Contoh Perjadin

Report
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
CONTOH PERMASALAHAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
1.
Uang Harian biaya Perjadin sesuai PMK 113/PMK.05/2012
digolongkan dalam tingkat A, B, dan C. Sedangkan dalam PMK
84/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2012 Lampiran I
No.23, Uang Harian digolongkan menjadi A, B, C, D, E, dan F.
Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban biaya Perjadin
dimaksud? Mengikuti PMK 113 atau PMK 84?
Jawaban
a. Pelaksanaan pertanggungjawaban biaya Perjadin mengikuti
ketentuan yang mengatur mengenai Perjalanan Dinas yaitu PMK
113/PMK.05/2012.
Pada penjelasan PMK 84/PMK.02/2012 disebutkan bahwa Uang
Harian diberikan berdasarkan tingkatan perjadin yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan 45/PMK.05/2007 dan
07/PMK.05/2008. Namun saat ini kedua PMK dimaksud dicabut
dengan telah ditetapkannya PMK 113/PMK.05/2012.
b. Pada PMK 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013
pembayaran uang harian tidak berdasarkan tingkatan biaya
perjalanan dinas.
CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
2. Kapan uang saku rapat dapat diberikan? Mengingat
PMK No. 84 dan 36 mengenai Standar Biaya TA 2012
belum mengatur ketentuan uang saku rapat dimaksud.
Jawaban
a. PMK 84/PMK.02/2012 disebutkan bahwa uang saku rapat
diberikan sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya
(mengacu pada standar biaya).
Artinya dalam pelaksanaannya, pemberian uang saku rapat
menunggu/mengikuti ketetapan dalam standar biaya.
b. Pencantuman uang saku rapat dalam PMK 113 untuk
mengakomodir pelaksanaan tahun 2013 karena besaran
uang saku rapat telah dicantumkan dalam PMK 84, sehingga
PMK 113 tidak memerlukan penyesuaian.
CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
3. Biaya penginapan dan Uang Harian dapat diberikan 1
hari pada saat kedatangan dan 1 hari pada saat
kepulangan untuk Perjadin dalam Kota lebih dari 8 jam.
Dalam kondisi apa komponen biaya perjadin dimaksud
dapat diberikan?
Jawaban
Biaya penginapan dan Uang Harian dimaksud
dapat diberikan dalam kondisi pelaksana perjadin
mengalami kesulitan transportasi sehingga
memerlukan waktu untuk menginap 1 hari
sebelum dan/atau 1 hari setelah pelaksanaan
kegiatan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan
batas kewajaran yang dinilai oleh PPK.
CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
4. Auditor yang berkantor di Jakarta Timur melakukan pemeriksaan terhadap satker
yang berlokasi di Jakarta Selatan. Komponen biaya perjadin apa saja yang dapat
diberikan? Sesuai PMK 113/PMK.05/ 2012 diberikan Uang Harian. Berapa Uang
Harian yang dapat diberikan? dan apakah dapat diberikan biaya penginapan?
Jawaban
Komponen biaya perjadin yang dapat diberikan adalah :
a. Uang Harian diberikan secara lumpsum sebesar 75% dari standar biaya;
b. Biaya penginapan diberikan secara at cost apabila memang benar-benar diperlukan
menginap (berdasarkan penilaian kewajaran oleh PPK).
Karena transpor lokal merupakan bagian dari uang harian, maka biaya transpor
dalam kota tidak diberikan. Dalam hal Pelaksana SPD meminta biaya penginapan,
maka dapat diberikan dengan pertimbangan bahwa:
1. Prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan
belanja negara.
2. Penginapan tersebut benar-benar diperlukan untuk pelaksanaan tugas karena
Pelaksana SPD mengalami kesulitan transportasi untuk kembali. Untuk itu,
Pelaksana SPD dapat menginap di hotel/tempat menginap lainnya yang dibuktikan
dengan bukti pembayaran hotel/penginapan. Namun untuk daerah terpencil yang
tidak terdapat hotel/penginapan dan Pelaksana SPD mengalami kesulitan
transportasi untuk kembali, dapat dibayarkan biaya penggantian penginapan
sebesar 30% .
CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
5. Apakah biaya penginapan dapat diberikan untuk Perjadin dalam Kota lebih
dari 8 jam? Mengingat dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Standar Biaya, biaya Penginapan tidak dapat diberikan untuk Perjadin
dalam Kota lebih dari 8 jam.
Jawaban
Biaya penginapan dapat diberikan untuk kegiatan Perjadin dalam Kota
lebih dari 8 jam sesuai dengan PMK 113/PMK.05/2012. Namun hanya
untuk kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan menginap di daerah
terpencil atau mengalami kesulitan transportasi.
Contoh:
1. BPN mengadakan survei pengukuran tanah di daerah terpencil yang
masih dalam satu Kota/Kab. Sehingga memerlukan waktu menginap
untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatannya.
2. Perjadin jabatan yang dilaksanakan di Kab. Nabire dan tidak melewati
batas Kab. Nabire. Sarana transportasi berupa pesawat udara ke daerah
terpencil, hanya 1 kali dalam 1 hari, sehingga memerlukan waktu untuk
menginap.
CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
6. Ada anggapan bahwa biaya perjadin merupakan penambah
penghasilan, apakah hal tersebut benar?
Jawaban
1. Pelaksana SPD melaksanakan PDJ karena melaksanakan
perintah atasan, yang dibuktikan dengan penerbitan Surat
Tugas oleh Atasan langsung. Dalam PMK lama Surat Tugas
diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang.
2. Dari pengertian di atas, maka anggapan bahwa biaya
perjalanan dinas merupakan penambah penghasilan tidak
relevan lagi.
3. Pelaksana SPD memperoleh biaya perjalanan dinas, hal
tersebut merupakan kompensasi atas penugasan, dimana
atasan langsung menugaskan Pelaksana SPD karena
mempunyai keahlian tertentu.
CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
7. Bagaimana penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas
untuk Pegawai Tidak Tetap/Honorer?
Jawaban
a.
b.
c.
Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai
Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk
kepentingan negara ditentukan oleh KPA sesuai dengan
tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
Selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ Pegawai Tidak Tetap,
Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak
lain untuk melakukan Perjalanan Dinas. Penggolongan
terhadap pihak lain tersebut ditentukan oleh PPK dengan
mempertimbangkan tingkat pendidikan/ kepatutan/ tugas
yang bersangkutan.
Dalam PMK 113/PMK.05/2012 tidak ada pembedaan biaya
PDJ untuk PNS, atau Pegawai Tidak Tetap/honorer.
CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
8. Apa saja komponen biaya PDJ yang diberikan dalam rangka mengikuti
diklat apabila dalam pelaksanaan diklat tersebut tidak disediakan asrama/
penginapan.
Jawaban
Apabila dalam pelaksanaan diklat tidak disediakan asrama/ penginapan,
maka peserta diklat diberikan biaya sebagai berikut:
1. Uang harian secara lumpsum sesuai standar biaya;
2. Biaya penginapan (at cost)/ sesuai bukti riil;
3. Biaya transpor (at cost) hanya pada saat 1 hari pada saat kedatangan
dan 1 hari pada saat kepulangan.
9. Siapa yang membuat Surat Tugas untuk Menteri?
Jawaban
Pasal 6 ayat 2 huruf d disebutkan bahwa yang membuat Surat Tugas
untuk Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Eselon II adalah
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I. Jadi Surat Tugas Menteri
dapat dibuat oleh Sekjen.
CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
10. Apakah PDJ diperbolehkan mulai hari Jum’at atau satu hari
sebelum hari libur, atau dilaksanakan mulai hari libur, atau hari
yang dinyatakan libur?
Jawaban
1. Dalam PMK 113/PMK.05/2012 tidak mengatur hal-hal
tersebut. Biasanya hal-hal tersebut diatur dalam peraturan
internal K/L masing-masing.
2. Mengingat kepentingan/pencapaian kinerja, pelaksanaan PDJ
tidak dapat dibatasi hal-hal tersebut di atas.
Contoh : untuk pelaksanaan survei, sensus, penanganan
bencana/kejadian luar biasa dimungkinkan untuk
dilaksanakan mulai hari libur. Namun untuk pelaksanaan PDJ
yang memerlukan koordinasi dengan instansi pemerintah
daerah/pusat, pelaksanaan PDJ sebagaimana hal-hal tersebut
di atas menjadi tidak efektif.
CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
11. Akun apa yang digunakan untuk pembebanan biaya
pemetian dan angkutan jenazah, pembatalan biaya PDJ,
dan tambahan biaya PDJ
Jawaban
Seluruh komponen biaya PDJ dibebankan pada
akun belanja perjalanan dinas (Akun 5241xx),
termasuk biaya pemetian dan angkutan jenazah,
pembatalan biaya PDJ, dan tambahan biaya PDJ.

similar documents