roadmap reformasi birokrasi polri ke 3

Report
ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II
TAHUN 2011-2014
REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI
GELOMBANG I (2004 – 2009)
TINGKAT PELAKSANAAN:
INSTANSIONAL
SASARAN:
TERWUJUDNYA TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK
AREA/BIDANG PERUBAHAN:
1. KELEMBAGAAN
(ORGANISASI)
2. BUDAYA ORGANISASI
3. KETATALAKSANAAN
4. REGULASI-DEREGULASI
5. SDM
REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II
(2010 – 2014)
TINGKAT PELAKSANAAN:
NASIONAL DAN INSTANSIONAL
SASARAN:
1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG
BERSIH DAN BEBAS KKN
2. TERWUJUDNYA KAT KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK KEPADA MASYARAKAT
3. MENINGKATNYA KAPABILITAS DAN
AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
AREA/ BIDANG PERUBAHAN:
1. ORGANISASI
2. TATA LAKSANA
3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
4. SDM APARATUR
5. PENGAWASAN
6. AKUNTABILITAS
7. PELAYANAN PUBLIK
8. MIND SET DAN CULTURE SET APARATUR
2
1
QUICK WINS
3.88
4
TATA
LAKSANA
3.42
RATA-RATA
3.63
(BAIK)
KELEMBAGAAN
2
3.66
SDM
KESIMPULAN:
POLRI TELAH SIAP UTK
MELAKSANAKAN
REFORMASI BIROKRASI
3.55
3
3
HASIL PENILAIAN TIM INDEPENDEN RBN GEL I TAHUN 2010
1
2
INTERNAL
3
PERSONEL
• SEBARAN LAYANAN BLM SENTUH
TITIK TERDEPAN
• PERS BLM SEMUA PAHAM RBP
• KOMITMEN KURANG
• LAMA DIK BRIGADIR KURANG
SARPRAS
• BIAYA RAWAT & PELIHARA
SARPRAS MINIM
• DUKUNGAN BBM UTK TUGAS OPS
MINIM
SISMET
4
ANGGARAN
5
WASDAL
• SOSIALISASI RBP PD TINGKAT
SATWIL TDK MAKSIMAL
• REWARD & PUNISHMENT TDK
BERLAKU KONSISTEN
• KABAG RBP DI POLDA PD
STRUKTUR BARU BLM JALAN
• BLM SEMUA POLDA BENTUK TIM
PENGGIAT LAP & TIM KERJA RBP
• DUKUNGAN ANGGARAN TERBATAS
UTK KESEJAHTERAAN, SARPRAS, &
PROGRAM RBP
• FUNGSI WASDAL DLM LAKS RBP
BLM OPTIMAL
• MONEV TDK BERJALAN DGN BAIK
4
SEBAGIAN MASY
MASIH BELUM
MEMAHAMI TTG
PROGRAM
REFORMASI
BIROKRASI YG
DILAKSANAKAN
OLEH POLRI
EKSTERNAL
SEBAGIAN MASY MASIH
BELUM MAU BERUBAH
THD PERUBAHAN YG
DILAKUKAN OLEH POLRI
(MASY MSH INGIN
MENGAMBIL JALAN
PINTAS DLM KASUS)
MASY MASIH
MENGANGGAP BAHWA
POLRI MASIH BELUM
BERUBAH, SHG MASIH
TERBANGUN OPINI
TENTANG KEJELEKAN
KINERJA POLRI
TINGKAT
KESADARAN HUKUM
MASY MASIH
RELATIF RENDAH
5
KERANGKA PENYUSUNAN PROGRAM RBP GELOMBANG II
HASIL ANALISIS & EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM
RBP GELOMBANG I &
TAHUN I GEL II (2010)
ACUAN STRATEGIS POLRI
(GRAND STRATEGY,
RENSTRA POLRI 2010-2014,
REVITALISASI POLRI)
8 PROGRAM MIKRO
REFORMASI BIROKRASI
(PERMENPAN NOMOR 20
TAHUN 2010)
IMPLEMENTASI
REFORMASI
BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II
2011-2014
6
DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II TAHUN 2011 – 2014
ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN/LEMBAGA
1. RINGKASAN EKSEKUTIF
2. PENDAHULUAN
3. KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN
KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
• PENCAPAIAN
• RENCANA
• KRITERIA KEBERHASILAN
• AGENDA PRIORITAS
• WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA
• PENANGGUNG JAWAB
• ANGGARAN
4. LAMPIRAN
7
PROGRAM RBP GELOMBANG II (2011-2014)
PROGRAM
HASIL YANG DIHARAPKAN
1.PENATAAN DAN PENGUATAN
ORGANISASI
TERBANGUNNYA ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI
DAN TEPAT UKURAN
2. PENATAAN TATA LAKSANA
TERBANGUNNYA SISTEM , PROSES DAN PROSEDUR
KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN , TERUKUR DAN
SESUAI GOOD GOVERNANCE
3. PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4. PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN
SDM APARATUR
6. MANAJEMEN PERUBAHAN
REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG
TINDIH DAN KONDUSIF
TERWUJUDNYA KEMAMPUAN LEMBAGA DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
TERBANGUNNYA
KUALITAS
SDM
APARATUR
BERINTEGRITAS, PROFESIONAL , MODERN DAN
SEJAHTERA
ADANYA PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET.
SERTA
TERBANGUNNYA BIROKRASI DENGAN
INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI
7. PENGUATAN PENGAWASAN
MENINGKATNYA
PENYELENGGARAAN
KEPOLISIAN YG BERSIH & BEBAS KKN
FUNGSI
8. PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA
MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS
KINERJA
8
TIM 1: PENGUATAN ORGANISASI
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
I. PENGUATAN
ORGANISASI
1.RESTRUKTURI
SASI/PENATA AN
TUGAS DAN
FUNGSI UNIT
KERJA PADA
ORGANISASI
POLRI
1.PENYUSUNAN POKOKPOKOK HTCK DI
LINGKUNGAN POLRI
2.PENYUSUNAN HTCK
SATUAN FUNGSI PADA
TINGKAT MABES POLRI
DAN KEWILAYAHAN
3.PENYUSUNAN
ANALISIS BEBAN KERJA
PADA MASING-MASING
FUNGSI/SATWIL
KELUARAN (OUTPUTS)
TERSEDIANYA PETA TUGAS
DAN FUNGSI UNIT KERJA
POLRI YANG TEPAT FUNGSI
DAN TEPAT UKURAN (RIGHT
SIZING)
TERSEDIANYA PERATURAN
KAPOLRI TENTANG POKOKPOKOK HTCK DI LINGKUNGAN
POLRI
TERSEDIANYA PERATURAN
KASATFUNG/KASATWIL
TENTANG HTCK MASINGMASING FUNGSI/SATWIL
TERSUSUNNYA ANALISIS
BEBAN KERJA PADA MASINGMASING FUNGSI/SATWIL DAN
HASIL
(OUTCOMES)
MENINGKATNYA
EFEKTIVITAS DAN
EFISIENSI
PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI POLRI
DAN
TERHINDARKANNYA
DUPLIKASI TUGAS
DAN FUNGSI YANG
DAPAT MENDORONG
PERCEPATAN
REFORMASI
BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II
9
TIM 1: PENGUATAN ORGANISASI
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
TERSEDIANYA KEPUTUSAN
4.PENGAJUAN PEMBENTUKAN KAPOLRI TENTANG
SATUAN KERJA (KODE SATKER) PEMBENTUKAN SATUAN KERJA
(KODE SATKER) DI LINGK POLRI
TERSUSUNNYA KONSEP REVISI
PERKAP 21/2010 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN
5.PENGKAJIAN DAN EVALUASI TATA KERJA SATUAN
IMPLEMENTASI STRUKTUR
ORGANISASI TINGKAT MABES
ORGANISASI POLRI PADA
POLRI, PERKAP 22/2010 TENTANG
TINGKAT MABES POLRI DAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KEWILAYAHAN
KERJA TINGKAT KEPOLISIAN
DAERAH DAN PERKAP 23/2010
TENTANG SUSUNAN ORG & TATA
KERJA TINGKAT POLRES & POLSEK
6.MELAKSANAKAN SUPERVISI TERLAKSANANYA SUPERVISI
KE TINGKAT KEWILAYAHAN
TENTANG IMPLEMENTASI
DALAM RANGKA EVALUASI
STRUKTUR ORGANISASI DI
IMPLEMENTASI STRUKTUR
TINGKAT POLDA, POLRES DAN
ORG TKT KEWILAYAHAN
POLSEK
HASIL
(OUTCOMES)
MENINGKATNYA
EFEKTIVITAS DAN
EFISIENSI
PELAKSANAAN
TUGAS
DAN
FUNGSI
POLRI
DAN
TERHINDARKANN
YA
DUPLIKASI
TUGAS
DAN
FUNGSI
YANG
DAPAT
MENDORONG
PERCEPATAN
REFORMASI
BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II
10
TIM 1: PENGUATAN ORGANISASI
PROGAM DAN
KEGIATAN
2.PENGUATAN
UNIT KERJA
YANG
MENANGANI
FUNGSI
ORGANISASI,
TATA
LAKSANA,
PELAYANAN
PUBLIK,
KEPEGAWAIAN
DAN DIKLAT
RENCANA AKSI
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN (OUTPUTS)
TERBENTUKNYA UNIT KERJA
YANG MENANGANI FUNGSI
ORGANISASI, TATA LAKSANA,
KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
YANG MAMPU MENDUKUNG
TERCAPAINYA TUJUAN DAN
SASARAN RBP GELOMBANG II
1.PEMBENTUKAN
SATPOLAIR, SATPAMOBVIT,
SATLANTAS
METROPOLITAN DAN UNIT
LANTAS SESUAI PERKAP 23
TAHUN 2010 TENTANG
SOTK TINGKAT POLRES &
POLSEK (BUKA SKELETON)
TERBENTUKNYA SATPOLAIR,
SATPAMOBVIT, SATLANTAS
METROPOLITAN DAN UNIT
LANTAS BERDASARKAN
KEPUTUSAN KAPOLRI
2.PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT)
RUMKIT BHAYANGKARA
TERBENTUKNYA UPT RUMKIT
BHAYANGKARA BERDASARKAN
PERATURAN KAPOLRI
HASIL (OUTCOMES)
MENINGKATNYA
EFEKTIVITAS DAN
EFISIENSI
PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI
POLRI DAN
TERHINDARKANNYA
DUPLIKASI TUGAS
DAN FUNGSI YANG
DAPAT MENDORONG
PERCEPATAN
REFORMASI
BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II
11
TIM 1: PENGUATAN ORGANISASI
PROGAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
3.PEMBENTUKAN SPN PADA
POLDA BABEL, KEPRI,
GORONTALO DAN MALUKU
UTARA
4.MELAKSANAKAN
KOORDINASI DENGAN
SATUAN KERJA TERKAIT
DALAM RANGKA
PENYUSUNAN KEBUTUHAN
PERSONEL DAN
PERLENGKAPAN SESUAI
DENGAN ORG POLRI
5.PENGEMBANGAN
ORGANISASI POLRI PADA
TINGKAT POLRES DAN
POLSEK SESUAI DENGAN
PERKAP NO. 23/2010
KELUARAN (OUTPUTS)
TERBENTUKNYA SPN
BERDASARKAN KEPUTUSAN
KAPOLRI
TERSUSUNNYA KEBUTUHAN
PERSONEL DAN PERLENGKAPAN
SESUAI DENGAN ORGANISASI
POLRI
TERBENTUKNYA PENAMBAHAN
ORGANISASI POLRI TINGKAT
POLRES (BAG REN, SIE WAS, SIE
PROPAM, SUBBAG HUMAS,
SUBBAG KUM) DAN POLSEK (UNIT
PROVOS, SIE KUM, SIE HUMAS
DAN POLSUBSEKTOR) SESUAI
DENGAN PERKAP NO. 23/2010.
HASIL
(OUTCOMES)
MENINGKATNYA
EFEKTIVITAS DAN
EFISIENSI
PELAKSANAAN
TUGAS DAN
FUNGSI POLRI
DAN
TERHINDARKAN
NYA DUPLIKASI
TUGAS DAN
FUNGSI YANG
DAPAT
MENDORONG
PERCEPATAN
REFORMASI
BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II
12
TIM 2: PENATAAN TATALAKSANA
PROGAM DAN
KEGIATAN
II. PENATAAN TATA
LAKSANA
1. PENYUSUNAN
SOP PENYELENG
GARAAN TUGAS
DAN FUNGSI
RENCANA AKSI
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL (OUTCOMES)
TERSEDIANYA DOKUMEN SOP
PENYELENGGARAAN TUGAS
DAN FUNGSI YANG DISAHKAN
1.MENGHIMPUN SOP
TERINVENTARISASINYA SOP
YANG ADA ATAU TELAH YANG ADA ATAU TELAH DIREVISI TERSELENGGARA
DIREVISI SAMPAI
SAMPAI DENGAN TAHUN 2010. NYA TRANSPARANSI,
AKUNTABILITAS &
DENGAN TAHUN 2010.
STANDARISASI
PROSES
2.MENGHIMPUN SOP
TERINVENTARISASINYA SOP
PENYELENGGARAAN
YANG BARU ATAU
YANG BARU ATAU HASIL REVISI
PEMERINTAHAN
HASIL REVISI MULAI
MULAI TAHUN 2011.
TAHUN 2011.
3.MENSOSIALISASIKAN MENINGKATNYA PEMAHAMAN
SOP YANG BARU.
TERHADAP SOP YANG BARU.
13
TIM 2: PENATAAN TATALAKSANA
PROGAM DAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
2.PEMBANGU
NAN ATAU
PENGEMBANG 1.PENGEMBANGAN LPSE
POLRI.
AN EGOVERNMENT
2.PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN LPSE SAMPAI
DENGAN TINGKAT KE WIL
SECARA SKALA PRIORITAS.
3.PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DALAM
RANGKA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK.
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN (OUTPUTS)
TERSEDIANYA EGOVERNMENT POLRI
TERSEDIANYA LPSE POLRI.
TERSEDIANYA LPSE SAMPAI
DENGAN TINGKAT
KEWILAYAHAN.
HASIL (OUTCOMES)
TERSELENGGARANYA
TRANSPARANSI,
TERSEDIANYA SISTEM
AKUNTABILITAS DAN
PENGELOLAAN INFOR-MASI
STANDARISASI
DAN DO-KUMENTASI
PROSES
KETER-BUKAAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN
PUBLIK (SISTEM DALAM
PEMERINTAHAN
ARTI SOFTWARE DAN
HARDWARE)
4.PENGEMBANGAN ETERSEDIANYA PERA-LATAN
GOVERNMENT, KHUSUSNYA
DAN SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN PERALATAN & MANAJE-MEN TEKNOLOGI
SISTEM INFORMASI
POLRI (SIMTEKPOL).
MANAJEMEN TEKNOLOGI
14
POLRI (SIMTEKPOL).
TIM 3: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
1.Identifikasi
peraturan
perundang1.Penataan undangan yang
berbagai
dikeluarkan/
peraturan
diterbitkan oleh Polri
perundang2.Pemetaan terhadap
undangan
peraturan
yang
dikeluarkan/ perundangundangan yang tidak
diterbitkan
Polri
harmonis/tidak
sinkron di
lingkungan Polri
III. PENATAAN
PERATURAN
PER-UU-AN
KELUARAN (OUTPUTS)
Teridentifikasinya
peraturan perundangundangan yang
dikeluarkan/diterbitkan
oleh Polri
Tersedianya peta
peraturan perundangundangan yang tidak
harmonis/tidak sinkron
di lingkungan Polri
HASIL
(OUTCOMES)
Tercapainya
peraturan
perundangundangan yang
harmonis dan
sinkron, serta
pelaksanaannya
efektif dan
efisien.
15
TIM 3: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
Terlaksananya regulasi
dan deregulasi
peraturan perundangundangan
Terlaksananya
sosialisasi Perkap
Nomor 26 Tahun 2010
tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan
Kepolisian
Terlaksananya
5.Sosialisasi
Sosialisasi peraturan
peraturan
perundang-undangan
perundangundangan yang baru yang baru
HASIL
(OUTCOMES)
3.Regulasi dan
Deregulasi peraturan
perundangundangan
4.Sosialisasi Perkap
Nomor 26 Tahun
2010 tentang Tata
Cara Pembentukan
Peraturan Kepolisian
16
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE
PROGAM DAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
IV. PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
(RESERSE)
1.PENERAPAN
STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL (OUTCOMES)
TERIMPLEMENTASINYA
PENGGUNAAN STANDAR
PELAYANAN DALAM
PELAYANAN PUBLIK
1.MENYUSUN
PERKAP/SOP TENTANG
PEDOMAN SP2HP
TERSUSUN DAN
TERIMPLEMENTASINYA SP2HP
DI TINGKAT MABES POLRI DAN
POLDA
2.MENYUSUN
PERKAP/SOP TENTANG
SISTEM INFORMASI
PENYIDIKAN
TERSUSUN DAN
TERIMPLEMENTASINYA
STANDAR PELAYANAN SISTEM
INFORMASI PENYIDIKAN
3.MENYUSUN
PERKAP/SOP TENTANG
SISTEM PELAYANAN
MASYARAKAT DI
BARESKRIM POLRI
TERSUSUN DAN
TERIMPLEMENTASINYA SISTEM
PELAYANAN MASYARAKAT DI
BARESKRIM POLRI DAN POLDA
TERSELENGGARANYA
PELAYANAN PUBLIK
YANG LEBIH CEPAT,
LEBIH AMAN, LEBIH
BAIK DAN LEBIH
TERJANGKAU
17
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE
PROGAM DAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
4.MENYUSUN
PERKAP/SOP TENTANG
MANAJEMEN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN (OUTPUTS)
TERSUSUN DAN
TERIMPLEMENTASINYA
MANAJEMEN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA
5.MENYUSUN DAN
MENERAPKAN SOP
PELAYANAN
PENYIMPANAN DAN
PERAWATAN BARANG
BUKTI
TERSUSUN DAN
TERIMPLEMENTASINYA
STANDAR PELAYANAN
PENYIMPANAN DAN
PERAWATAN BARANG BUKTI
TINGKAT MABES POLRI DAN
POLDA
6.MENYUSUN DAN
MENERAPKAN SOP
PELAYANAN TAHANAN
TERSUSUN DAN
TERIMPLEMENTASINYA
STANDAR PELAYANAN
TAHANAN TINGKAT MABES
POLRI DAN POLDA
HASIL (OUTCOMES)
18
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE
PROGAM DAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
2.PENERAPAN
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
PADA
POLRES/TA/TA 1.PENERAPAN
BES/ METRO
PERKAP/SOP TENTANG
PEDOMAN SP2HP
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL (OUTCOMES)
TERSUSUN DAN
TERIMPLEMENTASINYA
STANDARD PELAYANAN DI
TINGKAT POLRES DAN POLSEK
TERIMPLEMENTASINYA SP2HP
DI TINGKAT MABES POLRI DAN
POLDA
2.PENERAPAN
PERKAP/SOP TENTANG
SISTEM INFORMASI
PENYIDIKAN
TERIMPLEMENTASINYA
STANDAR PELAYANAN SISTEM
INFORMASI PENYIDIKAN
3.PENERAPAN
PERKAP/SOP TENTANG
SISTEM PELAYANAN
MASYARAKAT DI
BARESKRIM POLRI
TERIMPLEMENTASINYA SISTEM
PELAYANAN MASYARAKAT DI
BARESKRIM POLRI DAN POLDA
TERSELENGGARANYA
PELAYANAN PUBLIK
YANG LEBIH CEPAT,
LEBIH AMAN, LEBIH
BAIK DAN LEBIH
TERJANGKAU
19
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE
PROGAM DAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
4.PENERAPAN
PERKAP/SOP TENTANG
MANAJEMEN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN (OUTPUTS)
TERIMPLEMENTASINYA
MANAJEMEN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA
5.PENERAPAN SOP
PELAYANAN
PENYIMPANAN DAN
PERAWATAN BARANG
BUKTI
TERIMPLEMENTASINYA
STANDAR PELAYANAN
PENYIMPANAN DAN
PERAWATAN BARANG BUKTI
TINGKAT MABES POLRI DAN
POLDA
6.PENERAPAN SOP
PELAYANAN TAHANAN
TERIMPLEMENTASINYA
STANDAR PELAYANAN
TAHANAN TINGKAT MABES
POLRI DAN POLDA
HASIL (OUTCOMES)
20
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
3.Partisipasi
Masyarakat
dalam
penyelengg
araan
1.Pelayanan
Pelayanan
Komplain
Publik
Pengaduan
Masyarakat
2.Revitalisasi Kring
Reserse
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
Terimplementasinya
penggunaan
Standar
Pelayanan dalam pelayanan
publik
Terimplementasinya
SOP
Penerimaan
dan
penanganan
Pengaduan
Komplain
Masyarakat
ditingkat Bareskrim, Polda
dan Polres
Tersusun dan diterapkannya
semua
pedoman/petunjuk
Terimplementasinya
Kring
Reserse ditingkat Bareskrim,
Polda, Polres, dan Polsek
Terselenggarany
a
pelayanan
publik yang lebih
cepat,
lebih
aman, lebih baik
dan
lebih
terjangkau
21
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - INTELIJEN
PROGAM DAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
(INTELIJEN)
1.PENERAPAN
STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL (OUTCOMES)
TERIMPLEMENTASINYA
PENGGUNAAN STANDAR
PELAYANAN DLM YAN PUBLIK
1.PELAYANAN
PENERBITAN SKCK
2.PELAYANAN SURAT
IJIN KEGIATAN
MASYARAKAT
TERLAKSANANYA PELAYANAN SKCK
DENGAN CEPAT, MURAH DAN
MUDAH SESUAI DENGAN
PEDOMAN/PETUNJUK PELAYANAN
SKCK
TERSUSUN & DITERAPKANNYA
SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
PELAYANAN IJIN GIAT MASYARAKAT
TERSELENGGARANYA
PELAYANAN PUBLIK
YANG LEBIH CEPAT,
LEBIH AMAN, LEBIH
BAIK DAN LEBIH
TERJANGKAU
3.PELAYANAN
TERSUSUN & DITERAPKANNYA
PERIJINAN SENPI NON SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
ORGANIK TNI / POLRI PELAYANAN PERIJINAN SENPI
4.PELAYANAN
HANDAK KOMERSIL
TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA
SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
PELAYANAN HANDAK KOMERSIL
22
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - INTELIJEN
PROGAM DAN
KEGIATAN
2.PENERAPAN
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL PADA
POLRES/TA/
TABES/ METRO
RENCANA AKSI
1.PELAYANAN
PENERBITAN SKCK
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN (OUTPUTS)
TERIMPLEMENTASINYA GUN STANDAR
YAN MINIMUM PD
POLRES/TA/TABES/METRO
TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA
SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
PELAYANAN SKCK
2.PELAYANAN SURAT TERSUSUN DAN DITERAPKAN NYA
IJIN KEGIATAN
SEMUA PEDOMAN/ PETUNJUK
MASYARAKAT
PELAYANAN IJIN GIAT MASYARAKAT
HASIL (OUTCOMES)
TERSELENGGARANY
A PELAYANAN
PUBLIK YANG LEBIH
CEPAT, LEBIH
AMAN, LEBIH BAIK
DAN LEBIH
TERJANGKAU
3.PARTISIPASI
TERIMPLEMENTASINYA
MASYARAKAT
PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN
DALAM
DALAM YAN PUBLIK
PENYELENGGAR
AAN
1.PEMBENTUKAN
TERSUSUN DAN DITERAPKAN NYA
PELAYANAN
JARINGAN INTELIJEN SEMUA PEDOMAN/ PETUNJUK
PUBLIK
TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN
JARINGAN INTELIJEN
23
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS
PROGAM DAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
(LANTAS)
1.PENERAPAN
STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN (OUTPUTS)
TERIMPLEMENTASINYA
PENGGUNAAN STANDAR
PELAYANAN DLM
PELAYANAN PUBLIK
1.MENYUSUN SOP
PELAYANAN SIM
a.SOP SATPAS
(POLRES/TA/TABES/METRO)
b.SOP SIM KELILING
c.SOP SIM CORNER
d.SOP SIM KOMUNITAS
TERSUSUN DAN
DITERAPKANNYA SEMUA
PEDOMAN/PETUNJUK
PELAYANAN SIM
HASIL (OUTCOMES)
TERSELENGGARANYA
PELAYANAN PUBLIK
YANG LEBIH CEPAT,
LEBIH AMAN, LEBIH
BAIK DAN LEBIH
TERJANGKAU
24
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS
PROGAM DAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
2.MENYUSUN SOP PELAYANAN
STNK
a.SOP SAMSAT
(POLRES/TA/TABES/METRO)
b.SOP SAMSAT KELILING
c.SOP CORNER
d.SOP SAMSAT DRIVE THRU
e.SOP SAMSAT DOOR TO DOOR
f.SOP PAYMENT POINT
3.PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN BPKB
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN (OUTPUTS)
TERSUSUN DAN
DITERAPKANNYA SEMUA
PEDOMAN/PETUNJUK
PELAYANAN STNK
HASIL (OUTCOMES)
TERSUSUN DAN
DITERAPKANNYA SEMUA
PEDOMAN/ PETUNJUK
PELAYANAN BPKB
25
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS
PROGAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
4.PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN TURJAWALI
LANTAS
TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA
SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
PELAYANAN TURJAWALI LALU LINTAS
5.PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN TERKAIT
PELANGGARAN LALU
LINTAS
TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA
SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
PELAYANAN TERKAIT DENGAN
PELANGGARAN LALU LINTAS
6.PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN TERKAIT
KECELAKAAN LALU
LINTAS
TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA
SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
PELAYANAN TERKAIT DENGAN
KECELAKAAN LALU LINTAS
HASIL
(OUTCOMES)
26
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS
PROGAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
7.PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN INFORMASI
LALU LINTAS MELALUI
NTMC, RTMC, DAN TMC
2.PENERAPAN
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
1.PENERAPAN SOP
PADA
POLRES/TA/TA PELAYANAN SSB
BES/ METRO
2.PENERAPAN SOP
PELAYANAN TURJAWALI
LALU LINTAS
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA
SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
PELAYANAN INFORMASI LALU
LINTAS
TERIMPLEMENTASINYA
PENGGUNAAN SPM PADA
POLRES/TA/TABES/ METRO
TERSUSUNNYA DAN
TERIMPLEMENTASINYA SOP
PELAYANAN SSB
TERSELENGGARA
NYA PELAYANAN
PUBLIK YANG
LEBIH CEPAT,
LEBIH AMAN,
LEBIH BAIK DAN
LEBIH
TERJANGKAU
TERSUSUNNYA DAN
TERIMPLEMENTASINYA SOP
PELAYANAN TURJAWALI
LALULINTAS
27
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
3.PENERAPAN SOP
PENANGANAN
PELANGGARAN LALU
LINTAS
TERSUSUNNYA DAN
TERIMPLEMENTASINYA SOP
PENANGANAN
PELANGGARAN LALU LINTAS
4.PENERAPAN SOP
PENANGANAN
KECELAKAAN LALU
LINTAS
TERSUSUNNYA DAN
TERIMPLEMENTASINYA SOP
PENANGANAN KECELAKAAN
LALU LINTAS
HASIL
(OUTCOMES)
28
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
3.PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
PENYELENGG
ARAAN
MENYUSUN
PELAYANAN
SOP/PEDOMAN
PUBLIK
PELAKSANAAN AKSI
KERJASAMA
KESELAMATAN DI
JALAN (ROAD SAFETY
PARTNERSHIP ACTION)
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERJADINYA PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK
TERSELENGGARAN
YA PELAYANAN
PUBLIK YANG
LEBIH CEPAT, LEBIH
AMAN, LEBIH BAIK
TERSUSUNNYA DAN
DAN LEBIH
TERIMPLEMENTASINYA SOP/ TERJANGKAU
PEDOMAN AKSI KERJASAMA
KESELAMATAN DI JALAN
(ROAD SAFETY PARTNERSHIP
ACTION).
29
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - SABHARA
PROGAM
DAN
KEGIATAN
(SABHARA)
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERSELENGGARA
NYA PELAYANAN
1.PENERAPAN
PUBLIK YANG
STANDAR
LEBIH CEPAT,
PELAYANAN
LEBIH AMAN,
PUBLIK
1.MENGHIMPUN/MEN TERHIMPUN/TERINVENTARISI LEBIH BAIK DAN
LEBIH
GINVENTARISASI
R-NYA SOP STANDAR
TERJANGKAU
STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK DI
PADA LAYANAN
BIDANG SABHARA
PUBLIK DIBIDANG
SABHARA
TERIMPLEMENTASINYA
PENGGUNAAN STANDAR
PELAYANAN DLM
PELAYANAN PUBLIK
2.MELAKUKAN KAJIAN TERDAPATNYA DATA SOP
TERHADAP SOP PADA PADA PELAYANAN PUBLIK DI
PELAYANAN PUBLIK
BIDANG SABHARA
DIBIDANG SABHARA
30
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - SABHARA
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
3.MENYUSUN DAN
MEREVISI STANDAR
PELAYANAN PUBLIK
DIBIDANG SABHARA
TERSUSUNNYA SOP YANG
DIJADIKAN PEDOMAN PADA
PELAYANAN PUBLIK DI
BIDANG SABHARA.
4.MENYOSIALISASIKAN
DAN MENERAPKAN
STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DIBIDANG
SABHARA
TERSOSIALISASINYA DAN
DITERAPKANNYA SOP
PELAYANAN PUBLIK DI
BIDANG SABHARA.
5.MELENGKAPI DAN
MENGEVALUASI
STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DIBIDANG
SABHARA
SELURUH SOP SEBAGAI
PEDOMAN DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN
PUBLIK DIBIDANG SABHARA
SUDAH LENGKAP.
HASIL
(OUTCOMES)
31
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - SABHARA
PROGAM
DAN
KEGIATAN
2.PENERAPA
N STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
PADA
FUNGSI
SABHARA
POLRES/
TA/TABES/
METRO
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
TERIMPLEMENTASINYA
PENGGUNAAN STANDAR
PELAYANAN MINIMUM
PADA
POLRES/TA/TABES/METRO
MENYOSIALISASIKAN
DAN MENERAPKAN
STANDAR PELAYANAN
DI BIDANG SABHARA
TERSOSIALISASI DAN
DITERAPKANNYA SOP
TENTANG PELAYANAN
MINIMAL DI BIDANG
SABHARA PADA
POLRES/TA/TABES/METRO
HASIL
(OUTCOMES)
TERSELENGGARAN
YA PELAYANAN
PUBLIK YANG
LEBIH CEPAT, LEBIH
AMAN, LEBIH BAIK
DAN LEBIH
TERJANGKAU
32
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - SABHARA
PROGAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
3.PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
PENYELENGGA
RAAN
1.PENEMPATAN
PELAYANAN
KOTAK PATROLI OLEH
PUBLIK
MASYARAKAT PADA
DAERAH RAWAN
2.PEMANFAATAN
CALL CENTER 112
UNTUK PELAYANAN
PUBLIK DIBIDANG
SABHARA
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERJADINYA PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK
TERSELENGGARAN
YA PELAYANAN
PUBLIK YANG
LEBIH CEPAT, LEBIH
AMAN, LEBIH BAIK
DIMANFAATKANNYA KOTAK DAN LEBIH
PATROLI OLEH MASYARAKAT TERJANGKAU
UNTUK MEMBERIKAN
INFORMASI TENTANG
SITUASI KAMTIBMAS DI
WILAYAHNYA
DIMANFAATKANNYA CALL
CENTER 112 OLEH
MASYARAKAT SEBAGAI
SARANA PELAPORAN.
33
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BINMAS
PROGAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
(BINMAS)
1.PENERAPAN
STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK
IMPLEMENTASI
PELAYANAN
REKOMENDASI
OPERASIONAL BADAN
USAHA JASA
PENGAMANAN (BUJP)
KELUARAN (OUTPUTS)
TERIMPLEMENTASINYA
PENGGUNAAN STANDAR
PELAYANAN DLM
PELAYANAN PUBLIK
TERIMPLEMENTASINYA
PENGGUNAAN STANDAR
PELAYANAN DALAM
PELAYANAN PUBLIK
HASIL
(OUTCOMES)
TERSELENGGARA
NYA PELAYANAN
PUBLIK YANG
LEBIH CEPAT,
LEBIH AMAN,
LEBIH BAIK DAN
LEBIH
TERJANGKAU
34
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BINMAS
PROGAM DAN
KEGIATAN
2.PENERAPAN
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL PADA
POLRES/TA/
TABES/ METRO
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
1.PENERAPAN SOP TENTANG
SENTRA PELAYANAN
KEPOLISIAN DIPUSAT
KERAMAIAN BERUPA MOBIL
SPK
TERIMPLEMENTASINYA SENTRA
PELAYANAN KEPOLISIAN
BERUPA MOBIL SPK DITINGKAT
POLRES/ /TA/TABES/METRO
2.PENERPAN SOP SENTRA
PELAYANAN KEPOLISIAN DI
MAL-MAL BERUPA GERAI
SPK
TERIMPLEMENTASINYA SENTRA
PELAYANAN KEPOLISIAN
BERUPA GERAI YAN SPK DI
MAL2 DITINGKAT
POLRES/TA/TABES/METRO
3.PENERAPAN PERKAP
TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS
BABINKAMTIBMAS/
PETUGAS POLMAS DI TIAP
KELURAHAN/ DESA
TERIMPLEMENTASINYA PERKAP
TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS
BABINKAMTIBMAS DITINGKAT
POLRES/ TA/TABES/METRO
HASIL
(OUTCOMES)
TERSELENGGARAN
YA PELAYANAN
PUBLIK YANG
LEBIH CEPAT, LEBIH
AMAN, LEBIH BAIK
DAN LEBIH
TERJANGKAU
35
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BINMAS
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
3.PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
PENYELENGG
ARAAN
PELAYANAN
TERBENTUKNYA FKPM,
PUBLIK
POLMAS, POKDAR
KAMTIBMAS DAN
SISKAMLING DI
DESA/KELURAHAN
KELUARAN (OUTPUTS)
TERIMPLEMENTASINYA
PENGGUNAAN STANDAR
PELAYANAN DALAM
PELAYANAN PUBLIK
TERLAKSANANYA
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANTU
PELAKSANA
HARKAMTIBMAS DI
DESA/KELURAHAN.
HASIL
(OUTCOMES)
TERSELENGGARAN
YA PELAYANAN
PUBLIK YANG
LEBIH CEPAT, LEBIH
AMAN, LEBIH BAIK
DAN LEBIH
TERJANGKAU
36
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - POLAIR
PROGAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
(POL AIR)
1.PENERAPAN
STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK
1.MENGHIMPUN/
MENGINVENTARISASI
STANDAR PELAYANAN
PADA LAYANAN
PUBLIK DI BIDANG
POLAIR
KELUARAN (OUTPUTS)
TERIMPLEMENTASINYA
PENGGUNAAN STANDAR
PELAYANAN DALAM
PELAYANAN PUBLIK
TERHIMPUN/TERINVENTA
RISIRNYA SOP STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI
BIDANG POLAIR
HASIL
(OUTCOMES)
TERSELENGGAR
ANYA
PELAYANAN
PUBLIK YANG
LEBIH CEPAT,
LEBIH AMAN,
LEBIH BAIK DAN
LEBIH
TERJANGKAU
2.MELAKUKAN KAJIAN TERDAPATNYA DATA SOP
TERHADAP SOP PADA PADA PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PUBLIK
DI BIDANG POLAIR
DIBIDANG POLAIR
37
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - POLAIR
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
3.MENYUSUN DAN
MEREVISI STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI
BIDANG POLAIR
TERSUSUNNYA SOP YANG
DIJADIKAN PEDOMAN
PADA PELAYANAN PUBLIK
DI BIDANG POLAIR
4.MENYOSIALISASIKA
N DAN MENERAPKAN
STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI BIDANG
POLAIR
TERSOSIALISASINYA DAN
DITERAPKANNYA SOP
PELAYANAN PUBLIK DI
BIDANG POLAIR
5. MELENGKAPI DAN
MENGEVALUASI
STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI BIDANG
POLAIR
SELURUH SOP SEBAGAI
PEDOMAN DALAM
PELAKSANAAN
PELAYANAN PUBLIK
DIBIDANG POLAIR SUDAH
LENGKAP
HASIL
(OUTCOMES)
38
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - POLAIR
PROGAM DAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
2.PENERAPAN
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
PADA
MENYOSIALISASI KAN
POLRES/TA/TA DAN MENERAPKAN
BES/ METRO
STANDAR PELAYANAN
DI BIDANG POLAIR
3.PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
PENYELENGGA
RAAN
MEMBANGUN
PELAYANAN
FORUM KOMUNIKASI
PUBLIK
PERPOLISIAN
MASYARAKAT (FKPM)
PERAIRAN/
KEPULAUAN
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL (OUTCOMES)
TERSUSUN DAN TERIMPLEMENTA
SINYA STANDARD PELAYANAN DI
TINGKAT POLRES DAN POLSEK
TERSOSIALISASI DAN DITERAPKAN
NYA SOP TENTANG PELAYANAN
MINIMAL DI BIDANG POLAIR PADA
POLRES/TA/TABES/ METRO
TERJADINYA PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK
TERBENTUKNYA FORUM KOMUNIKASI
PERPOLISIAN MASYARAKAT (FKPM)
DIDAERAH PERAIRAN/KEPULAUAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DAERAH
PESISIR
TERSELENGGARANY
A PELAYANAN
PUBLIK YANG LEBIH
CEPAT, LEBIH
AMAN, LEBIH BAIK
DAN LEBIH
TERJANGKAU
39
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BRIMOB
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
(BRIMOB)
1.PENERAPAN
STANDAR
PELAYANANP 1.MENDIRIKAN PUSAT
UBLIK
PELAPORAN PUBLIK
UNTUK MELAYANI
PENGADUAN MASY
TERHADAP BENCANA
ALAM, ANCAMAN BOM
DAN ZAT KIMIA YANG
BERBAHAYA
2.MENYUSUN DAN
MENERAPKAN SOP
PUSAT PELAPORAN
PUBLIK
KELUARAN (OUTPUTS)
TERIMPLEMENTASINYA
PENGGUNAAN STANDAR
PELAYANAN DALAM
PELAYANAN PUBLIK
TERSEDIANYA PUSAT
PELAPORAN PUBLIK
TERSUSUNNYA DOKUMEN
STANDAR PELAYANAN PUSAT
PELAPORAN PUBLIK
HASIL
(OUTCOMES)
TERSELENGGA
RANYA
PELAYANAN
PUBLIK YANG
LEBIH CEPAT,
LEBIH AMAN,
LEBIH BAIK
DAN LEBIH
TERJANGKAU
40
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BRIMOB
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
3.MENERAPKAN SOP
TENTANG PENANGANAN
BENCANA ALAM,
PENJINAKAN BOM, KBR
TERSUSUNNYA STANDAR
PELAYANAN UNTUK SELURUH
PELAYANAN PUBLIK BIDANG
BRIMOB YANG DISAHKAN MELALUI
PERKAP
4.MENYUSUN SOP
TENTANG MEKANISME
PERBANTUAN PERKUATAN
BRIMOB
TERSEDIANYA DOKUMEN ANEV
STANDAR PELAYANAN BRIMOB
YANG TELAH DITERAPKAN
5.MENYUSUN SOP
TENTANG PELAKSANAAN
QUICK RESPON BRIMOB
TERSUSUNNYA STANDAR
PELAYANAN UNTUK SELURUH
PELAYANAN PUBLIK BIDANG
BRIMOB YANG DISAHKAN MELALUI
PERKAP
6.SOSIALISASI STANDAR
PELAYANAN PUBLIK
BRIMOB SECARA INTERNAL
MAUPUN EKSTERNAL
TERSEDIANYALAPORANPELAKSANAA
NSOSIALISASIPELAYANANPUBLIKBRI
MOB
HASIL
(OUTCOMES)
41
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BRIMOB
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
2.PENERAPAN
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
PADA
POLRES/TA/
TABES/
1.MENERAPKAN SOP
METRO
PENANGANAN
BENCANA ALAM
2.MENERAPKAN SOP
PENANGANAN PAM
KEGIATAN MASY
DENGAN TINGKAT
KERAWANAN YANG
TINGGI (UNJUK RASA
ANARKIS DAN
KERUSUHAN MASSA)
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERSUSUN DAN
TERIMPLEMENTASINYA
STANDARD PELAYANAN DI
TINGKAT POLRES DAN
POLSEK
TERIMPLEMENTASINYA SOP
PENANGANAN BENCANA
ALAM
TERIMPLEMNTASINYA SOP
PENANGANAN
PENGAMANAN KEGIATAN
MASYARAKAT DENGAN
TINGKAT KERAWANAN YANG
TINGGI (UNJUK RASA
ANARKIS DAN KERUSUHAN
MASSA)
TERSELENGGARA
NYA PELAYANAN
PUBLIK YANG
LEBIH CEPAT,
LEBIH AMAN,
LEBIH BAIK DAN
LEBIH
TERJANGKAU
42
TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BRIMOB
PROGAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
3.PARTISIPASI
MASYARA KAT
DALAM
PENYELENGG
ARAAN
1.PEMANFAATAN CALL
PELAYANAN
CENTER BRIMOB YANG
PUBLIK
BEROPERASI 24 JAM
SETIAP HARI OLEH
MASYARAKAT DALAM
MEMBERIKAN INFORMASI
TENTANG BENCANA ALAM,
ANCAMAN BOM DAN ZAT
KIMIA BERBAHAYA
2.RELAWAN DALAM
PENANGANAN BENCANA
ALAM
KELUARAN (OUTPUTS)
TERJADINYA PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK
OPTIMALNYA PENGGUNAAN CALL
CENTER OLEH MASYARAKAT
HASIL
(OUTCOMES)
TERSELENGGARA
NYA PELAYANAN
PUBLIK YANG
LEBIH CEPAT,
LEBIH AMAN,
LEBIH BAIK DAN
LEBIH
TERJANGKAU
TERLIBATNYA SECARA AKTIF
MASYARAKAT SEBAGAI RELAWAN
DALAM PENANGANAN BENCANA
ALAM
43
TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
V. PENINGKATAN
SISTEM
MANAJEMEN
SDM
APARATUR
1.PENATAAN
SISTEM
REKRUITMEN
PEGAWAI
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERBANGUNNYA SISTEM
REKRUITMEN YANG BERSIH,
TRANSPARAN, AKUNTABEL,
HUMANIS DAN BERBASIS
KOMPETENSI
1.REKRUITMEN
BRIGADIR
2.REKRUITMEN
SIPSS
DIPEROLEHNYA
PARA PEGAWAI
BARU MAUPUN
YANG SEDANG
BERKARIR YANG
MEMILIKI TINGKAT
KOMPETENSI
TERBANGUNNYA SISTEM
YANG
REKRUITMEN BRIGADIR
YANG BERSIH, TRANSPARAN, DIPERSYARATKAN
AKUNTABEL, HUMANIS DAN OLEH JABATAN
BERBASIS KOMPETENSI
TERBANGUNNYA SISTEM
REKRUITMEN SIPSS YANG
BERSIH, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, HUMANIS DAN
BERBASIS KOMPETENSI
44
TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
3.REKRUITMEN AKPOL
4.REKRUITMEN PNS
5.SOSIALISASI DAN
PENGGANDAAN
PERKAP DAN SOP
TENTANG REKRUITMEN
BRIGADIR, SIPSS, AKPOL
DAN PNS POLRI
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERBANGUNNYA SISTEM
REKRUITMEN AKPOL YANG
BERSIH, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, HUMANIS DAN
BERBASIS KOMPETENSI
TERBANGUNNYA SISTEM
REKRUITMEN PNS YANG TER
BERSIH, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, HUMANIS DAN
BERBASIS KOMPETENSI
TERLAKSANANYA
SOSIALISASI PERKAP
TENTANG SISTEM
REKRUITMEN BRIGADIR,
SIPSS, AKPOL DAN PNS
POLRI
45
TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
2.ANALISIS
JABATAN
KELUARAN (OUTPUTS)
TERSEDIANYA URAIAN
JABATAN
1.PENGUMPULAN
INFORMASI JABATAN
SATKER/SATWIL
2.ANALISIS DAN VERIFIKASI
TERSEDIANYA DOKUMEN
INFORMASI JABATAN
SATKER/SATWIL
TERSEDIANYA DATA HASIL
ANALISIS DAN VERIFIKASI
INFORMASI JABATAN
SATKER/SATWIL
TERSUSUNNYA KEPUTUSAN
3.PENYUSUNAN KEPUTUSAN
KASATKER TENTANG URAIAN
KASATKER TENTANG URAIAN
JABATAN DAN SOP TENTANG
JABATAN DAN SOP TENTANG
PEDOMAN ANALISIS JABATAN
PEDOMAN ANALISIS JABATAN
TERLAKSANANYA SOSIALISASI
4.SOSIALISASI DAN
DAN PENGGANDAAN
PENGGANDAAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KASATKER
KASATKER TENTANG URAIAN
TENTANG URAIAN JABATAN
JABATAN DAN SOP TENTANG
DAN SOP TENTANG PEDOMAN
PEDOMAN ANALISIS JABATAN
ANALISIS JABATAN
HASIL (OUTCOMES)
MENINGKATNYA
PEMAHAMAN DAN
PENERAPAN ATAS
URAIAN JABATAN
YANG
MENGANDUNG
TUGAS, TANGGUNG
JAWAB DAN HASIL
KERJA YANG HARUS
DIEMBAN PEGAWAI
DALAM
PELAKSANAAN
TUGAS DAN
FUNGSINYA
46
TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
TERSEDIANYA PERINGKAT/
KLAS JABATAN
3.EVALUASI
JABATAN
1.PENYUSUNAN DRAF
KEP KAPOLRI TENTANG
PERINGKAT JABATAN
TERUSUSUNNYA DRAF KEP
KAPOLRI TENTANG
PERINGKAT JABATAN
2.PENYUSUNAN SOP
TENTANG PEDOMAN
EVALUASI JABATAN
TERUSUSUNNYA SOP
TENTANGPEDOMANEVALUA
SIJABATAN
HASIL
(OUTCOMES)
MENINGKATNYA
PEMAHAMAN
DAN PENERAPAN
ATAS URAIAN
JABATAN YANG
MENGANDUNG
TUGAS,
TANGGUNG
JAWAB DAN HASIL
KERJA YANG
HARUS DIEMBAN
PEGAWAI DALAM
PELAKSANAAN
TUGAS DAN
FUNGSINYA
47
TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERLAKSANANYA VALIDASI DAN
3.VALIDASIDANPENYELARASANPE
PENYELARASAN PERINGKAT
RINGKATJABATANOLEHTIMTEKNI
JABATAN OLEH TIM TEKNIS
S KEMENPAN & BKN
KEMENPAN DAN BKN
4.PENYUSUNAN ATAU
PENANDATANGANAN BERITA
ACARA VALIDASI DAN
PENYELARASAN PERINGKAT
JABATAN OLEH KAPOLRI/
WAKAPOLRI, DEPUTI SDM
APARATUR KEMENPAN & KA BKN
DITANDATANGANINYA BERITA
ACARA VALIDASI DAN
PENYELARASAN PERINGKAT
JABATAN OLEH KAPOLRI/
WAKAPOLRI, DEPUTI SDM
APARATUR KEMENPAN & KA
BKN
5.SOSIALISASI KEPUTUSAN
KAPOLRI TENTANG PERINGKAT
JABATAN MANAJERIAL DAN NON
MANAJERIAL TINGKAT MABES
POLRI, POLDA TIPE A DAN POLDA
TIPE B SERTA SOP TENTANG
PEDOMAN EVALUASI JABATAN
TERLAKSANANYA SOSIALISASI
KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG
PERINGKAT JABATAN
MANAJERIAL DAN NON
MANAJERIAL TINGKAT MABES
POLRI, POLDA TIPE A DAN
POLDA TIPE B SERTA SOP TTG
PEDOMAN EVALUASI JABATAN
48
TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
TERSEDIANYA DOKUMEN
STANDAR KOMPETENSI
JABATAN
4.PENYUSUN
AN STANDAR
KOMPETENSI
JABATAN
1.PENYUSUNAN KEP
KAPOLRI TENTANG
STANDAR KOMPETENSI
JABATAN DIR INTELKAM,
KADENSUS 88 AT,
KASATBRIMOB,
DIRPOLAIR, DIRBINMAS,
DIRPAMOBVIT DAN
DIRSABHARA
TERSUSUNNYA KEP
KAPOLRI TENTANG
STANDAR KOMPETENSI
JABATAN DIR INTELKAM,
KADENSUS 88 AT,
KASATBRIMOB,
DIRPOLAIR, DIRBINMAS,
DIRPAMOBVIT DAN
DIRSABHARA
HASIL
(OUTCOMES)
TERWUJUDNYA
PROFIL
KOMPETENSI
UNTUK MASING–
MASING JABATAN
DI DALAM
ORGANISASI DAN
TERSEDIANYA
INFORMASI
SECARA
KOMPREHENSIF
DAN AKURAT
PROFIL
KOMPETENSI
INDIVIDU
49
TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
2.MELAKSANAKAN RISET
DOKUMEN DAN TRY OUT
UNTUK MEMPEROLEH
INFORMASI JABATAN DAN
TERLAKSANANYA UJI COBA
STANDAR KOMPETENSI
JABATAN
3.SOSIALISASI DAN
PENGGANDAAN
KEPUTUSAN KAPOLRI DAN
SOP TENTANG KEPUTUSAN
KAPOLRI TENTANG
STANDAR KOMPETENSI
JABATAN DIRINTELKAM
DAN KADENSUS 88 AT
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERLAKSANANYARISETDOKU
MENDAN TRY OUT
UNTUKMEMPEROLEHINFOR
MASIJABATANDANTERLAKSA
NANYAUJICOBASTANDARKO
MPETENSIJABATAN
TERLAKSANANYA
SOSIALISASI DAN
PENGGANDAAN KEPUTUSAN
KAPOLRI DAN SOP TTG
KEPUTUSAN KAPOLRI TTG
STANDAR KOMPETENSI JAB
DIRINTELKAM & KADENSUS
88 AT
50
TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM DAN
KEGIATAN
5.ASESMEN
INDIVIDU
BERDASARKAN
KOMPETENSI
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
TERSEDIANYA PETA PROFIL
KOMPETENSI INDIVIDU
1.PENYUSUNAN KEP KAPOLRI
TENTANG ASSESMEN
INDIVIDU BERDASARKAN
KOMPETENSI UNTUK
JABATAN DIRINTELKAM,
DIRPOLAIR, KADENSUS 88 AT
& KASAT BRIMOB
2.SOSIALISASI DAN
PENGGANDAAN KEPUTUSAN
KAPOLRI DAN SOP TENTANG
ASSESMENT INDIVIDU
BERDASARKAN KOMPETENSI
UNTUK JABATAN
DIRINTELKAM, DIRPOLAIR,
KADENSUS 88 AT DAN KASAT
BRIMOB
TERSUSUNNYA KEP KAPOLRI
TENTANG ASSESMEN INDIVIDU
BERDASARKAN KOMPETENSI
UNTUK JABATAN DIRINTELKAM,
DIRPOLAIR, KADENSUS 88 AT
DAN KASAT BRIMOB
TERLAKSANANYA SOSIALISASI
DAN PENGGANDAAN
KEPUTUSAN KAPOLRI DAN SOP
TENTANG ASSESMEN TINDIVIDU
BERDASARKAN KOMPETENSI
UNTUK JABATAN DIRINTELKAM,
DIRPOLAIR, KADENSUS 88 AT
DANKASATBRIMOB
HASIL
(OUTCOMES)
TERWUJUDNYA
PROFIL
KOMPETENSI
UNTUK
MASING–
MASING
JABATAN DI
DALAM
ORGANISASI
DAN
TERSEDIANYA
INFORMASI
SECARA
KOMPREHENSIF
DAN AKURAT
PROFIL
KOMPETENSI
INDIVIDU
51
TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
6.PENERAPAN
SISTEM
PENILAIAN
1.ANALISIS DAN
KINERJA
VERIFIKASI HASIL
INDIVIDU
PENELITIAN LM FE UI
TENTANG SMK
KELUARAN (OUTPUTS)
TERSEDIANYA INDIKATOR
KINERJA INDIVIDU YANG
TERUKUR
HASIL
(OUTCOMES)
TERWUJUDNYA
SISTEM
PENGUKURAN
KINERJA
TERIDENTIFIKASINYA
INDIVIDU YANG
POKOK-POKOK SISTEM
OBYEKTIF,
MANAJEMEN KINERJA
TRANSPARAN
TERIDENTIFIKASINYA
DAN
2.PENGKAJIAN PERFUNG KELEMAHAN IMPLEMENTASI AKUNTABEL
DE SDM NOMOR 1 TAHUN PERFUNG DE SDM KAPOLRI
2010 TENTANG SMK
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG SMK
3.REVISI DAN
TERSUSUNNYA PERKAP
PENYUSUNAN PERKAP
TENTANG TATACARA
TENTANG TATACARA
PENILAIAN KINERJA BAGI
PENILAIAN KINERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI PADA
PEGAWAI NEGERI PADA
52
POLRI
POLRI
TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERSUSUNYA SOP
4.PENYUSUNAN SOP TENTANG
TENTANG TATA CARA
TATA CARA PENILAIAN KINERJA
PENILAIAN KINERJA
TERSUSUNNYA BUKU
PENILAIAN KINERJA
INDIVIDU
TERLAKSANANYA PERKAP
6.SOSIALISASI DAN
TTG TATA CARA
PENGGANDAAN PERKAP
PENILAIAN KINERJA BAGI
TENTANG TATA CARA
PEGAWAI NEGERI PADA
PENILAIAN KINERJA BAGI
POLRI DENGAN SISTEM
PEGAWAI NEGERI PADA POLRI MANAJEMEN
DENGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJADAN SOP TTG
KINERJA DAN SOP TENTANG
TATAC ARA PENILAIAN
TATA CARA PENILAIAN KINERJA KINERJA DAN RAPORT
DAN RAPORT PENILAIAN
PENILAIAN KINERJA
KINERJA INDIVIDU
INDIVIDU
5.PENYUSUNAN BUKU
PENILAIAN KINERJA INDIVIDU
53
TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
7.PEMBANG
UNAN/PENG
EMBANGAN
DATABASE
1.KAJIAN TERHADAP SKEP
PEGAWAI
KAPOLRI NOMOR
SKEP/1001/XII/2004
TENTANG PEDOMAN
ADMINISTRASI PENGISIAN
DAN PEMUTAKHIRAN
DATA RHPP
TERSEDIANYA DATA
PEGAWAI YANG MUTAKHIR
DAN AKURAT
TERIDENTIFIKASINYA
KELEMAHAN IMPLEMENTASI
SKEP KAPOLRI NOMOR
SKEP/1001/XII/2004
TENTANG PEDOMAN
ADMINISTRASI PENGISIAN
DAN PEMUTAKHIRAN DATA
RHPP
2.PENYUSUNAN
PERATURAN KAPOLRI
TENTANG PEDOMAN
ADMINISTRASI PENGISIAN
DAN PEMUTAKHIRAN
DATA RHPP
TERSUSUNNYA PERATURAN
KAPOLRI TENTANG
PEDOMAN ADMINISTRASI
PENGISIAN DAN
PEMUTAKHIRAN DATA RHPP
HASIL
(OUTCOMES)
TERWUWJUD
NYA SISTEM
INFORMASI
PEGAWAI
SECARA
KOMPREHENSI,
AKURAT,
TRANSPARAN
&AKUNTABEL
54
TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
3.MENCARI DAN MEMILIH
KONSULTAN DALAM
RANGKA MEMBANGUN
DAN MENGEMBANGKAN
SISTEM DATA RHPP
DENGAN MICRO CHIP
4.PELAKSANAAN DAN
SOSIALISASI SERTA
PENGGANDAAN PERKAP
DAN SOP TENTANG
PEDOMAN ADMINISTRASI
PENGISIAN DAN
PEMUTAKHIRAN DATA RHPP
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERPILIHNYA KONSULTAN
YANG KREDIBEL UNTUK
MEMBERIKAN
REKOMENDASI PEMBA
NGUNAN DAN PENGEM
BANGAN SISTEM DATA RHPP
DENGAN MICRO CHIP
TERLAKSANANYA
SOSIALISASI TENTANG
PEDOMAN ADMINISTRASI
PENGISIAN
DANPEMUTAKHIRAN DATA
RHPP
55
TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM
DAN
KEGIATAN
1.PENGEMBA
NGAN
PENDIDIKAN
DAN
PELATIHAN
PEGAWAI
BERBASIS
KOMPETENSI
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
1.TERSUSUN KURIKULUM
DIKTUK (BRIGADIR, SIP,
SIPSS DAN AKPOL
BERBASIS KOMPETENSI
2.TERSUSUN KURIKULUM
DIKBANGUM (SESPIMA,
SESPIMEN, SESPIMTI,
STIK, DAN UNTUK PNS
DIKLAT TK. III DAN II)
BERBASIS KOMPETENSI
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERBANGUNNYA SISTEM
DAN PROSES PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PEGAWAI
BERBASIS KOMPETENSI
DALAM PENGELOLAAN
KEBIJAKAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
TERBANGUNNYA SISTEM
DAN PROSES
DIKTUK(BRIGADIR, SIP, SIPSS
DAN AKPOL) BERBASIS
KOMPETENSI
TERBANGUNNYA SISTEM &
PROSES DIKBANGUM
(SESPIMA, SESPIMEN,
SESPIMTI, STIK, & UTK PNS
DIKLAT TK. III & II) BERBASIS
KOMPETENSI
BERJALANNYA
SISTEM
PENDIDIKAN
DAN
PELATIHAN
PEGAWAI YANG
MENGURANGI
KESENJANGAN
ANTARA
KOMPETENSI
YANG DIMILIKI
OLEH SEORANG
PEGAWAI DAN
KOMPETENSI
YANG
DIPERSYARATK
AN OLEH
JABATAN 56
TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
3.TERSUSUN KURIKULUM
PENDIDIKAN BANG SPES
(BIDANG PEMBINAAN DAN
OPERASIONAL) BERBASIS
KOMPETENSI
TERBANGUNNYA SISTEM DAN
PROSES PENDIDIKAN BANG
SPES (BIDANG PEMBINAAN DAN
OPERASIONAL) BERBASIS
KOMPETENSI
4.TERSUSUN KURIKULUM
LATIHAN BERBASIS
KOMPETENSI
TERBANGUNNYA SISTEM DAN
PROSES LATIHAN BERBASIS
KOMPETENSI
5.SOSIALISASI DAN
PENGGANDAAN PERKAP
TENTANG PEDOMAN
ADMINISTRASI PENYUSUNAN
KURIKULUM PENDIDIKAN
PEMBENTUKAN,
PENGEMBANGAN UMUM,
PENGEMBANGAN SPESIALISASI
DAN KURIKULUM LATIHAN
HASIL
(OUTCOMES)
TERLAKSANANYASOSIALISASIPE
RKAPTENTANGPEDOMANADMI
NISTRASIPENYUSUNANKURIKUL
UMPENDIDIKANPEMBENTUKAN
, PENGEMBANGANUMUM,
PENGEMBANGANSPESIALISASID
ANKURIKULUMLATIHAN
57
TIM 6: MANAJEMEN PERUBAHAN
A. MANAJEMEN PERUBAHAN
PROGAM DAN
KEGIATAN
VI. MANAJEMEN
PERUBAHAN
1.PEMBENTUKAN TIM
MANAJEMEN
PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
TERBENTUKNYA TIM
MANAJEMEN PERUBAHAN DI
POLRI
1.PROSES REKRUITMEN DAN
TERBENTUKNYA TIM
SELEKSI TIM MANAJEMEN
MANAJEMEN PERUBAHAN
PERUBAHAN TK. MABES POLRI TINGKAT MABES
2.PENERBITAN DASAR HUKUM TERBITNYA SPRIN TIM
INTERNAL POLRI TIM
MANAJEMEN PERUBAHAN
MANAJEMEN PERUBAHAHAN TINGKAT MABES POLRI
TK. MABES POLRI
3.PROSES REKRUITMEN DAN
SELEKSI TIM MANAJEMEN
PERUBAHAN TINGKAT POLDA
TERBENTUKNYA TIM
MANAJEMEN PERUBAHAN
TINGKAT POLDA
4.PENERBITAN DASAR HUKUM TERBITNYA SPRIN TIM
INTERNAL POLRI TIM
MANAJEMEN PERUBAHAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
TINGKAT MABES POLRI
TINGKAT POLDA
HASIL
(OUTCOMES)
TERBANGUNNYA
KESAMAAN
PERSEPSI,
KOMITMEN,
KONSISTENSI
SERTA
KETERLIBATAN
DALAM
PELAKSANAAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN
REFORMASI
BIROKRASI PADA
SELURUH
TINGKATAN
PEGAWAI DI
POLRI
58
TIM 6: MANAJEMEN PERUBAHAN
A. MANAJEMEN PERUBAHAN
PROGAM DAN
KEGIATAN
2.PENYUSUNAN
STRATEGI
MANAJEMEN
PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
TERSEDIANYA DOKUMEN
STRATEGI MANAJEMEN
PERUBAHAN DAN STRATEGI
KOMUNIKASI DI POLRI
1.PENELITIAN/RISET STRATEGI DOKUMEN HASIL PENELTIAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
STRATEGI MANAJEMEN
OLEH TIM VI RBP II
PERUBAHAN
2.WORKSHOP STRATEGI
DOKUMEN KESIMPULAN
MANAJEMEN PERUBAHAN TK. HASIL WORKSHOP TENTANG
MABES POLRI DG PESERTA
STRATEGI MANAJEMEN
INTERNAL & EKTERNAL POLRI PERUBAHAN
3.SEMINAR, LOKARKARYA,
DAN FORUM SHARING
DISKUSI TENTANG
MANAJEMEN PERUBAHAN
TINGKAT MABES POLRI
DENGAN PESERTA INTERNAL
& EKSTERNAL POLRI
DOKUMEN KESIMPULAN
HASIL SEMINAR, LOKAKARYA,
FORUM SHARING DISKUSI
TENTANG STRATEGI
MENAJEMEN PERUBAHAN
HASIL
(OUTCOMES)
TERBANGUNNYA
KESAMAAN
PERSEPSI,
KOMITMEN,
KONSISTENSI
SERTA
KETERLIBATAN
DALAM
PELAKSANAAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN
REFORMASI
BIROKRASI PADA
SELURUH
TINGKATAN
PEGAWAI DI
POLRI
59
TIM 6: MANAJEMEN PERUBAHAN
A. MANAJEMEN PERUBAHAN
PROGAM DAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
4.PENYUSUNAN DOK STRATEGI
MANAJEMEN PERUBAHAN
3.SOSIALISASI
DAN
INTERNALISASI
MANAJEMEN
1.MENYEBARKAN INFORMASI
PERUBAHAN
TENTANG PERLUNYA BERUBAH DI
INTERNAL POLRI
2.MENANAMKAN PEMAHAMAN
TTG PERLUNYA BERUBAH DI
INTERNAL POLRI
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN (OUTPUTS)
TERSEDIANYA DOKUMEN
STRATEGI MANAJEMEN
PERUBAHAN DAN STRATEGI
KOMUNIKASI DI POLRI
DOKUMEN STRATEGI
MANAJEMEN PERUBAHAN
TERSELENGGARANYA
SOSIALISASI DAN INTERNALISASI
MANAJEMEN PERUBAHAN DLM
RANGKA REFORMASI BIROKRASI
PERSAMAAN PERSEPSI TENTANG
MANAJEMEN PERUBAHAN
INTERNAL POLRI MEMAHAMI
MANAJEMEN PERUBAHAN
3.MENDORONG KOMITMEN
PERUBAHAN INTERNAL POLRI
INTERNAL POLRI MEMPUNYAI
KOMITMEN TERHADAP
MANAJEMEN PERUBAHAN
4.MENGGERAKKAN PARTISIPASI
UNTUK MELAKUKAN
PERUBAHAN INTERNAL POLRI
INTERNAL POLRI BERPARTISIPASI
DALAM PERUBAHAN
HASIL (OUTCOMES)
TERBANGUNNYA
KESAMAAN
PERSEPSI,
KOMITMEN,
KONSISTENSI SERTA
KETERLIBATAN
DALAM
PELAKSANAAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN
REFORMASI
BIROKRASI PADA
SELURUH
TINGKATAN
PEGAWAI DI POLRI
60
TIM 6: MANAJEMEN PERUBAHAN
B. MANAJEMEN PENGETAHUAN
PROGAM DAN
KEGIATAN
4.PEMBENTUK
AN TIM
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERBENTUKNYA TIM
MANAJEMEN PENGETAHUAN
TERBENTUKNY
DI POLRI
A COMMUNITY
OF PRACTICES
1.PROSES REKRUITMEND AN
TERBENTUKNYA TIM
UNTUK
SELEKSI TIM MANAJEMEN
MANAJEMEN PENGETAHUAN
MENUNJANG
PENGETAHUAN TK. MABES POLRI
TINGKAT MABES
KEBERLANJUTA
N DAN
2.PENERBITAN DASAR HUKUM
TERBITNYA SPRIN TIM
PEMANFAATAN
INTERNAL POLRI TIM MANAJEMEN MANAJEMEN
MANAJEMEN
PENGETAHUAN TK. MABES POLRI
PENGETAHUANN TINGKAT
PERUBAHAN
MABES POLRI
DIDALAM
3.PROSES REKRUITMEN DAN
TERBENTUKNYA TIM
ORGANISASI
SELEKSI TIM MANAJEMEN
MANAJEMEN PERUBAHAN
POLRI
PENGETAHUAN TINGKAT POLDA
TINGKAT POLDA
BERBASIS
MANAJEMEN
4.PENERBITAN DASAR HUKUM
TERBITNYA SPRIN TIM
PENGETAHUAN
INTERNAL POLRI TIM MANAJEMEN MAJAJEMEN PENGETAHUAN
61
PENGETAHUAN TINGKAT POLDA
TINGKAT MABES POLRI
TIM 6: MANAJEMEN PERUBAHAN
B. MANAJEMEN PENGETAHUAN
PROGAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
5.PENYUSUNAN
STRATEGI
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
1.PENELITIAN/RISET STRATEGI
MANAJEMEN PENGETAHUAN
OLEH TIM VI RBP II
2.WORKSHOP & PELATIHAN
MANAJEMEN PENGETAHUAN TK.
MABES DG PESERTA INTERNAL &
EKTERNAL POLRI
3.SEMINAR, LOKARKARYA, DAN
FORUM SHARING DISKUSI
TENTANG MANAJEMEN
PENGETAHUAN TK. MABES POLRI
DENGAN PESERTA INTERNAL &
EKSTERNAL POLRI
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERSEDIANYA DOKUMEN
STRATEGI MANAJEMEN
PENGETAHUAN DAN
STRATEGI KOMUNIKASI DI
POLRI
DOKUMEN HASIL
PENELTIAN STRATEGI
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
DOKUMEN KESIMPULAN
HASIL WORKSHOP TTG
STRATEGI MANAJEMEN
PENGETAHUAN
DOKUMEN KESIMPULAN
HASIL SEMINAR,
LOKAKARYA, FORUM
SHARING DISKUSI TENTANG
STRATEGI MENAJEMEN
PENGETAHUAN
TERBENTUKNYA
COMMUNITY OF
PRACTICES
UNTUK
MENUNJANG
KEBERLANJUTAN
DAN
PEMANFAATAN
MANAJEMEN
PERUBAHAN
DIDALAM
ORGANISASI
POLRI BERBASIS
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
62
TIM 6: MANAJEMEN PERUBAHAN
B. MANAJEMEN PENGETAHUAN
PROGAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
4.PENYUSUNAN
DOKUMEN STRATEGI
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
DOKUMEN STRATEGI
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
63
TIM 6: MANAJEMEN PERUBAHAN
B. MANAJEMEN PENGETAHUAN
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
6.Sosialisasi
dan
internalisasi
Manajemen
Pengatahuan 1.Menyebarkan Informasi
Tentang Perlunya
Manajemen Pengetahuan di
internal Polri
2.Menanamkan Pemahaman
Tentang Perlunya
Manajemen Pengetahuan di
internal Polri
3.Mendorong komitmen thdp
manajemen pengetahuan di
internal Polri
4.Menggerakkan partisipasi
untuk membentuk wadah
manajemen pengetahuan
“Police Knowledge Center”
tingkat Mabes Polri
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
Terselenggaranya sosiali
sasi dan internalisasi mana
jemen pengetahuan dalam Terbentuknya
rangka reformasi birokrasi community
of practices
Persamaan Persepsi
untuk
tentang manajemen
menunjang
pengetahuan
keberlanjutan
dan
Internal Polri memahami
pemanfaatan
manajemen pengetahuan
manajemen
perubahan di
Internal Polri mempunyai
dalam
komitmen terhadap
organisasi
manajemen pengetahuan
Polri
berbasis
manajemen
Terbentuknya “Police
pengetahuan
Knowledge Center”
64
TIM 7: PENGUATAN PENGAWASAN
PROGAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
HASIL
(OUTCOMES)
TERJADINYA PENINGKATAN
KETAATAN, EFISIENSI DAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI
VII. PENGUATAN
PENGAWASAN
1.PROGAM
PENERAPAN
SPIP DI
LINGKUNGAN
POLRI
KELUARAN (OUTPUTS)
1.SOSIALISASI PERATURAN
FUNGSI PENGAWASAN
TERSELENGGARANYA
SOSIALISASI PERATURAN
FUNGSI PENGAWASAN
2.MENYUSUN & MEREVISI
PERATURAN FUNGSI WAS
TERSEDIANYA PERATURAN
FUNGSI PENGAWASAN
3.MENINGKATKAN
KOMPETENSI APARAT
PENGAWASAN
MENINGKATNYA KOMPETENSI
APARAT PENGAWASAN
4.MENYELENGGARAKAN
TERSELENGGARANYA FUNGSI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGAWASAN
SERTIFIKASI FUNGSI
PENGAWASAN
TERCAPAINYA
TUJUAN
ORGANISASI
SECARA EFISIEN
DAN EFEKTIF
SERTA TAAT PADA
PERATURAN
65
TIM 7: PENGUATAN PENGAWASAN
PROGAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
APIP YG LEBIH BERPERAN
MELAKUKAN PENGUATAN
SISTEM DAL INTERN, QA &
KONSULTASI ATAS YAN
KEPEMERINTAHAN
2.PROGAM
PENERAPAN
APIP DI
LINGKUNGAN
POLRI
1.MENYELENGGARAKAN
SOSIALISASI PERATURAN
FUNGSI PENGAWASAN
TERSELENGGARANYA
SOSIALISASI PERATURAN FUNGSI
PENGAWASAN
2.MEREVISI & MENYUSUN
PERATURAN FUNGSI WAS
TERSEDIANYA PERATURAN
FUNGSI PENGAWASAN
3.MENINGKATKAN OPINI BPK
MENJADI WTP DGN (1) WAS
MANAJEMEN; (2) PTL ATAS
TEMUAN BPK RI & ATAS
TEMUAN ITWASUM POLRI
MENINGKATNYAOPINI BPK
MENJADI WTP ATAS LAPORAN
KEUANGAN POLRI GUNA
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
WAS EKSTERN TERHADAP
PENGAWAS INTERN
HASIL
(OUTCOMES)
BERJALANNYA
PENGELOLAAN
KEUANGAN
NEGARA YANG
ANDAL DAN
TERPERCAYA
66
TIM 8: PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI
PROGAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
VIII.
PENGUATAN
AKUNTABILITAS
KINERJA POLRI 1.REVISI PEDOMAN
PENYUSUNAN LAKIP DI
1.PENGUATAN LINGKUNGAN POLRI
AKUNTABILITAS
KINERJA POLRI 2.PEMBUATAN
PEDOMAN
PENYUSUNAN
PENETAPAN KINERJA
POLRI (TAPJA)
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA POLRI
TERSEDIANYA PEDOMAN
PENYUSUNAN LAKIP
TERSEDIANYA PEDOMAN
PENYUSUNAN PENETAPAN
KINERJA POLRI (TAPJA)
BERJALANNYA
SISTEM
AKUNTABILITAS
KINERJA POLRI
YANG EFEKTIF
67
TIM 8: PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI
PROGAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
TERBANGUNNYA SISTEM
YG MAMPU MENDORONG
TERCAPAINYA KINERJA YG
TERUKUR
2.PENGEMBAN
GAN SISTEM
MANAJEMEN
KINERJA POLRI
1.PENYUSUNAN PERKAP PEDOMAN
EVALUASI LAKIP DI LINGKUNGAN
POLRI
TERSUSUNNYA PERKAP
PEDOMAN EVALUASI LAKIP
2.PENYUSUNAN PERKAP TATACARA
PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PINJAMAN DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN POLRI
TERSUSUNNYA PERKAP
TATACARA PENGADAAN
BARANG/ JASA MELALUI
PINJAMAN DALAM NEGERI
3.REVISI BUKU PANDUAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI
LINGKUNGAN POLRI
TERSEDIANYA PEDOMAN
PENYUSUNAN RENJA
HASIL
(OUTCOMES)
BERJALANNYA
PENGELOLAAN
KEUANGAN
NEGARA YANG
ANDAL DAN
TERPERCAYA
68
TIM 8: PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
4.REVISI SISRENSTRA POLRI
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERSEDIANYA
SISRENSTRA POLRI
YANG TERBARU
5.REVISI RENSTRA POLRI TAHUN
2010-2014
TERSEDIANYA RENSTRA
POLRI TAHUN 20102014
6.REVISI PEDOMAN TATACARA
PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PINJAMAN/HIBAH
LUAR NEGERI (PHLN) DI
LINGKUNGAN POLRI
TERSEDIANYA
PEDOMAN TATA CARA
PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI
KREDIT EKSPOR
69
TIM 8: PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI
PROGAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
7.PEMBUATAN APLIKASI
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA POLRI
3.PENYUSUN
AN
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA (IKU) 1.PENYUSUNAN
PADA POLRI PEDOMAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)
2.PENYUSUNAN
PEDOMAN INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN (IKK)
3.REVISI INDIKATOR
KINERJA UTAMA POLRI
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERSEDIANYA APLIKASI
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA POLRI
TERSUSUNNYA INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) PADA
POLRI
TERSUSUNNYA PEDOMAN
IKU
BERJALANNYA
PENGELOLAAN
KEUANGAN
NEGARA YANG
ANDAL DAN
TERPERCAYA
TERSUSUNNYA PEDOMAN
IKK
TERSEDIANYA IKU POLRI
TERBARU
70
TIM 9: MONITORING & EVALUASI
PROGAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
TERSEDIANYA NASKAH
IX.
1.MENYUSUN SOP/
MONITORING & PEDOMAN MONITORING SOP/PEDOMAN
MONITORING
EVALUASI
1.MONITORING
2.MENYUSUN LAPORAN
PELAKSANAAN
MONITORING
2.EVALUASI
TAHUNAN
1.MENYUSUN
SOP/PEDOMAN
EVALUASI TAHUNAN
TERSEDIANYA LAPORAN
PELAKSANAAN
MONITORING
SEMESTERAN, TAHUNAN
MAUPUN LIMA TAHUNAN
TERSELENGGAR
ANYA
PROGRAM RBP
GELOMBANG II
SESUAI DENGAN
STANDAR
TERSEDIANYA NASKAH
REFORMASI
SOP/PEDOMAN EVALUASI BIROKRASI
TAHUNAN
NASIONAL
2.MENYUSUN LAPORAN TERSEDIANYA LAPORAN
PELAKSANAAN EVALUASI PELAKSANAAN EVALUASI
TAHUNAN
TAHUNAN
71
TIM 9: MONITORING & EVALUASI
PROGAM DAN
KEGIATAN
3.EVALUASI
KESELURUHAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KELUARAN (OUTPUTS)
HASIL
(OUTCOMES)
1.MENYUSUN
TERSEDIANYA NASKAH
SOP/PEDOMAN
SOP/PEDOMAN EVALUASI
EVALUASI KESELURUHAN KESELURUHAN
2.MENYUSUN LAPORAN TERSEDIANYA LAPORAN
PELAKSANAAN
PELAKSANAAN EVALUASI
EVALUASI KESELURUHAN KESELURUHAN
4.REFRESHING
1.MENYUSUN
SOP/PEDOMAN
PELAKSANAAN
REFRESHING
TERSEDIANYA NASKAH
SOP/PEDOMAN
PELAKSANAAN REFRESHING
2.MENYUSUN LAPORAN TERSEDIANYA LAPORAN
PELAKSANAAN
PELAKSANAAN REFRESHING
REFRESHING
72
PROGRAM QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II
TIM
PROGRAM
QUICK WINS
ALASAN
I
PENGUATAN
ORGANISASI
PEMBENTUKAN SATPOLAIR,
SATPAMOBVIT, SATLANTAS
METROPOLITAN DAN UNIT
LANTAS
PENGUATAN ORGANISASI POLRI SEPERTI
YANG DIAMANATKAN DALAM PERKAP NO. 23
TAHUN 2010 TTG SOTK POLRI TINGKAT
POLRES & POLSEK
II
PENATAAN
TATALAKSANA
PENGEMBANGAN LPSE
POLRI
AMANAH PP NO 54/2010 TTG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAHPASAL 111 AYAT
(2) & (3) YG MENGHARAPKAN SELURUH K/L
TERMASUK INSTITUSI POLRI MELAKSANAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK DLM RANGKA MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT
III
PENATAAN
PERATURAN
PER-UU-AN
SOSIALISASI PERKAP
MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN
NOMOR 26 TAHUN 2010
KONSISTENSI TATA CARA PEMBUATAN DAN
TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN PERATURAN KEPOLISIAN
PEMBENTUKAN PERATURAN
KEPOLISIAN
73
PROGRAM QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II
TIM
IV
PROGRAM
QUICK WINS
ALASAN
PELAYANAN
PUBLIK BID
RESERSE
PELAYANAN PENGADUAN
KOMPLAIN MASYARAKAT
UNTUK MENDORONG DAN MENINGKATKAN
KINERJA RESERSE YANG LEBIH PROFESIONAL,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SHG
MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT
PELAYANAN
PUBLIK BID
INTELIJEN
PELAYANAN PENERBITAN
SKCK
MERUPAKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
SEBAGAI PRASYARAT/KELENGKAPAN
ADMINISTRASI UTK BERBAGAI GIAT FORMAL
PELAYANAN
PUBLIK BID
LANTAS
PELAYANAN SSB
MENGURANGI PENYIMPANGAN DAN
MEMPERCEPAT PROSES PENYELESAIAN
PENGURUSAN SSB
AKSI KERJASAMA
KESELAMATAN DI JALAN
(ROAD SAFETY
PARTNERSHIP ACTION)
MENINGKATKAN KEPATUHAN/KETAATAN
MASYARAKAT PENGGUNA JALAN DALAM
BERLALULINTAS
PENGATURAN,
PENJAGAAN,
PENGAWALAN DAN
PATROLI (TURJAWALI)
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN
DAN PELAYANAN MASY SHG KEHADIRAN
ANGGOTA SABHARA PADA TEMPAT2 RAWAN
SANGAT DIHARAPKAN OLEH MASY
BANTUAN SEARCH AND
RESCUE (BAN SAR)
MEMBERIKAN TINDAKAN PERTAMA DENGAN
CEPAT PADA SETIAP TERJADINYA BENCANA 74
PELAYANAN
PUBLIK BID
SABHARA
PROGRAM QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II
TIM
IV
PROGRAM
QUICK WINS
ALASAN
PELAYANAN
PUBLIK BID
BINMAS
PENGGELARAN
BABINKAMTIBMAS/PETU
GAS POLMAS PADA
SETIAP DESA/ KEL
SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN
DAN PELAYANAN MASYARAKAT
PELAYANAN
PUBLIK BID
POLAIR
PATROLI DI WILAYAH
PERAIRAN INDONESIA
DAN PERBATASAN
MENJADI PRIORITAS KERJA PEMERINTAH
UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
PELAYANAN
PUBLIK BID
BRIMOB
MENDIRIKAN PUSAT
PELAPORAN ANCAMAN
BOM, SAR DAN KBR
MEMUDAHKAN/MEMPERCEPAT MASYARAKAT
DALAM MENYAM-PAIKAN INFORMASI TENTANG
ANCAMAN BOM, BENCANA ALAM DAN ZAT
KIMIA BERBAHAYA
QUICK RESPON BRIMOB
MELIPUTI QUICK RESPON
JIBOM, SAR DAN KBR
MEMBANTU BRIMOB DALAM MENINGKATKAN
KECEPATAN PENCEGAHAN MAUPUN
PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM
NEGERI BERKADAR TINGGI SEHINGGA DAPAT
MEMINIMALISIR DAMPAK YANG
DITIMBULKANNYA
75
PROGRAM QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II
TIM
PROGRAM
QUICK WINS
ALASAN
V
PENATAAN
SISTEM
MANAJEMEN
SDM APARATUR
PENERAPAN
STANDAR
KOMPETENSI
JABATAN
•PENEMPATAN DALAM JABATAN SESUAI
KOMPETENSI JABATAN YANG DIPERSYARATKAN
(THE RIGHT MAN ON THE RIGHT JOB)
•MEMACU ANGGOTA UNTUK MENINGKATKAN
PROFESIONALISME DAN KINERJA INDIVIDU
•MENGURANGI KETIDAKPUASAN PERSONEL
TERHADAP PENEMPATAN DALAM JABATAN
•MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN
POLRI
VI
MANAJEMEN
PERUBAHAN
DOKUMEN STRATEGI
MANAJEMEN
PERUBAHAN
MERUPAKAN HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS
TERHADAP PERUBAHAN YANG PERLU
DILAKUKAN DI INTERNAL POLRI, SHG DAPAT
MENJADI ACUAN DAN KERANGKA KERJA DALAM
MERUMUSKAN TUJUAN, TARGET, DAN FAKTORFAKTOR KEBERHASILAN DARI REFORMASI
BIROKRASI POLRI
76
PROGRAM QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II
TIM
PROGRAM
QUICK WINS
ALASAN
VII
PENGUATAN
PENGAWASAN
PERCEPATAN PROSES
PENANGANAN DAN
PENYELESAIAN LAPORAN
PENGADUAN ATAU
KOMPLAIN MASYARAKAT
TENTANG PENYIMPANGAN
PERILAKU ANGGOTA/PNS
POLRI
MENINGKATKAN KEPUASAN
DAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PENGADUAN
TENTANG PENYIMPANGAN
PERILAKU ANGGOTA/PNS
POLRI
VIII
PENGUATAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
PENYUSUNAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN POLRI
KINERJA POLRI MENJADI
LEBIH TERUKUR DAN DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN
KEPADA MASYARAKAT
77
TINDAK LANJUT
MENYUSUN RENCANA AKSI PADA MASING-MASING SATKER
MELAKSANAKAN INTERNALISASI DAN SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI
POLRI GELOMBANG II
MELAKSANAKAN PEMBEKALAN KEPADA PARA CHAMPION MELIPUTI 9
(SEMBILAN) PROGRAM DAN 31 KEGIATAN SERTA 8 (DELAPAN) PROGRAM
QUICK WINS
MELAKSANAKAN PROGRAM QUICK WINS YANG MERUPAKAN AGENDA
PRIORITAS DALAM RBP GELOMBANG II
MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN RBP GEL II TAHUN 2011-2014
78
79

similar documents