TATACARA PEMBENTUKAN BADAN HUKUM KOPERASI…klik di

Report
APA YANG PERLU DIPAHAMI OLEH
NOTARIS DALAM PEMBENTUKAN
BADAN HUKUM KOPERASI…??
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
AKTA PENDIRIAN KOPERASI
berdasarkan UU No. 17 Th. 2012,
hanya sah dibuat oleh dan/atau
bersama-sama Notaris yang sudah
bersertifikasi sebagai Pejabat
Pembuat Akta Koperasi (PPAK)
yang keluarkan & disahkan oleh
Menteri Kemenkop serta terdaftar
di Kementerian Koperasi dan UKM.
Jika dalam hal disuatu kecamatan
TIDAK TERDAPAT NOTARIS maka Akta
Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh
CAMAT yang telah disahkan sebagai
Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh
Menteri dan terdaftar di Kementerian
Koperasi dan UKM.
AKTA PENDIRIAN KOPERASI adalah
akta perjanjian yang dibuat oleh para
pendiri dalam rangka pembentukan
koperasi dan memuat anggaran dasar
koperasi,
-bentuk koperasi :
1. Koperasi Primer
2. Koperasi Sekunder
Koperasi Primer:
-Didirikan oleh paling sedikit 20 (dua
puluh) orang perseorangan dengan
memisahkan sebagian kekayaan
pendiri atau anggota sebagai modal
awal Koperasi.
Ket: khusus untuk Koperasi Simpan
Pinjam harus didirikan minimal 150
(seratus limapuluh) orang
perseorangan
Koperasi sekunder :
Didirikan oleh paling sedikit
3 (tiga) Koperasi Primer.
-Pendirian Koperasi wajib
berdasarkan akta Notaris
Pembentukan koperasi baik
Primer atau Sekunder :
dilakukan dengan rapat persiapan
pembentukan koperasi oleh
pendiri atau kuasanya.
PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN JENIS KOPERASI :
1) Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan
usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. (dibagi 2 yaitu
konvensional dan syariah)
2) Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menjalankan usaha
pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran
produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan nonAnggota.
3) Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menjalankan usaha
pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan
non-Anggota.
4) Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menjalankan usaha
pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota
dan non-Anggota.
MENGENAL JENIS & KEGIATAN KOPERASI
1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan
usaha pelayanan di bidang penyediaan barang
kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
2) Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan
usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana,
pemasaran, dan faktor produksi serta pemasaran
produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan
non-Anggota.
3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha
pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan
oleh Anggota dan non-Anggota.
4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan
pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani
Anggota.
YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN AKTA
KOPERASI OLEH NOTARIS:
1) Nama Koperasi ditetapkan oleh Anggota dalam Rapat Anggota
Pembentukan Koperasi.
2) Koperasi dilarang menggunakan nama yang:
telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain yang berbadan hukum tingkat
kabupaten/kota dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
3) Nama tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau
kesusilaan; atau
4) Nama tidak boleh sama atau mirip dengan nama lembaga
negara/pemerintahan, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari
yang bersangkutan.
5) Dilarang menggunakan nama organisasi politik, nama badan hukum lain,
nama organisasi terlarang dan/atau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar
Golongan).
6) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip ekonomi
syariah harus menambahkan nama Koperasi dengan frasa “syariah”.
7) Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata “Koperasi” dan diakhiri
dengan singkatan “(Skd)”.
RAPAT PERSIAPAN YANG DIBAHAS DALAM AKTA PENDIRIAN
DAN ANGGARAN DASAR KOPERASI :
1) Nama dan tempat kedudukan;
2) Wilayah keanggotaan;
3) Tujuan, kegiatan usaha dan jenis koperasi;
4) Jangka waktu berdirinya koperasi;
5) ketentuan mengenai modal Koperasi;
6) tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan
penggantian Pengawas dan Pengurus;
7) hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;
8) ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
9) ketentuan mengenai Rapat Anggota;
10) ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
11) ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
12) ketentuan mengenai pembubaran;
13) ketentuan mengenai sanksi; dan
14) ketentuan mengenai tanggungan Anggota.
Ket: Notaris harus meminta bukti berita acara/notulen hasil rapat
persiapan yang ditanda-tangani oleh seluruh pendiri.
Perangkat Organ Koperasi:
1) Anggota
2) Pengawas
3) Pengurus
Ket: -Keputusan Tertinggi dalam
Organisasi Koperasi harus melalui dan
atau ditentukan oleh Rapat Anggota
: -Pendiri adalah Anggota yang
pertamakali mendirikan
1) Anggota adalah perangkat
organisasi Koperasi (Orang atau Badan)
yang memegang kekuasaan (Hak dan
Kewajiban) dalam Koperasi.
2) Pengawas adalah perangkat
organisasi Koperasi yang bertugas
mengawasi dan memberikan nasihat
kepada Pengurus.
3) Pengurus : Perangkat oraganisasi yang
bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
Koperasi untuk kepentingan dan tujuan
Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar
ket: yang berhak mewakili dalam penanda
tanganan akta dihadapan Notaris adalah
Pengurus (dalam perbuatan hukum tertentu
harus mendapat persetujuan para anggota
sesuai AD/ART Koperasi
Pemodal adalah pihak yang
menanamkan modal penyertaan pada
koperasi.
Investor adalah orang yang
menanamkan uang atau modal
diusaha dengan tujuan mendapatkan
keuntungan.
Bgm pembuktiannya jika hal ini dimuat
dalam akta Notaris ?
YANG PERLU DIBUKTIKAN DALAM
PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN
KOPERASI OLEH ANGGOTA KEPADA
NOTARIS:
1) Sertifikat Modal Koperasi adalah
bukti penyertaan Anggota Koperasi
dalam modal Koperasi.
Ket: dalam hal tertentu harus
diperlihatkan kepada Notaris, seperti
halnya surat saham
2) Setoran Pokok adalah sejumlah
uang, yang wajib dibayar oleh
seseorang atau badan hukum Koperasi
pada saat yang bersangkutan
mengajukan permohonan
keanggotaan pada suatu Koperasi.
Ket: pada saat awal pendirian Notaris
harus minta bukti setoran pokok
3) Modal Penyertaan adalah penyetoran
modal pada Koperasi berupa uang
dan/atau barang yang dapat dinilai dengan
uang yang disetorkan oleh perorangan
dan/atau badan hukum untuk menambah
dan memperkuat permodalan Koperasi
guna meningkatkan kegiatan usahanya.
Ket: Notaris tidak wajib mengetahui MP
kecuali dibutuhkan dalam aktanya.
SELAIN AKTA PENDIRIAN MAKA NOTARIS DAPAT MEMBUAT
AKTA PENGGABUNGAN, PELEBURAN & PEMISAHAN:
1) Penggabungan adalah penyatuan 2 (dua) atau lebih Koperasi
sejenis dengan menggunakan badan hukum dan nama Koperasi
yang menerima penggabungan, dan dilakukan tanpa
mengadakan pembubaran Koperasi terlebih dahulu.
2) Peleburan adalah penyatuan 2 (dua) atau lebih Koperasi
dengan membentuk badan hukum dan nama Koperasi baru,
serta menetapkan jenis Koperasi, dan dilakukan dengan
mengadakan pembubaran Koperasi terlebih dahulu.
3) Pemisahan adalah memisahkan unit usaha sesuai jenis
koperasi menjadi Koperasi baru dengan badan hukum tersendiri.
4) Akta Perubahan AD koperasi adalah
akta perjanjian yang dibuat oleh anggota
koperasi dalam rangka perubahan
anggaran dasar suatu koperasi yang berisi
pernyataan dari para anggota koperasi atau
kuasanya yang ditunjuk dan diberi kuasa
dalam suatu rapat anggota perubahan
anggaran dasar untuk menandatangani
perubahan anggaran dasar.
KETENTUAN
YANG PERLU DIPERHATIAKAN NOTARIS DALAM:
PENGGABUNGAN, PELEBURAN & PEMISAHAN
1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar
Koperasi yang melakukan pemisahan, pembagian,
penggabungan koperasi diajukan sekaligus dengan
permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi
baru hasil pemisahan, pembagian, penggabungan.
2) Pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi
hasil pemisahan, pembagian, penggabungan, diberikan
dalam waktu yang bersamaan.
KETENTUAN
YANG PERLU DIPERHATIAKAN NOTARIS DALAM:
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
1) Perubahan anggaran dasar Koperasi dilakukan
berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
2) Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain,
3) Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan
anggaran dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri
oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh anggota koperasi dan disetujui oleh
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota
Koperasi yang hadir.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN MENTERI,
APABILA MENYANGKUT PERUBAHAN:
1) Nama;
2) Tempat Kedudukan;
3) Wilayah Keanggotaan;
4) Tujuan;
5) Kegiatan Usaha;
6) Jangka waktu berdirinya koperasi, apabila AD
menetapkan jangka waktu tertentu;
7) Pemisahan, Penggabungan dan/atau
Peleburan Koperasi.
Perubahan anggaran dasar
sebagaimana dimaksud di atas maka:
-Pengurus wajib mengajukan
permohonan pengesahan perubahan
anggaran dasar secara tertulis kepada
Menteri dengan melampirkan:
1) Dua rangkap (2 rangkap) anggaran
dasar Koperasi yang telah diubah, satu
diantaranya bermaterai cukup; dan
2) Berita Acara Rapat Anggota.
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
diluar ketentuan tersebut, cukup
memberitahukan kepada Menteri dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak perubahan anggaran
dasar dibuat.
contohnya:
--Perubahan Nilai Per-Lembar Sertifikat
Modal Koperasi
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
MENYANGKUT PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN
Maka Permohonan Pengesahan Diajukan dengan
Melampirkan:
1) dua rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah
diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
2) berita acara Rapat Anggota;
3) neraca yang baru dari koperasi yang menerima
pemisahan, penggabungan atau yang melakukan
peleburan.
Koperasi memperoleh status Badan
Hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan
oleh Menteri Kemenkop & UKM.
Akta pendirian koperasi disampaikan oleh
pendiri kepada Menteri Kemenkop & UKM,
untuk diumumkan dalam Berita Negara.
Ket: Pengesahan BH & BN adalah dalam
satu kesatuan yang tidak terpisahkan
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi atau
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi sebagai BADAN HUKUM
diumumkan oleh Menteri dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ket: -Biaya Pengumuman Dimaksud
Dibebankan pada Pemerintah.
-Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengesahan
Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri.
SYARAT PERMOHONAN PENGESAHAN BH & BN
Diajukan dengan Melampirkan:
1) Dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu
diantaranya bermaterai cukup dilampiri
Anggaran Dasar.
2) Berita acara rapat pembentukan Koperasi,
3) Kuasa untuk mengajukan permohonan
pengesahan apabila ada;
4) Surat bukti Penyetoran Modal Awal (Setoran
Pokok dan Penyertaan Modal), sesuai dengan
kelayakan usahanya;
5) Surat keterangan persetujuan nama koperasi;
6) Rencana usaha Koperasi.
JANGKA WAKTU PENGESAHAN BH KOPERASI:
1) Pengesahan atas akta pendirian Koperasi
ditetapkan dengan keputusan Menteri dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
diterimanya permohonan pengesahan secara
lengkap.
2) Keputusan pengesahan dan akta pendirian
Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan
pengesahan disampaikan kepada pendiri atau
kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan
pengesahan ditetapkan.
Bagaimana ketentuan Penolakannya ???
KETENTUAN PEMBUBARAN KOPERASI:
1) Koperasi dapat dibubarkan apabila sejak
didirikan selama paling lambat 6 (enam) bulan
anggotanya berkurang dari jumlah minimal 20
(dua puluh) orang.
2) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan
berdasarkan:
a) keputusan Rapat Anggota;
b) jangka waktu berdirinya telah berakhir;
dan/atau
c) Keputusan Menteri.
PEMBUBARAN KOPERASI OLEH
ANGGOTA
Pembubaran Koperasi diusulkan dan
diajukan kepada Rapat Anggota oleh
Pengawas atau Anggota yang mewakili
paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari
jumlah Anggota.
Ket: Harus dengan Akta Otentik
ketentuan diatur dalam PP
SELESAIIIIIIIIII
MATURNUWUNNNNN

similar documents