Bahan Ringkas Penguatan Sistem Inovasi Feb 2013

Report
PENGUATAN SISTEM INOVASI
Bahan Ringkas tentang Program BPPT
Dr. Tatang A. Taufik
Deputi Kepala BPPT Bidang PKT
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Bahan Ringkas
Februari 2013
OUTLINE
1
4
PENDAHULUAN : PENGUATAN SISTEM INOVASI
2
PRIORITAS 2013 & CONTOH PRAKARSA
3
TIM AHLI
PENUTUP
OUTLINE
1
4
PENDAHULUAN : PENGUATAN SISTEM INOVASI
2
PRIORITAS 2013 & CONTOH PRAKARSA
3
TIM AHLI
PENUTUP
PENGERTIAN SINGKAT
• Inovasi : proses atau hasil kreativitas pembaruan/perbaikan
yang membawa (memberikan) kegunaan/kemanfaatan nyata
(komersial/bisnis, ekonomi, sosial, dan/atau budaya);
• Difusi : suatu proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui
suatu saluran komunikasi tertentu dalam waktu tertentu di
antara para anggota suatu sistem sosial atau masyarakat
(Rogers, 1995, 1997); Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi
dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh
penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk
meningkatkan daya guna potensinya (UU No. 18 tahun 2002);
• Pembelajaran : suatu proses belajar (pendidikan-pengajaran,
pelatihan, pengkajian, dan praktik serta evaluasi) yang
membawa kepada pengembangan diri dan perbaikan sikap,
perilaku dan tindakan.
BERAGAM INOVASI, KESALINGTERKAITAN & EFEK RIAK PENGUATAN
PEMBELAJARAN
DIFUSI
INOVASI
MENUJU PEMBANGUNAN INDONESIA BERBASIS PENGETAHUAN 2025
UU No. 17/2007 (RPJPN) & Perpres 32/2011 (MP3EI)
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
“Negara Maju & Kekuatan 12 Besar Dunia”
MASYARAKAT BERBASIS
PENGETAHUAN
EKONOMI BERBASIS
PENGETAHUAN
PENGUATAN SISTEM INOVASI
Isu-isu Kontekstual
Kecenderungan dan Tantangan Universal
Globalisasi
Kemajuan Iptek,
Inovasi
Lingkungan Nasional
Lingkungan Regional
Lingkungan Global

Ekonomi
Pengetahuan
Ekonomi
Jaringan
Faktor-faktor
Lokalitas
SISTEM INOVASI
Sistem inovasi : suatu kesatuan yang mempengaruhi arah
perkembangan dan kecepatan inovasi, difusi, dan proses
pembelajaran :
a. Pengembangan, penguasaan, pemajuan dan
penerapan/pemanfaatan iptek merupakan bagian
integral dari sistem inovasi;
b. Bagaimana sub-subsistem (elemen/faktor)
berperan, kesalingterkaitannya (termasuk
koherensi kebijakannya), dan dinamika interaksinya
menentukan atau mempengaruhi kinerja dinamis
sistem inovasi.
ELEMEN PENTING SISTEM INOVASI
Permintaan (Demand)
Konsumen (permintaan akhir)
Produsen (permintaan antara)
Sistem Politik
Sistem Pendidikan dan
Litbangyasa
Sistem Industri
Pemerintahan
Pendidikan dan
Pelatihan Profesi
Perusahaan Besar
Intermediaries
Penadbiran
(Governance)
Pendidikan Tinggi dan
Litbangyasa
Kebijakan RPT
Litbangyasa Pemerintah
Lembaga Litbangyasa
Brokers
UKM “Matang/ Mapan”
PPBT
Supra- dan Infrastruktur Khusus
Standar dan
Norma
Dukungan Inovasi dan
Bisnis
HKI dan
Informasi
Perbankan
Modal Ventura
Framework Conditions
Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota
•
•
•
•
•
•
Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi makro
Kebijakan moneter
Kebijakan fiskal
Kebijakan pajak
Kebijakan perdagangan
Kebijakan persaingan
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Pendidikan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum / Dasar
Kebijakan Industri / Sektoral
SDA dan Lingkungan
Budaya
• Sikap dan nilai
• Keterbukaan terhadap pembelajaran
dan perubahan
• Kecenderungan terhadap Inovasi dan
kewirausahaan
• Mobilitas dan interaksi
Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development)
PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
PENGUATAN SISTEM INOVASI
1. Penguatan sistem inovasi : “membenahi” sistem
(holistik, serentak, isu-isu sistemik) secara bersistem :
a. Dari perspektif kebijakan, langkah perbaikan perlu
diarahkan untuk membenahi “isu-isu kegagalan
sistemik” (systemic failures);
b. Strategi kebijakan perlu dikembangkan sebagai
suatu kesatuan kerangka kebijakan inovasi/KKI
(innovation policy framework).
ISU POKOK KEBIJAKAN INOVASI
Isu
Kebijakan
Kelembagaan & Daya Dukung Iptek
2 serta Absopsi oleh Industri
3
Interaksi &
Pelayanan
5
Fokus & Keterpaduan
Rantai Nilai
Permintaan (Demand)
Konsumen (permintaan akhir)
Produsen (permintaan antara)
Sistem Politik
Sistem Pendidikan dan
Litbangyasa
Pemerintahan
Pendidikan dan Pelatihan
Profesi
Penadbiran
(Governance)
Pendidikan Tinggi dan
Litbang
Kebijakan RPT
Litbang Pemerintah
Standar dan
Norma
Sistem Industri
Perusahaan Besar
Intermediaries
Lembaga Litbangyasa
Brokers
UKM “Matang/
Mapan”
PPBT
Supra- dan Infrastruktur Khusus
Dukungan Inovasi dan
Bisnis
HKI dan
Informasi
Perbankan
Modal Ventura
Framework Conditions
Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
•
•
•
•
•
•
Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi makro
Kebijakan moneter
Kebijakan fiskal
Kebijakan pajak
Kebijakan perdagangan
Kebijakan persaingan
Isu
Kebijakan
1
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Pendidikan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum/ Dasar
Kebijakan Industri/ Sektoral
SDA dan Lingkungan
Lingkungan / Kerangka
Umum
4 Budaya Inovasi
Budaya
• Sikap dan nilai
• Keterbukaan terhadap
pembelajaran dan perubahan
• Kecenderungan terhadap Inovasi
dan kewirausahaan
• Mobilitas dan interaksi
6
Keselarasan dengan
Tantangan Global
Global
KATA KUNCI
1
6
2
Kerangka Kebijakan Inovasi : Heksagon
5
3
4
1. IKLIM/LINGKUNGAN (bagi inovasi dan bisnis).
2. PENYEDIA (SUPPLY) & PENGGUNA (DEMAND).
3. KETERKAITAN/INTERAKSI, JARINGAN,
PELAYANAN.
4. BUDAYA KREATIF-INOVATIF.
5. FOKUS - KETERPADUAN, KOORDINASI KOHERENSI.
6. DINAMIKA GLOBAL.
AGENDA POKOK PENGUATAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA
1
6
2
Kerangka Kebijakan Inovasi : Heksagon
5
3
4
1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan
mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM.
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi
inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa serta
meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.
4. Mendorong budaya inovasi.
5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan
sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah.
6. Penyelarasan dengan perkembangan global.
PENGUATAN SISTEM INOVASI
2. KKI merupakan kerangka kerja kolaboratif sebagai
pijakan bersama (common platform) para pihak bagi
pengembangan sinergitas dan koherensi kebijakan dan
tindakan implementasi operasionalnya;
a. Langkah-langkah diarahkan untuk memperkuat kolaborasi
sinergis dan meningkatkan koherensi;
b. Prakarsa/model : sebagai “titik masuk”, miniatur, ditempatkan
dalam kerangka bersistem (tidak parsial);
3. Para pihak dituntut semakin mampu memperbaiki,
menyesuaikan dan mengembangkan diri untuk
berkontribusi dan berprestasi dalam penguatan sistem
inovasi nasional, maupun pada tataran daerah.
STRATEGI : ‘FLAGSHIP’ PROGRAM (SUB PROGRAM)
Pro Poor ... Pro Job ...
Pro Growth ... Pro Environment ...
Pro Innovation ...
INISIATIF (PRAKARSA) STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI
1.
2.
3.
4.
5.
Penguatan Sistem Inovasi Daerah : sebagai wahana untuk memperkuat
pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian di tingkat
daerah, di mana penguatan sistem inovasi daerah merupakan bagian
integral dari penguatan sistem inovasi nasional.
Pengembangan Klaster Industri : sebagai wahana untuk
mengembangkan potensi kolektif terbaik kewilayahan dan
meningkatkan daya saing industrial.
Pengembangan Jaringan Inovasi : sebagai wahana membangun
keterkaitan dan kemitraan antar aktor utama, serta mendinamisasikan
aliran pengetahuan, inovasi, difusi, dan pembelajaran.
Pengembangan Teknoprener : sebagai wahana modernisasi
bisnis/ekonomi & sosial, serta mengembangkan budaya inovasi.
Penguatan Pilai-pilar Tematik SI : sebagai wahana memperbaiki
elemen-elemen penguatan sistem yang bersifat tematik dan
kontekstual.
MATRIKS KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAN
INISIATIF STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI
Visi & Misi
Pembangunan
(termasuk Pembangunan
Daerah)
Tema Inisiatif
Strategis
Kerangka
Kebijakan Inovasi
SID
Klaster Jaringan
Teknoprener Pilar-pilar
Industri Inovasi
Tematik
Kerangka Umum
Kelembagaan, Daya Dukung, Kap. Absorpsi
Interaksi/Keterkaitan, Pelayanan
Budaya Inovasi
Fokus, Keterpaduan Rantai Nilai
Perkembangan Global
Flagship Programs
OUTLINE
1
4
PENDAHULUAN : PENGUATAN SISTEM INOVASI
2
PRIORITAS 2013 & CONTOH PRAKARSA
3
TIM AHLI
PENUTUP
FOKUS PRIORITAS KONTRIBUSI BPPT DALAM SISTEM INOVASI
Fokus
Strategi Generik 
Prioritas
Bentuk
Pertimbangan
Penting
Landasan legal yang lebih
“mengikat” & Rujukan yang
lebih “longgar”
Kontribusi
penting BPPT
dalam
“penguatan
sistem inovasi”
di Indonesia
Kontribusi pada Reformasi
Kebijakan Inovasi Nasional
IKU / KPI
Kontribusi pada
pengembangan Percontohan
sebagai Kisah Sukses (Success
Story)
Peningkatan kapasitas &
Perluasan jangkauan (difusi)
Percontohan implementasi,
Peningkatan Kapasitas
(Pembelajaran), Difusi,
Scalability
17
MATRIKS KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAN
INISIATIF STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI
Visi & Misi
Pembangunan
(termasuk Pembangunan
Daerah)
Tema Inisiatif
Strategis
Kerangka
Kebijakan Inovasi
SID
Klaster Jaringan
Teknoprener Pilar-pilar
Industri Inovasi
Tematik
Kerangka Umum
Kelembagaan, Daya Dukung, Kap. Absorpsi
Interaksi/Keterkaitan, Pelayanan
Budaya Inovasi
Fokus, Keterpaduan Rantai Nilai
Perkembangan Global
Flagship Programs
PENGEMBANGAN TEKNOPRENER
1. Sasaran Strategis BPPT :
Memacu perekayasaan teknologi untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, industrial, dan
bisnis.
2. Urgensi :
a. Teknoprener (UKM inovatif dan perusahaan pemula berbasis teknologi/PPBT) sangat penting bagi
percepatan revitalisasi ekonomi (modernisasi ekonomi, peningkatan produktivitas & pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas).
b. Teknoprener berperan penting bagi perkembangan inovasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan.
c. Teknoprener berperan penting bagi peningkatan kesempatan usaha dan kesempatan kerja.
d. Teknoprener berperan penting untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Lokasi : Nasional & beberapa daerah percontohoan
4. Dasar :
a. Inpres Nomor 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan
UMKM (Bag III Pengembangan Kewirausahaan dan SDM – Kebijakan B : Mendorong tumbuhnya
kewirausahaan yang berbasis teknologi).
b. Perpres Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025.
c. Peran BPPT dalam mendukung penguatan sistem inovasi.
d. Pengalaman atas prakarsa sebelumnya dalam pengembangan Pusat Inovasi UMKM.
INFORMASI KINERJA DALAM ARSITEKTUR PROGRAM
UNTUK KONTRIBUSI NASIONAL 2013
DAMPAK
PENGUATAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA
KONTRIBUSI NASIONAL DALAM :
REFORMASI KEBIJAKAN INOVASI/TEKNOLOGI NASIONAL
PROGRAM
1. Pengembangan Sistem
Nasional Audit Teknologi
(SNAT)
OUTCOME
2. Pengembangan
Teknoprener
ESELON I
Prakarsa Pengembangan SNAT
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
SUB
KEGIATAN
Alih Pengetahuan
Pengembangan
Kelembagaan
Pengkajian
Fora
• Tim/Pokja
• Perangkat kerja
• dll
PAT
Contoh matriks Rencana Aksi dan Roadmap
Prakarsa Penguatan SistemDi Bagian
Prakarsa Pengembangan
Pengembangan
Lampiran Prakarsa
Inovasi Daerah
Klaster Industri
Jaringan Inovasi
1.
2.
3.
4.
Alih Pengetahuan
Policy/Technical
Assistance
Fora
Pelayanan Teknologi
lainnya
• Tim
• Dokumen Legal
• dll
PPKPDS
1.
2.
3.
4.
Alih Pengetahuan
Policy/Technical
Assistance
Fora
Pelayanan Teknologi
lainnya
• Tim
• Perangkat kerja
• dll
PPKIT
1.
2.
3.
4.
Alih Pengetahuan
Policy/Technical
Assistance
Fora
Pelayanan Teknologi
lainnya
• Tim
• Lokasi Kawasan
• dll
PPKDT
Prakarsa Pengembangan
Teknoprener
1.
2.
3.
4.
Alih Pengetahuan
Policy/Technical
Assistance
Fora
Pelayanan Teknologi
lainnya
• Tim
• Lembaga
• dll
BIT
OUTPUT
KEGIATAN
INPUT
INOVASI & MODERNISASI SUMBER PERKEMBANGAN EKONOMI
Perbaikan
Bisnis yang Ada
(Existing)
Keterkaitan
Pengetahuan &
Kompetensi
Faktor keunggulan
lokalitas
Pembelajaran, termasuk
Litbangyasa
Rantai
Nilai Inovasi
& Difusi
Siklus yang Makin Menguat
(Dari vicious cycle menjadi
virtuous cycle)
PI UMKM
Penyediaan pengetahuan/
teknologi
Interaksi & Keterkaitan
Daya Saing yang
Lebih Tinggi
Investasi
Dari Luar
Rantai
Nilai
Produksi
ROI yang Lebih Tinggi
Investasi (&
perdagangan)
Ke Luar
Investasi untuk Inovasi
Pengembangan
Bisnis Baru
• PJPB (BDSP) : Penyedia Jasa Pengembangan Bisnis
(Business Development Service Provider)
• Inkubator : Inkubator bisnis berbasis teknologi
HUBUNGAN ANTARA BPPT DENGAN PUSAT INOVASI
UMKM (PI UMKM)
Pusat Inovasi memiliki suatu fungsi “antarmuka” yang bisa dibentuk dari:
• Peningkatan lembaga yang telah ada (mis. Litbangyasa, perguruan tinggi, dll.);
dan/atau
• Pembentukan organisasi yang baru.
Center of Excellence
(Competence)
Lembaga
Terkait
PI UMKM
PI
UMKM
PI UMKM
Entitas
Lain
Pemda
setempat
BPPT & Mitra
PI UMKM
PI UMKM
UMKM
PI UMKM
PI UMKM
Lembaga
Litbangyasa
PI UMKM
SI : Sistem Inovasi
KI : Klaster Industri
Stakeholders
Kunci
Lembaga
Pembiayaan
UNTUK BISNIS : 10 JENIS INOVASI
Keuangan
1. Model Bisnis
(Business Model)
Bagaimana
mendapatkan
imbalan
2. Jaringan
(Networking)
Bagaimana
membentuk
kepemilikan
.
Proses.
Penawaran
(Offering)
3. Proses Inti (Core
Process)
Bagaimana
memberikan nilai
tambah terhadap
yang ditawarkan
5. Kinerja Produk
(Product
Performance)
Bagaimana
merancang
penawaran inti
4. Enabling Process
Bagaimana
mendukung porses
inti
6. Sistem Porduk
(Product System)
Bagaimana
meningkatkan
penawaran inti
Sumber : Doblin Group (Larry Keeley)
7. Layanan (Service)
Bagaimana tetap
berhubungan
dengan pelanggan
setelah pemeblian
Delivery
8. Channel
Bagaimana
menyampaikan
penawaran ke pasar
9. Brand
Bagaimana
mengkomunikasikan
penawaran
10. Customer
Experience
Bagaimana
mengintegrasikan
hubungan pelanggan
keseluruhan
GLOBALISASI
Human Rights
Democracy
International Trade
GLOBALISASI
IPR
Standards
Environmental Sustainability
Innovation System (incl. Human resources &
technological capability)
Social
Economy
Politics
Culture
ELEMEN PENTING
ELEMEN KKI
KETERANGAN
1. Iklim yang kondusif
• Infra- & suprastruktur umum & khusus
(termasuk pelayanan publik spt perijinan)
• Keuangan/pembiayaan
• Insentif
2. Kelembagaan & daya dukung iptek,
serta kapasitas absorpsi UKM
• Pusat Inovasi & kompetensi PI
• Peningkatan kapasitas (calon) pengguna
(beneficiaries)
3. Jaringan & Pelayanan berbasis
teknologi/pengetahuan
• Jaringan pengetahuan/inovasi
• Proses pelayanan bernilai tambah (dari PI)
• Keberlanjutan ~ model bisnis
4. Budaya inovasi
• Edukasi & pembelajaran
• Mindset & motivasi
• Apresiasi
5. Fokus & Keterpaduan
Strategi bisnis/pasar
6. Penyelarasan dengan perkembangan
global
Adaptasi terhadap dinamika global (standar, HKI,
lingkungan, perdagangan internasional, dsb.)
PUSAT INOVASI
PUSAT INOVASI (PI)
• adalah suatu organisasi atau unit organisasi yang berfungsi
sebagai simpul, hub atau gateway dari jaringan kemitraan
yang memberikan jasa layanan terpadu untuk
menumbuhkembangkan UMKM inovatif.
• sebagai salah satu “ujung tombak” aktivitas litbangyasa yang
bermuara pada dampak ekonomi, sosial & budaya (inovasi &
kewirausahaan, difusi & pembelajaran)
Bentuk :
1. PI-UMKM BDSP (Penyedia Jasa Pengembangan Bisnis) 
UMKM Inovatif
2. PI-UMKM Inkubator  Teknoprener Baru/Pemula
(UMKM Inovatif Baru/Pemula)
PELAYANAN “MINIMUM” SEBAGAI PI
PI (PI UMKM) wajib memberikan layanan terpadu di
bidang :
1. Jasa Layanan Berbasis Teknologi/Pengetahuan (mis. :
desain, prototyping, pengujian, inkubasi bisnis
berbasis teknologi, pengembangan bisnis, dsb.)
2. Pengembangan SDM UMKM.
3. Intermediasi/Jejaring Bisnis UMKM.
4. Fasilitasi Akses Pembiayaan.
Catatan :
1 & 2 : pelayanan teknis dari “kompetensi inti” PI UMKM
3 & 4 : peran intermediasi/fasilitasi PI UMKM
CONTOH IMPLEMENTASI DI DAERAH OTONOM
Mitra Daerah Kerjasama: Kabupaten/Kota
Kontinental
Kepulauan
Khusus: Perbatasan
Khusus: Tertinggal
2
9
1
3
11
4
KE SUMATERA :
1.Kab. Pelalawan
2.Kab. Kep. Anambas
3.Kota Pagaralam
6
5
7
8
KE JAWA :
4. Kota Tangsel
5. Kota Cimahi
6. Kota Pekalongan
7. Kab. Banyumas
8. Kab. Ngawi
10
KE KALIMANTAN :
9. Kab. Kapuas Hulu
KE BALI-NT :
10. Kab. Bangli
KE SULAWESI :
11. Kab. Bantaeng
INFORMASI KINERJA DALAM ARSITEKTUR PROGRAM
UNTUK PERCONTOHAN DAERAH 2013
DAMPAK
PENGUATAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA
KONTRIBUSI NASIONAL DALAM :
PERCONTOHAN NASIONAL PENGUATAN SISTEM INOVASI DI DAERAH OTONOM
PROGRAM
1. Percontohan Nasional Penguatan
Sistem Inovasi di Daerah Otonom
Koridor Ekonomi Sumatera Kabupaten Pelalawan
Prakarsa Pengembangan
Klaster Industri Unggulan
Daerah
Prakarsa Penguatan Sistem
Inovasi Daerah
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
SUB
KEGIATAN
Alih Pengetahuan
Policy/Technical
Assistance
Fora
Pelayanan Teknologi
lainnya
• Tim
• Dokumen Legal
• dll
PPKPDS
1.
2.
3.
4.
Alih Pengetahuan
Policy/Technical
Assistance
Fora
Pelayanan Teknologi
lainnya
• Tim
• Perangkat kerja
• dll
PPKIT
Prakarsa Pengembangan
Jaringan Inovasi
1.
2.
3.
4.
OUTCOME
2. Percontohan Nasional Penguatan
Sistem Inovasi di Daerah Otonom
Koridor Ekonomi Jawa – Kota
Pekalongan
ESELON I
Alih Pengetahuan
Policy/Technical
Assistance
Fora
Pelayanan Teknologi
lainnya
• Tim
• Lokasi Kawasan
• dll
PPKDT
Prakarsa Pengembangan
Teknoprener
1.
2.
3.
4.
Alih Pengetahuan
Policy/Technical
Assistance
Fora
Pelayanan Teknologi
lainnya
• Tim
• Lembaga
• dll
BIT
Prakarsa Pengembangan Pilar
Tematik
1.
2.
3.
4.
Alih Pengetahuan
Pengembangan
Kelembagaan
Pengkajian
Fora
• Tim/Pokja
• Perangkat kerja
• dll
PAT
OUTPUT
KEGIATAN
INPUT
KABUPATEN PELALAWAN
Negeri Amanah
Tuah Negeri Seiya Sekata
VISI KABUPATEN PELALAWAN
TERWUJUDNYA KABUPATEN PELALAWAN MAJU DAN SEJAHTERA,
MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DIDUKUNG
OLEH PERTANIAN YANG UNGGUL DAN INDUSTRI YANG TANGGUH
DALAM MASYARAKAT YANG BERADAT, BERIMAN, BERTAQWA DAN
BERBUDAYA MELAYU TAHUN 2030
VISI 2011 – 2016
PEMBAHARUAN MENUJU KEMANDIRIAN PEMERINTAH
DAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN
TUJUAN
Umum : Mendorong percepatan pembangunan Kabupaten
Pelalawan yang progresif dan berkualitas, inklusif, dan
berkelanjutan.
Khusus : Mendorong penguatan sistem inovasi untuk
mendukung pembangunan Kabupaten Pelalawan sebagai
salah satu dari 20 Kabupaten Paling Kompetitif di
Indonesia Tahun 2020.
Prakarsa Pelalawan ~ P20/20
Input
Proses
Kinerja
2%
Investasi
6
Kerangka
Kebijakan
Inovasi
Mencapai 2% rasio Litbangyasa/PDRB (GERD/GDP)
① Mengembangkan iklim yang kondusif bagi inovasi
dan bisnis
② Memperkuat kelembagaan dan daya dukung
iptek/litbangyasa dan mengembangkan
kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM
③ Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan
meningkatkan difusi inovasi, serta meningkatkan
pelayanan berbasis teknologi
④ Mendorong budaya inovasi
⑤ Menumbuhkembangkan dan memperkuat
keterpaduan pemajuan sistem inovasi
⑥ Penyelarasan dengan perkembangan global
5
Program
Prioritas
Daerah
① Penguatan sistem inovasi daerah
② Pengembangan klaster industri
unggulan daerah
③ Pengembangan jaringan inovasi
④ Pengembangan teknoprener
⑤ Pengembangan pilar-pilar
tematik
Menjadi salah satu dari 20 kabupaten paling kompetitif di Indonesia
tahun 2020
TEMA MENDASAR PEMBANGUNAN
Sejahtera,
Berkeadilan,
Aman
Ekonomi
Berdaya
Saing
Pelayanan
Publik Prima
Budaya
Melayu
yang Kreatif
& Maju
Pembangunan
Berkelanjutan
“TEMA PRIORITAS” FLAGSHIP PROGRAMS
Prioritas
1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Percepatan pembangunan daerah yang
inklusif dan berkelanjutan
2. Pengembangan Klaster Industri
Unggulan Daerah
1. KI Sawit
2. KI Wisata
3. KI Kreatif
3. Pengembangan Jaringan Inovasi
Teknopolitan Pelalawan
4. Pengembangan Teknoprener
Bisnis inovatif
5. Pengembangan Pilar-pilar Tematik
Inovasi Hijau
37
TEMA MENDASAR
1.
Pelayan publik prima terstandar
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.
Kehidupan yang lebih sejahtera, berkeadilan & aman
a.
b.
3.
Pertumbuhan ekonomi tinggi berkualitas dengan keunggulan khas Pelalawan
Ekonomi kreatif
Ketahanan pangan
Pusat Inovasi/Teknologi Terbuka
Pembangunan berkelanjutan
a.
b.
5.
Pengangguran , kemiskinan & kesenjangan yang rendah
Aman, ramah & nyaman
Ekonomi berdaya saing
a.
b.
c.
d.
4.
Pelayanan dasar berkualitas yang inklusif (pendidikan & kesehatan)
Perijinan bisnis dan investasi
Sistem transportasi & logistik
Energi daerah
Air bersih
Sistem infokom
Bumi Pelalawan hijau, bersih & asri
Pengelolaan persampahan & lingkungan
Budaya Melayu yang kreatif & maju
a.
b.
c.
Karya budaya khas
Wisata Pelalawan
Ruang/fasilitas publik terbuka (creative-cultural centers)
1. TEMA PENTING PSID
TEMA
PRIORITAS
Baseline survey
1. Perencanaan pembangunan
daerah berbasis pengetahuan
yang berkelanjutan
CATATAN
Kondisi faktual (data)
terdokumentasi
1. RPJMD
2. RPJPD
3. Roadmap PSID
Dokumen revisi & adopsi
2. Pelayanan Dasar Prima
1. Perijinan
(peningkatan pelayanan publik
& investasi/bisnis,
2. Pendidikan
pembangunan inklusif)
Pedoman Pelayanan Perijinan
Terpadu
3. Pembangunan inklusif &
berkelanjutan
1. Pendidikan (di Teknopolitan)
1. Rencana Pendidikan Vokasi
(SMK, AK)
2. Rencana STTP
2. Trust society – Kohesi sosial
3. Pembangunan partisipatif
4. Pembangunan hijau
Gagasan & prakarsa
implementasi
Ruang/fasilitas publik terbuka
(creative-cultural centers)
Gagasan, konsep pengembangan
& prakarsa implementasi
4. Budaya Melayu yang kreatif &
maju
Gagasan & prakarsa
implementasi perbaikan
pendidikan untuk semua
1. CONTOH PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (1)
Elemen Kebijakan Inovasi
1. Mengembangkan kerangka
umum yang kondusif bagi
inovasi dan bisnis
OUTPUT
1.1 Rekomendasi kelembagaan
strategis PSID
1.2 Kajian (review) RPJPD
1.3 Kajian (review) RPJMD
1.4 Kajian (review) Strategi Inovasi
Daerah
1.5 Pemetaan SID
1.6 Rumusan roadmap Penguatan
Sistem Inovasi Daerah (PSID
1.7 Rekomendasi PSID
OUTCOME
Outcome terkait
1.1 Adopsi rekomendasi
kelembagaan strategis PSID
1.2 Adopsi acuan penyelarasan
RPJPD
1.3 Adopsi acuan penyelarasan
RPJMD
1.4 Adopsi acuan penyelarasan
dokumen Strategi Inovasi
Daerah
1.5 Adopsi rekomendasi PSID
1.6 Meningkatnya investasi
berinovasi di daerah
1. CONTOH PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (2)
Elemen Kebijakan Inovasi
OUTPUT
OUTCOME
2. Memperkuat kelembagaan dan
daya dukung iptek/litbangyasa
dan mengembangkan
kemampuan absorpsi oleh
industri, khususnya UKM
Output dari Kegiatan/Sub Kegiatan
Outcome terkait
3. Menumbuhkembangkan
kolaborasi bagi inovasi dan
meningkatkan difusi inovasi,
praktik baik/terbaik dan/atau
hasil litbangyasa serta
meningkatkan pelayanan
berbasis teknologi
Output dari Kegiatan/Sub Kegiatan
Outcome terkait
Output dari Kegiatan/Sub Kegiatan
1. CONTOH PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (3)
Elemen Kebijakan Inovasi
4. Mendorong budaya inovasi
OUTPUT
Output dari Kegiatan/Sub Kegiatan
OUTCOME
Outcome terkait
Output dari Kegiatan/Sub Kegiatan
Output dari Kegiatan/Sub Kegiatan
5. Menumbuhkembangkan dan
memperkuat keterpaduan
pemajuan sistem inovasi dan
klaster industri nasional dan
daerah
Output dari Kegiatan/Sub Kegiatan
Outcome terkait
6. Penyelarasan dengan
perkembangan global
Output dari Kegiatan/Sub Kegiatan
Outcome terkait
2. TEMA PENTING PKIUD
TEMA
PRIORITAS
Baseline survey
CATATAN
Kondisi faktual (data)
terdokumentasi
1. Perencanaan
pembangunan daerah
berbasis pengetahuan
yang berkelanjutan
1. RPJMD (masukan PKIUD)
2. RPJPD (masukan PKIUD)
3. Roadmap PKIUD
Dokumen revisi & adopsi
2. Peningkatan nilai tambah
KI sawit
1. Dokumen rencana aksi
2. Kelembagaan
3. Model bisnis
Gagasan & prakarsa
implementasi
3. Peningkatan nilai tambah
KI wisata
1. Dokumen rencana aksi
2. Kelembagaan
3. Model bisnis
Gagasan & prakarsa
implementasi
4. Keunggulan Pelalawan
Branding
Gagasan & prakarsa
implementasi
3. TEMA PENTING PJI
TEMA
PRIORITAS
Baseline survey
CATATAN
Kondisi faktual (data)
terdokumentasi
1. Perencanaan
pembangunan daerah
berbasis pengetahuan
yang berkelanjutan
1. RPJMD (masukan PJI)
2. RPJPD (masukan PJI)
3. Roadmap PJI
Dokumen revisi & adopsi
2. Lanjutan Persiapan
Teknopolitan
1. Dokumen rencana
lanjutan
2. Dokumen peraturan/
pedoman
3. KLHS
4. Kelembagaan
5. Koordinasi AMDAL
• Dokumen, adopsi &
prakarsa implementasi
• Ground breaking
3. Peningkatan koordinasi &
kerjasama untuk
Teknopolitan
1. Sosialisasi & Promosi
2. Kerjasama
• Modul/materi
• Dukungan kerjasama &
implementasi
4. TEMA PENTING P TEKNOPRENER
TEMA
PRIORITAS
Baseline survey
CATATAN
Kondisi faktual (data)
terdokumentasi
1. Perencanaan
pembangunan daerah
berbasis pengetahuan
yang berkelanjutan
1. RPJMD (masukan PTEKN)
2. RPJPD (masukan PTEKN)
3. Roadmap PTEKN
Dokumen revisi & adopsi
2. Pengembangan PI
1. Dokumen rencana aksi
2. Kelembagaan
Prakarsa implementasi
3. Prakarsa pelayanan PI
1. Dokumen rencana aksi
2. Talent scouting
3. Pelayanan
Prakarsa implementasi
4. Skema pembiayaan
teknoprener
Dokumen rencana aksi
Adopsi & prakarsa
implementasi
5. TEMA PENTING P PILAR TEMATIK
TEMA
PRIORITAS
Baseline survey
CATATAN
Kondisi faktual (data)
terdokumentasi
1. Perencanaan pembangunan
daerah berbasis pengetahuan
yang berkelanjutan
1. RPJMD (masukan PTEM)
2. RPJPD (masukan PTEM)
3. Roadmap PTEM
Koordinasi untuk dokumen,
adopsi & prakarsa implementasi
2. Pengembangan energi (PTPSE
& B2TE)
1. Dokumen rencana
2. Percontohan
Koordinasi untuk dokumen,
adopsi & prakarsa implementasi
3. Pengembangan air bersih (PTL)
1. Dokumen rencana
2. Percontohan
Koordinasi untuk dokumen,
adopsi & prakarsa implementasi
4. Pengembangan sistem
manajemen persampahan
(PTL & BTL)
1. Dokumen rencana
2. Percontohan
Koordinasi untuk dokumen,
adopsi & prakarsa implementasi
5. Pengembangan sistem
transportasi (PTIST)
1. Dokumen rencana
2. Percontohan
Koordinasi untuk dokumen,
adopsi & prakarsa implementasi
6. Pengembangan sistem
infokom/ E-evelopment (PTIK
& B Ipteknet)
1. Dokumen rencana
2. Percontohan
Koordinasi untuk dokumen,
adopsi & prakarsa implementasi
Catatan : PAT ~ Peran prioritas : intermediasi (koordinasi & fasilitasi kerjasama) & audit teknologi
OUTLINE
1
4
PENDAHULUAN : PENGUATAN SISTEM INOVASI
2
PRIORITAS 2013 & CONTOH PRAKARSA
3
TIM AHLI
PENUTUP
TIM AHLI (MITRA BESTARI) - TUGAS
1. Memberikan masukan kepada Kepala BPPT dalam
penguatan sistem inovasi di Indonesia, sesuai dengan
lingkup prioritas program/kegiatan penguatan sistem
inovasi oleh BPPT;
2. Membantu pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan
fasilitasi tertentu dalam perencanaan, implementasi,
pemantauan, evaluasi dan perbaikan program/kegiatan
BPPT dalam penguatan sistem inovasi di Indonesia;
3. Membantu pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan
fasilitasi tertentu dalam mendorong gerakan penguatan
sistem inovasi di Indonesia, termasuk peningkatan
peran para Relawan Indonesia Berinovasi di daerah.
OUTLINE
1
4
PENDAHULUAN : PENGUATAN SISTEM INOVASI
2
PRIORITAS 2013 & CONTOH PRAKARSA
3
TIM AHLI
PENUTUP
CATATAN PENUTUP
1. Membangun/memperkuat “sistem”  Ekosistem yang semakin
mendukung  Pendekatan “sistemik”; termasuk peningkatan
efektivitas peran pemerintah (a.l. penghapusan hambatan &
pemberian dukungan tertentu/selektif secara cerdas).
2. Nilai tambah/daya saing & Kohesi sosial  Basis pengetahuan;
kreativitas; kewirausahaan; jaringan; inovasi; difusi; pembelajaran;
trust society.
3. Kemitraan, jaringan, inklusivitas, keberlanjutan mutlak
dikembangkan dalam setiap prakarsa  memulai dari “kelompok
kecil”, prakarsa kontekstual, dalam kerangka holistik.
4. Terobosan untuk meningkatkan “kisah-kisah sukses” &
knowledge sharing ….  Gerakan …
5. Partisipasi masyarakat….  Para Relawan Indonesia Berinovasi ...
Digalang, dibimbing … beraktivitas nyata sebagai “solusi”... actions
speak louder than words ...
Gerakan Membangun Sistem Inovasi, Daya Saing
dan Kohesi Sosial di seluruh Wilayah Nusantara
Salam Inovasi Indonesia
Terima Kasih
DB PKT
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Gedung II BPPT, Lt 13
Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340
Telp. (021)-316 9441
Fax. (021)-319 24127
http://www.bppt.go.id
http://gin.web.id
TANTANGAN : PEMBANGUNAN BERBASIS PENGETAHUAN
Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian &
Peradaban Bangsa
Knowledge Society
Knowledge Economy
Daya Saing dan Kohesi Sosial;
Kebutuhan Dasar; Kedaulatan
POTENSI
EKONOMI
1.
2.
3.
4.
SDM yang terdidik, kreatif, dan terampil
Infrastruktur komunikasi yang dinamis
Sistem inovasi yang efektif
Pemerintahan, insentif ekonomi dan rejim
kelembagaan yang mendukung
MELALUI
KORIDOR
EKONOMI
KONEKTIVITAS
NASIONAL
MP3EI
KEMAMPUAN
SDM DAN
IPTEK
NASIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
Sistem informasi dan komunikasi
Pembelajaran seumur hidup dan budaya inovasi
Sistem inovasi yang efektif
Modal sosial
Kepemimpinan/kepeloporan dalam pemajuan
sosial budaya masyarakat
6. Rejim kebijakan yang kondusif
Sistem Inovasi
Kecenderungan dan Tantangan Universal
Globalisasi
Kemajuan Iptek,
Inovasi
Isu-isu Kontekstual

Ekonomi
Pengetahuan
Ekonomi
Jaringan
Faktor-faktor
Lokalitas
PENGUATAN SISTEM INOVASI DALAM PEMBANGUNAN (NASIONAL & DAERAH)
Kebutuhan Dasar &
Perlindungan
Masyarakat
(Basic Needs, Protection/
Security - Public Interests)
Penguatan Sistem
Inovasi
Daya Saing &
Kohesi Sosial
(Enabling &
Strengthening : Nilai
Tambah - Produktivitas)
Untuk percepatan
pembangunan (nasional &
daerah) yang lebih “berbasis
pengetahuan/ teknologi” 
pertumbuhan tinggi &
berkualitas, inklusif, dan
berkelanjutan
Kepentingan
Kedaulatan Negara
(Sovereignity –
Kemandirian, Hankam)
ELEMEN PENTING SISTEM INOVASI
Permintaan (Demand)
inovasi akhir)
Konsumen (permintaan
Produsen (permintaan antara)
difusi
Sistem Politik
Sistem Pendidikan dan
Litbang
Pemerintah
Pendidikan dan
Pelatihan Profesi
Discovery
Discovery
Sistem Industri
invensi
invensi
Perusahaan Besar
Intermediaries
Penadbiran
(Governance)
Pendidikan Tinggi dan
Litbang
Kebijakan RPT
Litbang Pemerintah
Lembaga Litbangyasa
Brokers
UKM “Matang/ Mapan”
Intermediasi
PPBT
Supra- dan Infrastruktur Khusus
Standar dan
Norma
Dukungan Inovasi dan
Bisnis
HKI dan
Informasi
Perbankan
Modal Ventura
PROSES PEMBELAJARAN
Framework Conditions
Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota
•
•
•
•
•
•
Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi makro
Kebijakan moneter
Kebijakan fiskal
Kebijakan pajak
Kebijakan perdagangan
Kebijakan persaingan
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Pendidikan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum/ Dasar
Kebijakan Industri / Sektoral
SDA dan Lingkungan
Budaya
• Sikap dan nilai
• Keterbukaan terhadap pembelajaran
dan perubahan
• Kecenderungan terhadap Inovasi dan
kewirausahaan
• Mobilitas dan interaksi
Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development)
PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
SID
SID
Klaster Industri 1
Sistem Inovasi Nasional
Klaster Industri 3
SUBSISTEM & KETERKAITAN MULTIDIMENSI SISTEM INOVASI
Sektor I
Daerah
A
Daerah
C
“industrial cluster-wise” Subnational Innovation System
“Region-wise” Sub-national
Innovation System
“Sector-wise” Sub-national
Innovation System
Klaster Industri:
Sektor II
Klaster Industri 1-Z
Klaster Industri 3-B
Klaster Industri 2-C
Sektor III
SID : Sistem Inovasi Daerah.
Klaster Industri 1-A
DINAMIKA INTERAKSI TRIPLE HELIX SISTEM INOVASI
Pemerintah
Akademia
Industri
• Pemerintah mendominasi
lingkaran/spiral lainnya
• Koordinasi birokratis top-down
• Mentalitas “proyek besar”
• Industri: national champion
• Perguruan tinggi: terutama
berperan sebagai lembaga
pengajaran
• Industri : perusahaan
terhubungkan oleh pasar
Pemerintah
• Pemerintah : dibatasi pada
penanggulangan kegagalan
pasar
Industri
Litbangyasa
& PT
• Mentalitas individualistik
•
2
Hubungan/interaksi antar
kelembagaan dalam “pusaran spiral”
sebagai “proses transisi tanpa akhir
dan dinamis”
• Perguruan tinggi :
melaksanakan riset dasar dan
penyediaan SDM
1
Akademia
Tri-literal network dan
Organisasi Hybrid
Unit-unit antarmuka (interface)
pada garis batas yang ketat.
Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Etzkowitz dan Leydesdorff (2000).
Pemerintah
Bisnis
3
SIN, SID, KI, JI = PENDEKATAN SISTEM
Industri Terkait
Industri Pemasok
Industri Inti
Industri
Pendukung
Lembaga
pendukung
Pembeli
PENGEMBANGAN TEKNOPRENER 2013 (1)
Elemen Kebijakan Inovasi
1. Mengembangkan kerangka
umum yang kondusif bagi
inovasi dan bisnis
OUTPUT
OUTCOME
1.1 Pengkajian skema insentif
pengembangan teknoprener
1.1 Pedoman umum skema
insentif pengembangan
teknoprener di Indonesia
1.2 Rekomendasi kebijakan skema
insentif pengembangan
teknoprener
1.2 Instrumen legal (Peraturan
Menteri) sebagai acuan
implementasi skema
insentif pengembangan
teknoprener
1.3 Draf Blue Print (Cetak Biru) dan
Roadmap (Petarencana)
Pengembangan Pusat Inovasi
1.3 Blue Print (Cetak Biru) dan
Roadmap (Petarencana)
Pengembangan Pusat
Inovasi
PENGEMBANGAN TEKNOPRENER 2013 (2)
Elemen Kebijakan Inovasi
2. Memperkuat kelembagaan dan
daya dukung iptek/litbangyasa
dan mengembangkan
kemampuan absorpsi oleh
industri, khususnya UKM
OUTPUT
OUTCOME
2.1 Revisi Pedoman Pengembangan
dan Pengelolaan Pusat Inovasi
2.1 Pedoman Pengembangan
dan Pengelolaan Pusat
Inovasi
2.2 Rekomendasi kebijakan
pengembangan teknoprener
2.2 Instrumen legal sebagai
acuan implementasi
pengembangan
teknoprener
2.3 Modul pelatihan pengelola atau
fasilitator PI Inkubator Bisnis
2.4 Pelatihan calon pengelola atau
fasilitator PI Inkubator Bisnis
2.3 Tersedia calon pengelola
atau fasilitator PI Inkubator
Bisnis (30 orang)
2.5 Modul pelatihan pengelola atau
fasilitator PI PJPB
2.6 Pelatihan calon pengelola atau
fasilitator PI PJPB
2.4 Tersedia calon pengelola
atau fasilitator PI IPJPB (30
orang)
2.7 Modul pelatihan peningkatan
kapasitas teknologi/inovasi UKM
2.8 Pelatihan peningkatan kapasitas
teknologi/inovasi UKM
2.5 UKM terlatih dalam
peningkatan kapasitas
teknologi/inovasi (30 UKM)
PENGEMBANGAN TEKNOPRENER 2013 (3)
Elemen Kebijakan Inovasi
OUTPUT
OUTCOME
3. Menumbuhkembangkan
kolaborasi bagi inovasi dan
meningkatkan difusi inovasi,
praktik baik/terbaik dan/atau
hasil litbangyasa serta
meningkatkan pelayanan
berbasis teknologi
3.1 Seleksi calon tenant BIT
3.2 Terselenggaranya pelayanan
inkubasi bisnis/PPBT oleh BIT
3.1 Layanan inkubasi
bisnis/PPBT oleh BIT
3.2 2 tenant BIT berhasil
diinkubasi
4. Mendorong budaya inovasi
4.1 Modul pengembangan
teknoprener
4.2 Sosialisasi/pelatihan
pengembangan teknoprener
4.1 Adopsi modul
pengembangan teknopener
4.2 Talent scouting calon
teknoprener di 4 KE (600
peserta)
4.3 Modul Relawan Indonesia
Berinovasi
4.2 Sosialisasi/workshop/pelatihan
fasilitator dan Relawan Indonesia
Berinovasi
4.3 Gerakan Relawan Indonesia
Berinovasi (50 fasilitator &
1000 Relawan)
PENGEMBANGAN TEKNOPRENER 2013 (4)
Elemen Kebijakan Inovasi
OUTPUT
OUTCOME
5. Menumbuhkembangkan dan
memperkuat keterpaduan
pemajuan sistem inovasi dan
klaster industri nasional dan
daerah
5.1 Tersusunnya modul/materi
kampanye keperdulian
Teknoprener Indonesia
5. 2 Koordinasi atau kerjasama
Kampanye Keperdulian
(Awareess Campaign) Gerakan
Teknoprener Indonesia bersama :
1. AIBI & ABI
2. Kementerian & Lembaga
Pemerintah Pusat
3. KP3EI di 6 Koridor Ekonomi
4. Asosiasi Pemerintahan
Daerah
5. Asosiasi Bisnis
6. Asosiasi Profesi
7. Lemlitbangyasa Daerah
8. Media massa
5.1 Tersosialisasikannya
Gerakan Teknoprener
Indonesia
6. Penyelarasan dengan
perkembangan global
6.1 Kerjasama internasional
pengembangan PPBT dan/atau
UKM inovatif
6.1 Implementasi prakarsa
kerjasama internasional
pengembangan PPBT
dan/atau UKM inovatif
CONTOH INFORMASI KINERJA DALAM ARSITEKTUR PROGRAM
Menguatnya Sistem Inovasi di
Daerah (Koridor Ekonomi)
SASARAN POKOK
DAMPAK
Adanya Percontohan Nasional
sebagai Kisah Sukses Penguatan
Sistem Inovasi di Daerah Otonom
Sasaran Strategis
Sasaran Program
OUTCOME
Manfaat yang diperloleh dalam
jangka menengah untuk beneficieries
tertentu sebagai hasil dari output
Master Plan Pengembangan
Kawasan Teknopolitan
Sasaran Kegiatan
OUTPUT
Produk (barang &/ jasa) akhir
yang dihasilkan
Proses/kegiatan yang menggunakan
Input menghasilkan output
yang diinginkan
Pendampingan (Policy/Technical
Assistance)
KEGIATAN
KEGIATAN
• Pokja Master Plan
• Lokasi Kawasan
SUB-KEGIATAN
INPUT
Hasil Pembangunan yang diperoleh
dari pencapaian outcome
Sumberdaya yang memberikan
Kontribusi dalam menghasilkan
output
PENGUATAN SISTEM INOVASI DI KOTA PEKALONGAN (2012)
Penguatan SID
Jaringan Inovasi
Pengembangan Teknoprener
Klaster Industri Batik
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2005 - 2025
2025
RPJM 4
(2020-2024)
RPJM 3
(2015-2019)
RPJM 2
(2010-2014)
RPJM 1
(2005-2009)
Menata kembali NKRI,
membangun Indonesia
yang aman dan damai,
yang adil dan
demokratis, dengan
tingkat kesejahteraan
yang lebih baik.
Memantapkan
penataan kembali
NKRI, meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan iptek,
memperkuat daya
saing perekonomian.
Memantapkan
pembangunan secara
menyeluruh dengan
menekankan
pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek.
Mewujudkan
masyarakat Indonesia
yang mandiri, maju,
adil dan makmur
melalui percepatan
pembangunan di
segala bidang dengan
struktur perekonomian
yang kokoh
berlandaskan
keunggulan kompetitif.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DALAM RANGKA MENDORONG PEREKONOMIAN YANG BERBASIS PENGETAHUAN
GRAND DESIGN PENGUATAN SISTEM INOVASI
DI INDONESIA 2011 - 2025
2025
ROADMAP SI
(2020-2024)
ROADMAP SI
(2015-2019)
ROADMAP SI
(2011-2014)
Membangun dan
merevitalisasi pilar-pilar
sistem inovasi pada
tataran nasional,
daerah, industrial, dan
jaringan inovasi serta
mengembangkan
contoh kisah sukses
pengembangan sistem
inovasi.
Mengembangkan pilarpilar penguatan sistem
inovasi yang terpadu
(pada tataran nasional,
daerah, industrial),
memperluas kisah
sukses, dan menjadi
salah satu hub jaringan
inovasi regional/
internasional.
Memperkokoh sistem
inovasi nasional,
daerah, industrial
Indonesia yang berkelas
internasional dan
sebagai salah satu hub
jaringan inovasi
internasional.
PENGUATAN SISTEM INOVASI SEBAGAI PIJAKAN BERSAMA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DENGAN
PERTUMBUHAN YANG TINGGI DAN BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN DALAM
MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG SEJAHTERA, ADIL, MAJU, MANDIRI DAN BERADAB
CONTOH KERANGKA ROADMAP PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI
TAHAP I DI INDONESIA 2012 – 20…
TAHUN
2015
TAHUN
2014
TAHUN
2012
• Mengawali reformasi
kebijakan sesuai
dengan “Kerangka
Kebijakan Inovasi”
• Melaksanakan
program prioritas
penguatan SI
• Mengembangkan
contoh awal kisah
sukses.
INISIASI
TAHUN
2013
• Melanjutkan
reformasi kebijakan
sesuai dengan KKI
• Melanjutkan
beberapa program
prioritas
• Mengembangkan
program payung
• Meningkatkan
contoh awal kisah
sukses.
PENINGKATAN
• Melanjutkan
reformasi kebijakan
sesuai dengan KKI
• Melanjutkan
beberapa program
prioritas
• Melanjutkan
program payung
• Memperluas contoh
kisah sukses.
PERLUASAN
• Memantapkan
reformasi kebijakan
sesuai dengan KKI
• Memantapkan
beberapa program
prioritas
• Memperluas
program payung
• Mengadaptasi kisah
sukses bagi NKRI.
PEMANTAPAN
MEMBANGUN DAN MEREVITALISASI PILAR-PILAR SISTEM INOVASI
PADA TATARAN NASIONAL, DAERAH, INDUSTRIAL, DAN JARINGAN INOVASI SERTA MENGEMBANGKAN
CONTOH KISAH SUKSES PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI.
CONTOH KERANGKA PETA RENCANA (ROADMAP)
PENGUATAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA 2012 – 20…
INISIATIF 5
TAHUN 2012
INISIATIF
4
•TAHUN
10
2012
INISIATIF
3
• 20
•TAHUN
10
• 30 2012
INISIATIF
2
TAHUN
• 20
• TAHUN
•1030 2012
2013
INISIATIF
1
• 20
•TAHUN
10
• 12
• 30 2012
•
•
•
•
•
•
• 20
•1130
21
31
41
51
61
SOSIALISASI INISIASI
•
•
•
•
•
22
32
42
52
62
INISIASI PENINGKATAN
TAHUN
2014
•
•
•
•
•
•
13
23
33
43
53
63.
PENINGKATAN PERLUASAN
TAHUN
20…
•
•
•
•
•
•
14
24
34
44
54
64.
PERLUASAN PEMANTAPAN
MEMBANGUN DAN MEREVITALISASI PILAR-PILAR SISTEM INOVASI
MELALUI PRAKARSA-PRAKARSA STRATEGIS.
TAHUN
20…
•
•
•
•
•
•
15
25
35
45
55
65.
PEMANTAPAN

similar documents