pemanfaatan energi air

Report
PENGEMBANGAN
PAYMENT ENVIRONMENTAL SERVICES (PES)
UNTUK KONSERVASI DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETEMPAT
13 Des 2010
Disampaikan Pada :
Dialog Dua Mingguan, 2 Juni 2014
Oleh:
Direktur Jenderal PHKA
Kementerian Kehutanan
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
1
http://jasling.dephut.go.id
PERAN HUTAN DALAM SIKLUS HIDROLOGI
13 Des 2010
4. evapotranspirasi
1.Intersepsi
2. Aliran Permukaan
3. Interflow
Arus antara
Peresapan
Permukaan Air
Tanah
5. Pelepasan Air Tanah
Sumber: Murtilaksono,2012
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
2
http://jasling.dephut.go.id
13 Des 2010
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
3
http://jasling.dephut.go.id
Klasifikasi Nilai Ekonomi Kawasan Koservasi
NILAI EKONOMI TOTAL
NILAI NON
PENGGUNAAN
NILAI PENGGUNAAN
NILAI PENGGUNAAN
LANGSUNG
Hasil yang langsung
dapat dikonsumsi
• Makanan
• Biomassa
• Rekreasi
• Kesehatan
NILAI PILIHAN
NILAI PENGGUNAAN
TIDAK LANGSUNG
Manfaat fungsional
• Fungsi Ekologis
• Pengendalian
banjir
• Perlindungan dari
badai
13 Des 2010
Nilai Penggunaan
Langsung dan Tak
Langsung di Masa
Depan
• Keanekaragaman
Hayati
• Konservasi habitat
NILAI KEBERADAAN
Nilai Pengetahuan
karena keberadaan
yang berkelanjutan
NILAI NON
PENGGUNAAN
LAINNYA
• Habitat
• Spesies Langka
Decreasing “Tangiability” of value to individual
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
4
http://jasling.dephut.go.id
13 Des 2010
• NILAI PEMANFAATAN LANGSUNG SEBESAR 5%
JIKA DIBANDINGKAN DENGAN NILAI EKONOMI
PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG SEBESAR
95%. (Meyer,1992)
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
5
http://jasling.dephut.go.id
KERANGKA HUKUM PES:
13 Des 2010
• UU No.32/2009: Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Pasal 43 ayat (3), menyebutkan: Insentif dan/ atau disinsentif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara
lain diterapkan dalam bentuk: pengembangan sistem
pembayaran jasa lingkungan hidup;
• PP.28 TAHUN 2011 PASAL 1 : Pemanfaatan kondisi
lingkungan adalah pemanfaatan potensi ekosistem,
keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan
peninggalan budaya yang berada dalam KPA.
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
6
http://jasling.dephut.go.id
13 Des 2010
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
7
http://jasling.dephut.go.id
PRASYARAT PES
13 Des 2010
◦ Voluntary  Domain Publik
◦ Adanya kesepakatan penyedia jasa dan penerima
manfaat
◦ Mekanisme sistem PES  Good Governance (
Transparansi, akuntabilitas, partisipasi)
 Reference level  MRV  Voluntary Transaction
Environmental Benefit  Ecosystem Secure.
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
8
http://jasling.dephut.go.id
Pola Pengembangan PES yang mungkin :
13 Des 2010
A. Pola imbalan/insentif:
1. Memberi tambahan pendapatan terhadap
penggunaan lahan ramah lingkungan di hulu
2. Subsidi/bantuan biaya penggunaan lahan ramah
lingkungan di hulu
3. Peningkatan fasilitas dan jaminan pelayanan
umum di hulu
4. Pengenaan pajak/retribusi air dan tata air kepada
masyarakat hilir
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
9
http://jasling.dephut.go.id
Pola Pengembangan ... (lanjutan)
13 Des 2010
B. Pola kerjasama instansi sektoral:
1. Alokasi sebagian anggaran dan program dari
sektor-sektor pengguna jasa lingkungan kepada
sektor pengelola dan pembina lingkungan di
hulu, khususnya sektor kehutanan
2. Kerjasama antar sektor untuk pengembangan
program yang dapat membangun dan membina
masyarakat hulu sehingga dapat mengurangi
gangguan atau tekanan terhadap kelestarian
sumberdaya hutan
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
10
http://jasling.dephut.go.id
Pola Pengembangan ... (lanjutan)
13 Des 2010
C. Pola pembinaan kelembagaan adat:
1. Mengembangkan dan membina kelembagaan
adat yang dapat membangun keseimbangan
harmonis antara masyarakat hulu dan hilir
dalam memelihara kelestarian hutan dan
ekosistem DAS secara keseluruhan
2. Tata kelembagaan adat dapat lebih efektif dan
efisien dibanding penataan yang lain
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
11
http://jasling.dephut.go.id
PES : PP.28 TAHUN 2011 PASAL 32
13 Des 2010
GLOBAL
Penyimpanan dan/atau penyerapan
karbon
• Compliment Market : UNFCCC 
Negara Pengemisi membantu Negara
Pengabsorsi Karbon  COP 19 belum
ada mekanisme yang di adopt
• Voluntary Market : Government 
Private  Private  Community
 Reduce Emission Level
 Monitoring Reporting Verification
 Independent Assesment : VCS, CCBS
REGIONAL/LOKAL
Pemanfaatan air serta energi air, panas,
dan angin
• Mekanisme energi balik : Adopsi pohon,
CSR, program sosial
Wisata alam terbatas
• Mekanisme willingness to pay for
conservation
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
12
http://jasling.dephut.go.id
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Fungsi
13 Des 2010
Wisata Alam
Jasling Air
Jasling Karbon
Keterangan
Cagar Alam
X
X
V
Suaka
Margasatwa
V
V
V
Taman
Nasional
V
V
V
Kecuali Z. Inti
dan Z. Rimba
Taman Wisata
Alam
V
V
V
Kecuali B.
Perlindungan
Taman Hutan
Raya
V
V
V
Kecuali B.
Perlindungan
Hutan Lindung
V
V
V
Kecuali B.
Perlindungan
X: Tidak diizinkan; V: Diizinkan
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
13
http://jasling.dephut.go.id
I. CONTOH PES GLOBAL
DI INDONESIA
13 Des 2010
URAIAN
TN SEBANGAU
TN BERBAK
TN MERU BETIRI
Pemrakarsa
Pengelola
Pengelola
Pengelola
Mitra
WWF
ZTL
Puspijak
Sudah
Sudah
Sudah
-Persetujuan DJ dan Sudah
Ketuan Pokja PI
Sudah
Sudah
-Keputusan
Penyelenggaraan
DA oleh Menteri
SK Menteri
Kehutanan No.
SK.549/MenhutII/2013, tanggal 31
Juli 2013
SK Menteri
Kehutanan No.
SK.86/MenhutII/2014, tanggal 24
Januari 2014
Tahapan:
-Penilaian proposal
SK Menteri
Kehutanan No.
SK.831/MenhutII/2013, tanggal 26
November 2013
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
14
http://jasling.dephut.go.id
VOLUNTARY MARKET
13 Des 2010
1. JCM : JOINT CREDIT MECHANISM
Lokasi : HPH PT.Sari Bumi Kusuma (Prov. Kalbar),
Bangkalan Project – Madura (Bioenergy Short
Rotation Coppice System), Mitsubishi Work’s at
Central Kalimantan, Mangrove REDD+ (Sumsel), GHG
reduction project in Central Kalimantan
2. CARBON FUND
 50 Juta US $
 7 Kabupaten : Merangin dan Bungo (Jambi),
Donggala dan Toli-toli (Sulawesi Tengah),
Berau dan Kutai Barat (Kalimantan Timur),
serta Kapuas (Kalimantan Tengah)
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
15
http://jasling.dephut.go.id
CONTOH DA-REDD+ TN SEBANGAU
13 Des 2010
• DA REDD+ TN. Sebangau  pealtland conservation
for orangutan conservation and community welfare.
• 486 Canal blocking  menaikkan 1 meter ketinggian
air pada musim kemarau  90 ton CO2 Ha/tahun
• 60.500 Ha peatland  canal blocking 8,8 Juta
ton/CO2 (nett setelah dikurangi leakage). Harga 1 ton
CO2= 5 US$, maka terdapat potensi 44 Juta US $ per
Tahun
• REL, MRV  Project Desain Document VCS
• Potential Voluntary Market
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
16
http://jasling.dephut.go.id
13 Des 2010
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
17
http://jasling.dephut.go.id
II. CONTOH PES REGIONAL :
1. ADOPSI POHON DI TN GGP dan TN GHS
13 Des 2010
Dengan Rp 104 000 per pohon selama 5 tahun,
masyarakat dapat berpartisipasi pada
program tree adoption di BTN Gunung
Halimun Salak.
Uang yang didapatkan akan digunakan 10% untuk
pembibitan, 40% untuk penduduk desa yang
mengurus perkebunan, 20% untuk
pemupukan, 10% untuk monitoring, dan 10%
untuk peningkatan kapasitas SDM BTN GHS.
Petani Lokal dalam Tree Adoption Program
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
18
http://jasling.dephut.go.id
2. PES di Cagar Alam Rawa Danau
Banten
13 Des 2010
• Cagar Alam seluas 200 Ha bermanfaat untuk
DAS 22,260 Ha. Sumber mata air Cilegon dan
100 industri.
• 20 % mengalami perambahan.
• Krakatau Tirta Industri : PES $ 350 per Ha per
tahun dengan total $ 175.000 (100 Ha x $350
x 5 Tahun)
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
19
http://jasling.dephut.go.id
ALOKASI PENGGUNAAN PES
UNTUK MASYARAKAT HULU
ALOKASI BIAYA
US$
13 Des 2010
TOTAL PEMBIAYAAN
Biaya 100 HA lahan
• 95 % :pembibitan dan penanaman
• 5 % : Penciptaan alternatif pendapatan
60,000
80%
Biaya Operasional
• 40% : penguatan kelembagaan dan
perluasan pasar publik
• 27 : monitoring aktivitas lapangan;
• 33% : Biaya operasional:
10,500
14 %
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
20
http://jasling.dephut.go.id
3. PES DI MATARAM (NTB)
13 Des 2010
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
21
http://jasling.dephut.go.id
• Peraturan Daerah tentang Air yang menetapkan
nilai tertentu sebagai PES. Contoh PDAM Rinjani,
Rp. 1.000/ rumah tangga >> Perbaikan
hulu/Alternative income bagi masy hulu
13 Des 2010
– Dari pajak PDAM yang dipungut oleh Pemda dan menjadi Kas Daerah, dan
masuk ke anggaran Dinas Kehutanan. Sebesar 75 % dari anggaran tsb
dialokasikan untuk Kelompok Konservasi, dan 25 % untuk Institusi Multi
pihak. Dari 75 % dana untuk kelompok konservasi, maka 85 %
dialokasikan untuk Program Restorasi, dan 15 % utuk kelembagaan
• Perusahaan >> Penyisihan angka rupiah tertentu dari
harga produk untuk perbaikan lingkungan contoh
Aqua, Pocary Sweet, dll.
• CSR Industry tengah dan hilir untuk perbaikan hulu
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
22
http://jasling.dephut.go.id
Contoh Alur Dana PES
di Mataram (NTB)
13 Des 2010
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
23
http://jasling.dephut.go.id
13 Des 2010
JASA LINGKUNGAN DI KAWASAN
KONSERVASI YANG DAPAT DILAKUKAN
PENGUSAHAANNYA
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
24
http://jasling.dephut.go.id
JUSTIFIKASI
13 Des 2010
• Potensi Massa Air di Kawasan Konservasi
berlimpah sementara kebutuhan masyarakat
hulu dan tengah terhadap air bersih
meningkat.
• Indonesia akan kekurangan energi pada tahun
2020 sebesar 69 Giga Watt dari kebutuhan
100 GW jika menggunakan skenario BAU
(sumber energi dari fosil). OKI Jasling Air untuk
energi (36 GW), Panas Bumi untuk energi
(Potensi di KK: 29,5 GW) Perlu di Dorong.
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
25
http://jasling.dephut.go.id
13 Des 2010
PERMENHUT NOMOR : P.64/MENHUT-II/2013
TENTANG PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR
DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL,
TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM
Sebagai amanat : PP NO. 28 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM
DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
Pasal 40 Ayat (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan KSA dan KPA
untuk
penyimpanan
dan/atau
penyerapan
karbon,
pemanfaatan air, serta energi air, panas, dan angin diatur
dengan peraturan Menteri.
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
26
http://jasling.dephut.go.id
Penetapan Volume pemanf air
dilakukan dengan memperhtkan :
 Daya dukung sumber daya air,
 Jumlah dan penyebaran penduduk
serta proyeksi pertumbuhannya,
 Perhitungan dan proyeksi
kebutuhan sumber daya air,
 Pemanfaatan air yang sudah ada,
 Objek dan daya tarik wisata alam
Volume air (massa air) yang dapat
dimanfaatkan (utk komersial dan non
komersial) maks 50% dari debit air
minimal pada lokasi SDAir.
Utk hanya non komersial paling
banyak 50%. Utk hanya komersial
maks 20% dari 50%.dan hanya non
komersial maks 30% dari 50%
13 Des 2010
Pemanfaatan energi air
memperhatikan :





Daya dukung sumber daya air,
Jumlah dan penyebaran
penduduk serta proyeksi
pertumbuhannya,
Perhitungan dan proyeksi
kebutuhan sumber daya air,
Pemanfaatan air yang sudah ada,
Objek dan daya tarik wisata alam
Utk pemanfaatan energi air
,volume air yang dimanfaatan
tidak dibatasi karena jumlah air
tidak berkurang.
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
27
http://jasling.dephut.go.id
PEMANFAATAN ENERGI AIR
13 Des 2010
Pemanfaatan energi air digunakan untuk
pembangunan PLTM Dan PLTMH yang
dilakukan melalui kegiatan :
 non komersial (pemenuhan listrik rumah
tangga dan kepentingan sosial disekitar
lokasi pemanfaatan) dan
 komersial (pemenuhan listrik rumah
tangga dan industri spt hotel, restoran,
pabrik, rumah sakit, sekolah dan
perkantoran) .
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
28
http://jasling.dephut.go.id
PERIJINAN PEMANFAATAN
13 Des 2010
Pemanfaatan air dan/atau energi air dilakukan melalui:
– pemanfaatan air dan/atau energi air komersial
– pemanfaatan air dan/atau energi air non komersial
Pemanfaatan air dan/atau energi air untuk kegiatan non
komersial melalui :
• ijin Pemanfaatan air (IPA); dan/atau
• ijin Pemanfaatan energi air (IPEA)
Pemanfaatan air dan/atau energi air komersial melalui:
• izin usaha pemanfaatan air (IUPA); dan/atau
• izin usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA).
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
29
http://jasling.dephut.go.id
TERIMAKASIH
13 Des 2010
Water and Biodiversity For better human life
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN
30
http://jasling.dephut.go.id

similar documents