22052012_RKO bangub 2012

Report
Tahun Anggaran 2012
Dinas DIKPORA Kota Surakarta
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
BANTUAN KEPADA KAB/KOTA
PERMENDAGRI 13/2006
PERMENDAGRI 59/2007
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1. Bantuan Keuangan
2. Bantuan Sosial
3. Hibah
Bantuan Keuangan
• Perekat antara Pem Prov dengan Pem Kab/Kota
• Perwujudan sinergitas dan keterpaduan serta kesinambungan program
antara Pusat, Prov dan Kab/Kota
PERMENDAGRI 32/2008
• BERSIFAT UMUM, didasarkan pd pertimbangan utk mengatasi
kesenjangan fiskal
• BERSIFAT KHUSUS, utk mendukung capaian porgram prioritas
pemprov yg dilaks sesuai urusan yg jadi kewenangan pem
kab/kota
ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN 2012
Rp. 1.692.898.597.000,- ( 20,13% dari
APBD Rp. 8.411.313.583.000,-)
(Amanat Ps. 49 UU No. 20/2003)
BL
Rp. 404.230.065.000,Dinas Pendidikan
Rp.201.361.309.000,SKPD Lain Rp. 202.868.756.000,-
BTL
Rp. 1.288.668.532.000,Gaji Pegawai Rp. 68.751.032.000,Bankeu Rp. 858.400.000.000,Bansos Rp. 4.640.500.000,Hibah Rp. 356.877.000.000,-
DANA BOS
SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMP T
Rp. 2.834.430.710.000,-
PROPORSI ANGGARAN PENDIDIKAN PROV JATENG
(TH 2010- 2012)
BESARAN BANTUAN KAB/KOTA BID PENDIDIKAN
SANGAT SIGNIFIKAN
No.
Uraian
Jumlah Anggaran (miliar rupiah)
2010
1.
Bantuan Sosial
2.
2011
2012
16,467
162,431
4,640
Bantuan Keuangan
587,196
758,668
858,400
3.
Pengemb & Kat Dik
224,856
196,036
0
4.
Hibah
15,395
73,229
356,877
843,914
1.190,364
1.219,917
1.241,926
1.610,494
1.692,898
67,95%
73,91%
72,06%
Jumlah
Anggaran Pendidikan
Prosentase Bantuan
ke Kab/Kota
TOTAL BANTUAN
7.615.000.000
1
Jenis Bantuan
2
Penerima Bantuan
3
Hibah
2.845.000.000
4
DPA Sekolah
4.770.000.000
5
Pencairan tahap I
7.336.500.000
6
Pencairan tahap II
892.500.000
28 Jenis
83 sekolah
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA
PP 38 Tahun 2007
dilakukan dengan tetap memperhatikan masing-masing urusan dan kewenangan yang
dimiliki masing-masing pemerintahan, baik Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
Bersifat DUKUNGAN
diberikan kepada pelaksanaan
program/kegiatan Pemerintah Pusat
guna mendukung peningkatan
penyelenggaraan fungsi
pemerintahan di daerah
Bersifat STIMULAN
diberikan kepada Kab/Kota, sbg
upaya memperkuat pelaksanaan
urusan-urusan yang menjadi
kewenangan Kab/Kota agar tercipta
kesinambungan dan keharmonisan
urusan antara Pusat, Provinsi dan
Kab/Kota
KEBIJAKAN UMUM
BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA
Tahun 2012
(SE SEKDA Prov. Jateng No. 050/03684 tgl 16 Peb 2011)
KEBIJAKAN
UMUM
KEBIJAKAN
KHUSUS
Perencanaan
Bant Keu Umum
Pelaksanaan
Bant Keu Khusus
Pelaporan
Pendidikan
Perencanaan (KEBIJAKAN UMUM)
1. Prioritas usulan diutamakan yg telah melalui jaring asmara (mekanisme
perencanaan pemb daerah ataupun aspirasi melalui unsur legislatif
2. Pem kab/kota menyediakan dana pendampingan (biaya perencanaan,
pengawasan, administrasi )
3. Kinerja pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan kpd kab/kota tahun yg
lalu menjadi pertimbangan untuk penentuan alokasi tahun berikutnya
4. Usulan tdk diperkenankan utk tambahan usaha/modal daerah, membayar
hutang, pembebasan tanah, pengadaan kendaraan bermotor , DED,
studi/kajian/penelitian & peralatan kantor pendukung
5. Standar harga satuan kegiatan mendasarkan pada standar harga satuan
barang & kegiatan di masing-masing kab/kota serta harga pasar
Pelaksanaan (KEBIJAKAN UMUM)
1. Pelaks kegiatan yg dibiayai melalui bantuan keu harus diselesaikan dlm 1 (satu)
tahun anggaran & tdk dpt diluncurkan pd tahun anggaran berikutnya
2. Pengadaan barang/jasa yg dilakukan harus sesuai dg Perpres 54/2010 (pengganti
Keppres 80/2003) beserta perubahan-perubahannya
3. Dana bantuan agar digunakan sesuai rencana semula, dan pelaksanaan
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yg bersangkutan
4. Kab/kota wajib menyusun proposal pelaksanaan kegiatan dengan sistematika : latar
belakang, maksud & tujuan, sasaran, keluaran , manfaat , dampak yang diharapkan,
RAB, jadwal pelaksanaan, copy DPA provinsi & kab/kota, dan khusus kegiatan fisik
dilampiri gambar rencana/desain, foto 0% & peta lokasi.
5. Pemprov tdk akan mengalokasikan biaya pemeliharaan setelah kegiatan dimaksud
berakhir. Pemeliharaan dan pengembangan hasil bantuan Pemprov kpd Kab/Kota
sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pem Kab/Kota
Pelaporan (KEBIJAKAN UMUM)
1. Bupati/walikota wajib menyampaikan laporan administrasi pelaksanaan
kegiatan bantuan keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya kepada Gubernur cq Biro Adm Pembg Daerah Setda Prov Jateng
dg tembusan Bappeda, Dinas Pendidikan dan Biro Keu. Setda Prov Jateng.
2. Laporan program agar dapat diselesaikan pada akhir bulan Nopember,
Capaian indikator program agar dilakukan secara periodik/per triwulan,
disampaikan kepada Bappeda Prov. Jateng selaku Ketua Forum PUS Prov.
Jateng dengan tembusan Dinas Pendidikan Prov. Jateng.
3. Pada akhir tahun anggaran Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan
akhir tahun sebgai bahan penyusunan LKPJ Gubernur.
PELAKSANAAN
1. Pelaksanaan alokasi bantuan pendidikan yang dibiayai melalui
Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota harus dapat diselesaikan
dalam satu tahun anggaran, utamanya untuk membiayai
pekerjaan fisik
2. Pelaks kegiatan mempertimbangkan jenis, sifat, nilai
barang/jasa, serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan
jumlah penyedia barang/jasa yang ada, dg memperhatikan
ketentuan pelaksanaan MoU bagi kegiatan yang terkait dg
pelaksanaan MoU
Catatan :
Pengadaan barang/jasa yang dilakukan tetap memperhatikan
ketentuan yang berlaku Perpres 54/2010 ttg Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah (pengganti Keppres 80/2003) dan peraturan lain penyertanya.
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
1. SE SEKDA Prov. Jateng No. 050/03684 tgl 16 Peb 2011) Tentang
Kebijakan Umum Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota
APBD Prov. Jateng TA. 2012
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 70 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Prov. Jateng TA. 2012
3. Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang
Pendidikan Kepada Kab/Kota Prov. Jateng Tahun 2012
4. DPA PPKD Prov. Jateng Tahun 2012 No. 2396/DPA/2012 tanggal 9
Desember 2011.
5. Rencana Kerja Operasional (RKO)
1
Surat permohonan pencairan dana dari Bupati/ Walikota;
2
SK Walikota Penetapan Sekolah
3
Pernyataan Walikota
4
Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
5
Kuitansi bermeterai cukup, rangkap 6 (enam) lembar;
6
RAB, jadwal dan lokasi kegiatan (proposal);
7
Kegiatan fisik yang dilaks penyedia barang dan jasa dilampiri
SKPPBJ/SPMK/Kontrak kerja
8
pencairan tahap berikutnya dilampiri Laporan penyerapan
keuangan tahap sebelumnya
9
Rencana Kerja Operasional (R K O)
SISTIMATIKA
RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
1. Latar belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Sasaran
4. Keluaran/Output
5. Manfaat
6. Dampak
Lampiran-lampiran
SISTIMATIKA
RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
1. Latar belakang :
Sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai :
a. Kondisi eksisting spesifik pada kegiatan yang akan
diusulkan (kontruksi eksisting, kategori kerusakan
dll)
b. Permasalahan spesifik pada kegiatan yang akan
diusulkan
c. Kewenangan dari kegiatan yang diusulkan
SISTIMATIKA
RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
2. Maksud dan Tujuan :
Spesifik pada kegiatan yang akan diusulkan
Misal :
•Memenuhi kebutuhan Ruang Kelas Baru untuk
kegiatan pembelajaran
•Tersedianya Ruang Kelas Baru yang memadai
SISTIMATIKA
RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
3. Sasaran :
a.
Menguraikan obyek/jenis penanganan/pekerjaan utama
(mayor item) dan lokasi kegiatan (Dusun, Desa/Kelurahan,
Kecamatan);
b.
Harus sesuai dengan judul proposal, baik
jenis/obyek/substansi kegiatan pekerjaan utamanya maupun
lokasinya;
c.
Misal :
•
Meningkatnya struktur kontruksi jalan dari semula jalan
makadam menjadi perkerasan beton ruas “A” – “B” di
Dusun “D”, Kec “E”
•
Meningkatnya sarpras ruang kelas baru ...unit di......
SISTIMATIKA
RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
4. Keluaran/Output
Volume harus kuantitatif dan satuan pekerjaan jelas
Misal :
•
Terbangunnya jalan sepanjang 1,00 km
•
Terbangunnya Ruang Kelas Baru SD.... Desa....
Kec.... Kab...... 1 unit
SISTIMATIKA
RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
5. Manfaat :
Menguraikan manfaat yang langsung dirasakan oleh
masyarakat setelah bangunan terbangun/ kegiatan
selesai dilaksanakan.
Misal :
• Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan
• Meningkatkan sarpras di .....
SISTIMATIKA
RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
6. Dampak :
Menguraikan dampak jangka panjang yang
diperkirakan akan terjadi setelah kegiatan
dilaksanakan
Misal :
• Terpenuhinya Ruang Kelas sesuai Standar Nasional
Pendidikan
• Meningkatnya mutu dan kualitas sarpras pendidikan
melalui pembangunan Ruang Kelas Baru di.......
SISTIMATIKA
RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
Lampiran :
1. Gambar /Desain rencana kegiatan : dibuat/diketahui oleh Dinas
teknis terkait dan ditandatangani oleh SKPD ybs
2. Jadwal Pelaksanaan :
• Pekerjaan harus selesai dalam 1 Tahun anggaran
• Telah memperhitungkan proses pengadaan/lelang
• Ditandatangani oleh SKPD ybs
3. RAB, dibuat/diketahui oleh Dinas Teknis terkait dan ditandatangani
oleh Ka. SKPD ybs.
4. DPA Kab/Kota yang telah disahkan , judul kegiatan harus sesuai
dengan DPA Provinsi.
5. Foto O% , sesuai lokasi yang diusulkan dan menggambarkan
permasalahan yang ada.
6. Peta Lokasi, merupakan peta Kab/Kota yang diberi notasi/tanda
1
RAB
2
Jadwal Pelaksanaan
3
Jadwal Pengeluaran Anggaran
4
Foto 0 % dan gambar rencana
5
DPA Sekolah
1
RAB
2
Jadwal Pelaksanaan
3
Jadwal Pengeluaran Anggaran
4
Foto 0 % dan gambar rencana
Jadwal Pelaksanaan
NO
JENIS KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
JAN PEB MAR APR MEI JN JL
AGT
SEPT
Persiapan
Penetapan Sekolah Penerima
Sosialisasi Bantuan
Penyusunan RKO
Pencairan Dana
Surat Permohonan Pencairan Propinsi
Verifikasi RKO
SP2D Propinsi
Proposal sekolah swasta
BA Pencairan
Pencairan
Pelaksanaan
Penyusunan Dokumen
Pengadaan barang/jasa
Pelaksanaan Fisik
Penyerahan Pekerjaan
Monitoring / Evaluasi
OKT
NOV
DESEM
JADWAL PENGELUARAN ANGGARAN
NO.
KOMPONEN
ANGGARAN
(Rp)
RENCANA PENGELUARAN (Rp)
JAN
JUMLAH
TARGET FISIK (%)
FEB
MAR
……
DES
SISTIMATIKA
RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
Latar belakang (permasalahan), maksud dan tujuan, sasaran,
keluaran, manfaat, dampak dan penganggaran. Ditandatangani oleh
Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ( kecuali PUS oleh Kepala Bappeda
Kab/Kota selaku Ketua Forum PUS)
RKO dibuat rangkap 5 (tujuh)
Surat Pengantar dari Bappeda Kab/Kota ditujukan kepada Bappeda
Prov. Jateng dengan tembusan Karo Keuangan, Karo Adm. Bangda
dan SKPD Prov. Terkait ( 1 surat pengantar untuk semua kegiatan ,
nama-nama kegiatan dilampirkan)

similar documents