PMK 44 perubahan 147 KB - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Report
PMK 44/PMK.04/2012 TANGGAL 16 MARET 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PMK 147/PMK.04/2011
TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PMK 255/PMK.04/2011
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN
JAKARTA, APRIL 2012
LATAR BELAKANG
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PMK 147 DIKELUHKAN PENGGUNA JASA,
ANTARA LAIN KETENTUAN TENTANG :
1. LOKASI KB
• Agar diberikan masa transisi yang cukup
2. SUBKONTRAK
• Agar masa transisi pada pmk 255 diperpanjang
• Diizinkan subkontrak untuk pekerjaan utama
3. PENJUALAN LOKAL
• Agar diberikan transisi/tahapan untuk penyesuaian
• Agar diizinkan penjualan lokal lebih dari 25 persen
4. BARANG MODAL
• Tidak mengakomodir peralatan pabrik dan pengecualian spareparts
sebagai barang modal
• Pemindahtanganan antar kb < 2 tahun tidak diakomodir
• Pembebasan bm atas pemindahtangaan barang modal ke tlddp
Page  2
PERMASALAHAN UMUM
1.
LOKASI KB
•
•
2.
SUBKONTRAK
•
3.
MAYORITAS PERUSAHAAN GARMENT MELAKUKAN SUBKONTRAK UNTUK
KEGIATAN UTAMA (SUBKON ORDER)
KETENTUAN PENJUALAN LOKAL
•
4.
BANYAK KB YANG BERLOKASI DI LUAR KAWASAN INDUSTRI
BEBERAPA PERUSAHAAN BESAR (YG BERDIRI SEJAK DULU) BERADA DI LUAR
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
PERUSAHAAN YANG HASIL PRODUKSINYA DIPERLUKAN OLEH INDUSTRI HILIR DI
INDONESIA (INTERMEDIATE GOODS) TERKENDALA DENGAN BATASAN
PENJUALAN LOKAL 25%
BARANG MODAL
•
•
BANYAK PERUSAHAAN YG MEMERLUKAN PERALATAN PABRIK DAN SPAREPARTS
UNTUK PRODUKSI
KB YANG AKAN BERALIH KE KITE TERKENDALA DENGAN SYARAT JANGKA WAKTU
PEMBERIAN PEMBEBASAN BM BRG MODAL (4 THN)
Page  3
BEBERAPA KETENTUAN YANG DIUBAH
PENYEMPURNAAN DEFINISI BARANG MODAL
MERUBAH KETENTUAN “PASAL 1 ANGKA 10” SBB :
Barang modal adalah barang yang digunakan oleh penyelenggara KB,
pengusaha KB, atau PDKB berupa :
a. Peralatan u untuk pembangunan
b. peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi KB
c. Mesin
d. peralatan pabrik; dan
e. cetakan (moulding)
termasuk suku cadang, tidak meliputi bahan dan perkakas untuk
pembangunan, perluasan, atau kontruksi KB
Keterangan :
- Mengakomodir pemasukan peralatan pabrik seperti genset, forklift, dll yang seharusnya dan sesuai
ketentuan terdahulu juga mendapat fasilitas
- Mengakomodir keluhan pengguna jasa terkait dengan pemasukan spareparts
Page  5
MEKANISME PEMASUKAN BARANG MODAL
MENAMBAH “PASAL 24A” DENGAN POKOK PENGATURAN :
1.
Persetujuan pemasukan barang modal berupa “peralatan pabrik” dan “suku
cadang” diberikan oleh Kakanwil/Kepala KPU
2.
Persetujuan diberikan dengan mempertimbangkan :
a. Tingkat kepatuhan perusahaan
b. Keterkaitan barang modal yang dimasukkan dengan kegiatan produksi
c. Kewajaran jumlah barang modal yang dimasukkan.
 Permohonan diajukan ke Kanwil melalui Kepala Kantor Pabean.
 Kantor Pabean melakukan penelitian (tidak sedang proses pidana, tidak
memiliki tunggakan, tidak sedang dalam proses pailit)
 Kanwil melakukan penelitian (barang benar2 dibutuhkan untuk kelancaran
produksi, kewajaran jumlah, penggantian barang modal)
Keterangan :
- Pemasukan peralatan perkantoran dan suku cadang dengan fasilitas harus dikontrol agar tidak
disalahgunakan . Untuk keseragaman dan mempertimbangkan tingkat risiko, perizinan pemasukan
barang dimaksud diberikan oleh Pejabat Eselon II
Page  6
PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL
MERUBAH KETENTUAN “PASAL 32” DENGAN POKOK PENGATURAN :
1.
Pemindahtanganan barang modal antar KB untuk yang diimpor < 2 tahun
dapat diberikan dengan persetujuan Kakanwil/Kepala KPUBC
2.
Pemindahtanganan barang modal ke TLDDP dengan syarat harus telah
dipakai di KB selama 2 tahun
 “Telah dipakai” dihitung sejak tanggal pemakaian. Dengan dokumen
pendukung atau surat pernyataan.
Keterangan :
- Ketentuan PMK 147 tidak mengakomodir pemindahtanganan barang modal antar KB yang diimpor
kurang dari 2 tahun. Pelaksanaan di lapangan terkendala karena dalam praktiknya banyak
pemindahtanganan barang modal antar KB terutama untuk KB yang memperoleh order dari buyer yang
sama maupun KB dalam satu manajemen
- Untuk mengantisipasi KB sebagai trader, maka pemindahtanganan barang modal ke TLDDP diberi
batasan telah dipakai selama 2 tahun.
Page  7
SUBKONTRAK
MERUBAH KETENTUAN “PASAL 39” DENGAN POKOK PENGATURAN :
Pengaturan Subkontrak dikembalikan sesuai ketentuan yang lama dengan
tetap merujuk pada PP 32 Tahun 2009, yaitu :
1.
Pengusaha KB atau PDKB dapat :
a. Memberikan pekerjaan subkontrak sebagian kegiatan pengolahan ke
KB lain atau ke TLDDP
b. Menerima subkontrak dari TLDDP
2.
Pemeriksaan awal atau penyortiran dan pemeriksaan akhir atau
pengepakan harus dilakukan di KB ybs.
Keterangan :
- Ketentuan dalam PMK-147 yang melarang pekerjaan utama dilarang untuk disubkontrakkan menuai
banyak keluhan oleh pengguna jasa terutama untuk industri garment.
- Pekerjaan menerima subkontrak dalam PMK 147 tidak diakomodir. Memperhatikan kondisi bisnis,
memanfaatkan idle capacity, serta mengingat dalam PP 32 hal tersebut diperbolehkan, maka dalam
PMK 44 hal tersebut diakomodir
Page  8
SUBKONTRAK (2)
 Pemberian persetujuan menerima subkontrak dari TLDDP dengan syarat :
1. Pekerjaan menerima subkontrak hanya pekerjaan sampingan
2. Tidak sedang dalam proses pidana
3. Tidak memiliki tunggakan utang
4. Tidak dalam proses pailit
5. Tidak sedang memberikan subkontrak untuk jenis pekerjaan yang
sama/identik
 Menambahkan penegasan bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan
Kepala KPPBC dapat mendelegasikan kewenangan ke pejabat yang
ditunjuk dengan menerbitkan Skep Pendelegasian Wewenang.
Memperhatikan analisa beban kerja, manajemen risiko, dan pengamanan
hak keuangan negara.
Page  9
PERPANJANGAN IZIN TERKAIT LOKASI
MERUBAH KETENTUAN “PASAL 56A” DENGAN POKOK PENGATURAN
DALAM AYAT (1) SBB :
Izin KB yang telah diterbitkan sebelum PMK 147, yang belum memenuhi
ketentuan lokasi (berlokasi di Luar Kawasan Industri) masih dapat diberikan
perpanjangan sampai dengan 31 Desember 2016 dengan memperhatikan :
a. Tingkat kepatuhan perusahaan;
b. Memiliki tingkat risiko rendah ; dan
c. Tidak memiliki tunggakan hutang atau kewajiban kepabeanan.
Keterangan :
- Dalam PMK 255 (perubahan pertama PMK 147) ada persyaratan hanya untuk industri padat karya.
Persyaratan tersebut dihapus dalam PMK 144 karena terkesan subyektif dan hanya mengakomodir
industri tertentu
Page  10
PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL KE TLDDP
PASAL 56A HURUF a, DENGAN POKOK PENGATURAN SBB :
Pemindahtanganan barang modal yang diimpor sebelum pemberlakuan PMK
147 ke TLDDP tetap diberlakukan ketentuan yang lama (KMK 291/1996 jo.
PMK 101/2005)  yaitu dapat diberikan pembebasan jika telah diimpor lebih
dari 2 tahun dengan mengajukan permohonan ke Direktur Fasilitas
Kepabeanan
 Apabila barang modal telah diimpor > 4 tahun dan memenuhi syarat
pembebasan sesuai PMK 147, tidak perlu diajukan ke Direktur Fasilitas
Kepabeanan tetapi ke Kanwil setempat (dipertegas di Perdirjen)
Keterangan :
- Demi kepastian hukum karena barang modal diimpor masih dengan mengikuti ketentuan yang lama.
Hal ini juga untuk mengakomodir KB yang akan beralih ke KITE terkendala dengan pembebasan mesin
yang harus menunggu 4 tahun
Page  11
BATASAN PERSENTASE JUAL LOKAL UNTUK
INTERMEDIATE GOODS
PASAL 56A HURUF b, DENGAN POKOK PENGATURAN SBB :
Batasan pengeluaran hasil produksi KB ke TLDDP untuk barang yang masih
memerlukan proses lebih lanjut, tidak dapat berfungsi tanpa bantuan barang
lainnya, dan/atau tidak dapat digunakan langsung oleh konsumen akhir
(intermediate goods) berlaku ketentuan yang lama (KMK 291 jo PMK 101)
sampai dengan 31 Desember 2014
 Yaitu diberikan batasan maksimal 60% dari nilai produksi tahun berjalan
 Nilai produksi tahun berjalan adalah nilai produksi dari 1 Januari sampai
tanggal pengeluaran barang  penegasan dalam Perdirjen.
 Mengajukan permohonan ke Direktur Fasilitas dengan melampirkan
rincian jenis barang serta uraian jenis barang
Keterangan :
- Mengakomodir keluhan dari pengguna jasa terutama yang hasil produksinya diperlukan sebagai bahan
baku untuk industri di dalam negeri .
- Sambil disiapkan bentuk fasilitas fiskal yang lain, sampai dengan 2014 masih bisa diberikan batasan
mengacu ke ketentuan yang lama
Page  12
TERIMA KASIH
13

similar documents