Sempadan Sungai - bbws serayu opak

Report
Ir. Suseno Hadi Kuswanto, Dipl.HE
Yogyakarta, 11 September 2014
• Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga
antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai
dan kegiatan manusia tidak saling terganggu
• Maksud penetapan sempadan sungai adalah sebagai
upaya pencegahan dan penertiban terhadap
pemanfaatan daerah beserta ekosistemnya, melindungi
masyarakat dari daya rusak air serta penatagunaan
daerah sempadan sungai dan pengaturan
pengelolaannya
Ruang Sungai
Sempadan sungai
Palung sungai
Sempadan sungai
• Sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan → tergantung
kedalaman sungai, (pasal 9 PP 38 th. 2011)
• Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan → Sungai besar
(luas DAS > 500 km2) dan Sungai kecil (luas DAS ≤ 500 km2) (Pasal 10
PP 38 th. 2011)
• Sungai bertanggul dalam kawasan perkotaan (Pasal 11 PP 38 th.
2011)
• Sungai Bertanggul di luar kawasan perkotaan (Pasal 12 PP 38 th.
2011)
• Sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, tebing sungai
ditentukan berdasarkan elevasi muka air rerata (Pasal 13 PP 38 th.
2011)
• Sungai dengan kriteria di luar tersebut di atas dengan tepi yang
tidak jelas ditentukan berdasarkan survei lapangan.
PP NO. 38/2011 TENTANG SUNGAI
Pasal 1
1.
Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan
pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan
dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
Pasal 5
(1) Sungai terdiri atas:
a. palung sungai; dan
b. sempadan sungai.
(5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi
sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi
sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.
Pasal 3
(1) Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.
(2) Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu,
dan berwawasan lingkungan dengan tujuan utk mewujudkan
kemanfaatan fungsi sungai yg berkelanjutan.
Pasal 19
(1) Pengelolaan sungai dilakukan oleh:
a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi,
wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis
nasional;
b. gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota; dan
c. bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai
dalam satu kabupaten/kota.
PERMASALAHAN SUNGAI
… upaya pengendalian banjir yg telah dilakukan selama ini
seolah-olah MENJADI KURANG BERARTI dibanding dng
PENINGKATAN KERUGIAN BANJIR karena kondisi berikut ...
… KEKURANGPAHAMAN
HUBUNGAN TIMBAL BALIK
ANTARA AIR DAN LAHAN,
ditandai dng pemanfaatan dataran
banjir yg tanpa pengaturan dan
antisipasi terhadap resiko banjir
…
… OKUPASI LAHAN DI
SEMPADAN SUNGAI, akibatnya
terjadi penurunan kapasitas
palung sungai krn pendangkalan
dan/atau penyempitan oleh
sedimentasi, sampah dan
gangguan aliran …
… PERUBAHAN PENUTUP
LAHAN DARI PENUTUP ALAMI
MENJADI ATAP BANGUNAN DAN LAPISAN KEDAP AIR,
tanpa upaya antisipasi telah mengakibatkan berkurangnya infiltrasi air
hujan ke dalam tanah shg mengakibatkan membesarnya aliran air di
permukaan tanah ...
Pasal 80
Dlm waktu paling lama 5 thn terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini
berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis
sempadan pada semua sungai yg berada dlm kewenangannya.
Masyarakat diajak melihat masalah dari sudut pandang sungai dan alirannya:
Kawasan yg terlanjur dihuni
Lahan blm dibebaskan, mengingat resiko banjir tinggi diberlakukan
kondisi ‘status quo’ (tdk boleh mengubah, menambah, atau memperbaiki bangunan),
bertahap harus ditertibkan utk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
Lahan telah dibebaskan, segera diberlakukan pasal sempadan sungai.
Kawasan yg belum dihuni baik sdh dibebaskan maupun blm dibebaskan
diberlakukan ketentuan pasal sempadan sungai.
HUNIAN DI BANTARAN SUNGAI
Sempadan sungai (riparian zone): zona penyangga
antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan.
L
Di Dalam Kawasan Perkotaan:
 H < 3 M, L > 10 M
 3 M < H < 20 M, L > 15 M
 H > 20 M, L > 30 M
L
Pasal 9 s/d 12
H
L
Di Luar Kawasan Perkotaan:
 DAS > 500 Km2, L > 100 M
 DAS < 500 Km2, L > 50 M
L
Di Dalam Kawasan Perkotaan L > 3 M
Di Luar Kawasan Perkotaan L > 5 M
a
Tebing Sungai
≥ 10 m
H≤3m
≥ 10 m
b
b
Keterangan:
a. Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol
sungai.
b. Daerah sempadan sungai.
a
b
Tebing Sungai
3m < H ≤ 20 m
≥ 15 m
≥ 15 m
b
Keterangan:
a. Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol
sungai.
b. Daerah sempadan sungai.
a
b
Tebing Sungai
H > 20 m
≥ 30 m
≥ 30 m
b
Keterangan:
a. Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol
sungai.
b. Daerah sempadan sungai.
a
≥ 100 m
b
Tebing Sungai
≥ 100 m
b
Keterangan:
a. Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol
sungai.
b. Daerah sempadan sungai.
a
≥ 50 m
b
Tebing Sungai
≥ 50 m
b
Keterangan:
a. Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol
sungai.
b. Daerah sempadan sungai.
a
≥3m
b
Tebing Sungai
c
d
Tebing Sungai
d
Keterangan:
a.
Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai.
b.
Lebar minimum daerah sempadan sungai
c.
Tanggul
d.
Bantaran Sungai
≥3m
c
b
a
≥5m
b
Tebing Sungai
Tebing Sungai
c
d
d
Keterangan:
a.
Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai.
b.
Lebar minimum daerah sempadan sungai
c.
Tanggul
d.
Bantaran Sungai
≥5m
c
b
a
Elervasi pasang rerata
b
b
Keterangan:
a. Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai.
b. Lebar minimum daerah sempadan sungai, diukur dari tepi muka air pasang rata
rata mengikuti ketentuan sungai tanpa tanggul wilayah perkotaan / di luar
perkotaan.
Di dalam kawasan perkotaan
nos
Tipe Sungai
Tipikal potongan melintang
krfiteria
1
2
3
Sungai tidak
bertanggul (diukur
dari tepi sungai)
Sungai bertanggul
(diukur dari kaki
tanggul sebelah
luar)
Sungai yang
dipengaruhi pasang
surut air laut
Kedalaman sd.
3m
(ps 9 huruf a)
Sempadan
sekurang kurangnya
10 m
Kedalaman
antara
3 m sd. 20 m
(ps 9 huruf b)
15 m
Kedalaman
lebih 20 m
(ps 9 huruf c)
30 m
Pasal 11
3m
Di luar kawasan perkotaan
kriteria
Sungai besar
(luas DAS lebih
besar 500 km2
(ps 10 ayat 2)
Sungai kecil
(luas DAS
kurang dari atau
sama dg 500
km2)
(ps 10 ayat 3)
Pasal 12
Sempadan
sekurang –
kurangnya
100 m
50 m
5m
Garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut diukur dari tepi
muka air pasang rata –rata,
Lebar sempadan mengikuti ketentuan seperti pasal 9 dan 12
(pasal 13)
Fungsi Sempadan (penjelasan pasal 5 ayat 5)
Karena dekat dengan air, kawasan ini sangat kaya dengan keaneka-ragaman hayati
flora dan fauna. Keanekaragaman hayati adalah asset lingkungan yang sangat
berharga bagi kehidupan manusia dan alam.
Semak dan rerumputan yang tumbuh di sempadan sungai berfungsi sebagai filter
yang sangat efektif terhadap polutan seperti pupuk, obat anti hama, pathogen dan
logam berat sehingga kualitas air sungai terjaga dari pencemaran.
Tumbuh-tumbuhan juga dapat menahan erosi karena
sistem perakarannya yang masuk ke dalam memperkuat struktur tanah sehingga
tidak mudah tererosi dan tergerus aliran air.
Rimbunnya dedaunan dan sisa tumbuh-tumbuhan yang mati menyediakan tempat
berlindung, berteduh dan sumber makanan bagi berbagai jenis spesies binatang
akuatik dan satwa liar lainnya.
Kawasan tepi sungai yang sempadannya tertata asri menjadikan properti bernilai
tinggi karena terjalinnya kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam.
Lingkungan yang teduh dengan tumbuh-tumbuhan, ada burung berkicau di dekat air
jernih yang mengalir menciptakan rasa nyaman dan tenteram tersendiri.
PP Sungai Pasal 15
Garis sempadan mata air
ditentukan mengelilingi mata air
paling sedikit berjarak 200 m
dari pusat mata air.
PP Sungai Pasal 14
Garis sempadan danau paparan
banjir ditentukan mengelilingi
danau paparan banjir paling sedikit
berjarak 50 m dari tepi muka air
tertinggi yg pernah terjadi.
PP Sungai Pasal 13
Penentuan garis sempadan sungai yg
terpengaruh pasang air laut dilakukan
dng cara yg sama dng penentuan
garis sempadan sungai, diukur dari
tepi muka air pasang rata-rata.
Pasal 16
(1) Garis sempadan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dng ketentuan peraturan PUU.
(2) Penetapan garis sempadan dilakukan berdasarkan kajian
penetapan garis sempadan.
(3) Dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan
karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya
masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi
peralatan, bahan, dan SDM utk melakukan kegiatan O&P sungai.
(4) Kajian penetapan garis sempadan memuat paling sedikit mengenai
batas ruas sungai yg ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian
jumlah dan jenis bangunan yg terdapat di dalam sempadan.
(5) Kajian penetapan garis sempadan dilakukan oleh tim yg dibentuk
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
(6) Tim kajian penetapan garis sempadan beranggotakan wakil dari
instansi teknis dan unsur masyarakat.
Pasal 22:
(2) Dalam hal di dalam sempadan sungai
terdapat tanggul utk kepentingan
pengendali banjir, perlindungan badan
tanggul dilakukan dng larangan:
a. menanam tanaman selain rumput;
b. mendirikan bangunan; dan
c. mengurangi dimensi tanggul.
(3) Pemanfaatan sempadan sungai hanya
dpt dilakukan utk keperluan tertentu
meliputi:
a. bangunan prasarana SDA;
b. fasilitas jembatan dan dermaga;
c. jalur pipa gas dan air minum;
d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai,
misalnya tanaman sayur-mayur.
Sempadan
Sempadan
≥H
≥H
Jalan Inspeksi
Kedalaman
Saluran = H
Sisi Terluar Jaringan
Irigasi
Ruang Jaringan Irigasi
Ruang Sempadan Jaringan Irigasi
Gambar 1 Sempadan Saluran Irigasi Tak Bertanggul
Sisi Terluar Jaringan
Irigasi
1)
Garis sempadan saluran irigasi bertanggul
(Gambar 2) :  diukur dari sisi luar kaki tanggul
2)
Jarak garis sempadan paling sedikit sama
dengan ketinggian tanggul saluran irigasi
3)
Dalam hal tanggul yang mempunyai ketinggian
kurang dari satu meter, jarak garis sempadan
paling sedikit satu meter.
Tinggi Tanggul
= T1
Tinggi Tanggul
= T2
Jalan Inspeksi
Sempadan
≥ T1
Sempadan
≥ T2
Gambar 2 Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul
1.
Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng\tebing
(Gambar 3) adalah sebagai berikut :
untuk sisi lereng di atas saluran : diukur dari titik potong
antara garis galian dengan permukaan tanah asli dan sisi luar
kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran
2.
3.
Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran paling sedikit
sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran paling sedikit
sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
Sempadan
≥H
Kedalaman Galian = H
Tinggi Tanggul = T
Jalan Inspeksi
Sempadan
≥T
1. Data Pemilik
 Nama
 Alamat
: Dr.AIDA FITRIANI
: Kel.Kutabanjarnegara RT.007 RW.008 Kec.Banjarnegara
Data Pemilik
Nama
Alamat
: Sdr.ARIEF SOEHARTO
: Desa Semampir (Waktu itu belum Kelurahan)
Kec./Kab. Banjarnegara
TIM PENGAWASAN PENERTIBAN
SUMBER DAYA AIR
LOKASI
PENGOLAHAN BATU
Sdr. MARTONO
LOKASI
PENAMBANGAN SIRTU
Sdr. M. Alyudin & Badowi cs
LOKASI PENAMBAN GAN
PASIR S. SERAYU
Sdr. Sutari
LOKASI PENAMBANGAN
PASIR S. SERAYU
Sdr. Rikun
Bangunan diatas
Saluran
Bangunan Menutup Drainase
(Drainase dimatikan)
Bangunan Menutup Drainase
(Drainase dipasang gorong2)
Inspeksi Bersama :Bidang SDA,Bidang Pertambangan dan
Satpol PP pada lokasi BB.18 Saluran Induk Binangun
Trase Saluran Sekunder digali kedalaman 3m dan posisi di kaki tanggul
Saluran Induk Binangun ( BB.18 – BB.19 ) Patok PIJT dirusak
.
Titik Patok PIJT ( Penambangan Masuk kedalam patok 1 – 2 m )
Kondisi Trase Saluran Sekunder Sidaurip dari arah
hilir.
Tanggul Induk Binangun
Kritis……..
Wanwancara dengan pelaksana
produksi dilapangan
KONDISI TANGGUL KIRI SALURAN INDUK BINANGUN
HM. 126 AKIBAT PENAMBANGAN PASIR BESI
DI DESA SIDAURIP KEC. BINANGUN
PERIJINAN WARUNG DI SEKITAR TEPI TANGGUL
SAL. INDUK BINANGUN
PERIJINAN WARUNG DI SEKITAR TEPI TANGGUL
SAL. INDUK BINANGUN
PERIJINAN WARUNG DI SEKITAR TEPI TANGGUL
SAL. INDUK CILACAP DESA SAMPANG KEC. SAMPANG
PENDIRIAN BANGUNAN TANPA
IZIN DI SALURAN KEDUNGSAMAK
PEMRAKARSA
LOKASI
: Sdr. Sudarno. dll.
: Bagian Bawah Saluran Induk
Kedungsamak ( ± 38 Orang )
Desa Kuwayuhan dan Desa Kebulusan
Kecamatan Pejagoan
Kabupaten Kebumen
STATUS PERIZINAN : Belum berizin
CATATAN
: Lokasi di Saluran Induk Kedungsamak
Di Kecamatan Pejagoan Kabupaten
Kebumen

similar documents