeriksaan dalam persidangan
Jawaban, gugat-ginugat, dan eksepsi
 Jawaban diajukan setelah upaya perdamaian, tidak




berhasil.
Jawaban pada dasarnya dapat dilakukan secara
lisan.
Jawaban tergugat akan ditanggapi oleh penggugat
dalam replik
Tanggapan atas replik dijawab tergugat dalam duplik
Setelah itu apabila dikehendaki, maka para pihak
dapat membuat kesimpulan sebelum memohon
putusan dengan penawaran bukti
Pemeriksaan dalam persidangan
Jawaban, gugat-ginugat, dan eksepsi
 Jawab tergugat dapat dikategorikan 2 macam :
 Jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara atau
disebut sebagi tangkisan/ eksepsi
 Jawaban mengenai pokok perkara
 Eksepsi yang dikenal HIR adalah berkenaan
dengan tidak berkuasanya hakim dalam mengadili
apakah itu kekuasan absolut atau relatif
 Eksepsi ini berkenaan dengan hukum acara/
prosesuil
Pemeriksaan dalam persidangan
Jawaban, gugat-ginugat, dan eksepsi
 Eksepsi berdasarkan hukum materil ada 2 macam:
 Eksepsi dilatoir, eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat
belum dapat dikabulkan, misalnya karena penundaan pembayaran
 Eksepsi peremptoir, eksepsi yang menghalangi dikabulkannya
gugatan, misalnya gugatan yang diajukan daluarsa
 Pengajuan
eksepsi, umumnya dilakukan pada awal
persidangan, yaitu sebelum tergugat mengajukan jawaban
 Terlambat memberikan eksepsi, mengakibatkan sia-sia
Pemeriksaan dalam persidangan
Jawaban, gugat-ginugat, dan eksepsi
 Jawaban tergugat hendaknya singkat, padat, dan
pada pokok persoalan dengan mengemukakan
alasan-alasan yang berdasar
 Gugat balik/ gugat dalam rekonpensi adalah hak dari
tergugat
 Gugat balasan diajukan bersama-sama dengan
jawaban atas gugatan
Pemeriksaan dalam persidangan
Jawaban, gugat-ginugat, dan eksepsi
 Gugat balasan dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali
seperti yang diatur dalam pasal 132 a HIR, yaitu :




Jika penggugat dalam gugat asal mengenai sifat, sedangkan gugat
balasan mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya
Jika PN kepada siapa gugat asal itu dimasukkan, tidak berhak, oleh
karenanya berhubung dengan pokok perselisihan, memeriksa gugat
balasan
Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan
Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimasukkan gugat
balasan, maka dalam tingkat banding tidak ole memajukan gugat
balasan
Pemeriksaan dalam persidangan
Jawaban, gugat-ginugat, dan eksepsi
 Manfaat gugat balasan :
 Menghemat ongkos perkara
 Mempermudah pemeriksaan
 Mempercepat penyelesaian sengketa
 Menghindarkan putusan yang saling bertentangan
 Diperkenankan untuk menambah atau mengurangi gugatan
selama tidak merugikan
 Perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas
hukum perdata, selama tidak merubah/ menyimpang dari
kejadian materil
 Perubahan dan penambahan gugatan diperkenankan kepada
pihak tergugat
Pemeriksaan dalam persidangan
Jawaban, gugat-ginugat, dan eksepsi
 Perubahan
gugatan dilarang apabila berdasar atas
keadaan hukum yang sama dimohon suatu pelaksanaan
hak yang baru sehingga dengan demikian memohon
putusan hakim tentang suatu hubungan hukum antara
kedua-belah pihak yang lain dari yang semula, contoh :


Mohon ganti rugi atas dasar ingkar janji, kemudian dirubah menjadi
tergugat harus memenuhi janji
Semula dasar gugatan perceraian adalah perzinahan, kemudian
dirubah menjadi keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki
Pemeriksaan dalam persidangan
Jawaban, gugat-ginugat, dan eksepsi
 Penambahan
gugatan diperboleh selama tidak
merugikan pihak tergugat, seperti semula tidak
semua ahli waris diikutsertakan, kemudian ditambah
menjadi turut tergugat atau permohonan sita jaminan
tetapi lupa memohon menyatakan sah dan
berharganya sita jaminan tersebut.
 Perubahan atau penambahan gugatan yang
diajukan setelah jawaban, harus mendapat
persetujuan dari pihak tergugat
 Pengurangan gugatan selalu akan diterima dan
senantiasa diperkenankan
Pembuktian
 Adalah tugas hakim untuk menyelidiki adanya suatu hubungan hukum
yang menjadi dasar gugatan, sehingga hubungan hukum itu harus
dapat dibuktikan jika salah satu pihak (khususnya penggugat)
menginginkan kemenangan.
 Tidak semua dalil dapat dibuktikan atau perlu dibuktikan, misalnya halhal yang diakui / tidak disangkal oleh Tergugat, tidak perlu lagi
dibuktikan, atau hal-hal yang sudah diketahui umum (facta notoir)
 Hukum Pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang
harus diindahkan dalam melangsungkan pencarian kebenaran dan
keadilan di hadapan hakim.
Pembuktian
 Kebenaran atas suatu fakta adalah hal yang harus
dibuktikan oleh hakim.
 Kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil
 Menurut ajaran individualiserings-theorie, bahwa
penggugat dapat diterima gugatannya bila ia mampu
mendalilkan hal-hal yang pokok, dan pihak tergugat dapat
mengerti apa yang dimaksudkan dalam tuntutan
penggugat.
 Sedangkan menurut ajaran subtansierings-theorie meminta
penjelasan riwayat secara rinci tentang apa yang menjadi
dasar gugatan dan apa yang dijadikan tuntutan
berdasarkan fakta yang dikemukakan.
Pembuktian
 Para pihak yang berperkara diwajibkan untuk membuktikan
tentang duduk perkara
 Oleh karenanya mereka harus mengajukan alat-alat bukti
dan sekaligus membuktikan kebenaran alat bukti yang
kemudian oleh Hakim dicari kebenarannya dan dikonstantir
peristiwa tersebut.
 Upaya hakim untuk memeriksa kebenaran dari bukti-bukti
tersebut, hakim berkonsultasi kepada ahli-ahli hukum
tertentu untuk menambah wacana keilmuan dan
pemahaman tentang hukum.
Pembuktian
 Hakim terikat oleh alat bukti dalam suatu proses
pembuktian, namun demikian hakim juga diberi kebebasan
untuk menilai alat bukti dan pembuktian tersebut (Pasal
172 HIR, 309 RBg, dan 1908 KUHPerd)
 Hakim melakukan penilaian terhadap bukti, dan dapat
dikatakan pembuktian merupakanpenilaian terhadap
kenyataan yang ada (judex factie)
 Suatu Bukti dikatakan sempurna jika bukti yang diajukan
tersebut dinilai hakim telah memadai untuk memberikan
kepastian tentang peristiwa yang disengketakan
Pembuktian
 3
Teori yang lazim digunakan untuk
keterikatan hakim dan para pihak, yaitu :
menentukan

Teori pembuktian bebas, yaitu memberikan kebebasan pada hakim,
tanpa ada ketentuan-ketentuan tertentu yang mengikat hakim, dan
itu tergantung terhadap banyakanya alat bukti yang diserahkan oleh
hakim dalam persidangan
Teori Pembuktian Negatif, ini memberikan pembatasan pada
larangan hakim untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan
pembuktian
Teori Pembuktian Positif, disini ditekankan perlunya perintah
terhadap hakim disamping ada larangan


 Namun dalam Praktek teori pembuktian yang dipakai
adalah Teori Pembuktian bebas
Beban Pembuktian
 Pasal 553 BW :orang yang menguasai barang
tidak perlu membuktikan itikad baiknya. Siapa
yang mengemukakan itikad buruk harus
membuktikannya
 Pasal 535 BW : bila seseorang telah mulai
menguasai sesuatu untuk orang lain, maka selalu
dianggap meneruskan penguasaan tersebut,
kecuali apabila terbukti sebaliknya
 Pasal 1244 BW : Kreditur dibebaskan dari
pembuktian kesalahan debitur dalam hal adanya
wanprestasi
Beban Pembuktian
 Ada 5 teori pembebanan pembuktian yang dapat dijadikan pedoman
bagi hakim (Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo):





Teori Pembuktian yang hanya bersifat menguatkan, siapa yang
mengemukakan harus membuktikan
Teori Hukum subyektif, barang siapa yang mengaku atau mengemukakan
suatu hak, maka ia harus membuktikan
Teori hukum obyektif, penggugat yang mengajukan sutau gugatan berarti ia
telah meminta hakim untuk menerapkan ketentuan hukum obyektif terhadap
suatu peristiwa yang diajukan tersebut.
Teori Hukum Publik, upaya mencari keadilan dan kebenaran suautu
peristiwa di pengadilan merupakan kepentingan publik.
Teori hukum acara, hakim harus membagikan beban pembuktian
berdasakan kesamaan kedudukan para pihak (asas audi et alteram partem)
Alat Bukti
 Ada lima alat bukti yang dapat diajukan dalam
sidang perdata (Pasal 164 HIR, 284 RBg, dan 1866
BW) :





Bukti Surat
Bukti Saksi
Persangkaan
Pengakuan, dan
Sumpah
Sita (Beslag)
 Pada hakikat tujuan seseorang beracara perdata di pengadilan adalah




untuk mendapatkan penjaminan hak atau adanya jaminan bahwa
putusan dapat dilaksanakan.
Agar terjamin hak penggugat, sekiranya dikabulkan hakim, undangundang menyediakan upaya penjaminan hak tersebut yaitu melalui
penyitaan (beslag)
Penyitaan diartikan sebagai tindakan persiapan untuk menjamin dapat
dilaksanakannya putusan hakim dalam perkara perdata
Barang-barang yang disita untuk kepentingan penggugat itu disimpan
dan dibekukan untuk jaminan agar barang tersebut tidak dapat
dialihkan atau dijual oleh pihak tergugat (Pasal 197 Ayat 9, Pasal 199
HIR, Pasal 212, 214 RBg)
Penyitaan demikian selanjutnya disebut sebagai sita jaminan atau
conservatoir beslag
Sita (Beslag)
 Akibat




adanya sita jaminan ini, tergugat kehilangan hak dan
wewenangnya untuk menguasai benda.
Bila tergugat secara sadar melakukan tindakan pengalihan atas benda
yang telah disita, maka tindakan tersebut adalah tindakan tidak sah,
dan melawan hukum dan dapat dipidana (Pasal 231, 232 KUHP)
Yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah panitera
pengadilan.
Dalam praktek permohonan ini diajukan kepada Ketua PN, dan
umumnya diajukan dalam petitum, meskipun dapat diakukan kemudian
Bila permohonan diterima dan dikabulkan, maka hakim menyatakan
sah sah dan berharga (van waarde verklard)
JALANNYA PERSIDANGAN


Susunan Persidangan, Hakim tunggal atau Hakim Majelis terdiri dari satu ketua dan dua hakim
anggota, yang dilengkapi oleh Panitera sebagai pencatat jalannya persidangan.Pihak Penggugat dan
Tergugat duduk berhadapan dengan hakim dan posisi Tergugat disebelah kanan dan Penggugat
disebelah kiri Hakim. Apabila persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan lebih kurang 8
kali yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim
Sidang Pertama, Setelah hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan “sidang dibuka untuk
umum” dengan mengetuk palu. hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan kepada
Penggugat dan Tergugat :
 Identitas Penggugat
 Identitas Tergugat
 Apa sudah mengerti maksud didatangkannya para pihak, di muka sidang pengadilan.
 Hakim menghimbau agar dilakukan perdamaian. dalam hal ini meskipun para pihak menjawab
bahwa tidak mungkin damai Karen usaha penyelesaian perdamaian sudah dilakukan berkali – kali,
hakim meminta agar dicoba lagi. Jadi pada sidang pertama ini sifatnya merupakan checking
identitas para pihak dan apakah para pihak sudah mengerti mengapa mereka dipanggil untuk
menghadiri
 sidang. sebagai bukti identitasnya, para pihak menunjukkan KTP masing – masing. apabila tidak
ditemukan kekurangan atau cacat maka sidang dilanjutkan. setelah para pihak dianggap sudah
mengerti maka hakim menghimbau agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian, kemudian
sidang ditangguhkan
JALANNYA PERSIDANGAN (sambungan)
 Sidang Kedua (Jawaban Tergugat), Apabila para pihak dapat berdamai maka
ada dua kemungkinan:



Gugatan dicabut
Mereka mengadakan perdamaian di luar atau di muka sidang
Apabila perdamaian dilakukan di luar sidang, maka hakim tidak ikut campur. belah
pihak berdamai sendiri. ciri daripada perdamaian diluar pengadilan ialah:



Apabila perdamaian dilakukan di muka hakim, maka ciri-cirinya adalah :



Dilakukan para pihaknya sendiri tanpa ikut campurnya hakim.
Apabila salah satu pihak ingkar janji permasalahannya dapat diajukan lagi kepada Pengadilan
Negeri
Kekuatan perdamaian sama dengan putusan pengadilan.
Apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji, perkara tak dapat diajukan kembali. (bentuk
perdamaian dimuka pengadilan dapat dilihat dalam lampiran)
Apabila tidak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan
penyerahan jawaban dari pihak tergugat. jawaban ini dibuat rangkap tiga, lembar
pertama untuk penggugat , lembar kedua untuk hakim dan lembar ketiga untuk arsip
tergugat sendiri
JALANNYA PERSIDANGAN (sambungan)
 Sidang Ketiga (Replik), Pada sidang ini penggugat
atau kuasa hukumnya menyerahkan replik, satu
untuk hakim, satu untuk tergugat dan satunya
untuk penggugat sendiri. replik sendiri merupakan
tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat
 Sidang Keempat (Duplik), Dalam sidang,tergugat
menyerahkan duplik yaitu tanggapan tergugat
terhadap replik penggugat
JALANNYA PERSIDANGAN (sambungan)
 Sidang Kelima (Pembuktian dari Penggugat) :
 Sidang kelima dapat disebut sidang pembuktian oleh penggugat. di sini penggugat
mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil penggugat sendiri dan yang
melemahkan dalil-dalil tergugat. Alat pembuktian melalui surat (fotocopy)harus di
nazagelen terlebih dahulu dan pada waktu sidang dicocokkan dengan aslinya oleh
hakim maupun pihak tergugat. hakim mempuyai kewenagan untuk mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang dilanjutkan oleh tergugat sedangkan pihak penggugat
memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. teradap saksi-saksi hakim
mempersilahkan penggugat mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian hakim
sendiri juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka memperoleh
keyakinan. perdebatan-perdebatan di bawah pimpinan hakim.
 Apabila pembuktian ini belum selesai maka akan dilanjutkan pada sidang berikutnya.
sidang pembuktian ini dapat dapat cukup sehari, tetapi biasanya bisa dua tiga kali
atau lebih tergantung kepada kelancaran pembuktian. perlu dicatat disini ba sebelum
ditanyakan serta memberikan keterangan saksi harus disumpah lebih dahulu dan
tidak boleh masuk dalam ruang sidang belum dipanggil
JALANNYA PERSIDANGAN (sambungan)
 Sidang Keenam (Pembuktian dari Tergugat) :
 Kalau sidang kelima merupakan sidang pembuktian penggugat,
maka sidang keenam ini adalah sidang pembuktian dari pihak
tergugat. Adapun jalannya sidang sama dengan sidang kelima
dengan catatan bahwa yang mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi
adalah tergugat, sedang Tanya jawabnya kebalikan daripada sidang
kelima
 Sidang Ketujuh, adalah sidang penyerahan kesimpulan.
disini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasilhasil sidang tersebut. isi pokok kesimpulan sudah barang
tentu yang menguntungkan para pihak sendiri
JALANNYA PERSIDANGAN (sambungan)
 Sidang Kedelapan :
 Sidang ini dinamakan sidang putusan hakim. dalam
sidang kedelapan ini hakim membaca putusan yang
seharusnya dihadiri olehpara pihak. setelah selesai
membaca putusan maka hakim menetukkan hakim palu
tiga kali dan para pihak diberi kesempatan untuk
mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan
hakim. pertanyaan banding ini harus dilakukan dalam
jangka waktu 14 hari terhitung ketika putusan dijatuhkan
PUTUSAN HAKIM
 Setelah melakukan segala pemeriksaan terhadap berkas-berkas dari
penggugat dan tergugat serta alat pembuktian yang dihadirkan dalam
persidangan acara perdata, maka hakim akan mengambil suatu
putusan terhadap perkara yang ia periksa. putusan itu di harapkan
menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak atas kepentingannya
yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim tersebut. Jadi
bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah
fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. peraturan hukumnya
dalai suatu alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah
peristiwanya
 Dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan
hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang
dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak.
Disamping itu pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan
memori banding dan memori kasasi
PUTUSAN HAKIM (sambungan)
 Susunan dan isi putusan hakim adalah berdasarkan
Pasal 183,184,187 HIR, Pasal 194,195,198 Rbg,
Pasal 4 Ayat 1, 23 UU No. 14 Tahun 1970 Jo UU No.
35 Tahun 1999 Jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27 R.O dan 61 Rv,
yang terdiri dari :
ISI PUTUSAN HAKIM (sambungan)
 Kepala Putusan, Nomor register perkara, nama





pengadilan yang memutus perkara
Identitas Para Pihak
Tentang duduk perkara
Pertimbangan hukum atau Considerans
Amar atau Dictum
Penandatanganan
Perihal acara Istimewa
Pengertian gugur dan Perstek
 Gugur terjadi apabila semua penggugat, meskipun
sudah dipanggil secara patut, tidak hadir ke
pengadilan negeri pada hari yang ditentukan,
namun demikian si penggugat dapat mengajukan
gugat
 Perstek adalah kebalikannya, yaitu bila semua
tergugat meskipun sudah dipanggil secara patut
tidak hadir, dengan demikian gugat diputus secara
perstek, yaitu tanpa hadirnya tergugat
Perihal acara Istimewa
Penggugat Tidak hadir
 Bila penggugat sebelum dipanggil telah wafat, maka
terserah ahli waris untuk meneruskan gugatan atau tidak
 Bila penggugat sudah dipanggil secara patut, tetapi tidak
datang dalam persidangan, maka gugatannya digugurkan,
dan dihukum untuk membayar biaya perkara, namun
demikian ybs dapat mengajukan gugatan sekali lagi,
dengan membayar persekot
 Apabila perkara yang digugurkan pokok persoalannya
sama sekali belum diperiksa, karena tidak diperkenankan
atau salah, maka perkara tersebut tidak hanya digugurkan
tetapi juga ditolak
Perihal acara Istimewa
Tergugat Tidak hadir
 Pengaturan tentang Perstek diatur dalam pasal 125 HIR
 Bila tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara patut, dan tidak
mengirimkan wakilnya/ kuasanya.
 Hakim akan memutus perkara secara perstek, artinya tanpa hadirnya
tergugat.
 Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Verzet
 Lain halnya jika tergugat/ para tergugat hadir pada sidang pertama,
namun pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara
diproses dengan acara biasa namun diputus dengan secara
contradictoir
Perihal acara Istimewa
Tergugat Tidak hadir
 Syarat putusan diputus secara perstek :



Tergugat/ para tergugat pada hari pertama sidang semuanya
tidak hadir, dan juga tidak mengirimkanwakilnya
Mereka kesemuanya itu telah dipanggil secara patut
Petitum beralasan dan tidak melawan hak
 Jika syarat 1 dan 2 dipenuhi tetapi syarat 3 tidak terpenuhi,
maka perkara diputus perstek, gugatan ditolak
 Jika syarat 1 dan 2 dipenuhi tetapi ada kesalahan formal,
yaitu surat kuasa penggugat tidak ditandatangani, atau
bukan surat kuasa khusus, maka, gugatan tidak dapat
diterima
Perihal acara Istimewa
Tergugat Tidak hadir
 Namun jika tergugat tidak hadir namun memberika eksepsi (tangkisan)
berkenaan tentang kekuasaan absolut/ realtif, maka hakim tidak boleh
memutus perkara secara perstek, melainkan harus memberikan
putusan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut.
 Apabila eksepsi diterima, tidak perduli apakah tergugat tidak hadir,
maka persidangan diputus bahwa pengadilan tidak berhak
 Apabila eksepsi ditolak, hakim akan memeriksa pokok perkara dan jika
gugatan beralasan, maka gugatan akan dikabulkan dan perkara
diputus secara perstek
 Namun demikian bukan berarti putusan perstek menguntungkan
penggugat
Perihal acara Istimewa
Cara pemberitahuan perstek
 Putusan perstek harus diberitahukan kepada
tergugat (apabila dikalahkan), serta diterangkan
kepadanya bahwa ia berhak mengajukan
perlawanan (verzet) terhadap putusan perstek
tersebut di pengadilan negeri yang sama dalam
jangka waktu dan dengan cara yang telah
ditentukan dalam pasal 129 HIR
Upaya Hukum
 Mengenai Hukum Acara Perdata dalam praktek di pengadilan pada
saat para pihak penggugat dan tergugat menerima putusan. pastinya
salah satu pihak maupun pihak lainnya akan merasa tidak puas atas
putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut. Untuk itu bagi para pihak
yang tidak puas akan putusan yang dijatuhkan, dalam hukum acara
perdata telah diberikan suatu hak untuk mengajukan upaya hukum
atas ketidakpuasan putusan tersebut. Upaya hukum dalam hukum
acara perdata terdiri dari :




Banding
Kasasi
Peninjauan Kembali
Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenverzet)
Upaya Hukum
Banding
 Upaya Banding merupakan suatu Upaya Hukum yang diajukan oleh para pihak yang tidak puas atas
putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas perkara yang diperiksa. Lazimnya yang mengajukan banding
adalah pihak yang kalah. Dalam perkara banding ini ditimbul istilah pembanding bagi yang
mengajukan banding sedang lawannya dinamakan terbanding. pernyataan banding ini harus
dilakukan dalam waktu 14 hari terhitung mulai sehari sesudah tanggal putusan hakim. (Pasal 7 UU
No. 20/1947, 199 Rbg) atau diberitahukan putusan kepada pihak yang bersangkutan. Pihak yang
mengajukan banding (pembanding) harus mengajukan memori banding yang kemudian ditanggapi
oleh pihak lawan (terbanding) dengan mengirimkan kontra memori banding. pengiriman memori
banding dan kontra memori banding yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dikirimkan lewat
Pengadilan Negeri yang dulu memutuskan perkara yang bersangkutan. Perlu diketahui pula, bahwa
dalm memori dan kontra memori banding misalnya pihak penggugat yang mengajukan banding, maka
ia menyebut dirinya sebagai “pembanding semula tergugat” dan lawannya disebut “terbanding semula
tergugat”, bila yang mengajukan banding pihak tergugat, maka ia menyebut dirinya sebagai
pembanding semula tergugat” dan lawannya disebut “terbanding semula penggugat”.
 Dengan adanya banding tersebut, Pengadilan Tinggi mengadakan sidang yang dilakukan oleh majelis
hakim. Sidang tingkat bandingjuga disebut sidang tingkat kedua, karena cara pemeriksaannya sama
dengan pada sidang pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri. Di sini yang diperiksa adalah
pokok perkaranya. Hasil sidang banding tersebut merupakan putusan Pengadilan Tinggi. Putusan
Pengadilan Tinggi dapat berupa memperkuat Putusan Pengadilan Negeri, membatalkan, menjatuhkan
putusannya sendiri
Upaya Hukum
Kasasi
 Kasasi adalah pembatalan oleh Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan
Pengadilan Tinggi (Judex Factie) yang dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku atau salah
menerapkan hukum. pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik
yang meliputi bagian daripada putusan yang merugikan maupun yang menguntungkan pemohon
kasasi. jadi pada tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkara atau
penskorannya dan oleh karenanya pemeriksaan tingkat kasasi tidak dianggap sebagai pemeriksaan
tingkat ke 3.
 Dari hal-hal tersebut, jelaslah seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Subekti dalam Buku Hukum Acara
Perdata, BPHN 1977, bahwa tugas Pengadilan Kasasi dalai menguji atau meneliti Putusan
Pengadilan di bawahnya (Judex Factie). Dasar daripada pembatalan suatu putusan adalah
“kesalahan penerapan hukum” yang dilakukan oleh Pengadilan di bawahnya (judex Factie). Putusan
dan Penetapan Pengadilan yang lebih rendah dapat dibatalkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah
Agung, dikarenakan :


Karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam
kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut, misalnya apabila dalam putusan tidak memuat kalimat kepala
putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Melampaui batas wewenangnya apabila yang dilanggar wewenang pengadilan secara absolute. Salah
menerapkan atau melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku. hal ini yang sering terjadi
dalam praktek. Pengertian salah menerapkan hukum banyak terjadi karena perkembangan hukum
meningkat sedangkan buku-buku terutama buku yurisprudensi masih jarang diterbitkan
Upaya Hukum
Kasasi
 Sebagai gambaran yang jelas mengenai putusan yang bertentangan dengan hukum apabila peraturan
hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya dan pemeriksaan pekara tidak
dilaksanakan menurut hukum acara yang berlaku
 Selanjutnya menurut UU No. 13 Tahun 1965 menyebutkan bahwa permohonan kasasi oleh pihak yang
bersangkutan atau oleh pihak ketiga yang dirugikan hanya dapat diterima apabila upaya-upaya hukum
biasa telah dipergunakan sebagaimana mestinya. Tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi
adalah 3 minggu bagi daerah Jawa dan Madura dan 6 minggu bagi daerah luar Jawa dan Madura.
Mengenai permohonan pencabutan kembali kasasi dalai beda dengan tata cara pencabutan dalam
tingkat banding. Dalam pemeriksaan banding dapat sewaktu-waktu dicabut kembali selama perkara
belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, sedangkan pencabutan dalam kasasi hanya diperkenankan
untuk dicabut apabila berkas tersebut masih ada pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
 Berbeda dengan alasan dalam tingkat pemeriksaan banding, maka permohonan kasasi mutlak
disertai memori kasasi ini merupakan syarat formal sedangkan pihak lawan dapat mengajukan kontra
memori kasasi. Tenggang waktu diajukan memori kasasi adalah 14 hari terhitung mulai hari
diterimanya permohonan kasasi
Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
 Peninjauan Kembali menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, merupakan
upaya hukum terhadap putusan tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan
diluar hadir tergugat (verstek) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk
mengajukan perlawanan. Istilah peninjuan kembali ini dapat dijumpai dalam UU
No. 14 Tahun 1970 Jo UU No. 35 Tahun 1999 Jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan dalam Rv yang disebut Request Civil (Pasal 385401). Dalam UU Mahkamah Agung sendiri mengatur tentang peninjauan
kembali diatur dalam Pasal 66 s/d 77
 Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis
(Pasal 71) oleh para pihak sendiri (Pasal 68 Ayat 1) kepada Mahkamah Agung
melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. yang
berhak mengajukan peninjauan kembali adalah pihak yang berperkara, pihak
yang berkepentingan misalnya pihak yang kalah perkaranya atau ahli warisnya
atau seseorang wakilnya yang dikuasakan secara khusus. (PERMA No. 1
Tahun 1980) yang disempurnakan
Upaya Hukum

Berdasarkan Pasal 67 alasan-alasan peninjuan kembali adalah :







Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui
setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana
dianggap palsu;
Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada
waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab–
sebabnya;
Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama
oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan
satu dengan yang lainnya;
Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
Ternyata bahwa alasan-alasan tersebut diatas sama dengan yang tersebut dalam
PERMA I Tahun 1982. Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 2 Oktober 1984
telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan adanya novum (surat
bukti baru) dan membatalkan putusan MA yang dimohonkan Peninjauan Kembali
Upaya Hukum
Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenverzet)
 Derdenverzet atau perlawanan pihak ketiga dapat
diajukan apabila putusan merugikan pihak ketiga
tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan
kepada hakim yang memutuskan perkara dengan
menggugat para pihak yang bersangkutan (Pasal
379 Rv). Apabila perlawanan dikabulkan maka
putusan yang dilawan diperbaiki sepanjang
merugikan pihak ke tiga (Pasal 382 Rv).
Eksekusi Atas Putusan
Pelaksanaan putusan hakim dalam sengketa perdata disebut eksekusi yang pada
hakikatnya merupakan penyelesaian perkara bagi para pihak yang bersengketa. putusan
hakim tanpa perintah eksekusi sangat tidak berarti bagi keadilan pihak yang
dimenangkan dalam perkara tersebut. Eksekusi itu dapat dilaksanakan setelah putusan
hakim mempunyai kekuataan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pelaksanaannya
dapat dilakukan secara sukarela namun seringkali pihak yang dikalahkan tidak mau
melaksanakannya, sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan
secara paksa. Dalam hal ini pihak yang dimenangkanlah yang mengajukan permohonan
tersebut.
 Berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang
dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi keputusan dalam jangka waktu 8 hari setelah
teguran tersebut diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri (Pasal 196 HIR, 207
Rbg). Jika dalam jangka waktu tersebut sudah lewat putusan pengadilan tetap belum
dilaksanakan maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah agar
putusan hakim dilaksanakan dengan paksa dan bila perlu dengan bantuan alat Negara.

HUKUM ACARA PERDATA POSITIF
Kaedah-kaedah Hukum Acara
Perdata HIR/RBG
Belum disyahkan BP.LPHN,
Ke 13 tanggal 12 Juni 1967
______________________
Konsep RUU Hukum Acara Perdata
dalam LingkunganPeradilan Umum
HIR – Jawa Madura
NB. IR = Inlands Reglement
RBG – Indonesia Lainnya
14/1970 Jo 35/1999 Jo 4/2004– UU Kekuasaan Kehakiman
14/1985 Jo 5/2004 – Mahkamah Agung
2/1986 – Peradilan Umum
HIR = Het Heir Ziene
7/1989 Peradilan Agama
Indrusisch
1/1974 – Perkawinan
Reglement
PP. 9/19975 – Perkawinan
20/1947 – Pengadilan Peradilan Umum (Jawa Madura)
Jurisprudensi – 20/1945 berlaku L.J.M
R.V – Penggabungan – (Vaoeging)
RIB = Reglement
Penjaminan – (Vrijwaring)
Indonesia Diperbaharui
Intervensi – (Interventie)
Rekes Sipil (Request Civiel)
12. Surat Edaran MA yang ditunjukan Pengadilan
bawahannya → petunjuk bagi hakim dalam menghadapi
perkara perdata → sema 02/1964.
13. Pengahapusan Sandera (Gijzeling) → sema 02/2000 penghidupan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
TEORI : HUKUM ACARA PERDATA
GUGATAN HUKUM
Permohonan Hak
Gugatan
Permohonan
Penetapan
I
Gugat PLN = Bergerlijk VOR
Tertulis dering, Civil Suit
II
Orangnya = Eischer, Plaintif
III
Yang digugat = Gedangde
Dependant
IV
Gugat Tak Tertulis =
Schriftelijk Vondering
Written Suit
Satu Pihak dan
Tanpa Sengketa
=Yang penting = .
1. Identitas
2. A. Dasar Gugatan
(fundamental patendi)
B. Uraian Kejadian
(Faitelijkegranden
Factual grounds)
C. Isi Tuntutan (Petitum
Petition)
______________________
Tuntutan Primer
Tuntutan Subsidair
_________________
TEORI Penyusunan
Gugatan
1. Substantierings thecrie
Mis : p, pemilik barang
p, pemilik barang
Karena telah membeli
(Bid – Ru) tertulis
2. Individualiserings
theorie
Cukup disebutkan
mempunyai hubungan
Hukum dengan barang
(Indonesia) - lisan
Pasal : 199
HIR/143 RBG
Hakim dapat memberi
Petunjuk untuk
Memperbaiki
Gugatan
Pasal 120
HIR/144 RBG
Gugatan Lisan, dapat
- Dibantu hakim
- memenuhi bea
materai
Kepentingan
Subyek Hukum
Pengadilan
Hukum Acara
Positive
Gugatan
Psl : 118 HIR/124 RBG
1. Dengan surat permohonan
ditandatangani oelh:
penggugat/kuasanya.
2. Psl 123
3. Psl. 6 (2) RO.
4. Tempat tinggal tidak dikenal
→dimana benda.
5. Dengan akte tidak dipilih
tempat tinggal pilihan
Identitas
a. Penggugat, tempat kedudukannya
dan alamat yang selanjutnya
Menyebut dirinya
b. Tergugat, satu dua dst, tempat
Kedudukannya, dan alamat yang
selanjutnya sebagai tergugat
TEORI MENYUSUN GUGATAN
A.
Setiap orang yang
Merasa dirugikan.
K
U
A
S
A
H
U
K
U
M
Lisan Psl 14 (1) Rbg
Psl 118 (1) HIR
Tertulis Psl 120 HIR
Psl 114 (1) RBG
Pengadilan
Permohonan
hak
-Penetapan
-Gugatan
1. Punya landasan
Hukum (kode etik)
advokat
2. Dimungkinkan
dapat dikabulkan
(proses acara)
Persyaratan gugatan Tdk
Ketentuan : RUPS 8 no 3
Ada keharusan :
1. Identitas para pihak.
2. Dalil kongret tentang
adanya hubungan
hukum yang
Merupakan dasar
serta alasan-alasan
dari pada tuntutan,
dalil-dalil fundamentum
Petendi.
3. Tuntutan harus jelas/
tegas HIR/RBG,
hanya mengatur cara
mengajukan gugatan
B. Identitas Para Pihak
PENGGUGAT
Nama
Pekerjaan
TERGUGAT
Tempat Tinggal
- KTP
- SIM
- Identitas lain
THEORY PENYUSUNAN GUGATAN
adalah dalil-dalil posita kongkrit tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta
ulasan daripada tuntutan
Fundamental Petendi
A.
Menguraikan ttg
Kejadian atau
peristiwa
B. Menguraikan ttg
dasar hukumnya
Penjelasan duduk
Perkara ttg adanya
Hak & peristiwa
Dasar hukum untuk
Tuntutan material
Contoh kasus
Contoh kasus
=TUNTUTAN PROVISIONAL=
Tuntutan yang diajukan oleh penggugat untuk mengatur sesuatu yang mendesak
dan perlu seketika diatasi karena sifatnya tidak dapat menunggu sampai pada
putusan akhir
Contoh : menghentikan produksi
=PERUBAHAN GUGATAN=
Pasal 127 BRV
Penggugat boleh mengubah atau mengurangi tuntutan sepanjang pemeriksaan
Perkara, asal saja tidak merubah atau menambah het onder werp van den eisch
Itu, juga dasar tuntutan (soepomo)
Alasan Gugatan ( Posita )
Didasarkan pada alasan hukum
seperti piramida terbalik
Rentetan peristiwa hukum yang
terjadi dan atau dialami sampai
terjadinya suatu fakta hukum.
a. Fakta hukum yang terjadi dan dialami P.
b. Fakta hukum terjadinya benturan
kepentingan.
Isi
Gugatan
Permintaan dalam Gugatan (Petitum)
A. - Mengabulkan seluruh isi gugatan
dan lain sebagainya.
- Didasarkan pada Posita.
B. Aequa et Bono
Penutup Jakarta, 26 April 2000
Bea Materai
-UU No: 13/1985 (psl.2).
-PP No: 7/1995
-PP No: 24/2000
Lampiran-lampiran Gugatan
Gugatan Penggugat
(Eiser/Planatif)
Tuntutan, dakwaan
atau eis
__________________
1. Sifat Condemnatoir
2. Eksekusi
Permohonan
Hak di PN
Permohonan
Pemohon sifatnya
Deklatoir
_________________
Seseorang atau lebih
Tertulis
Dibuatkan
Ketua PN
(388 HIR)
(321 RBG)
Syarat Mengajukan
Gugatan secara teori
1. Adanya kepentingan
langsung yang cukup
layak mempunyai dasar
hukum.
A. Yurisprudensi MARI No :
294K/SIP/1971 tgl 7 Juli 1971.
Mensyaratkan :
Gugatan harus mempunyai
Hubungan hukum.
B. UU 4/1982, tentang
lingkungan hidup LSM →
Kerusakan lingkungan.
Gugatan Wahli lawan PT.IIU
No.820/PDT/1988/PN.JKT
PUS tgl 30 Des 1988.
Isi Gugatan
1. Tanggal Suratan Gugatan
2. Nama dan alamat Penggugat
(kuasa). Tergugat (kuasa) →
Identitas
3. Posita Gugatan
4. Petitum Gugatan yang diminta
Untuk dikabulkan oleh PN.
5. Bermaterai cukup
6. Ditandatangani
Bagi Orang Buta Huruf dibuat
Atau dimintakan oleh ketua
Pengadilan Negri
(Psl : 388 HIR/Psl : 321 RBG)
B. Tergugat
TERGUGAT
(GEDAGDE/DEPENDENT)
-Apabila Tergugat Meninggal dunia
-Melalui Penggugat kedudukannya
digantikan oleh para ahli warisnya.
-Penggugat → Mengajukan
Permohonan ke Pengadilan
(majelis yang memeriksa perkara)
-Tentang penggantian kedudukan
___________________________
Tergugat tersebut oleh ahli warisnya
Alasan : (nama, umur, pekerjaan,
Alamat) masing-masing ahli waris.
N
o
TERGUGAT
GUGATAN DITUJUKAN
KEPADA
DASAR
HUKUM
1
Orang Perorangan
Orang Perorangan itu
2
Badan Hukum
Publik
Badan Hukum Publik itu diwakili
pemimpinnya
3
Badan Hukum
Keperdataan
Badan hukum itu diwakili
pengurusnya, bila telah
dibubarkan kepada salah satu
seorang pemberesnya.
4
Firma
Seluruh Persero/ Salah
seorang Persero
Pasal 6 No.5
RV
5
CV
CV itu, Diwakili Persero
pengurus
Pasal 6 No.5
RV
6
BUMN
A.
Persero
B.
Perum
C.
Perjan
Pemerintah RI, cq. Departemen
yang membawahi BUMN cq.
BUMN itu, diwakili pimpinannya
7
BUMD
Pemerintah RI cq. Departemen
yang membawahinya, cq.
Pemda yang membawahinya,
cq. BUMD itusendiri diwakili
oleh pimpinannya
Pasal 6 No.3
RV
C. KUASA
(LASTHEBBER)
Kuasa / wewenang
untuk mewakili
kepentingannya
Pasal : 1792. BW
Secara khusus /
umum
Psl : 1792.BW
Kuasa Umum
perbuatan
Psl : 1796.BW
- Kewajiban Sikuasa
- Kewajiban pemberi Kuasa
- Isi Surat Kuasa
- Berakhirnya Surat Kuasa
- Yang Berhak menerima Kuasa
- Memperbaiki Surat Kuasa
- ACTION ENDESELVEU
D. Kompetensi Pengadilan
1.
1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan TUN
Kompetensi Absolut
1.
2.
3.
4.
2.
Kompetensi Relatif
Diperiksa oleh Majelis Hakim
diminta oleh pihak atau tidak ;
Diputus sebelum pemeriksaan
Pokok perkara.
Actor Sequitur Forum rei (domisili)
Tempat tinggal salah seorang dari tergugat
Tempat tinggal siberhutang utama
Tempat tinggal penggugat / salah seorang
dari penggugat
5. Daerah hukum yang terletak
6. Pilihan Hukum
7. Pembatalan Perkawinan
8. Tergugat tidak cakap hukum
9. Penggabungan perkara gugatan
10. Tergugat berada diluar negeri
11. Tergugat Pegawai Negeri
12. Gugatan terhadap
buruh
13. Dalam hal failit
14. Gugat Cerai
E. Class Action
- Gugatan perwakilan dengan cara
Class Representatif (mengajukan)
Class Members (orang yang diwakili).
- Dasar, Psl 37 UU25 / 1997 UULH
Psl 71 ayat (1) b. UU 41 / 1999
Kehutanan
Psl 46 UU No. 8 / 1999
Konsumen.
- Tanpa Surat Kuasa, atas kepentingan
yang sama (dari orang yang diwakili).
- Gugatan secara Perdata
Class Action di Amerika
- US Federal Rule of Civil Prosedure
( 1983 ), kemudian
- Pasal 23 Federal Rule ( 1966 )
- Class Action berupa Gugatan Perdata
diajukan sejumlah orang (C.R) –
mewakili kepentingan mereka dan
orang lain sebagai korban (CM)
- Dengan Syarat-syarat
1. Numerosity ( jml penggugat banyak)
2. Commonality (kesamaan hukum)
3. Typicacity (Tuntutan)
4. Adequacy of Representation
(kelayakan perwakilan)
- Gugatan Reg. No : 445/pdt.G/Pn
Tgl 14 Oktober 2000 = Gugat class action
GUG/DPRD-SV
F. Legal Standing
1.
Hak Gugat LSM \
(Bidang lingkungan
hidup – kehutanan
konsumen)
Penguasa Sumber Daya Alam
sekitar yang berdimensi Public
Agar terjaga, APBN, APBB,
Keamanan.
2. Hak gugat Pemerintah
Dasar Psl 46 ayat (2), UU 8 / 1999 tenteng konsumen
Pemerintah dan / atau instansi terkait apabila barang
dana atau jasa yang dikonsumsi atau dimasyarakatkan
mengakibatkan kerugian materi yang besar dan / atau
korban yang tidak sedikit dapat mengajukan gugatan
ke Pengadilan.
Macam ada 3 ( Tiga )
1. Hak gugat pribadi
(Private Procecution)
2. Hak gugat warga Negara
(Citizen standing)
3. Gugatan perwakilan
(Representative Standing)
UPAYA PELUNASAN HUTANG
GEJZELING (Paksa Badan)
209-224 HIR
242-258 RBG
1.
2.
Gajeling
UU Kepailitan
UU 19/97
Penagihan Pajak
3. KUHP Psl 161
Menyandra Saksi/Saksi
ahli bersumpah
Pembekuan
1. Sema 2/1964
2. Sema 4/1975
Waktu
-Psl 6 Bulan + 6
Bulan → max
3 tahun
Prosedur
.
Putusan yang
Mempunyai
Kekuatan
Hukum pasti
Debitur tidak
Mampu
Debitur tidak
Beritikad baik
Batas Utang
- Psl 4 Rp. 1 Milyar
- HIR, tidak dibatasi
Batas Usia
PER I/2002
-Psl 3 (1) 75
tahun
-RV. Psl 58365 Tahun
Ahli Waris
Psl 1083-1084
KUH Perdata
Kewajiban sesuai
Dengan porsi
Bukan Hukum
Acara semata
tapi menjadi
Hukum publik

similar documents