Persiapan bidang administrasi Umum sebagai PTN BH (hal 1)

Report
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEBAGAI PTN BH
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
RAKERTA
SEMARANG, 10 DESEMBER 2014
TATA KELOLA
SUMBER DAYA MANUSIA
ASET
PENGELOLAAN
KEUANGAN

TATA
KELOLA





Penyusunan Statuta telah dilakukan
Harmonisasi dengan
Kemenkumham
Pembentukan Senat Akademik
Pembentukan Majelis Wali Amanat
Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja
Penyusunan Peraturan Pengelolaan
Akademik dan Non Akademik
Penyusunan Prosedur Operasional
Standar sebagai PTN BH
Status SDM PNS sampai saat ini
belum jelas. Beberapa alternatif
yang berkembang:
 Dipekerjakan
 Ditugaskan

Sumber
Daya
Manusia

Pemisahan
Aset



DIKTI akan melakukan klarifikasi
Percepatan Penetapan Saldo Awal
dan Pemisahan Aset pada PTN BH
2014 pada tanggal 18- 20 Desember
2014.
Langkah-langkah Pemisahan Aset:
Inventarisasi dan Penilaian thd Tanah,
Gedung dan Bangunan, Peralatan dan
Mesin, Kendaraan Bermotor, Barang
tidak berwujud, KDP, barang yang
rusak, barang yang berlebih, barang
yang tidak ditemukan.
Pemisahan Aset ditetapkan oleh
Menkeu.
Aset negara yang dipisahkan
dikelola secara tertib dan
akuntabel dengan prinsip
pengelolaan aset yang sehat
 Semua aset yang diperoleh PTN
BH harus dicatat dlm daftar
inventaris BM PTN BH
 Mekanisme pengelolaan aset
diatur lebih lanjut oleh PTN BH

Pemisahan
Aset
Pemisahan
Aset


Tanah PTN BH merupakan BMN
Tanah harus ditetapkan status
penggunaannya oleh MenKeu

Pengelolaan
Keuangan



Undip masih menerapkan
Pengelolaan Keuangan
dengan sistem PK BLU sd 2
tahun ke depan
PTN BH Menyusun RKA
ditetapkan MWA setelah
Pengesahan APBN/APBD
RKA dan dokumen pendukung utk
menyusun kontrak kinerja PTN
BH dg Menteri
Laporan Kinerja dan Laporan
Keuangan PTN BH setiap tahun
disampaikan kepada MWA,
Menteri, MenKeu.

Pengelolaan
Keuangan
Sumberdana PTN-BH
(PP 58 tahun 2013)
APBN
Pendapatan PTN BH Non
PNBP
 APBD


 Sumber APBN
Pengelolaan
Keuangan




Bantuan Operasional PTN BH
Pinjaman
Hibah
Penyertaan Modal Negara
Untuk Investasi
 Bantuan Operasional PTN BH
Pengelolaan
Keuangan
dengan pertimbangan:
 Perhitungan Satuan Biaya Operasional PTN
BH
 Penerimaan PTN BH
 Efisiensi dan Mutu PT
 Standar Satuan Biaya Operasional
PTN BH dengan pertimbangan:
 Capaian standar nasional PT
 Jenis Program Studi; dan
 Indeks kemahalan wilayah
Tata cara Penetapan Standar Satuan Biaya
Operasional (Permendikbud no. 93 tahun 2014)
Pedoman tarif dari
Tarif biaya
pendidikan
Menteri dengan
pertimbangan kemampuan
ekonomi:
 Mahasiswa
 Orangtua mahasiswa
 Pihak lain yang membiayai
mahasiswa

similar documents