4. perencanaan kebutuhan & penganggaran bmn

Report
1.
2.
3.
Perencanaan kebutuhan BMN/D disusun dlm
rencana kerja dan anggaran K/L/Satker
perangkat daerah setelah memperhatikan
ketersediaan BMN/D;
Perencanaan kebutuhan BMN/D sebagaimana
dimaksud pd ayat 1 brpedoman pada standar
barang, standar kebutuhan, dan standar
harga;
Standar barang dan standar kebutuhan
sebagaiana dimaksud pd ayat 2 ditetapkan
oleh pengelola barang setelah berkoordinasi
dengan instansi atau dinas terkait.
1.
2.
3.
Pengguna barang menghimpun usul rencana
kebutuhan brg yang diajukan oleh kuasa
pengguna barang yang berada dibawah
lingkungannya;
Pengguna barang menyampaikan usul rencana
kebutuhan BMN/D kepad Pengelola Barang;
Pengelola Brg bersama Pengguna Brg
membahas usul tsb dengan memperhatikan
data brg pada pengguna dan/atau pengelola
brg untuk ditetapkan sebagai rencana
kebutuhan BMN/D (RKBMN/D)
Perencanaan kebutuhan Barang dilakskanakan
berdasarkan pertimbangan :
a.
b.
c.
Untuk mengisi kebutuhan barang pada masingmasing unit/satuan kerja sesuai besaran
organisasi/jumlah pegawai dalam organisasi;
Adanya barang-barang yang rusak, dihapus,
dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat
dipertanggung jawabkan sehingga memerlukan
penggantian;
Adanya peruntukan barang yang didasarkan pada
peruntukan standar perorangan, jika terjadi
mutasi bertambah personil sehingga
mempengaruhi kebutuhan barang
d.
e.
Untuk menjaga tingkat ketersediaan barang
Pertimbangan tehnologi
Didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab
masing-masing unit.
Hal-hal yang perlu diperhatikan :







Barang apa yang dibutuhkan
Dimana dibutuhkan
Bilamana dibutuhkan
Berapa biaya
Siapa yang mengurus & siapa yang
menggunakan
Alasan-alasan kebutuhan
Standarisasi
a.
b.
c.
Kendaraan Operasional
Peralatan dan Ruang Kantor
Rumah dinas

Pengadaan BMN/D dilaksanakan
berdasarkan prinsip-prinsip efisien,
efektif, transparan dan terbuka,
bersaing, adil/tidak diskriminatif dan
akuntabel
1.
2.
Pengaturan mengenai pengadaan tanah
dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
Ketentuan Lebih lanjut mengenai
pedoman pelaksanaan pengadaan
BMN/D selain tanah diatur dengan
Peraturan Presiden.


Barang milik negara oleh pengelola
barang;
Barang milik daerah oleh
gubernur/bupati/walikota
a)
b)
Pengguna barang melaporkan BMN yang
diterimanya kpd pengelola barang disertai
dengan usul penggunaan;
Pengelola barang meneliti laporan tsb dan
menetapkan status penggunaan BMN
dimaksud.
a)
b)
Pengguna barang melaporkan BMN yang
diterimanya kpd pengelola Barang disertai
dengan usul penggunaan;
Pengelola barang meneliti laporan tsb dan
mengajukan usul penggunaan dimaksud
kpd gubernur/ bupati/ walikota untuk
ditetapkan status penggunaannya.

BMN/D dapat ditetapkan status
penggunaannya utk penyelenggaraan tupoksi
kementerian neg/lemb/ satker perangkat
daerah utk dioperasikan oleh pihak lain
dalam rangka menjalankan pelayanan umum
sesuai tupoksi K/L/Satker perangkat daerah
ybs.


Penggunaan Barang Milik Negara untuk
menjalankan Tugas Pokok dan fungsi
dilakukan berdasarkan penetapan status
penggunaan oleh Pengelola Barang;
Penggunaan Barang Milik Negara diatur
dalam Lamppiran 1 Peraturan Menteri
Keuangan No 96/PMK.6/2007
1. Barang milik Negara berupa tanah dan bangunan
harus ditetapkan status penggunaannya oleh
pengelola barang;
2. Barang milik Negara selain tanah dan bangunan yang
harus ditetapkan status penggunaannya oleh
pengelola barang yaitu :
a. Barang-bang yang memiliki bukti kepemilikan seperti :
Sepeda motor, mobil,kapal, pesawat terbang
b. Barang-barang dengan nilai perolehan diatas Rp
25.000.000,-(Dua puluh lima juta perunit/satuan
3.
4.
Barang Milik Negara selain tanah dan
/atau bangunan yang nilai perolehannya
sampai dengan Rp 25.000.000,- per
unit/satuan ditetapkan penggunaannya
oleh pengguna barang;
Barang Milik Negara pada TNI dan
Kepolisian Negara RI yang merupakan
ALUSISTA, tidak memerlukan penetapan
status penggunaan dari pengelola barang
5. Pencatatan BMN
a.
Pencatatan oleh Pengguna
barang/Kuasa pengungguna barang
dilakukan dalam DBP/DBKP untuk
seluruh BMN yang ada dalam
penguasaan Pengguna barang/Kuasa
Pengguna barang;
b.
Pencatatan oleh Pengelola Barang
dilakukan dalam Daftar BMN untuk
tanah dan /atau bangunan, dan
barang-barang lainnya sebagaimana
dimaksud pada angka 2 diatas
6.
7.
BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan
utk penyertaan modal pemerintah pusat atau
dihibahkan harus ditetapkan status
penggunaanya oleh pengelola barang dg terlebih
dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional.
BMN yang telah ditetapkan status penggunaanya
pd pengguna barang, dapat digunakan sementara
oleh pengguna barang lainnya dlm jangka waktu
tertentu tanpa mengubah status penggunaan
BMN tsb stelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan pengelola barang
8.
9.
Penguna brg/kuasa pengguna brg wajib
menyerahkan BMN berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan utk
penyelengg tupoksi kepada pengelola barang.
Pengelola brg menetapkan BMN berupa tanah
dan/atau bangunan yg harus diserahkan oleh
pengguna barang karena sudah tdk
digunakan utk penyelenggaraan tupoksi
kementerian /lembaga yang bersangkutan.
10.
11.
Dalam rangka optimalisasi BMN sesuai dg
tupoksi pennguna barang, kuasa pengguna
brg pengelola brg dapat mengalihkan status
penggunaan BMN dr Pengguna brg kepada
pengguna brg lainnya;
Dalam hal BMN dibangun diatas tanah pihak
lain, usulan penggunaan bangunan tsb harus
disertai surat perjanjian antara pengguna brg
dengan pihak lain tsb mengenai jangka waktu
dan kewajiban para pihak

similar documents