p - Gapki kalbar

Report
1
Mapping Isu Usaha Perkebunan Nasional
Perkebunan Nas
Sbg usaha andalan
Konflik lahan
8
1
Permasalahan
Umum bisnis
Isu
lingkungan
2
DELAPAN ISU
USAHA
PERKEBUNAN
NASIONAL
3
Produksi hingga
ekspor
4
5
7
6
Intervensi
asing
Persaingan
bisnis
Kebijakan dan
regulasi
2
PEMETAAN MASALAH
LN
EKS, LEGIS & YUDIKATIF
_
?
P’USAHA
Persepsi
P-
?
LN
EKS, LEGIS & YUDIKATIF
+
?
MASY
Komitmen
P+
P’USAHA
MASY
P = Terwujudnya usaha industri kelapa sawit sebagai salah
satu unggulan perkebunan nasional yang berkelanjutan
berbasis ramah lingkungan untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat
3
UPAYA OPTIMALISASI INDUSTRI KELAPA SAWIT SBG
SALAH SATU UNGGULAN PERKEBUNAN NASIONAL
INTERNAL
KEKUATAN KELEMAHAN
EKS, LEGIS & YUDIKATIF
EKS, LEGIS & YUDIKATIF
SUBJEK
PERSEPSI
?
?
P-
P’USAHA
?
-
PEMERINTAH
ASOSIASI
PENGUSAHA
MASYARAKAT
OBJEK
-
EKSEKUTIF
LEGISLATIF
YUDIKATIF
PENGUSAHA
MASYARAKAT
MASY
METODA
REGULASI
SOSIALISASI
SINERGITAS
KOMUNIKASI
SINKRONISASI
KOORDINASI
MEDIASI
MUSYAWARAH
KAMPANYE MEDIA
KOMITMEN
P+
P’USAHA
MASY
EXTERNAL
PELUANG KENDALA
FEED BACK
4
KESIMPULAN
5
SARAN
6
1
USAHA PERKEBUNAN SEBAGAI
BISNIS ANDALAN
 Memanfaatkan pertumbuhan
penduduk sbg potensi pasar
 Mendukung energi alternatif a.l sbg
Bioavtur mulai 2016 (Sekjen Kemenhub)
 Memberikan pengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi
dan sosial secara signifikan di
Indonesia
 Penyelamat perekonomian
Indonesia ketika krisis
 Sawit menopang PDB Sejumlah
14,79% (Ditjen P’kebunan Kementan)
 Menyerap banyak tenaga kerja
 Berperan sebagai pionir dalam
pembangunan wilayah pedalaman
1
USAHA PERKEBUNAN SEBAGAI
BISNIS ANDALAN
 Letak geografi, kondisi & luas tanah
Indonesia bepotensi sangat besar
untuk berperan dalam usaha
perkebunan nasional
 Kebutuhan produk kelapa sawit
dalam negeri dapat terpenuhi dan
berkelanjutan apabila ada
komitmen kebijakan Nas
PROSPEK CERAH USAHA
PERKEBUNAN NASIONAL
 Indonesia diprediksi akan terus
mendominasi khususnya ekspor
minyak kelapa sawit, shg akan
memberikan peluang usaha
perkebunan Nas
 Kementerian Perdagangan (Kemendag)
menetapkan tarif bea keluar (BK) CPO
TMT 1 Okt’14 adalah 0 %
 Komitmen Pemerintahan baru
 Indonesia Scenario 2045
2
PERMASALAHAN
UMUM BISNIS
 Maraknya pencurian TBS
(Tandan Buah Segar)
 Belum ada penanganan scr
komprehensif & berlanjut
thdp bisnis penampungan
hasil perkebunan tanpa izin
AKSI KRIMINALITAS
TERHADAP USAHA
PERKEBUNAN SAWIT
NASIONAL
 Belum tertangani dengan
baik proses alih fungsi dan
perambahan hutan
 Masih terdapat indikasi
pembakaran lahan untuk
membuka usaha perkebunan
sawit nasional
PERMASALAHAN
UMUM BISNIS
2
 Tata ruang tentang lahan
perkebunan sawit belum terdata dan
terwadahi dalam Peraturan
pelaksanaan UU No. 26/2007 ttg
Penataan Ruang
 Infrastruktur masih buruk, khususnya
di bagian timur Indonesia,
mengakibatkan naiknya biaya
transportasi
PERMASALAHAN LAHAN
USAHA
 Perpanjangan moratorium izin baru
berpengaruh berkurangnya produksi
(Inpres Nomor 6 tahun 2013
Penundaan Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan
Alam Primer dan Lahan Gambut)
 Keterbatasan kepemilikan lahan
perkebunan (Permentan No. 98/2013)
3
ISU LINGKUNGAN
 Usaha perkebunan sawit nasional
merupakan penyebab deforestasi di
Indonesia
KAMPANYE NEGATIF MELALUI ISU
LINGKUNGAN
 LSM Lingkungan tidak puas terhadap
peraturan pemerintah dalam rangka
mengurangi tingkat deforestasi
 Kampanye negatif untuk menurunkan
produksi usaha perkebunan sawit
nasional untuk menekan keberhasilan
Indonesia menjadi eksportir utama di
dunia
 Indonesia dianggap paling banyak
melakukan deforestasi dan alih guna lahan
gambut, walaupun faktanya Tiongkok dan
Rusia adalah negara yang paling banyak
melakukan deforestasi
3
ISU LINGKUNGAN
 WWF menuding usaha
perkebunan sawit tdk dilakukan
pd lahan-lahan yg terlantar atau
terdegradasi, shg mengorbankan
hutan alam atau lahan gambut
KAMPANYE NEGATIF MELALUI ISU
LINGKUNGAN
 Tata Ruang Kawasan hutan baik
lindung maupun produksi masih
tumpang tindih dg usaha
perkebunan sawit
 Usaha perkebunan sawit nasional
dituding menimbulkan kerusakan
lingkungan, mengkonversi hutan,
menimbulkan masalah sosial seperti
emisi karbon dan mengganggu
kelestarian orang utan
3
ISU LINGKUNGAN
 Pengubahan hutan alami untuk
usaha perkebunan sawit nasional
menghasilkan emisi gas rumah
kaca
PERUBAHAN IKLIM
 Konsep membuka usaha
perkebunan sawit Nas utk
melawan perubahan iklim blm
mendapatkan pemahaman positif
dari pemerhati lingkungan
4
PRODUKSI
HINGGA EKSPOR
 Salah satu pemicu penurunan ekspor
Nas adalah merosotnya ekspor CPO
( Bisnis.com Okt 2014)
 Tekanan penurunan harga CPO
disebabkan oleh krisis ekonomi yang
berkepanjangan di negara Uni Eropa,
perlambatan pertumbuhan ekonomi di
China dan India (Iran Indnesia Radio 23 Okt 2014)
PENURUNAN EKSPOR HASIL
USAHA PERKEBUNAN SAWIT
NASIONAL
 Budaya kinerja dan disiplin pelaku
bisnis kelapa sawit masih rendah,
shg hsl produksi menurun
 Situasi ekonomi dan terbitnya
beberapa kebijakan penggunaan
minyak nabati di negara tujuan ekspor
telah menggerus ekspor CPO dan
turunannya asal Indonesia
(http://www.merdeka.com 2014)
KEBIJAKAN
DAN REGULASI
5
 Instruksi Presiden No. 6/2013 dinilai bukan solusi
komprehensif, karena lahan gambut yang
tidak dibudidayakan justru menyumbang emisi
lebih besar
KEBIJAKAN USAHA
PERKEBUNAN SAWIT
NASIONAL BELUM JELAS
 PP No 71/2014 ttg Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut (PPEG) mematikan investasi
perkebunan kelapa sawit senilai Rp. 136 triliun
di lahan gambut seluas 1,7 juta hektar (GAPKI)
 Berlakunya PP PPEG mengakibatkan devisa
ekspor senilai Rp. 103,2 triliun akan menguap
dan 340.000 pekerja langsung sektor
perkebunan, selain pabrik dan kontraktor
pemasok, bakal menganggur (Antara – Kam, 16
Okt 2014)
 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98
Tahun 2013 yang membatasi kepemilikan
lahan perkebunan mempengaruhi produksi
KEBIJAKAN
DAN REGULASI
5
 Produk usaha perkebunan sawit sering
terganggu oleh tuntutan regulasi asing
yang sifatnya berlebihan, al : Tiongkok
mulai memberlakukan Standar Residu
Pestisida. Regulasi baru ini mencakup 387
pestisida termasuk untuk produk minyak
makan.
REGULASI ASING
MENGHAMBAT EKSPOR
USAHA PERKEBUNAN
NASIONAL INDONESIA
 Adanya anggapan dari Uni Eropa &
Amerika Serikat bahwa minyak sawit
Indonesia dihasilkan dari proses yang
merusak lingkungan
 Respon Parlemen Eropa untuk membatasi
pembukaan lahan sawit besar-besaran di
Indonesia karena adanya tuntutan
masyarakat sipil Indonesia, masyarakat
adat, masyarakat lokal dan perempuan
Indonesia
PERSAINGAN
BISNIS
6
 Industri sawit dalam negeri baru
menggunakan merek dagang pada thn 2015
( Permendag No 80/M-DAG/PER/10/2014)
 Negara besar produsen minyak nabati lain
(al. Kedelai, biji rapessed, bunga matahari
dan lainnya) terutama Amerika
mempunyai kepentingan utk melindungi
petaninya.
PERSAINGAN BISNIS GLOBAL
DAN DAYA SAING NASIONAL
LEMAH
 Brazil dan Afrika akan menjadi pesaing
bagi industri Sawit Global.
 Belum ada upaya melawan kampanye anti
sawit yang dipesan oleh negara-negara
pesaing minyak sawit (al. minyak kedelai,
minyak rapeseed, minyak bunga matahari,
dsb.) yang umumnya menjadi andalan
negara-negara Eropa & Amerika.
7
INTERVENSI
ASING
 Manuver Amerika Serikat melalui blok perdagangan
Trans Pacific Partnership (TPP) hancurkan usaha
perkebunan sawit Indonesia.
 Strategi yg terbaru adalah mengeluarkan Surat
peringatan dari Enviromental Protection Agency (EVA)
yg menyatakan bahwa emisi CPO Indonesia kurang
dari 20% emisi minyak fosil.
PERSAINGAN BISNIS
GLOBAL DAN DAYA
SAING NASIONAL
LEMAH
 Empat negara ASEAN bergabung ke dalam blok
perdagangan TPP yang disponsori AS akan
mempengaruhi usaha perkebunan sawit nasional.
 Adanya paket DHL (Demokrasi, HAM, dan Lingkungan
Hidup) menghancurkan kedaulatan dan ketahanan
pertanian dan perkebunan Nasional .
 Adanya kampanye negatif mewajibkan
pencantuman label “No Palm and Without Palm”
pada produk makanan di Eropa.
 Langkah Amerika membendung pengaruh dan
kekuatan Cina di kawasan Asia Pasifik.
8
KONFLIK
LAHAN
PERLUASAN LAHAN USAHA
PERKEBUNAN MEMPERSEMPIT
LAHAN PANGAN &
SENGKETA LAHAN ANTARA
PERUSAHAAN DAN PETANI
 Kepemilikan lahan usaha
perkebunan nasional yang luas
akan mengurangi lahan pangan
untuk menyediakan kebutuhan
pangan pokok Nas dan
berkurangnya kepemilikan lahan
masyarakat.
 Sengketa lahan perkebunan
seperti lingkaran setan karena
Pemerintah terkesan lempar
tanggungjawab dan adanya
peraturan yang tumpang tindih.

similar documents