3-Arah Pengembangan Sistem dan usaha bisnis perikanan

Report
Arah Pengembangan Sistem
dan Usaha Bisnis Perikanan
ZAINAL ABIDIN, M.BA
POTENSI SDA AIR & LAUT (JENIS2
BIOTA PERAIRAN & LAUT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ikan bersirip
Crustacea (udang, rajungan, kepiting, dsb)
Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, siput, dsb)
Coelenterata (ubur-ubur, dsb)
Echinodermata (teripang, bulu babi, dsb)
Amphibia
Reptilia (penyu, kura-kura, buaya, dsb)
Mamalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung,
dsb)
Algae (rumput laut, dsb)
Biota perairan lainnya
A. KARAKTERISTIK BISNIS PERIKANAN
(Berbasis pada karakteristik komoditas/produk
perikanan)
1.
Mudah rusak (perishability)
2.
Musiman dan voluminius
3.
Butuh ruang yang banyak (bulkiness)
4.
Tidak seragam (non homogenity)
5.
Banyak produsen ikan dengan skala usaha
kecil dan terpencar
B. PERIKANAN SEBAGAI SEBUAH SISTEM
(Sistem Bisnis Perikanan)
Sub-sistem
Jasa &
Pendukung
Sub-Sistem
Agribisnis
Hulu
Sub-Sistem
Usahatani
• Industri benih,
bibit gen ternak
tanaman, ikan
• Industri kimia,
agrochemical
• Industri agro
otomotif,alat dan
machinery
• Bio fertilizer,
herbi- pestisida
 Tanaman obat,
pangan-rempah
dan hortikultur
 Tanaman serat,
perkebunan kehutanan
 PeternakanperikananFungi
(jamur)
 Jasad
 renik
Sub-Sistem
Pengolahan




Industri makanan
Industri minuman
Industri rokok
Industri serat alam:
tekstil-biokomposit
 Industri biofarma
 Industri wisata,
estetika-kosmetika
 Industri vaksin,
serum
Sub-Sistem
Pemasaran










Distribusi
Promosi
Informasi pasar
Intelijen pasar
Perdagangan
Struktur pasar
Areal pasar
Lelang
Pasar berjangka
Pasar modal
Sub Sistem Jasa dan Penunjang






Keuangan: perkreditan, pembiayaan, permodalan dan asuransi
Informasi, komputerisasi dan otomatisasi
Penelitian, pengembangan, pendaftaran paten dan merk
Pendidikan, pelatihan, extension and community development.
Pelabuhan, jalan,transportasi, pengiriman dan pergudangan
Konsultasi hukum: keuangan: bisnis, akuisisi, merger, take over,
perdagangan, akutansi dan investasi
Gambar I-1: Lingkup Pengembangan Enterpreneur dalam Sistem
Agribisnis (Pambudy, 2010).
C. ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS PERIKANAN
I.
Upaya pengembangan dan pembinaan
standarisasi, akreditasi dan sertifikasi perikanan
II.
Pembinaan dan pengembangan informasi pasar
III.
Pengembangan investasi dan pengelolaan
lingkungan berkelanjutan
IV.
Pengembangan usaha dan hubungan
Kelembagaan
V.
Pengembangan SDM
ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERIKANAN
I. Upaya pengembangan dan pembinaan
standarisasi, akreditasi dan sertifikasi perikanan
Tujuan pembinaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi perikanan adalah untuk menjamin
kepastian wujud, mutu, dan standart barang dan jasa yang dihasilkan agar diterima
konsumen (dalam dan luar negeri) dan berarti mampu bersaing di pasar global, misalnya
mulai 2015 diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA); pada akhirnya mendukung
pengembangan fishery business pula.
Upaya yang dilakukan untuk standarisasi, akreditasi dan sertifikasi perikanan, a.l:
1.
Perbaikan sistem produksi perikanan
2.
Perbaikan sistem panen
3.
Perbaikan sistem pasca panen (penanganan, pengolahan, pengepakan, penyimpanan yang
mengacu prinsip good manufacturing practice dan total quality control)
4.
Pembakuan standar dan sistemnya untuk upaya standarisasi
5.
Akreditasi laboratorium atau lembaga penelitian perikanan
6.
Pengawasan mutu
7.
Peningkatan kesadaran konsumen akan pentingnya kualitas produk dan jasa
8.
Pengembangan dan penerapan sistem insentif dan sanksi bagi investasi perikanan yang
taat atau melanggar ketentuan standart, termasuk tentang penanganan limbah
ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERIKANAN
II. Pembinaan dan pengembangan informasi pasar

Dilakukan untuk memperbaiki iklim usaha, agar mengarah pada tindakan konkret yang
mampu memberikan insentif bagi pelaku fishery business.

Dilakukan dengan cara PERBAIKAN SISTEM PEMASARAN, agar terbentuk MEKANISME
penentuan HARGA yang ADIL, yang dapat memberikan keuntungan yang wajar baik bagi
produsen ikan maupun pelaku lainnya yang ada di saluran pemasaran. KEBIJAKAN yang
diambil untuk tujuan itu a.l.:
1.
Mendorong terciptanya STRUKTUR PASAR yang lebih kompetitif, dengan mengurangi
keberadaan struktur pasar yang mengarah pada monopsoni maupun monopoli.
2.
Meningkatkan posisi tawar produsen ikan dalam proses pembentukan harga; melalui
pembinaan asosiasi produsen, koperasi, dan penyempurnaan pelayanan informasi
pasar di semua tingkat pasar.
3.
Mengupayakan penurunan biaya pemasaran dengan cara meningkatkan prasarana
pemasaran dan sarana transportasi umum yang lebih efisien sehingga dapat
menjangkau daerah-daerah produksi ikan (pesisir maupun pedesaan perikanan).
4.
Mendorong tumbuhnya industri atau fasilitas penyimpanan, pengemasan, dan
transportasi yg memadai, shg distribusi ikan dari produsen ke konsumen
5.
Menciptakan pusat-pusat produksi sesuai skala ekonomi dan menyambungkannya ke
pasar, misalnya fishery industries.
ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERIKANAN
KEBIJAKAN PERLUASAN PASAR DAN
MENINGKATKAN DAERAH PEMASARAN
1.
Memoles produk lokal asli yang sudah ada pasarnya untuk diperluas pasarnya
setelah diberikan sentuhan manajemen pemasaran, di antaranya dikemas
sesuai permintaan konsumen, digrading dan distandarisasi sesuai dengan
permintaan konsumen, dll diterapkan strategi produk, harga, promosi, dan
distribusi.
2.
Menyediakan sarana/fasilitas promosi yang mudah dilakukan oleh perorangan
atau asosiasi pengusaha.
3.
Mempermudah dan memperluas jaringan transportasi antar pulau dan negara.
4.
Mendevelope sistem informasi pasar dalam dan luar negeri (market
intelligence and information) untuk mendukung pengambilan keputusan yang
cepat dan tepat bagi setiap pelaku fishery business, terlebih produsen ikan.
ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERIKANAN
III. Pengembangan investasi dan pengelolaan
lingkungan berkelanjutan
1.
Pengembangan investasi transportasi dan komunikasi publik, sarana dan prasarana
produksi perikanan, misalnya pengembangan prasarana pelabuhan pendaratan ikan, pasarpasar ikan, jalan dari dan menuju pasar, tempat pelelangan ikan, maupun fishery bisnis
termasuk sentra-sentra produksi perikanan lainnya, dll. Hal ini akan menurunkan biaya
pemasaran atau meningkatkan efisiensi pemasaran, serta investasi riset dan pengembangan
serta penerapan teknologi untuk diversifikasi produk dan usaha perikanan di daerah dan
pengembangan daerah secara terpadu.
2.
Penciptaan iklim investasi yang kondusif pada semua sub sistem fishery bisnis.
KEBIJAKAN YANG MUNGKIN DIAMBIL, a.l:
1. Pengaturan hubungan agar seimbang antara usaha kecil dan besar; antar wilayah; antar
badan usaha koperasi (BUK), BUMN, dan swasta (BUMS) dalam persaingan yang sehat dan
saling mengisi; dengan mengutamakan investasi dalam negeri ketimbang luar negeri.
2. Pengendalian pencemaran lingkungan (pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu
memanfaatkan dan melestarikan SDA, meningkatkan produktifitasnya) dengan terus
melakukan penyempurnaan di berbagai bidang fishery business termasuk dalam penyediaan
sarana dan prasarana. Bagi pengusaha yang mengindahkan pengendalian lingkungan
diberikan insentif investasi.

Industrialisasi Perikanan, Kebijakan Strategis
(http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/9624/Industrialisasi-PerikananKebijakan-Strategis/?category_id=34)
ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERIKANAN
IV. Pengembangan usaha dan Hubungan
Kelembagaan

Dengan cara:
1.
Investasi Perekayasaan Organisasi yang dapat diandalkan dan kompetitif
melalui pengembangan SISTEM kerjasama KEMITRAAN, agar makin
terwujud manajemen terpadu antara berbagai sub sistem fishery bisnis

2.
Perlu kehadiran SDM yang mau merekayasa fishery bisnis di pesisir dan
pedesaan untuk menjadi agent of change menjadi pelaku fishery bisnis yang
tangguh
Rekayasa kelembagaan perikanan di pedesaan dan pesisir terutama
dalam menangkap peluang dan menciptakan pasar agar fishery bisnis lebih
cepat tumbuh dan berkembang, sehingga dapat menyediakan bahan mentah
yang dalam kuantitas, kualitas dan waktu yang diminta pasar, bahkan mengolah
dan memasarkannya secara luas. Diharapkan akan memberikan nilai tambah
terhadap ikan yang dihasilkan, sehingga berdampak lebih luas terhadap
perekonomian dan partisipasi masyarakat.
ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERIKANAN
V. Pengembangan SDM Agrobisnis Perikanan
SDM agrobisnis perikanan dikelompokkan menjadi dua, yaitu
pelaku langsung dan tak langsung.
a.
Pelaku langsung, misalnya: pengusaha saprokan (sarana
dan prasarana produksi perikanan), nelayan,
pembudidaya ikan dan para pedagang perantara.
b.
Pelaku tak langsung, misalnya: pemerintah (disebut
fasilitator)
...... Pengembangan SDM Agrobiskan
1.
Pelaku Langsung
a.
Tumpuan utama fishery business (bisnis berbasis perikanan / agribisnis
perikanan) terletak pada proses produksi produk primer, yaitu nelayan,
petambak, pembudidaya (pembenih, pendeder, dan pembesar) ikan.

Produsen ikan tersebut yang jumlahnya besar sebagai pelaku yang
paling menentukan, namun skala usahanya kebanyakan kecil.

Kualifikasi SDM produsen ikan tsb ironisnya yang paling lemah
dibandingkan pelaku perikanan lainnya, misalnya pedagang dan
industri perikanan. Hal ini menyebabkan tidak seimbangnya kinerja
antara sub sistem fishery bisnis lainnya. Produsen ikan sering pada
posisi yang dirugikan dan lemah karena bargaining position nya lemah.
b.
Kualifikasi produsen ikan yang diperlukan a.l.:
 Mampu membaca dan memanfaatkan peluang-peluang baru
 Memiliki kemampuan manajerial
 Mampu dan berani bernegosiasi dengan pelaku fishery bisnis lainnya
 Mampu mencari dan menyerap teknologi baru
 Mampu mencari dan menciptakan pasar
c.
Pengembangan SDM fishery bisnis
...... Pengembangan SDM Agrobiskan
c.
Pengembangan SDM fishery bisnis adalah upaya
peningkatan kapasitas pelaku fishery bisnis untuk
memajukan bisnisnya. Hal ini dapat dilakukan a.l.:

Alih teknologi dan informasi melalui diklat, penyuluhan,
bimbingan teknis produksi, manajemen, teknologi, keuangan,
hingga pemasaran.

Rekayasa kelembagaan.
DISKUSI 3 MATERI

MATERI I. KONSEP AGRIBISNIS PERIKANAN

MATERI 2. KONSEP MANAJEMEN DALAM AGRIBISNIS PERIKANAN

MATERI 3. ARAH PENGEMBANGAN SISTEM DAN USAHA BISNIS PERIKANAN

similar documents