SURVEILANS KESEHATAN MATRA

Report
OLEH: GITO HARTONO, SKM.MMKES
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JL. A. YANI 118 SURABAYA
KEPMENKES RI
NOMOR:1116/MENKES/SK/VIII/2003
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM SURVEILANS
EPIDEMIOLOGI KESEHATAN
LANDASAN HUKUM SURVEILANS (1)
1.
UU NO 4 tahun 1984 tentang WABAH PENYAKIT
MENULAR
2.
3.
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
4.
UU no 25 TH 2000 tentang Propenas
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah
LANDASAN HUKUM SURVEILANS (2)
5.
PP no 25 th 2000 tentang kewenangan
pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai
daerah otonom
 butir J
kewenangan pusat : Surveilans
Epidemiologi,pengaturan pemberantasan
dan penanggulangan wabah,penyakit
menular dan KLB.
LATAR BELAKANG
1. Kebutuhan Informasi yang terus berkembang begitu cepat
 sehingga diperlukan inovasi secara terus menerus
1976 (SPR), 1987 (SST), 2003 (STP)
2. Diterapkannya Otonomi & Desentralisasi  dituntut kemandirian
dan kemampuan untuk berkompetisi yang profesional.
3. Adanya globalisasi di semua aspek kehidupan termasuk bidang
kesehatan  masalah kesehatan tidak mengenal wilayah batas
administrasi.
Surveilans Epidemiologi Penyakit
Menular
1. Sudah ada KEPMENKES NO:1479/X/2003
 sekaligus beberapa penyakit tidak menular.
 surveilans penyakit tidak menular yang lebih
luas dan rinci akan dikembangkan lebih
lanjut.
2. KEPMENKES ini akan dibahas khusus
PENYELENGGARAAN
SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN
1.Berdasarkan Metode
•
Surv.Rutin
•
Surv.Khusus (AFP, TN, SARS)
•
Surv.Sentinel
•
Studi Epidemiologi
2.Berdasarkan Aktifitas PULTA
•
Surv.Aktif
•
Surv.Pasif
3.Berdasarkan Pola Pelaksanaan
•
Pola Kedaruratan
•
Non Kedaruratan
4.Berdasarkan Kualitas Pemeriksaan.
•
Klinis
•
Konfirmasi Laboratorium
RUANG LINGKUP
SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN
1. Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular
2. Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular
3. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan &
Perilaku
4. Surveilans Epidemiolosi Masalah Kesehatan
5. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra.
Surveilans Epidemiologi
Kesehatan Lingkungan & Perilaku
1. Surveilans sarana air bersih
2. Surveilans tempat-tempat umum
3. Surveilans limbah RS, Industri
4. Surveilans vektor
5. Surveilans kesehatan kerja
Sebaran jumlah industri pada Kabupaten
dan Kota di Jawa Timur
Ind ustri
N
W
TUB A N
S
SU M E N E P
B A N G K A LAN
SA M P AN G
E
PA M E K AS AN
LA M O N G A N
G RE S IK
BO J O N E G O R O
SID O AR JO
NG AW I
NG AN J UK
M AG ET A N
K O TA S U R AB AY A
JO M B A NG M O J O K E R T O
K O TA P A S U R U AN
M A D IU N
PA S U R UAN
K E D IR I
BO N D O W O S O
PO NO R O G O
PA CITAN
TU L UN G A G U NG
TRE N G G AL E K
BLIT A R
M A L AN G
SIT UB O N D O
PR O B O LIN G G O
KO TA M A L A NG
LU M A J AN G
JE M B E R
BA N Y U W AN G I
80
0
80
in d us tri.s hp
11 - 5 0
51 - 1 00
10 1 - 20 0
20 1 - 30 0
30 0 - 10 0 0
1 6 0 M ile s
V. AREA FOKUS 2012
KEMENHUB
Sarana
Transportasi
KEMENDIKBU
D
Sarana
Pendidikan
(SD dan
SMP)
KEMENKE
S
Fasyankes
(Rumah
Sakit)
14
III. RUANG
LINGKUP
VI. AREA FOKUS KEMENKES
BIDANG
KESEHATAN
Kawasan
Tertentu
BERSIH
Fasyankes
BERSIH
Dampak Kesehatan
15
VII. PRIORITAS PROGRAM 2012
Program Kebersihan
Sasaran
Fasyankes:
• Rumah Sakit Vertikal
32
• Labkes (BBTKL PP dan BBLK)
14
Kawasan Tertentu:
• Pasar Sehat
10
• Kantor Institusi Kesehatan
Kemenkes
• Perumahan Kemenkes
Cilandak
• Institusi Pendidikan (Poltekes)
38
• KKP
49
• Kantin / Sentra Makanan Sehat
10
• Percontohan Mushola /Pontren
Sehat
38
Edukasi Perilaku Sehat:
3 Paket
• Kompetisi kampanye CTPS
• Talkshow GNBN di TV
• Kampanye melalui media KIE
16
Surveilans Epidemiologi
Masalah Kesehatan
1.
Surveilans Gizi kurang & SKPG
Surveilans Gizi lebih
Surveilans Usia Lanjut
Surveilans penyalah gunaan obat &
narkotika
Surveilans Epidemiologi
Kesehatan Matra
1. Surveilans kesehatan haji
2. Surveilans kesehatan pelabuhan & lintas batas
3. Surveilans bencana & masalah sosial
4. Surveilans kesehatan matra laut & udara
PENGERTIAN
 MATRA = DIMENSI,
WAHANA,
LINGKUNGAN, MEDIA
 KONDISI MATRA :
KONDISI
LINGKUNGAN,
HABITAT, WAHANA,
YANG BERBEDA
BERMAKNA DENGAN
KONDISI
LINGKUNGAN ATAU
HABITAT, WAHANA
KESEHARIANNYA
KESEHATAN MATRA
 UPAYA KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN
KEMAMPUAN FISIK DAN MENTAL GUNA
ADAPTASI TERHADAP KONDISI/KEADAAN
MATRA.
 KEPMENKES RI NO.: 1215/MENKES/SK/XI/2001
tentang PEDOMAN KESEHATAN MATRA
VISI & MISI
 VISI
 INDIVIDU,
KELOMPOK/MASYARA
KAT YANG TERPAPAR
DALAM KONDISI
MATRA TETAP SEHAT
 MISI
 MENGGERAKKAN DAN
MENGGALAKKAN ->
DESEMINASI INFORMASI
 MENDORONG (KM) ->
TERJANGKAU DAN
BERMUTU
 MENDORONG
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT U. TETAP
SEHAT DLM KONDISI
MATRA
RUANG LINGKUP KESEHATAN MATRA
 UPAYA KES. HAJI
 UPAYA KES.
TRANSMIGRASI
 UPAYA KES.
PENANGGULANGAN
KORBAN AKIBAT
BENCANA
 UPAYA KES. DI BUMI
PERKEMAHAN
 UPAYA KES. DLM
SITUASI KHUSUS
 UPAYA KES.
PENANGGULANGAN
AKIBAT
GANG.KAMTIBMAS
 UPAYA KES.LINTAS
ALAM
 UPAYA KES. BAWAH
TANAH
 UPAYA KES. WISATA
UU RI no. 13 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 6 : Pemerintah berkewajiban melakukan
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan
dengan menyediakan layanan administrasi,
bimbingan
Ibadah
Haji,
Akomodasi,
Transportasi,
Pelayanan
Kesehatan,
keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan
oleh Jemaah Haji.
TUJUAN PENYELENGGARAAN
KESEHATAN HAJI
1. Meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji
sebelum keberangkatan
2. Menjaga agar jemaah haji dalam kondisi
sehat selama menunaikan ibadah, sampai
tiba kembali ditanah air
3. Mencegah terjadinya transmisi penyakit
menular yang mungkin terbawa keluar /
masuk oleh jemaah haji
25
KEBIJAKAN (1)
1. Meningkatkan kemampuan Teknis Medis petugas pemeriksa
kesehatan calon jemaah haji ditingkat Puskesmas dan Rumah
Sakit
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan
Rumah sakit dengan menerapkan standar pelayanan bagi
calon jemaah haji
3. Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu bagi calon
jemaah haji di Puskesmas, Rumah sakit dan Embarkasi.
4. Melaksanakan Pembinaan kesehatan sejak dini bagi calon
jemaah haji Resiko Tinggi di tanah air.
26
KEBIJAKAN (2)
5.
Melaksanakan perekrutan tenaga kesehatan profesional
secara transparan.
6.
Memberikan vaksinasi Meningitis meningokokus bagi
calon jemaah haji dan petugas kesehatan.
7.
Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu, cepat dan
terjangkau bagi jemaah haji selama menunaikan ibadah
haji.
8. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan
Haji pada setiap jenjang administrasi kesehatan.
9. Mengembangkan sistem kewaspadaan dini dan respon
cepat KLB, Bencana, serta musibah massal.
27
PEMBINAAN
PEMERIKSAAN KES HAJI
I.
Puskesmas
II.
Kabupaten/ Kota
III. Embarkasi Haji
PELAYANAN MEDIS
IMUNISASI
SURVEILANS
SKD- RESPON KLB
PENANGGULANGAN KLB/
MUSIBAH MASAL
70 0
2
1427H,
652
1.5
50 0
darurat
1
1428H,
1429H,
462
446
harapan
300
0.5
200
0
10 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Minggu Operasional Haji
1427H
INDIKATO
R
1428H
0
JUMLAH JEMAAH HAJI
WAFAT
1429H
 Rate <0.5 /hari/10.000
Rate 2.12 /1000
400
Rate 3.12 /1000
Rate 2.41 /1000
Rate/10.000 Jemaah/hari
600
INDIKATO
R
 Rate <2.0/1000
JUMLAH JAMAAH & ANGKA WAFAT per 1000
JAMAAH TAHUN 2008M/1429H
Indonesia
di AS : 446 (2.1/1000)
di Emb/Deb :19
= 1000 jemaah haji
= rate < 1/oo
= rate 1-2/oo
= rate 2-3/oo
= rate > 3/oo
Indikator
rate <2/1000
JEMAAH HAJI
Sumber data : Siskohatbidkes
WAFAT
33
446
Jemaah Wafat Menurut Lokasi,
Operasional Haji
th 1429H/2008
Lokasi
%
%
Lokasi
pondokan
perjalanan
pesawat
ambulans
bandara
masjid
BPHI
RSAS
36.3
2.7
1
1.1
0.2
1.4
21.4
36.3
42
Diluar
BPHI/RS
harapan
kurang dari
40
58
BPHI
+RS
PENYEBAB KEMATIAN JHI
tahun
1429 H/2008 M
 Sistem Sirkulasi 66,4 %
 Sistem Pernapasan 28 %
• Sistem Syaraf 1,6 %
• Neoplasma 1,3 %
• Lainnya 2,7 %
35
Surveilans Epidemiologi
Kesehatan Matra
1. Surveilans kesehatan haji
2. Surveilans kesehatan pelabuhan & lintas batas
3. Surveilans bencana & masalah sosial
4. Surveilans kesehatan matra laut & udara
The International Health
Regulations (2005)
 Established by negotiation between States
 Adopted at the World Health Assembly (2005)
& binding on WHO’s Member States
 Entry into force of IHR June 2007
Voluntary early compliance - Avian Flu – 2006 WHA
 Five years to develop country capacities
IHR(2005) - Guiding
principles
 Broader scope
 Transparency

(world is “electronically” transparent)
Partnerships

Collective responsibility

Global consensus, global rule
 Countries need each other ( economy , security)
 Reciprocity, reputation Standardization and Quality
 Building on existing programmes
PHEIC
Member States need to report event that may
constitute a “Public Health Emergency of
International Concern”
“an extraordinary event which constitute a public health risk to
other States through the international spread of disease and
potentially require a coordinated international response”
 Relatively infrequent, determined by WHO (in
consultation), result in global action
NATIONAL FOCAL POINT
“National IHR Focal Point” means the
national centre, designated by each State
Party, which shall be accessible at all times
for communications with WHO”
In Indonesia, focal point is DG PP&PL
IHR National Focal Points
Co-ordination and assessment
 National capacity assessment, planning and reporting
 Linking to national emergency response systems
 Risk assessment
 International responses
IHR - Event notification and
determination
Determine whether an
event constitutes a
PHEIC and
recommend measures
WHO DG
External
advice
Review
Committee
Coordinate
Receive, assess and
respond to events
notified
Consult events or notify
WHO of any events that
may constitute a PHEIC
Detect and report any
urgent or unexpected
events
Emergency
Committee
WHO IHR
Contact Points
WHO’s
Expert
Roster
Other competent
Organizations
(IAEA etc.)
Communicate
National IHR
Focal Points
Various disease and event surveillance
systems within a country
Ministries/
Sectors
Concerned
Report
FLOW CHART KEGIATAN SE
PUL-TA. KES.
JENIS DATA
Sindroma
Disease
Mortality
Public Health issuse
Environment, dsb
SUMBAR DATA
Sistem RR peny.
Vital statistik
Survey/riset
Hasil penyelidikan KLB
Laporan kegiatan, dsb
LAH-TA
VIS-TA
Naratif
Tabulair
Grafik
Maping
Software apl
Transformasi
data
Manual
Elektrik
Software
Ukuran
Epid.
ABSOLUT
-Risk
-Rate
-Ratio
-Proporsi
interptretasi
CARA PENGUMPULAN
Sistem RR/paper
Telepon/Facsimili
E-mail
Lengkap
Akurat
Tepat Waktu
DESCICION
ACTION
-Perencanaan
-Corective action
-Evaluasi/monitoring
-Kewaspadaan dini
-Penelitian
SIS-TA
-Sederhana
namun mudah
Dipahami
-Informasi
penting / urgen
-Tampilkan lebih
atraktif
-Sesuaikan dg
sosbud masy.
-Gunakan media
yg sesuai
-Deskriptif
- Analisis Hub.
-Hub dg waktu
-Hub dg tempat
-Hub dg org
INFOKES
- Informasi penting / urgen
- Sederhana dan mudah dipahami
- Tampilkan lebih atraktif
- Sesuaikan dg sosbud masy.
- Gunakan media yg sesuai
Dr. OENEDO GUMARANG,
Kepmenkes. 1116/2003
Ttg PP. SSE.
Sumber data.
Kepmenkes No. 1479
PP. SSE. PTM dan PM
Form STP Pusk/Kab
Form STP RS/Kab
Form STP Sent
Form STP Lab
*
SE
Tujuan :
a. Teridentifikasi adanya KLB
b. Terselenggaranya peringatan
kewaspadaan dini KLB
c. Terlaksananya kesiapsiagaan
menghadapi kemungkinan KLB
d. Terdeteksinya secara dini adanya kondisi
rentan.
e. Terdeteksinya secara dini adanya KLB
f. Terselenggaranya penyelidikan dugaan
KLB
*
Penanggulangan : (1501)
Pemerintah, Pemda, Masy.
PE
Pemeriksaan, Pengobatan
Perawatan
Isolasi/Karantina
Upaya Lain
Tutup Sekolah & TTU
SKD-KLB
KLB
Data kesakitan
Data kematian
Data demografi
Data Geografi
Data laboratrium
Data kondisi lingkungan
Laporan wabah.
Laporan kondisi pangan.
Study Epidemiologi dan Penelitian
Data hewan, vektor
Data dan info penting lainnya
Jejaring.
Mekanisme kerja
Jenis penyelenggaraanSasaran
penyelenggaraan
Peran dan SDM
Dasar penetapan KLB
KLB
Ditetapkan oleh
Kab/Kota
Propinsi
Mentri Kesehatan
Permenkes No. 1501/2010
Sebelumnya tidak ada.
Meningkat terus menerus dalam 3 wkt
Meningkat 2X
Dalam 1 bulan 2X kenaikan
CFR meningkat 50%
Proporsional rate.
Peny. Yg dapat m’nybbkan KLB
Permenkes No. 1501/2010
New & Re-emergimg
Ditetapkan oleh
Menkes ( Permenkes No.659/2009)
Kolera, Pes, DBD, Campak, Polio, Difteri,
Pertusis, Rabies, Malaria, H5N1, Antraks,
Leptospira, Hepatitis, H1Ni, Meningitis,
Yellow fever, Chikungunya.
Dr. OENEDO GUMARANG,
NTERNASIONAL
PHEIC : Public Health Emergency of
International Concern ( Kedaruratan
Kesehatan (KLB) yang Meresahkan
Dunia )
Adalah KLB yang : dapat menjadi
ancaman kesehatan bagi negara lain
kemungkinan membutuhkan
koordinasi internasional dalam
penanggulangannya
Tugas IHR CP
WHO akan menunjuk IHR Contact
Points, yang dapat diakses setiap
waktu untuk komunikasi dengan
National IHR Focal Point. WHO IHR
Contact Points akan mengirimkan
informasi penting mengenai
pelaksanaan dari regulasi, secara
khusus dijelaskan pada Pasal 6 hingga
12 kepada National IHR Focal Point.
WHO IHR Contact Points akan
ditunjuk oleh WHO di kantor pusat
atau tingkat regional.
DIRJEN PP & PL
IHR FOCAL POINT
VERIFIKASI
PHEIC
Annex 2
a. Mengirimkan kepada WHO IHR
Contacts Points, atas nama negaranya
komunikasi penting mengenai
pelaksanaan dari peraturan ini, secara
khusus pada Pasal 6 hingga 12 dan.
(notifikas & PHEIC)
b.Menyebarkan informasi dan
mengkonsolidasi berbagai usulan dari
sektor-sektor terkait, dan bertanggung
jawab atas surveilans dan laporan, pintu
masuk, kantor kesehatan pelabuhan,
pelayanan kesehatan masyarakat, klinik
dan rumah sakit serta departemen
pemerintahan lainnya.
Tindakan thd KLB
IHR CONTEC POINT
WHO
VERIFIKASI
TIDAK
WHO dapat menerima informasi dari sumber
lain selain dari pemberutahuan dan konsultasi,
dan kemudian menguji keabsahan laporan
tersebut sesuai dengan prinsip epidemiologi
dan kemudian menginformasikan kejadian
tersebut kepada State party yang bersangkutan
dimana kejadian itu diduga terjadi. Sebelum
menidaklanjuti laporan tersebut,
TIDAK
Tugas IHR FP
PHEIC
Annex 2
REKOMENDASI
Sesuai dengan UU dan peraturan yang
berlaku bagi keadaan KLB
WHO menentukan PHEIC.
Atas dasar pertimbangan.
a. Informasi yang diberikan oleh negara
bersangkutan.
b. Instrumen yang ada pada annex-2
c. Masukan dari Komite emergecy.
d. Prinsip ilmiah sebagaimana bukti ilmiah
dan informasi relevan lainnya.
e. Kajian resiko pada manusia, dengan
resiko penyebaran penyakit secara
internasional, dan resiko gangguan
jalur trasnsportasi internasional
Dr. OENEDO GUMARANG,
Kajian Epidemiologi Ancaman KLB
Menggunakan bahan kajian :
a. Data SE peny. Berpotensi wabah.
b. Kerentanan masy. al status gizi dan
immunisasi.
c. Kerentanan lingkungan.
d. Kerentanan penyakit masyarakat.
e. Ancaman penyebaran penyakit berpotensi
KLB dari daerah atau negara lain.
f. Sumber data lain dalam jejaring SE
Sumber data:
a. Laporan KLB/Wabah dan hasil penyelidikan KLB
b. Data epidemiologi KLB dan upaya penanggulangannya.
c. Surveilans terpadu penyakit berbasis KLB.
d. Sistim peringatan dini di RS.
Sumber data lain
a. Data surveilans terpadu penyakit.
b. Data surveilans khusus peny berpotensi KLB.
c. Data cakupan program
d. Data lingkungan pemukiman dan perilaku, pertanian,
meteorologi geofisika.
e. Info masy. Sebagai laporan kewaspadaan KLB.
f. Data lain terkait.
Dr. OENEDO GUMARANG,
Hak
a. Mengalami kerugian akibat pencegahan.
b. Para petugas yang melaksanakan
penanggulangan.
Upaya Penanggulangan meliputi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
PE
Pemeriksaan, pengobatan, perawatan,
isolasi penderita, termasuk tindakan
karantina.
Pencegahan, pengebalan.
Pemusnahan penyebab penyakit.
Penanganan jenazah akibat wabah.
Penyuluhan kepada masyarakat.
Upaya penanggulangan lainnya.
Kewajiban
Penanggungjawab lingkungan tertentu wajib
melaporkan keKades, Lurah, Ka.Unit
kesehatan secepatnya.
Melaporkan Keatasan langsung.
Ka.Wilayah/daerah setempat yang mengetahui
adanya tersangka wabah, atau adanya
tersangka penderita sakit menular yang dapat
menimbulkan wabah wajib melakukan
tidakan penanggulangan
PIDANA
Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan
penanggulangan wabah.
Karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya
pelaksanaan penanggulangan.
Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak
benar bahan bahan sehingga dapat menimbulkan
wabah.
Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara
tidak benar bahan bahan sehingga dapat
menimbulkan wabah.
Dr. OENEDO GUMARANG,
PETA BENCANA JAWA TIMUR
2007 - 2009
PENGERTIAN EPIDEMIOLOGI
MASALAH KESEHATAN
MASYARAKAT
DISTRIBUSI
DETERMINAN
BESARNYA MASALAH
SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
 Adalah rangkaian kegiatan:
 pengumpulan data epidemiologis




- dari kegiatan rutin
- teratur / terus menerus
- untuk masalah kesehatan tertentu
kompilasi data
analisa data & interpretasi
menghasilkan informasi
distribusi informasi
- dipakai sendiri / pihak lain
“ SURVEILANS : Information for action ‘
PENYELENGGARAAN UPAYA KESIAPSIAGAAN &
PENANGGULANGAN BENCANA
RAPID HEALTH ASSESSMENT
SURVEYLANCE EMERGENCY / RAPID NEED ASSMT.
BENCANA
waktu
DOR
KESIAPSIAGAAN
MEDICAL RESPONSE
PASCA BENCANA
PUBLIC HEALTH RESPONSE :
CONTINGENCY
PLAN
- AIR BERSIH DAN SANITASI
PERENCANAAN
DARURAT
- SURVAILANS.
- PEMBERANTASAN PENYAKIT & IMMUNISASI
- PELAYANAN KESEHATAN DASAR, GIZI, DLL
Tujuan
Penyelenggaraan SE Pengungsi
- mendapatkan gambaran epidemiologi penyakit prioritas dan
- faktor yg berpengaruh terhadap perkembangan penyakit prioritas,
- secara terus menerus & sistematis untuk memberikan dukungan
informasi epidemiologi terhadap penyelenggaraan penanggul.
-bwkpengungsi dibidang kesehatan atau yg berkaitan dgn kesehatan.
Surveilans Epidemiologi
Komponen
 Arah dan Tujuan yang Jelas dan Terukur
 Unit Surveilans Epidemiologi dengan Tim Profesional
 Mekanisme Data-Informasi-Komunikasi-Respon
 Dukungan Peraturan dan Anggaran
 Jejaring Surveilans Epidemiologi
 Indikator Kinerja
-bwk-
Surveilans Epidemiologi
Pengungsi (SKD-KLB)
 Surveilans Kematian
 Surveilans Penyakit
 Surveilans Faktor Risiko
 Kajian Lapangan
 Investigasi Pra KLB/ KLB
Referensi
Konsultasi
Pengalaman
Jaringan
-bwk-
Strategi Analisis
Data Surveilans
Penyakit & Kematian
Referensi dan
Konsultasi
Ancaman KLB berdasarkan data
Epidemiologi KLB dan Rutin
Data Surveilans
Kesehatan Lingkungan
Analisis
Epidemiologi
Rapid Health
Assesment
Pertemuan Berkala
(Analisis Lintas Fungsi)
Rekomendasi
Gambaran Epidemiologi
Waktu, tempat dan orang
Absolut :
Jumlah kejadian
Rate :
Angka kejadian
(kesakitan/kematian/
masalah)
Angka fatalitas kasus
(CFR)
Resiko
relatif
-bwk-
Penyajian
• Tabel, Grafik
dan Peta
• Teks
KRITERIA KERJA KLB
Suatu kejadian penyakit atau keracunan dapat dikatakan KLB apabila
memenuhi kriteria sbb. ( 1 – 9 )
1.
Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada/ tidak
dikenal
- SARS, AI
2.
Peningkatan kejadian penyakit / kematian terus menerus selama tiga
kurun waktu (masa inkubasi) berturut turut menurut jenis penyakitnya
(jam, hari, minggu)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Mgu. I
Mgu. II
Mgu. III
Program Penanggulangan KLB
Penyakit pada Pengungsi
Antisi pasi
SKD
KLB
Respon
Kesiapsiagaan
menghadapi
KLB
Penanggul.
KLB
Tidak Menjadi
Masaslah KesMas
Kajian Awal
Perbaikan Kondisi Rentan
TUJUAN SKD - KLB
Terselenggaranya kewaspadaan & kesiagaan thd
kemungkinan terjadinya KLB
- Indentifikasi adanya ancaman KLB
- terselenggaranya peringatan dini adanya ancaman
KLB
- terselenggaranya kesiapsiagaan menghadapi KLB
- terdeteksinya secara dini adanya KLB
- terdeteksinya secara dini adanya kondisi rentan KLB
- terselenggaranya dugaan KLB
KLB dengan SKD KLB
Deteksi DINI
90
80
70
Tindakan
CEPAT
Kasus potensial yang
dapat dicegah
60
50
40
30
20
10
0
waktu
HARI
RUANG LINGKUP SKD - KLB
- Kajian epidemiologi
- secara terus menerus dan sistimatis
- terhadap suatu penyakit yg berpotensi
KLB & kondisi rentan KLB
- peringatan dini thd ancaman KLB
- peningkatan kewaspadaan dan
- kesiagaan unit kesehatan pemerintah
& masyarakat terhadap terjadinya KLB
PENGERTIAN
PERINGATAN DINI
- Merupakan pemberian informasi adanya ancaman KLB pada suatu daerah
dalam periode waktu tertentu
KONDISI RENTAN
- Adalah kondisi masyarakat, lingkungan, perilaku & penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang merupakan faktor risiko terjadinya KLB
DETEKSI DINI
- Kewaspadaan thd kemungkinan terjadinya KLB dg cara melakukan intensifikasi
pemantauan secara terus menerus & sistimatis terhadap suatu penyakit potensial KLB dan
perubahan kondisi rentan KLB
INDIKATOR
- tanda2 terjadinya peningkatan kesakitan, kematian atau perubahan faktor risiko yg
dipantau secara terus menerus & sistimatis untuk mengetahui terjadinya perubahan
atau penyimpangan thd kemungkinan terjadinya KLB
10 Tugas Prioritas Penanggulangan
Pengungsi Bidang Kesehatan
1. Inisial Assessesment.
2. Imunisasi Campak
3. Air dan Sanitasi
4. Makanan dan Gizi
5. Tempat Tinggal
6. Pelayanan Kesehatan Darurat
7. Pengendalian Penyakit dan KLB
8. Surveilans Kesehatan Masyarakat
9. SDM
10.Koordinasi
Strategi pengembangan SE pengungsi
1. Memprioritaskan pada penyakit-penyakit penyebab
kematian, & potensial KLB
2. Berorientasi pada tindakan yg cepat, tepat dgn lebih
berorientasi pada promosi, pencegahan dan deteksi
dini di lapangan
3. Memperkuat tim surveilans epidemiologi dgn tenaga
profesional
4. Memperkuat jaringan kerja sama surveilans
epidemiologi di lapangan, rujukan dan konsultasi
5. Memperkuat sarana manajemen data dgn komputerisasi
& komunikasi elektromedia
6. Memperkuat dukungan politis & pendanaan yg memadai & terus menerus untuk
penyelenggaraan surveilans yg berkualitas tinggi
Langkah Penyelenggaraan SE
Pengungsi
1. Membetuk
Tim Surveilans Epidemiologi Pengungsi
2. Kajian Awal (Initial Assessment)
3. Menyusun rancangan surveilans epid. pengungsi
4. Advokasi dan sosialisasi terus menerus
5. Persiapan SDM dan Sarana
6. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data
7. Distribusi informasi dan komunikasi
8. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan SE
9. Referensi dan konsultasi
Aspek Manajemen
Surveilans Epidemiologi Pengungsi
1. Adanya tujuan yang jelas dan terukur
2. Konsep dan mekanisme penyelenggaraan surveilans
epidemiologi untuk mencapai tujuan-tujuan surveilans
3. Memiliki tim teknis surveilans epidemiologi dengan
tenaga profesional
4. Adanya proses kegiatan rutin terus menerus dan
sistematis
5. Memiliki manajemen penyelenggaraan surveilans
dengan rencana kerja yang realistis dengan anggaran
biaya yang memadai
6. Indikator kinerja
Kegiatan Surveilans
Jaringan SE
Pertemuan
Review
Buku
Pedoman
Advokasi
Kelompok
Kerja
Tenaga
Profesional
Peraturan
Umpan
balik
Supervisi dan
Monev
Rencana
Kerja
Anggaran
Respon KLB
Program
KEGIATAN TEKNIS SURVEILANS
PENGUNGSI :
- Pengumpulan Data
- Pengolahan Data
- Analisis dan Interpretasi
- Distribusi infomasi
Intervensi
Program
Penelitian
Jaringan SE
Monitoring dan Evaluasi
Analisis Lanjut
Sasaran Kajian Awal (Inisial Assessment)
Status Epidemiologi Pengungsi Sebagai
Bahan Penetapan Sistem Surveilans
Kajian status epidemiologi pengungsi :
• Perkembangan penyakit potensial KLB
• Makanan & gizi
• Imunisasi
• Air, sanitasi & musim
• Status pelayanan kesehatan darurat termasuk
sistim surveilans yg ada, ekonomi, sosial
politik, keamanan, transportasi dan komunikasi
Kajian ancaman terhadap
pengungsi berdasarkan :
o Penyakit Menular potensi wabah
o Pnemonia
o Gizi
o Pelayanan Kesehatan
Tim Teknis Surveilans Pengungsi
Tim Penanggulangan Pengungsi Dinkes. Kab/Kota
Unit Surveilans
Pengungsi
Kabupaten/Kota
Tim Teknis
Surveilans Unit
Pelayanan di
Puskesmas dan Pos
Kesehatan
Pengungsian
Tim Teknis Surveilans
Pengungsi Sanitasi dan P2M
Puskesmas dan Lokasi
Pengungsian
Tim Teknis Surveilans
Pengungsi Gizi
Puskesmas dan Lokasi
Pengungsian
Hubungan Sakit- Sakit-St.Gizi
Hubungan Sakit - Faktor Risiko
Pangan
Gizi
pnemonia
diare
diare
campak
pengobatan
meninggal
meninggal
imunitas
status gizi
Pengungsi
Kelompok
Rentan
 Bayi dan Anak Balita
 Orang Tua (sendiri)
 Keluarga dengan KK
wanita
 Ibu Hamil dan
Melahirkan
-bwk-
Pengungsian
Rentan
• Padat
• Jumlah Besar Satu
Lokasi
• Terisolir
• Tanpa informasi
• Tanpa Pengelola
• Tipuan Data
Populasi rentan…?
C
B
A
-bwk-
Jamban
Air
Gizi
Penyakit
Kematian
Kepadatan
Lokasi
Tabel Analisis
Surveilans Epidemiologi Pengungsi
Data Jumlah Pengungsi per
Minggu / Hari:
o Jumlah Total
o Jumlah per Lokasi
o Kepadatan per Lokasi
o Jumlah Menurut Jenis Kelamin
o Jumlah per Golongan Umur balita, dewasa
dan orang tua
yang disajikan dalam tabel, grafik dan peta secara
berkala Mingguan/ Harian.
Daftar Jumlah Pengungsi Menurut Lokasi Pengungsian
Kabupaten X, 2002
Jumlah Pengungsi Menurut Hari
Lokasi
PKM
12
13
14
15
16
17
Barak A
Lotan
Baru
50
50
50
110
100
90
Barak B
Lotan
Baru
20
20
20
0
0
0
Barak C
Lotan Tua
300
300
335
330
325
320
Kota I
Sayo Kota
20
20
10
0
0
0
Kota II
Sayo Kota
10
6
0
0
0
0
Kota III
Sayo Kota
20
19
12
0
0
0
Kabupaten
Total
420
413
427
440
425
410
P eta B arak P en gu n gsian
D esa S u n i, K ab . X , 2002
LOKASI PENGUNGSIAN DI BLITAR
SKEMA
SISTIM PELAPORAN
SURVEILANS
BENCANA
Depkes/PPMK
REkap
Dinkes Prop
REkap
POSKO
(DINKES)
BA.2-7
NGO
BA.2-7
PKM - 1
BA.2-7
Poskes 1
-bwk-
RS
PKM - 2
BA.2-7
Poskes 2
BA.2-7
BA.2-7
BA.2-7
Poskes 3
Poskes 4
Poskes 5
Aspek Manajemen
Surveilans Epidemiologi Pengungsi
1. Adanya tujuan yang jelas dan terukur
2. Konsep dan mekanisme penyelenggaraan surveilans
epidemiologi untuk mencapai tujuan-tujuan surveilans
3. Memiliki tim teknis surveilans epidemiologi dengan
tenaga profesional
4. Adanya proses kegiatan rutin terus menerus dan
sistematis
5. Memiliki manajemen penyelenggaraan surveilans
dengan rencana kerja yang realistis dengan anggaran
biaya yang memadai
6. Indikator kinerja
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA LONGSOR
DI JAWATIMUR TAHUN 2007-2009
Tahun
2007
Tahun
2008
Tahun
2008
Thn 2007 : 9 kejadian
Thn 2008 : 32 kejadian
Thn 2009 : 8 kejadian
Tahun
2009
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA ANGIN PUTTING BELIUNG
JAWA TIMUR TAHUN 2007-2009
1
1
Tahun
2007
Tahun
2008
Thn 2007 : 17 kejadian
Thn 2008 : 32 kejadian
Thn 2009 : 15 kejadian
Tahun
2009
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA BANJIR BANDANG
DI JAWA TIMUR TAHUN 2008-2009
2
1
2
Tahun
2008
Thn 2008 : 9 kejadian
Thn 2009 : 1 kejadian
Tahun
2009
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KECELAKAAN PESAWAT
DI JAWA TIMUR TAHUN 2009
2
Thn 2009 : 1 kejadian
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KECELAKAAN INDUSTRI
DI JAWA TIMUR TAHUN 2007
2
Thn 2007 : 1 kejadian
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KEKERINGAN
DI JAWA TIMUR TAHUN 2009
Thn 2009 : 4 kejadian
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DI JAWA TIMUR TAHUN 2009
2
Thn 2009 : 2 kejadian
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA BANJIR LAHAR
DI JAWA TIMUR TAHUN 2008-2009
2
1
2
Tahun
2008
Thn 2008 : 2 kejadian
Thn 2009 : 2 Kejadian
Tahun
2009
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA BANJIR
DI JAWA TIMUR TAHUN 2007-2009
1
4
1
7
1
2
2
1
6
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
7
1
3
1
1
2
1
3
3
1
1
5
1
3
Tahun
2008
Tahun
2007
4
3
6
3
3
3
3
1
2
1
5
8
2
1/1
Th 2007 : 23 kejadian
10
1
Th 2009 : 69 kejadian
2
3
Tahun
2009
Th 2008 : 50 kejadian
9
PERMASALAHAN BENCANA
 DI PROVINSI JAWA TIMUR BELUM TERBANGUN SISTEM
KOMUNIKASI INFORMASI BENCANA YANG CEPAT DAN
DAPAT MENDETEKSI BENCANA TERTENTU SERTA
MEMBERIKAN UMPAN BALIK PERINGATAN ADA
BENCANA SECARA LANGSUNG
 PENGUNGSI BENCANA TERKADANG TIDAK TERDATA
DENGAN BAIK, KARENA PENGUNGSI MENYEBAR ATAU
NUNUT
 MANAJEMEN BENCANA BELUM MENJADI PRIORITAS
TERUTAMA PADA TINGKAT PUSKESMAS/KECAMATAN
DAN DESA

similar documents