Presentasi Sosialisasi Program Hibah Khusus TA 2014

Report
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
SOSIALISASI
PROGRAM HIBAH KHUSUS PAMSIMAS
TAHUN ANGGARAN 2014
DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI PAKET HIBAH KHUSUS PAMSIMAS
Jakarta, 26 Mei 2014
TUJUAN PROGRAM
PAMSIMAS
Untuk meningkatkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah
terhadap akses pelayanan air minum dan sanitasi yang
berkelanjutan, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih
dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum
dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan
pembangunan berbasis masyarakat.
2
TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS
DUKUNGAN KEBERLANJUTAN
DESA SASARAN BARU
Pelaksanaan
Sharing
Program
Inisiatif
Pemerintah
Pusat
Adopsi dan
Perluasan
Program oleh
Pemerintah
Daerah
Insentif
bagi
kinerja
desa/kel
Insentif
bagi
kinerja
kab/kota
HIBAH INSENTIF PAMSIMAS
 MAKSUD:
Memberikan dana insentif kepada kabupaten pelaksana Pamsimas yang memiliki memiliki
kinerja pelaksanaan yang baik , memiliki rencana pengembangan, pengarusutamaan dan
perluasan pendekatan Pamsimas/ pemberdayaan masyarakat (CDD), dan kepada desa
Pamsimas yang memiliki kinerja keberlanjutan program yang baik;
 TUJUAN:
 Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK):
(1) perluasan program melalui pengarusutamaan & pengadopsian pendekatan CDD; dan
(2) penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa melalui pengaturan & pembinaan
pasca proyek;
 Hibah Insentif Desa (HID) atau Village Incentive Grants (VIG):
(1) perluasan cakupan pelayanan dan penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa;
(2) mendukung inisiatif demand-supply sanitasi;
(3) mendukung penguatan pemeliharaan pasca konstruksi;
KINERJA KEBERFUNGSIAN SPAMS
DESA PAMSIMAS 2008 – 2012
STATUS: 14 MEI 2014
382 desa
(6%)
129 desa
(2%)
1,516 desa
(22%)
Berfungsi Baik
Berfungsi Sebagian
Tidak Berfungsi
Tidak Ada Data
4,811 desa
(70%)
TOTAL DESA = 6.838 DESA
KLASIFIKASI JUMLAH KAB./KOTA
DENGAN KINERJA KEBERFUNGSIAN SPAMS
10 kabupaten
62 desa
43 kab./kota
320 desa
57 kab./kota
Kabupaten Hik dengan desa tidak berfungsi
Kabupaten non-HIK dengan desa tidak berfungsi
Kabupaten tanpa desa tidak berfungsi
HIBAH KHUSUS PAMSIMAS (HKP)
 MAKSUD:
Memberikan dana stimulan kepada kabupaten pelaksana Pamsimas
yang tidak memperoleh Hibah Insentif Kabupaten (HIK) dan memiliki
rencana optimalisasi desa Pamsimas yang sudah tidak
berfungsi/sebagian berfungsi guna meningkatkan kinerja
keberlanjutan prasarana dan sarana SPAMS desa Pamsimas;
 TUJUAN:
(1)penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa melalui
pengaturan & pembinaan pasca proyek;
(2) perluasan cakupan pelayanan dan penguatan kesinambungan
SPAMS di tingkat desa;
(3) mendukung penguatan pemeliharaan pasca konstruksi;
PRINSIP PROGRAM HKP
 Pola kemitraan antara Pemerintah Kab/Kota dengan masyarakat
dan Pemerintah Pusat.
 Hibah Khusus menjadi dana pendamping (sebagai stimulan) bagi
porsi pendanaan APBD dan porsi kontribusi masyarakat dalam
perbaikan pelayanan air minum berbasis masyarakat.
 Pakem memfasilitasi proses pemilihan desa/kelurahan penerima
Hibah Khusus Pamsimas untuk diputuskan dan ditetapkan di
tingkat kabupaten/kota.
 Pagu dana Hibah Khusus adalah pagu tingkat kabupaten/kota.
Selanjutnya, pagu dana Program Pamsimas Hibah Khusus untuk
setiap desa/kelurahan ditentukan di tingkat kabupaten/kota.
BESARAN ALOKASI DANA HKP
HKP APBN sebagai dana stimulan, diberikan sebesar alokasi BLM APBD
BLM
HKP
=
BLM
APBN
40%
+
BLM
APBD
40%
+
MASYARAKAT
20%
Tidak ada batas nilai maksimum APBN
BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
KEGIATAN HKP PAMSIMAS
 Nilai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) per desa adalah sesuai Rencana Kerja





Masyarakat (RKM) yang disusun oleh masyarakat dalam proposal HKP. Bilamana
terdapat perubahan dari proposal HIK, maka nilai RKM per desa dapat disesuaikan
lebih lanjut namun tidak melebihi pagu BLM APBN per Kabupaten/Kota yang telah
ditetapkan dalam SK Dirjen CK.
Komposisi pendanaan RKM yang berasal dari dana APBN dan APBD masing-masing
sebesar 80%, dan kontribusi masyarakat sebesar 20% (in-cash senilai 4% atau dan
in-kind senilai 16%).
Bentuk kontribusi masyarakat secara in-kind seperti penyediaan material/bahan
bangunan dan tenaga kerja.
Penyaluran dana BLM dari APBN dan APBD dilakukan secara terpisah dilakukan
setelah dana in-cash masyarakat tercatat dalam rekening Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM), dan disalurkan dalam 2 tahap (tahap-I sebesar 50% dan tahap-II
50%).
Penyaluran dana BLM dari APBD harus dilakukan selambat-lambatnya sebelum
pencairan dana BLM APBN tahap-II.
Bentuk Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) BLM HKP mengikuti format SPPB
Hibah Insentif Kabupaten (lihat juknis HIK tahun 2013).
MEKANISME PENYALURAN DANA HKP
JENIS KEGIATAN PROGRAM HKP
JENIS KEGIATAN
DEFINISI
OPTIMALISASI (FISIK)
Kegiatan pemulihan dan pengembangan SPAMS
tidak berfungsi/ berfungsi sebagian, untuk
menambah jumlah penerima manfaat
PELATIHAN (NON-FISIK)
Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan
BPSPAMS untuk mendukung kegiatan pemulihan
dan pengembangan SPAMS, seperti pelatihan
pemeliharaan SPAMS dan keuangan BPSPAMS
KEWAJIBAN PEMERINTAH KAB/KOTA
DALAM PELAKSANAAN HIBAH KHUSUS
Penyediaan APBD untuk:
1
• Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
2
• Penyediaan dan Gaji Fasilitator Masyarakat HIK (FM HKP);
atau anggota Asosiasi SPAMS Perdesaan yang ditetapkan
bertindak selaku FM HKP
3
• Biaya Operasional (BOP) Pakem dan Asosiasi
CMU memberikan dukungan dalam bentuk
pelatihan FM HKP
TAHAPAN PELAKSANAAN HKP 2014
Penjelasan
Tata Cara
Penyusunan
Proposal
Pemasukan
Proposal
Penilaian
Proposal
dan
Penetapan
Penerima
HKP
Perjanjian
Kerja sama
Paket
Pamsimas
HKP
Pelaksanaan
11 Juli
10 Agustus
31 Agustus
s/d 15 Des
KELENGKAPAN PROPOSAL HKP 2014
1. Surat Pernyataan Bupati/Walikota, yang berisi:
•
Jumlah alokasi APBD untuk membiayai BLM, gaji
& operasional FM-HKP, & BOP Pakem dan Asosiasi
SPAMS Perdesaan Kab./Kota;
•
Kesediaan menyampaikan salinan APBD/APBD-P
yang telah mencantumkan alokasi ABPD untuk
penyelenggaraan HKP;
•
Kesediaan mengikuti petunjuk teknis HKP.
KELENGKAPAN PROPOSAL HKP 2014
2. Proposal Desa HKP, yang berisi:
•
Data dasar desa/kelurahan
•
Data kondisi sistem penyediaan air minum (SPAM):

Kondisi SPAM saat ini

Kondisi SPAM yang diusulkan
•
Rencana biaya pembangunan (Fisik dan Non Fisik)
•
Lampiran:

Surat pengajuan proposal oleh Kepala Desa

Surat pernyataan dari tim penyusun proposal

Peta rencana pengembangan SPAM
KELENGKAPAN PROPOSAL HKP 2014
3. Lampiran, yang sekurang-kurangnya memuat:
•
Salinan Perda RPJMD atau Perbup RAD-AMPL;
•
Salinan Berita Acara Verifikasi Nilai BLM HKP;
TATA CARA PENYUSUNAN PROPOSAL HKP
SOSIALIASI DESA SASARAN HKP
(ASOSIASI/PAKEM/POKJA AMPL)
• Masyarakat bersedia kontribusi 20%;
• Masyarakat bersedia menerapkan
tariff ‘O&M recovery’;
• Bersedia menunjuk Kader AMPL;
PENYUSUNAN PROPOSAL DESA
(TIM PENYUSUN PROPOSAL DESA)
• Difasilitasi oleh SKPD Kecamatan;
• Formulir proposal desa sesuai format
yang ditentukan dalam Juknis;
VERIFIKASI DAN PEMERINGKATAN
(ASOSIASI/PAKEM)
• Kesesuaian menu pemanfaatan HKP
• Efisiensi biaya pembangunan SPAM
per jiwa pemanfaat;
PENYUSUNAN PROPOSAL PAKET HKP
(POKJA AMPL)
• Kesepakatan hasil verifikasi Pakem;
• Evaluasi ketersediaan APBD;
• Melengkapi dokumen proposal;
KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL HKP
 Komitmen penyediaan dana APBD TA. 2014 untuk:
 Pembiayaan dana BLM
 Pembiayaan gaji & operasional FM-HIK
 Pembiayaan BOP Pakem dan Asosiasi
 Effisiensi biaya pembangunan SPAM (biaya/jiwa)
 Verifikasi proposal desa:
 Kesesuaian usulan kegiatan fisik dan non fisik
 Rencana peningkatan keuangan BPSPAMS
HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
 Data desa dengan status ‘tidak berfungsi’ dan ‘sebagian berfungsi’ adalah
berdasarkan SIM Pamsimas.
 Alokasi dana APBD adalah untuk pembiayaan fasilitator HKP, BOP Pakem, dan
pendamping BLM APBN.
 Fasilitator HKP adalah fasilitator teknik sebanyak 1 orang untuk 1-3 desa. Lingkup
tugas fasilitator HKP adalah sesuai dengan TOR fasilitator HIK (lampiran Juknis HIK
tahun 2013).
 Pelatihan fasilitator HKP akan diselenggarakan oleh CPMU Pamsimas setelah
diterbitkannya Perjanjian Kerjasama HKP antara Pemerintah Kabupaten/Kota
penerima HKP dengan Dit. PAM.
 Format Surat Pernyataan Bupati, Surat Pernyataan Tim Penyusunan Proposal, dan
Formulir Usulan Desa mengikuti format yang ditentukan.
 Konsultasi penyusunan proposal dapat dilakukan melalui CMAC Pamsimas.
 Batas waktu penyampaian proposal HKP tahun 2014 adalah 11 Juli 2014.
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

similar documents