PENGUATAN TATA KELOLA PENYUSUNAN SOP BLU

Report
Jln SOLO Km 9 Yogyakarta
www.syncore.co.id
0274-488599
SERI PENGUATAN TATA KELOLA
PELATIHAN PENYUSUNAN
SOP KEUANGAN BLU
SYNCORE 2013
PERKENALAN !
RUDY SURYANTO, SE.,M.Acc.,AK
Dosen UMY
Kepala BAIC – PPA FE UMY
Managing Director SYNCORE
RUDY SURYANTO, SE.,M.Acc.,AK
Dosen UMY
Kepala BAIC – PPA FE UMY
Managing Director SYNCORE
PENGALAMAN KERJA
PENGALAMAN KERJA
Senior Auditor Pricewaterhouse Coop
Senior Auditor Pricewaterhouse Coopers
Senior Auditor Ernst & Young
Senior Auditor Ernst & Young
CONTACT :
[email protected]
PIN BB :21439C5E
Twitter @rudysyncore
FB/YM: [email protected]
081-2299-111-97
2
POKOK BAHASAN
01
02
03
04
05
TATA ATURAN PENGELOLAAN BLU
PROSES BISNIS & SISTEMATIKA SOP
PENYUSUNAN SOP
PELAKSANAAN & PELAPORAN
EVALUASI SOP
3
PENGERTIAN SOP KEUANGAN BLU
SOP (standard operating procedures) adalah
seperangkat aturan, alur dan ketentuan yang
harus dipenuhi oleh pimpinan/staff suatu
organisasi dalam melaksanakan suatu proses
pencatatan dan pelaporan keuangan.
BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas (Pasal 1 PP No. 23/2005)
4
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
RENSTRA/RSB
RBA
STRUKTUR & TATA KELOLA
SPM
SOP
REMUNERASI
LAPORAN
KEUANGAN
EVALUASI KINERJA/AUDIT
5
01 TATA ATURAN
PENGELOLAAN BLU
1. Pengantar – Pengertian BLU
2. Persyaratan Substantif, Teknis dan
Administratif BLU
3. Pencabutan status BLU
4. Tata Aturan BLU & Fleksibilitas BLU
5. Tujuan penyusunan SOP Keuangan
6. Review Tata Aturan sebagai langkah awal
penyusunan SOP keuangan
6
PERSYARATAN BLU
1. Persyaratan Substantif
2. Persyaratan Teknis
3. Persyaratan Administratif
7
PERSYARATAN ADMINISTRATIF BLU
1. Pernyataan kesanggupan untuk peningkatan
kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi
masyarakat
2. Pola Tata Kelola (Corporate Governance)
3. Akuntabillitas program, kegiatan dan keuangan
(kebijakan, mekanisme atau prosedur, media
pertanggungjawaban dan periodisasi
pertanggungjawaban
4. Transparansi
5. Rencana strategis bisnis
6. Laporan keuangan pokok
7. Standar pelayanan minimum
8. Laporan audit terakhir
8
Fleksibilitas Status BLU Penuh
•
•
•
•
•
•
•
•
1.1 Pengelolaan Pendapatan
1.2 Pengelolaan Belanja
1.3 Pengadaan Barang dan/atau Jasa
1.4 Pengelolaan Barang
1.5 Pengelolaan Utang
1.6 Pengelolaan Piutang
1.7 Pengelolaan Investasi
1.8 Perumusan Standar, Kebijakan, Sistem,
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan.
9
ASPEK KEPATUHAN PER36/PB/2012
1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif.
2. Penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan.
3. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan
Belanja BLU.
4. Tarif layanan.
5. Persetujuan Rekening.
6. Sistem akuntansi.
7. Standard Operating Procedurs (SOP)
Pengelolaan Kas.
8. SOP Pengelolaan Piutang.
9. SOP Pengelolaan Utang.
10. SOP Pengadaan Barang dan Jasa.
11. SOP Pengelolaan Barang Inventaris.
10
Pencabutan Status BLU
1. Dicabut oleh Menteri Keuangan sesuai dengan
kewenangannya apabila BLU yang bersangkutan
sudah tidak memenuhi persyaratan substantif,
teknis, dan/atau administratif;
2. Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul
dari Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan
kewenangannya apabila BLU yang bersangkutan
sudah tidak memenuhi persyaratan substantif,
teknis, dan/atau administratif; atau
3. Berubah statusnya menjadi badan hukum
dengan kekayaan negara yang dipisahkan.
Pencabutan ini dilakukan berdasarkan penetapan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
11
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
TUJUAN/
TARGET
Management
Control
STRATEGI
STRUKTUR
Anggaran
Akuntansi
Penilaian Kinerja
Human
Resource
Management
Kinerja
Culture
Sistem Pengendalian Manajemen adalah sistem untuk mengarahkan sumber daya
Perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan dan upaya terus menerus
Dalam peningkatan kinerja.
12
LATAR BELAKANG
• BLU memiliki masa maksimal 2 tahun
untuk melengkapi semua persyaratan BLU
• SOP Keuangan salah satu syarat
memenuhi persyaratan administratif
• SOP merupakan sarana untuk menjadi
pedoman pencapaian sasaran,
pemenuhan butir mutu dan penguatan
pengendalian internal.
• SOP merupakan bagian tidak terpisahkan
dari sistem pengendalian manajemen
13
TUJUAN SOP KEUANGAN
1. Laporan Keuangan yang disusun sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan yang ditetapkan oleh IAI.
2. Laporan Keuangan yang disusun sesuai
dengan ketentuan-ketentuan pemerintah
yang tertuang dalam Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri
Keuangan, Peraturan Menteri
Perhubungan dan Peraturan-peraturan
lain terkait.
14
TUJUAN SOP KEUANGAN
3. Agar terdapat keseragaman dan
konsistensi dalam pencatatan transaksi
keuangan (consistency).
4. Agar terjaga kualitas laporan keuangan
yang dapat diandalkan (accuracy), netral /
tidak berpihak (neutrality), memberikan
informasi yang lengkap (full disclosure /
completeness), dan dapat
diperbandingkan (comparability).
15
TUJUAN SOP KEUANGAN
5. Agar mampu menghasilkan laporan
keuangan yang tepat waktu (timelines)
dan dapat dimengerti (understandability),
sehingga dapat digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan (decision
supports) bagi semua pemakai laporan.
6. Memperkuat sistem pengendalian internal
© syncore.co.id 16
REVIEW TATA ATURAN
1. Memastikan bahwa institusi kita telah
menerapkan secara penuh dan konsisten
semua kententuan peraturan yang berlaku
2. SOP disusun untuk memudahkan staff dan
pimpinan dalam menjalankan proses sesuai
aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Oleh karenanya dalam tahap awal kita
menyusun SOP harus dipastikan kita
mengetahui dan memahami tata aturan
yang terkait.
17
TATA ATURAN
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH (PP)
PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI
PERATURAN DIRJEN
SURAT KEPUTUSAN / BLU
SOP
JUKLAK
18
TATA ATURAN #1
1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengeloalaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barng
Milik Negara
8. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas JEnis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Departemen
Perhubungan
9. Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2009 tentang Tatacara Penentuan
Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Terutang
10. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
19
TATA ATURAN #2
11. Peraturan Presiden No 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai mana telah dibuah
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.
12. Peraturan Presiden No 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden No 76 tahun 2011
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementrian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I Kementrian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2010
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2006 tentang Persyaratan
Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja
Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
119/PMK.05/2007);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2006 tentang Pembentukan
Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007);
20
TATA ATURAN #3
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang
Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan
Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
73/PMK.05/2007;
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang
Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan
Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 92/PMK.05/2011);
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan
Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009);
20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi
Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan
Layanan Umum;
21.Peraturan menteri Keuangan No 73/PMK,05/2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga
21
/Kantor/Satuan Kerja
TATA ATURAN #4
22.Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2009 tentang Pedoman
Akutansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layananan Umum
23.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang
Pengelolaan Pinjaman pada BLU;
24.Peraturan Menteri Keuangan No 91/PMK.05/2007 tentang Bagan
Akun Standar (BAS)
25.Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan
Pemindahan Barang Milik Negara.
26.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang
Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan
Layanan Umum;
27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang
Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
28.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang
Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan
Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
29.Peraturan Menteri Keuangan No 170/PM.05/2010 tentang
Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Pada Satuan Kerja.
22
TATA ATURAN #5
30.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2009 tentang
Pedoman Pemberian Bonus Atas Prestasi bagi Rumah Sakit EksPerjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;
31.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir
Pada Kementrian Negara/Lembaga;
32.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang
Penghapusan Piutang BLU;
33.Keputuran Menteri Keuangan No 510/KMK.05/2009 tentang
Peentapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen
Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
34.Peraturan Menteri Perhubungan No KM 28 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran
35.Peraturan Menteri Perhubungan No KM 60 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan
23
TATA ATURAN #6
36.Peraturan Menteri Perhubungan No KM 66 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan
Kementrian Perhubungan
37.Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM.97 Tahun 2011 tentang
Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan PSAK PIP Semarang
38.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-40/PB/2006
tentang Pedoman Akuntansi Persediaan
39.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER02/PB/2007 tentang Penadatausahaan dan Akuntansi Piutang
PNBP
40.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER
33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan,
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan No 91/PMK05/2007 tentang Bagan
Akun Standar.
41.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-47/PB/2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian
Negara/Lembaga/Kantor Satuan Kerja
24
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
1. Berkedudukan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
sebagai lembaga pemerintah
(bukan kekayaan negara yang dipisahkan)
Menghasilkan
barang/jasa
yang
seluruhnya/sebagian dijual kepada publik
Tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba)
Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi
dan produktivitas ala korporasi
Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban
dikonsolidasikan pada instansi induk
Pendapatan BLU dapat digunakan langsung
Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional
Non-PNS
Bukan sebagai subyek pajak
25
FLEKSIBILITAS PENGANGGARAN
1.
2.
3.
4.
Pendapatan  dapat digunakan langsung
Belanja  flexible budget dengan ambang batas.
Pengelolaan Kas  pemanfaatan idle cash, hasil untuk BLU
Pengelolaan Piutang  dapat memberikan piutang usaha,
penghapusan piutang sampai batas tertentu
5. Utang  dapat melakukan utang sesuai jenjang, tanggung
jawab pelunasan pada BLU
6. Investasi  jangka panjang ijin Menkeu
7. Pengelolaan Barang  dapat dikecualikan dari aturan umum
pengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU
8. Remunerasi  sesuai tingkat tanggung jawab dan
profesionalisme
9. Surplus/Defisit  surplus dapat digunakan untuk tahun
berikutnya, defisit dapat dimintakan dari APBN.
10. Pegawai : PNS dan Profesional Non-PNS
11. Organisasi dan nomenklatur (diserahkan kepada K/L & BLU
ybs dengan persetujuan Menpan & RB)
26
MATERI REVISI PP 23/2005...(1)
1. Tarif Layanan
 Adanya pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan
kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD dan/atau
pemimpin BLU
2. Perencanaan dan Penganggaran
 Standar Biaya: RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan
standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan
perhitungan akuntansi biaya.
 Pengalokasian: Pagu Anggaran BLU dalam RKA K/L, rencana
kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD yang sumber
dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran
BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan
jenis belanja.
27
MATERI REVISI PP 23/2005...(2)
3. Pengelolaan Barang Milik Negara
 Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari
pengalihan diatur sebagai berikut:
a. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya
sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan
merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke rekening Kas
Umum Negara/Daerah.
b. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal
dari pendapatan BLU merupakan pendapatan BLU dan dapat
dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU.
 Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait atau
tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
BLU harus mendapat persetujuan pengelola barang
28
MATERI REVISI PP 23/2005...(3)
4. Pengelolaan SDM
 Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU tenaga profesional nonpegawai negeri sipil (baik tenaga teknis maupun administratif) dapat
dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
 Pejabat perbendaharaan pada BLU yang meliputi Kuasa Pengguna
Anggaran dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran harus dijabat oleh
pegawai negeri sipil.
 Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan
pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri
sipil diatur oleh pemimpin BLU.
29
MATERI REVISI PP 23/2005...(4)
5. Penetapan eks BHMN menjadi BLU berstatus Penuh
 Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada,Institut Teknologi
Bandung,
Institut
Pertanian
Bogor,Universitas
Sumatera
Utara,Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga
ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU
dengan status BLU Secara Penuh.
 Penyesuaian penerapan PPK-BLU diselesaikan paling lambat
tanggal 31 Desember 2012.
30
MATERI REVISI PP 23/2005...(5)
6. Masa Transisi Pengelolaan BMN bagi eks BHMN
 Pengalihan seluruh kekayaan pada Universitas Indonesia,
Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian
Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia,
dan Universitas Airlangga kepada Menteri Pendidikan Nasional
diselesaikan paling lambat tanggal 28 September 2013.
 Kerjasama aset tetap dengan pihak ketiga sebelum ditetapkan
Peraturan Pemerintah, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya perjanjian.
31
REVIEW TATA ATURAN
1. Apakah semua tata aturan sudah lengkap?
2. Apakah tata aturan internal sudah sesuai
dengan tata aturan eksternal? Apakah ada
kontradiksi?
3. Apakah sudah ada petunjuk pelaksanaan atas
peraturan dan kebijakan yang ada tersebut?
4. Apakah ada kendala/kesulitan dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan
tersebut?Mengapa?
5. Apakah ada bagian yang bertanggungjawab
dalam memonitor perubahan peraturan dan
melakukan sinkronisasi denan aturan-aturan
internal yang ada?
32
TATA ATURAN INTERNAL
1. Rencana Strategi Bisnis
2. Struktur organisasi dan Tata Kelola
3. Rencana Bisnis & Anggaran
4. Standar Pelayanan Minimal
5. Sistem Akuntansi
6. Sistem Pengelolaan Kas & Bank
7. Sistem Pengelolaan Aset
8. Sistem Pengelolaan Hutang Piutang
9. Sistem Pengelolaan Pengadaan
10.Sistem Pengelolaan SDM dan Penggajian
33
02 PROSES BISNIS &
SISTEMATIKA SOP
1.
2.
3.
4.
Langkah penyusunan SOP Keuangan
Teknik pemetaan proses bisnis
Penyusunan Sistematika SOP Keuangan
Teknik-teknik pengumpulan data
34
PROSES PENYUSUNAN SOP
1. Pemahaman terhadap tata aturan
2. Pemahaman terhadap proses bisnis
3. Pemahaman terhadap struktur organisasi
dan tata kelola
4. Pemahaman terhadap proses dan system
yang ada
5. Penyusunan sistematika SOP
6. Pengumpulan data SOP
7. Penulisan SOP
8. Sosialisasi SOP
9. Pelaksanaan SOP
10.Evaluasi SOP
35
PEMAHAMAN TERHADAP TATA ATURAN
1. Tata aturan terkait pengelolaan BLU
harus dipahami dan dipantau karena
peraturan tersebut terus di update dan di
revisi
2. Salah satu teknik dalam melakukan
pemahaman terhadap tata aturan BLU
adalah dengan membuat matrik
36
Matrik Tata Aturan
Jenis
No
Peraturan Peraturan
(1)
(2)
Pasal
(3)
Ayat
Ketentuan
(4)
(5)
Sanksi Pelanggaran
(6)
Keterangan
(1) Jenis peraturan ditulis apakah undang-undang, peraturan pemerintah, permen dll
(2) No peraturan ditulis lengkap misal PP No 23/2005
(3) Pasal
(4) Ayat
(5) Ketentuan ditulis dalam format”prasyarat” “siapa” “harus melakukan apa” “kapan”
“format seperti apa”, “dilaporkan/diserahkan ke siapa”
(6) Konsekuensi tidak terpenuhinya ketentuan tersebut atau keterlambatan penyerahan
37
PEMAHAMAN TERHADAP PROSES BISNIS
1. SOP harus disesuaikan dengan proses
bisnis di instansi
2. Proses bisnis adalah bagaimana institusi
dapat memenuhi kebutuhan dari
customernya
3. Proses tersebut dibagi menjadi dua yaitu
proses bisnis utama dan proses bisnis
pendukung.
4. Ada dua metode yang membantu kita
memetakan proses bisnis yaitu dengan
menggunakan Business Model Generation
dan Value Chain Analysis
38
Business Model Generation (BMG)
39
Business Model Canvas
40
41
Pertanyaaan Wawancara BMG
1. Siapakah klien/customer kita? Seperti apa
segmentasi atau pengelompokkannya ?
2. Apa value yang kita tawarkan?
3. Bagaimana kita mendistribusikan value
tersebut?
4. Bagaimana pola hubungan kita dengan
pelanggan?
5. Apa aktivitas utama kita?
6. Apa sumberdaya utam kita?
7. Siapa saja partner inti kita?
8. Bagaimana pola aliran revenue?
9. Bagaimana pola aliran cost?
42
RANTAI NILAI
Aktifitas Akademik
Proses Pembelajaran
Kurikulum
Sumber Daya Manusia Dosen
Suasana Akademik
Penelitian & Publikasi
Pengabdian Kepada Masyarakat
Pelayanan Pra
Pendidikan
Sistem Informasi Akademik
QC
Kerjasama Akademik
Pelayanan
Pasca
Pendidikan
Proses Pelayanan
Pendidikan, Penelitian,
Pengabdian
QC
Aktifitas Pendukung
Sarana
Prasar
ana
Q
C
Keuan
gan
Q
C
Tata
Kelola
Q
C
SDM
Q
C
Kegiat
an
Kemah
asiswa
an
Q
C
Promo
si dan
recruit
ment
Q
C
Alumni
Q
C
Siste
m
Inform
asi
Kerjas
ama
Sistem
Pendukung
QQ
Q
Lainnya
CC
C
syncore.co.id - 43
Pertanyaan Wawancara Rantai Nilai
1. Siapa customer inti kita?
2. Apa produk / value / kemanfaatan utama?
3. Bagaimana proses dari customer kita
datang sampai selesai?
4. Apa proses utama ?
5. Apa proses pendukung?
44
PEMAHAMAN TERHADAP STRUKTUR
• Struktur yang baik harus mencerminkan
tugas pokok dan fungsi yang harus ada untuk
mencapai tujuan dan mencapai target-target
yang ditetapkan di RSB/RBA
• Struktur yang baik harus memenuhi prinsipprinsip Tata Kelola yang baik (Good
Governance). Transparansi, Akuntabilitas,
Responsibilitas, Independensi, Fairness
• Strutkur yang baik harus memenuhi prinsipprinsip Pemisahan Fungsi (Segregation of
Duties) untuk memenuhi System
Pengendalian Internal
• Struktur yang baik harus dilengkapi Job Desc
yang jelas.
45
STRUKTUR ORGANISASI
syncore.co.id - 46
STRUKTUR vs SOP
1. SOP yang akan disusun harus dikaitkan
dengan pelaksana dan job desc,
sehingga tidak terjadi konflik di lapangan.
2. Apabila pembagian tugas dan job desc
tidak jelas, maka harus dibenahi terlebih
dahulu, baru bisa disusun SOP.
47
PERLU DIPERHATIKAN
Struktur Pengelola BLU, Struktur pengelola
anggaran dan struktur pengelola institusi
bisa jadi berbeda.
DIREKTUR
BLU
BENDAHARA
BLU
PENGGUNA
ANGGARAN/
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
BENDAHARA
KA
SPM
PPK/PTK
REKTOR/
DIREKTUR RS
WAKIL
REKTOR/
WAKIL
DIIREKTUR
KABAG
KEUANGAN
48
PEMAHAMAN PROSES
PROSES terkait dengan siklus/tahapan akan
dibagi menjadi 4 tahapan yaitu
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan / Realisasi Keuangan
3. Pencatatan/Akuntansi
4. Pemeriksaan
PROSES terkait dengan Fungsi akan dibagi
menjadi 3 yaitu
1. Proses Operasional
2. Proses Keuangan
3. Proses Akuntansi
49
Proses – Pengelolaan Keuangan
syncore.co.id - 50
Proses Pencatatan Keuangan
syncore.co.id - 51
Proses Pengelolaan Keuangan
syncore.co.id - 52
KAITAN OPERASIONAL – KEU – AKUNTANSI
OPERASIONAL
KEUANGAN
AKUNTANSI
(1) Bagian operasional adalah bagian yang menjalankan kegiatan, mereka
berhubungan dengan pihak luar, tetapi tidak bisa melakukan eksekusi
pembayaran. Eksekusi pembayaran harus diajukan ke bagian keuangan
dan harus ada dalam anggaran.
(2) Bagian keuangan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan melakukan
pembayaran, tetapi harus sesuai dengan anggaran, kebijakan atau otorisasi
dari pimpinan. Bagian keuangan bisa melakukan pembayaran tetapi tidak
bisa membuat permintaan pembayaran.
(3) Bagian akuntansi bisa mengakses semua data keuangan dan berwenang
dalam melakukan pembukuan maupun penyesuaian. Namun akuntansi
tidak bisa membuat permintaan pembayaran dan melakukan pembayaran.
53
PENYUSUNAN SISTEMATIKA
1. Setelah memahami tata aturan, struktur,
proses maka kita bisa lanjutkan dengan
penyusunan sistematika SOP
2. Sistematika SOP adalah bagaimana cara
kita membagi proses yang saling terkait
tersebut ke dalam prosedur-prosedur /
langkah-langkah.
3. Prosedur-prosedur / langkah-langkah
tersebut apabila dijalankan harus sinkron
satu sama lain untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
54
CONTOH SISTEMATIKA SOP
Perencan
aan
Renstra
Operasional
Pendapatan
Keuangan
Realisasi
Pemasukan/
Kas Masuk
Akuntans
i
Kas
Pelaporan
Laporan
Keuangan
Pengadaan
RBA
LRA
Penggajian
RKAT
Persedia
an
Realisasi
Pengeluaran
Kas/Realisasi
Belanja
Rekonsiliasi
Penyesuaian
Non Kas
Aktiva Tetap
55
PENGUMPULAN DATA SOP
Setelah kita menyusun sistematika maka kita akan mulai menyusun /
menulis prosedur di masing-masing proses. Antara satu proses dengan
proses lain bisa jadi agak sedikit berbeda, namun secara umum datadata yang harus dikumpulkan adalah
1. Ketentuan yang harus dipenuhi misal untuk prasayarat, level
kewenangan/otorisasi, (bisa melihat dari matriks tata aturan yang
sudah disusun)
2. Observasi / Wawancara tata urutan langkah yang dijalankan saat
ini (apabila proses tidak konsisten, maka dimasukkan ke agenda
pembahasan)
3. Wawancara mekanisme dalam menjalankan langkah-langkah
tersebut (apabila mekanisme kompleks maka perlu dituangkan
dalam Juklak)
4. Wawancara terjadinya alternatif, insiden, atau kasus
5. Dokumen-dokumen Input dan Output yang digunakan
6. Format isian formulir atau entri ke software (jika suatu langkah
menggukan software)
7. Format laporan yang harus dihasilkan
8. Potensi resiko dan sistem pengendalian internal yang dipasang
9. Tata cara pengkodean dan pengarsipan
56
Bentuk / Format Data SOP
1. Narasi hasil wawancara / minutes of
meeting
2. Gambar proses / Data flow diagram/Bagan
Alir/Flowchart
3. Format dokumen input/formulir
4. Format laporan/ output
5. Format Kode , dan tata cara pengisian kode
6. Ringkasan kendala, ketidakkonsistenan, dan
hal-hal yang harus dibicarakan dengan
klien/PIC/Pimpinan
57
PENULISAN SOP
Format SOP biasanya ada dua
1. Prosedur / Narasi
2. Flowchart
Terdapat beragam cara dan format dalam
penyusunan prosedur dan flowchart. Kita
harus mengacu pada format yang berlaku
umum.
58
LANGKAH PENULISAN SOP
1. Identifikasi unit terkait
2. Identifikasi urut-urutan kegiatan (titik
mulai sd selesai)
3. Identifikasi hasil akhir (Output)
4. Identifikasi dokumen (input/output)
5. Identifikasi alternatif / keputusan
6. Identifikasi ketentuan
7. Identifikasi hubungan antar SOP /
Sistematika
59
FORMAT - FORMAT
1.
2.
3.
4.
5.
SOP
Flowchart
Tatacara
Ketentuan
Checklist
60
Catatan
1. Jangan sampai ada garis terputus
2. Jangan sampai salah “kamar”
3. Memakai tiga bentuk simbol “proses”,
“dokumen”, “alternatif / keputusan”
4. Jangan mencoba menggambar semua
proses dalam satu flowchart. Fokus pada
alur utama/normal/rutin
5. Hindari looping dan bottleneck
61
SOSIALISASI SOP
1. Setelah draft selesai maka draft tersebut
perlu di review oleh user dan pimpinan
2. Temuan-temuan di lapangan di serahkan
untuk dibahas dan disetujui secara tertulis
3. Apabila draft 1 sudah lolos di user dan
pimpinan, maka bisa dijadikan draft 2 untuk
disosialisasikan ke pihak yang lebih luas.
4. Apabila dari sosialisasi umum tersebut
sudah bisa diterima maka SOP di jadikan
draft final dan siap di sahkan.
62
PELAKSANAAN SOP
1. Prinsip SOP adalah perbaikan terus
menerus (continous improvement) jadi
jangan berharap pada proses sekali jadi.
2. Kita baru akan tahu apakah SOP sesuai
atau tidak adalah ketika dijalankan.
3. Setiap adanya ketidaksesuaian maka dicatat
dan dilaporkan oleh user ke pihak yang
ditunjuk, dan diagendakan revisi untuk
masukan-masukan tersebut.
4. Setiap ada revisi dituliskan di status kolom
revisi.
63
EVALUASI SOP
SOP dievaluasi secara periodik minimal satu
tahun sekali untuk melihat :
1. Kesesuaian antara SOP dengan tata aturan
2. Kesesuaian SOP dengan proses bisnis
3. Kesesuaian SOP dengan
kecukupan/keandalan SPI
4. Kesesuaian SOP dengan konsep efektivitas
dan efisiensi
5. Kesesuaian SOP dengan perubahan
struktur organisasi
64
03 PENULISAN SOP
1.
2.
3.
4.
5.
Komponen SOP Keuangan
Buku 1 – Sistem Akuntansi
Buku 2 – Prosedur
Tata cara penulisan Prosedur
Contoh Prosedur & simbol yang
digunakan
65
KOMPONEN SOP KEUANGAN
Menurut PP23/2005 dan diperkuat dalam
Perdirjen 36/PB/2012, BLU harus menyusun
SOP Keuangan minimal untuk
1. Sistem akuntansi.
2. Standard Operating Procedurs (SOP)
Pengelolaan Kas.
3. SOP Pengelolaan Piutang.
4. SOP Pengelolaan Utang.
5. SOP Pengadaan Barang dan Jasa.
6. SOP Pengelolaan Barang Inventaris.
66
STRUKTUR SOP
SOP Keuangan biasanya di
jilid/dikumpulkan dalam bentuk buku-buku /
bendel.
1. Buku 1 – System / Pedoman Akuntansi
2. Buku 2 – Prosedur
67
SISTEMATIKA SISTEM AKUNTANSI
BUKU 1
SISTEMATIKA SISTEM AKUNTANSI
1. Bab 1 Pendahuluan
2. Bab 2 KONSEP DAN PRINSIP LAPORAN
KEUANGAN
3. Bab 3 Laporan Keuangan
4. Bab 4 Neraca
5. Bab 5 Laporan Operasional
6. Bab 6 Laporan Arus Kas
7. Bab 7 Catatan atas Laporan Keuangan
8. Bab 8 Bagan Akun Standar
9. Bab 9 Jurnal Standar
10. Bab 10 Ilustrasi Laporan Keuangan
11. Lampiran
68
BAB 1 - PENDAHULUAN
1. Tujuan
Laporan Keuangan RSUD Kraton Pekalongan
disusun dengan tujuan untuk menyediakan
informasi yang menyangkut neraca, kinerja dan
perubahan posisi keuangan. Selain itu juga dapat
dipergunakan sebagai bahan pengambilan
keputusan.
2. Ruang Lingkup
RSUD Kraton Pekalongan merupakan perwujudan
dari pelaksanaan Permendagri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
69
3. Acuan Penyusunan
• Acuan yang digunakan dalam penyusunan:
• Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
• Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (Revisi 2011):
Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
• Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2011) terkait
Laporan Keuangan.
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi
BLU.
Jika Standar Akuntansi Keuangan memberikan pilihan atas
perlakuan akuntansi, maka RSUD Kraton Pekalongan wajib
mengikuti ketentuan dalam pedoman ini.
70
4. Ketentuan Lain
• Jurnal, akun dan contoh yang digunakan dalam Pedoman ini
hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat.
• Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan
dengan perkembangan transaksi, ketentuan standar
akuntansi keuangan, ketentuan yang dikeluarkan oleh
Surat Keputusan Gubernur, dan ketentuan lain yang terkait
dengan RSUD Kraton Pekalongan.
• Dalam hal tidak ada suatu pengaturan tertentu dalam SAK
ETAP untuk transaksi atau peristiwa lain maka dalam
mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi
dapat mempertimbangkan persyaratan dan panduan
dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan
transaksi serupa dan terkait.
71
BAB II
KONSEP DAN PRINSIP LAPORAN
KEUANGAN
1. KARAKTERISTIK KUALITATIF INFORMASI
DALAM LAPORAN KEUANGAN
a. Dapat Dipahami
b. Relevan
c. Materialitas
d. Keandalan
e. Substansi Mengungguli Bentuk
f. Pertimbangan Sehat
g. Kelengkapan
h. Dapat Dibandingkan
i. Tepat Waktu
j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat
72
2. PRINSIP AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Basis Akuntansi
Dasar Pengukuran
Prinsip Periodesitas (Accounting Period)
Prinsip Konsistensi (Consistency)
Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)
Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentasion)
73
BAB III
LAPORAN KEUANGAN
1. KETENTUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN
a. Tujuan laporan Keuangan
Menyediakan informasi mengenai posisi
keuangan, operasional keuangan, arus kas BLUD yang
bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
ekonomi.
b. Komponen Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari :
a. Laporan Neraca:
b. Laporan Operasional;
c. Laporan Arus kas; dan
d. Catatan Atas Laporan Keuangan
74
2. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN
Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan,
antara lain:
1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang
telah lampau.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak
pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak
tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari
laporan keuangan saja.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila
terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai
penilaian suatu pos, dipilih alternatif yang menghasilkan kenaikan
laba atau nilai aset yang paling kecil.
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai
dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk
hukumnya (formalitas).
7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat
digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran
sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar rumah sakit.
8. Tidak dapat menyajikan informasi kualitatif, seperti kapabilitas
75
sumber daya manusia dan demografi karyawan.
BAB IV NERACA
1. ASET
a. Kas dan setara kas
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Investasi Lancar/Investasi Jangka Pendek
Piutang
Persediaan
Uang Muka
Biaya Dibayar Dimuka
Aset Tidak Lancar
Aset Tetap
Aset Tidak Berwujud
Aset lainnya
76
2. Kewajiban
a.
b.
Kewajiban Jangka Pendek
• Utang usaha
• Utang pajak
• Uang muka pasien
• Pendapatan yang diterima dimuka
• Biaya yang masih harus dibayar
• Pendapatan diterima di muka
• Bagian lancar utang jangka panjang
• Utang jangka pendek lainnya
Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang antara lain :
a) Kredit investasi;
b) Pinjaman jangka panjang dari bank atau lembaga keuangan
lainnya.
77
3. Ekuitas
a.
b.
c.
Ekuitas Tidak Terikat
Ekuitas tidak terikat antara lain meliputi:
a) Ekuitas awal
b) Surplus & Defisit Tahun Lalu
c) Surplus & Defisit Tahun Berjalan
d) Ekuitas Donasi
Ekuitas Terikat Temporer
a) Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;
b) Investasi untuk jangka waktu tertentu;
c) Dana yang penggunaanya ditentukan selama periode tertentu dimasa
depan;
d) Dana untuk memperoleh aset tetap.
Ekuitas Terikat Permanen
a) Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan
tertentu dan tidak untuk dijual
b) Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan
secara permanen.
78
BAB V
LAPORAN OPERASIONAL
1. PENDAPATAN
Pendapatan diklasifikasikan ke dalam:
a. Pendapatan Usaha dan Jasa Layanan
b. Pendapatan Usaha Lainnya
c. Hibah
d. Pendapatan APBN/D
e. Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha
f. Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar
g. Pendapatan dan Kejadian Luar Biasa
79
2. BIAYA
Biaya BLUD rumah sakit diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Biaya Layanan
b. Biaya Umum dan Administrasi
c. Biaya Lain-lain (Non Operasional)
d. Rugi Penjualan Aset Non Lancar
e. Biaya dan Kejadian Luar Biasa
80
3. PENDAPATAN NON OPERASIONAL
Pendapatan lain-lain meliputi antara lain:
a. Pendapatan jasa giro adalah pendapatan yang diperoleh dari
simpanan dana rekening giro BLUD rumah sakit yang bukan
merupakan portofolio investasi;
b. Pendapatan bunga deposito adalah pendapatan yang diperoleh
dari bunga deposit dana BLUD rumah sakit yang bukan
merupakan portofolio investasi;
c. Pendapatan investasi;
d. Pendapatan royalti;
e. Keuntungan penjualan aset tetap;
f. Keuntungan selisih kurs;
g. Pendapatan sewa yang bersifat insidentil;
h. Pendapatan klaim asuransi kerugian; dan
i.
Pendapatan denda kontrak kerja adalah pendapatan berupa uang
denda yang diperoleh BLUD rumah sakit dari pihak lain atas
kelalaian pelaksanaan kontrak kerja.
81
4. BIAYA NON OPERASIONAL
Biaya lain-lain antara lain terdiri dari:
a. Beban bunga (pendanaan);
b. Kerugian selisih kurs;
c. Rugi penjualan aset tetap; dan
d. Beban Penghapusan Persekot
82
BAB VI
LAPORAN ARUS KAS
1. Tujuan
Tujuan pernyataan ini adalah memberi informasi historis
mengenai perubahan kas dan setara kas dari BLUD rumah
sakit melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus
kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, maupun
pendanaan (financing) selama suatu periode akuntansi.
2. Ruang Lingkup
BLUD rumah sakit harus menyusun laporan arus kas sesuai
dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan harus
menyajikan laporan tersebut sebagai bagian dari yang tidak
terpisahkan (integrated) dengan laporan keuangan untuk
setiap periode penyajian laporan keuangan.
83
3. Definisi
a. Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang
sifatnya sangat likuid, berjangka sangat pendek dan yang
dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu
tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan;
b. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau
setara kas;
c. Aktivitas operasional adalah aktivitas penghasil utama
pendapatan BLUD rumah sakit (principal revenueproducing activities) dan aktivitas lain yang bukan
merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan;
d. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset
jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk
setara kas;
84
4. Dasar Pengaturan
a. Pelaporan arus kas untuk aktivitas operasional
rumah sakit menggunakan metode langsung (direct
method).
b. PSAK 2 paragraf 51
c. PSAK 2 paragraf 52
d. PSAK 2 paragraf 54
e. PSAK 2 paragraf 56
f. PSAK 2 paragraf 57
g. PSAK 2 paragraf 59
h. PSAK 2 paragraf 60
i. PSAK 2 paragraf 61
j. PSAK 2 paragraf 62
k. PSAK 2 paragraf 64
85
5. Penjelasan Penyusunan
a.
b.
c.
d.
Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang
memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan
dalam aset bersih rumah sakit, struktur keuangan (termasuk
likuiditas dan solva¬bilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi
jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan
perubahan keadaan dan peluang.
Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan rumah sakit
dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para
pemakai mengembangkan model untuk menilai dan
membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future
cash flows) dari berbagai rumah sakit.
Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari
jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Selain itu,
informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari
taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan
dalam menentukan hubungan profitabilitas dan arus kas bersih
serta dampak perubahan harga.
Rumah sakit menyajikan arus kas dari aset operasional,
inves¬tasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai
dengan bisnis rumah sakit.
86
BAB VII
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
1. Pengertian
Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai
gambaran umum rumah sakit, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan
pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
2. Dasar Pengaturan
PSAK 1 paragraf 10
j. PSAK 1 paragraf 72
a. PSAK 1 paragraf 17
k. PSAK 1 paragraf 69
b. PSAK 1 paragraf 28
l. PSAK 1 paragraf 74
c. PSAK 1 paragraf 30
m. PSAK 1 paragraf 75
d. PSAK 1 paragraf 36
PSAK 1 paragraf 76
e. PSAK 1 paragraf 40
f. PSAK 1 paragraf 53
g. PSAK 1 paragraf 58
h. PSAK 1 paragraf 63
87
i. PSAK 1 paragraf 65
3. Urutan penyajian
disajikan dengan urutan sebagai berikut:
a. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,
pencapaian target Perda APBD;
b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
c. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan
kebijakan akuntansi yang diterapkan;
d. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan sesuai
urutan sebagaimna pos-pos tersebut disajikan dalam
laporan keuangan dan urutan penyajian komponen
laporan keuangan; dan
e. Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual
atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya
dengan penerapan basis kas, untuk rumah sakit
yang menggunakan basis akrual;
f. Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen,
gambaran umum rumah sakit, dan pengungkapan
keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat88
non keuangan.
4. Struktur CaLK
a.
b.
c.
d.
Pendahuluan
Kebijakan Akuntansi
Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya
89
BAB VIII
BAGAN PERKIRAAN STANDAR
1. Struktur Laporan Keuangan
Struktur laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi lima tingkat:
a. Komponen laporan keuangan merupakan klasifikasi
menurut tujuan informasi yang akan disampaikan kepada
pemakai
b. Unsur laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut
kelompok besar karakteristik ekonominya
c. Kelompok pos laporan keuangan merupakan klasifikasi
yang menggambarkan pos-pos yang memiliki karakteristik
ekonomi sejenis.
d. Pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yang
menggambarkan sub-klasifikasi yang memiliki sifat dan
fungsi sejenis.
e. Akun laporan keuangan merupakan sub-klasifikasi dari
pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan.
90
2. Sistematika Penomoran Kode
1. Digit pertama menggambarkan klasifikasi unsur laporan keuangan,
terdiri
dari:
1
2
3
4
5
Aset
Kewajiban
Ekuitas
Pendapatan
Biaya
2. Digit kedua menggambarkan klasifikasi kelompok pos laporan
keuangan
sampai dengan 9 sub klasifikasi, misalnya :
1
Aset
11
Aset Lancar
12
Investasi Jangka Panjang
13
Aset Tetap
91
3. Digit ketiga menggambarkan klasifikasi pos laporan keuangan
sampai dengan 9 sub klasifikasi, misalnya :
1
Aset
11
Aset Lancar
111
Kas dan Setara Kas
112
Investasi Lancar
113
Piutang Pelayanan
4. Digit keempat dan kelima menggambarkan klasifikasi akun
laporan
keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :
1
Aset
11
Aset Lancar
111
Kas dan Setara Kas
11101 Kas di Bendahara Penerimaan
11102 Kas di Bendahara Pengeluaran
92
5. Digit keenam dan ketujuh menggambarkan klasifikasi sub akun laporan
keuangan
sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :
1
Aset
11
Aset Lancar
114
Persediaan
11401
Persediaan Barang Farmasi
1140101
Persediaan Injeksi
1140102
Persediaan Tablet
1140103
Persediaan Sirup/Tetes
1140104
Persediaan Obat dan bahan medis habis
1140105
Persediaan Narkotika/Psikotropika
1140106
Persediaan Radiologi (Bahan & Alat)
1140107
Persediaan Gigi (Bahan & Alat)
6. Digit kedelapan dan kesembilan menggambarkan klasifikasi sub-sub akun
laporan
keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya:
1
Aset
11
Aset Lancar
114
Persediaan
11401
Persediaan Barang Farmasi
1140101
Persediaan Injeksi
114010101
Persediaan Alat Injeksi A
93
4. Daftar Kode Perkiraan
Kode Akun
Nama Akun
1
ASET
11
ASET LANCAR
111
Kas dan Setara Kas
11101 Kas
1110101 Kas di Bendahara Penerimaan
1110102 Kas di Bendahara Pengeluaran
11102 Bank
113010101
Piutang Pasien Umum
1130102 Piutang Pasien Jaminan
113010201
Piutang Pasien ASKES
113010202
Piutang Pasien JAMKESMAS
113010203
Piutang Pasien JAMKESDA
113010204
Piutang Pasien JAMPERSAL
11302 Piutang Lain-lain
1130201 Piutang Karyawan
1130202 Piutang Sewa
11303 Penyisihan Kerugian Piutang
1130301 Penyisihan Kerugian Piutang
94
BAB IX
ILUSTRASI JURNAL
1.
KAS / BANK
1.1.
Pada saat penerimaan kas:
Db.
Kr.
Kr.
Kr.
Kas / Bank
Pendapatan Pelayanan
Piutang
Akun yg dituju lainnya
1.2.
Pada saat penggunaan kas dan setara kas
Db.
Db.
Aset lain
Db.
Db.
Kr.
Hutang
Biaya yang dikeluarkan
Akun yang dipengaruhi
Kas / Bank
95
2. INVESTASI JANGKA PENDEK
2.1.
Pada saat penempatan dana:
Db.
Kr.
Investasi Jangka Pendek
Kas dan Setara Kas
2.2.
Pada saat pengakuan pendapatan bunga, jika dana sudah diterima:
Db.
Kr.
Kas dan Setara Kas
2.3.
Pada saat pengakuan pendapatan bunga, jika dana belum diterima tunai:
Db.
Kr.
Piutang Bunga
Db.
Kr.
Kas dan Setara Kas
2.4.
Pada saat penerimaan dana (pencairan) dari bank:
Db.
Kr.
Pendapatan Bunga
Pendapatan Bunga
Piutang Bunga
Kas dan Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
96
3.
PIUTANG
3.1. Pada saat jasa diberikan untuk semua pasien (
Pasien Umum dan atau Pasien Jaminan) :
Db. Piutang Pasien dalam perawatan (Umum atau
Jaminan)
Kr.
Pendapatan Pelayanan
3.2. Pada saat pasien Pulang dan selesai diberikan
pelayanan (menggunakan layanan Jaminan)
Db. Piutang Pasien Umum
Kr.
Piutang Pasien Jaminan (jaminan sosial, jaminan
perusahaan, piutang asuransi atau jaminan perorangan)
97
3.3.
Pada saat menerima pembayaran :
3.3.1.
Jika pasien pulang langsung membayar (lanjutan dari No 1)
Db.
Kr.
Kas dan Setara Kas
Piutang Pasien Umum
3.3.2. Jika pasien pulang belum membayar dan pelunasan
piutangnya dilakukan kemudian, jurnal pada saat menerima
pembayaran adalah:
Db.
Kas dan Setara Kas
Kr .
Piutang Pasien Jaminan (jaminan sosial, jaminan
perusahaan, piutang asuransi atau jaminan perorangan)
3.4.
Pada saat melakukan penyisihan kerugian piutang:
Db.
Kr.
Biaya Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan
Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan
98
3.5.
Pada saat penghapusan piutang:
Db.
Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan
Kr.
Piutang Pasien Jaminan (jaminan sosial,
jaminan perusahaan, piutang asuransi atau jaminan perorangan)
3.6.
Pada saat penerimaan pelunasan piutang pelayanan
yang telah dihapusbukukan:
Db.
Kr.
Piutang pelayanan
Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan
Db.
Kr.
Kas dan Setara Kas
Piutang pelayanan
99
4.
PERSEDIAAN
4.1.
Pada saat perolehan persediaan:
Db.
Kr.
Persediaan
4.2.
Pada saat melakukan pembayaran:
Db.
Kr.
Hutang
4.3.
Pada saat pemakaian untuk pelayanan:
4.3.1.
Pemakaian pelayanan:
Db.
Kr.
Biaya Persediaan Terkait ( Barang farmasi, Bahan Laboratorium, barang gizi, dll)
Persediaan
4.3.2.
Pemakaian non pelayanan:
Db.
Kr.
Biaya pemakaian persediaan Non pelayanan (ATK, Perlengkapan Rumah RT)
Persediaan
Hutang
Kas
100
4.4.
Pada saat persediaan dijual dengan jasa pelayanan:
Db.
Kr.
Piutang Pelayanan
Pendapatan Jasa Layanan
Db.
Kr.
Kas dan Setara Kas
Piutang Pelayanan
Db.
Kr.
Biaya persedian terkait
Persediaan terkait
4.5.
Barang Barang Kadaluarsa:
4.5.1.
Pada saat Pemisahan barang kadaluarsa dengan persediaan
Db.
Barang Kadaluarsa
Kr.
Persediaan
4.5.2.
Pada saat penghapusan barang kadaluarsa
Db.
Biaya Kerugian Barang Kadaluarsa
Kr.
Barang Kadaluarsa
4.5.3.
Pada saat penggantian barang kadaluarsa ke suplier ( barang berbeda nilai sama)
Db.
Persediaan
Kr.
Barang Kadaluarsa
101
4.6. Pada saat terjadi penurunan nilai di
bawah biaya perolehan:
Db. Biaya Penurunan Nilai Persediaan
Kr.
Selisih Penurunan Nilai Persediaan
4.7. Pada saat pemulihan:
Db. Selisih Penurunan Nilai Persediaan
Kr. Pendapatan Pemulihan Nilai Persediaan
102
5.
UANG MUKA
5.3. Pada saat pembayaran Biaya dibayar di muka:
Db.
Kr.
Biaya Dibayar Di muka
Kas dan setara kas
5.4. Saat pembiayaan tahun berjalan:
Db.
Kr.
Biaya (akun terkait, misalnya sewa)
Biaya Dibayar di muka
103
1.
ASET TETAP
1.1. Perolehan aset tetap dapat dilakukan melalui:
1.1.1. Pembelian aset tetap:
Db.
Kr.
Aset tetap
Kas dan Setara Kas / Hutang
1.1.2. Pembelian tanah:
Db.
Db.
Kr.
Tanah
Biaya yang ditangguhkan-hak atas tanah
Kas dan Setara Kas / Hutang
104
1.1.3.
Perolehan aset tetap sumbangan:
Db.
Kr.
Aset tetap
1.1.4.
Pertukaran aset tetap:
Db.
Db.
Kr.
Aset Bersih
Aset tetap (baru)
Akumulasi penyusutan
Aset tetap (lama)
(Dalam pertukaran aset tetap yang tidak sejenis dimungkinkan terjadi keuntungan atau kerugian pertukaran
aset tetap).
1.2.
Sewa guna usaha (capital lease):
Db.
Kr.
Aset tetap-sewa guna usaha
Kewajiban-sewa guna usaha
1.3.
Pembiayaan Penyusutan:
Db.
Kr.
Biaya Penyusutan
1.4.
Amortisasi Biaya yang ditangguhkan hak atas tanah:
Db.
Kr.
Akumulasi penyusutan aset tetap
Biaya Amortisasi
Biaya yang ditangguhkan-hak atas tanah
105
1.5.
Pada saat penghentian aset tetap (jika diasumsikan tidak ada
manfaat ekonomi yang diharapkan dari pelepasan di masa yang akan
datang dan rumah sakit mengalami kerugian):
Db.
Db.
Kr.
Akumulasi penyusutan
Kerugian dari penghentian aset tetap
Aset tetap (harga perolehan)
1.6.
Pada saat penjualan:
Db.
Db.
Kr.
Kas
Akumulasi penyusutan
Aset tetap
(Dalam penjualan aset tetap dimungkinkan terjadi keuntungan atau
kerugian penjualan aset tetap. Jika hasil penjualannya laba, akun
laba/rugi penjualan dikredit. Sebaliknya, jika hasilnya rugi, akun
laba/rugi penjualan didebit).
106
2.
ASET LAINNYA
2.1.
Transaksi KSO dalam bentuk Bangun, Kelola, Serah (Build Operate Transfer/BOT):
2.1.1.
Pada saat penyerahan hak pengelolaan atas aset dari rumah sakit
Db.
Kr.
Aset KSO
2.1.2.
Pada saat penyertaan dana untuk membangun aset KSO:
Db.
Kr.
Penyertaan KSO
2.1.3.
Pada saat menerima bagian hasil dari KSO dan pelunasan penyertaan dana:
Db.
Kr.
Kr.
Kas dan Setara Kas/PiHutang
Pendapatan KSO
Penyertaan KSO
2.1.4.
Pada saat akhir konsesi/kontrak (penyerahan aset kepada RS):
Db.
Kr.
Aset Tetap (Nilai wajar aset KSO yang dibangun)
Pendapatan KSO
Aset Tetap
Kas/Hutang
107
2.1.4.
Pada saat akhir konsesi/kontrak (penyerahan aset kepada RS):
Db.
Kr.
Kr.
Aset Tetap (Nilai wajar aset KSO yang dibangun)
Pendapatan KSO
Kas
2.1.5.
Pada saat reklasifikasi aset rumah sakit yang diserahkan kembali dari pengelola KSO kepada
rumah sakit:
Db.
Kr.
Aset Tetap
2.2.
Transaksi KSO dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (Build Transfer Operate/BTO):
2.2.1.
Pada saat penyerahan hak pengelolaan atas aset dari rumah sakit:
Db.
Kr.
Aset KSO
2.2.2.
Pada saat penyertaan dana untuk membangun aset KSO:
Db.
Kr.
Penyertaan KSO
2.2.3.
Pada saat rumah sakit menerima aset KSO yang dibangun oleh investor:
Db.
Kr.
Aset KSO
Aset KSO
Aset Tetap
Kas/Hutang
Kewajiban Jangka Panjang KSO
108
2.2.4. Pada saat pembayaran bagian hasil KSO untuk investor:
Db.
Kr.
Kewajiban Jangka Panjang KSO
Kas dan Setara Kas
2.2.5. Pada saat akhir masa konsesi:
Db.
Kr.
Kr.
Kewajiban Jangka Panjang KSO
Penyertaan KSO
Pendapatan KSO
2.2.6. Pada saat reklasifikasi aset rumah sakit yang digunakan
dalam KSO:
Db.
Kr.
Aset Tetap
Aset KSO
109
2.3.
Aset Sewa
2.3.1. Pada saat perolehan:
Db. Aset Sewa
Kr.
Hutang Sewa
2.3.2. Pada Saat Pembayaran:
Db. Utang Sewa
Db.
Beban Bunga
Kr.
Kas dan setara
Kas
2.3.3. Pada saat selesainya Kewajiban:
Db. Aset Tetap
Kr.
Aset Sewa
110
2.4.
Aset Tidak Berwujud
2.4.1. Pada saat pengeluaran untuk biaya pengembangan atau
mem¬peroleh aset tak berwujud:
Db.
Db.
Kr.
Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan
Paten/Aset Tidak Berwujud
Kas dan Setara Kas
2.4.2. Pada saat amortisasi Biaya pengembangan yang
ditangguhkan:
Db.
Kr.
Biaya Pengembangan
Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan
2.4.3.
Pada saat amortisasi aset tidak berwujud:
Db.
Kr.
Biaya Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Aset Tidak Berwujud
111
1.
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1.1.
Hutang Usaha
1.1.1.
Db.
Kr.
Pada saat pengadaan persediaan:
Persediaan
Hutang Usaha
1.1.2.
Pada saat pelunasan hutang usaha:
Db.
Kr.
Hutang usaha
Kas
1.2.
Pendapatan diterima di Muka
1.2.1.
1.2.1.1.
Db.
Kr.
Uang Muka Pasien
Penerimaan uang muka pasien:
Kas dan setara kas
Uang Muka Pasien
1.2.1.2.
Db.
Kr.
Pada saat pelunasan uang muka pasien:
Uang Muka Pasien
Pendapatan rawat Inap
112
1.2.2.
1.2.2.1.
Pendapatan Sewa
Pada saat penerimaan pendapatan sewa:
Db.
Kr.
Kas dan Setara Kas
Pendapatan diterima di muka
1.2.2.2.
Pada saat penyerahan jasa pelayanan:
Db.
Kr.
Pendapatan diterima di muka
Pendapatan Pelayanan
1.3.
Hutang Biaya
1.3.1.
Pada saat pengakuan Biaya yang masih harus dibayar:
Db.
Db.
Kr.
Biaya gaji, iuran jamsostek dan dana pensiun
Biaya Langganan/Tagihan
Biaya yang masih harus dibayar
1.3.2.
Pada saat pelunasan:
Db.
Kr.
Biaya yang masih harus dibayar
Kas
113
1.5.
Hutang Pajak
1.5.1.
Pada saat pengakuan hutang pajak untuk:
1.5.1.1.
PPh pasal 21 dan 23
Db.
Kr.
Kr.
Biaya yang Terkait
Hutang Pajak
Kas dan Setara Kas
1.5.1.2.
PPh Pasal 29
Db.
Kr.
Kr.
Pajak PPh Badan
Uang Muka PPh Pasal 25
Hutang PPH Pasal 29
1.5.1.3.
PPN pungutan pada saat melakukan pembelian:
Db.
Kr.
Kr.
Biaya yang Terkait
PPN atas Barang dan Jasa
Kas dan Setara Kas
1.5.1.4.
PPN pada saat penjualan/sewa:
Db.
Kr.
Kr.
Kas dan Setara Kas
PPN Keluaran
Pendapatan Sewa
114
1.
Db.
Db.
Db.
Kr.
Kr.
Pada saat Penetapan Kekayaan awal berdirinya BLUD:
Aset Lancar
Aset Tetap
Aset Lain - Lain
Kewajiban
Ekuitas (ekuitas Awal)
2.
Db.
Db.
Db.
Kr.
Pada saat diterima bantuan hibah berupa ASET:
Kas / Setara Kas
Persediaan
Aset Tetap
Ekuitas Donasi
3.
Db.
Db.
Db.
Kr.
Pada saat penghasilan dan sumbangan ditutup Ekuitas:
Pendapatan Usaha rawat Jalan
Pendapatan Usaha rawat Inap
Pendapatan Usaha rawat Darurat
Ekuitas (Surplus defisit tahun berjalan
115
4.
Pada saat beban dan kerugian ditutup ke Ekuitas :
Db.
Ekuitas (Surplus defisit tahun
berjalan
Kr.
Beban Pelayanan
Kr.
Beban Umum dan administrasi
Kr.
Beban Lainnya
Kr.
Beban Lainnya
5.
Pada saat Keuntungan / kerugian lain – lain
ditutup Ekuitas:
Db.
Keuntungan Lain - lain
Kr.
Ekuitas (Surplus defisit tahun
berjalan)
Dr.
Ekuitas (Surplus defisit tahun
berjalan)
116
Kr.
Kerugian Lain - lain
1.
PENDAPATAN OPERASIONAL
1.1.
Pada saat pengakuan penghasilan:
Db.
Kas dan setara kas
Db.
Piutang pelayanan
Kr.
Pendapatan operasional rawat jalan
Kr.
Pendapatan operasional rawat inap
Kr.
Pendapatan operasional penunjang
Kr.
Pendapatan operasional pelayanan pasien
lainnya
1.2.
Pada saat pemberian keringanan/ditetapkannya
pengurang pen¬dapatan operasional:
Db.
Pengurangan pendapatan operasional pelayanan pasien
Kr.
Piutang pelayanan
117
2.
PENDAPATAN LAIN - LAIN
2.1.
Pada saat pengakuan dan penerimaan:
Db.
Kas dan Setara Kas
Kr.
Pendapatan Lain-lain
2.2.
Pada saat akhir periode untuk pendapatan yang masih harus diterima:
Db.
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Kr.
Pendapatan Lain-lain
2.3.
Pada saat kas diterima di muka:
Db.
Kas dan Setara Kas
Kr.
Pendapatan lain-lain diterima di muka
2.4.
Pada akhir periode untuk pendapatan yang diterima di muka:
Db.
Pendapatan Lain-lain diterima di muka
Kr.
Pendapatan lain-lain
118
1.
BIAYA OPERASIONAL
1.1. Bahan langsung - Pada saat penggunaan
bahan langsung:
Db. Biaya pelayanan pasien – Biaya bahan
farmasi
Kr.
Persediaan farmasi
1.2. Tenaga kerja langsung - Pada saat
pembayaran jasa dokter:
Db. Biaya jasa rumah sakit- Biaya jasa dokter
Kr.
Kas/Biaya yang masih harus
dibayar
Kr.
Hutang Pajak (PPh 21)
119
1.3.
Biaya Tidak Langsung
1.3.1.
Pada saat pengakuan penyusutan alat-alat medis:
Db.
Biaya pelayanan pasien – Biaya
penyusutan alat medis
Kr.
Akumulasi penyusutan aset
tetap
1.3.2.
Pada saat pengakuan Biaya-Biaya:
Db.
Biaya pelayanan pasien - Biaya energi dan
komunikasi
Kr.
Kas/Biaya yang masih harus dibayar
1.3.3.
Proses pembayaran dilakukan di awal:
1.3.3.1.
Pada saat realisasi pembayaran operasional:
Db.
Kr.
Biaya dibayar di muka
Kas dan Setara
Pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan:
Db.
Kr.
Biaya umum dan administrasi
Biaya dibayar di
Kas
1.3.3.2.
muka
120
1.3.3.3.
Proses pembayaran dilakukan setelah manfaat diterima (akhir periode):
1.3.3.3.1.
Pada saat manfaat diterima:
Db.
Biaya umum dan administrasi
Kr.
Hutang
yang terkait
1.3.3.3.2.
Pada saat pelunasan:
Db.
Kr.
Hutang yang terkait
Kas dan
Setara Kas
1.3.3.4.
Proses pengalokasian Biaya penyusutan:
Db.
Kr.
Biaya Umum dan Administrasi
Akumulasi
Db.
Kr.
Biaya penyisihan kerugian piutang
Penyisihan kerugian
Db.
Kr.
Biaya Estimasian
Kewajiban estimasian
Penyusutan
1.3.3.5.
Proses penyisihan kerugian piutang:
piutang
1.3.3.6.
Proses pembentukan Biaya estimasian:
121
BAB X
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN
KEUANGAN
RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN NERACA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2010 DAN 2011
Uraian
I
TAHUN
TAHUN
KENAIKAN(PENURUNAN)
2010
2011
JUMLAH
%
Aset
A
Aset Lancar
1)
Kas dan Setara Kas
2)
Investasi Jangka Pendek
3)
4)
5)
6)
7)
Piutang Usaha
Piutang Lain-lain
Persediaan
Uang Muka
Biaya Dibayar Dimuka
Jumlah Aset Lancar
B
Aset Tetap
1)
Tanah
2)
Gedung dan Bangunan
3)
Peralatan dan Mesin
3)
Jalan, Jaringan dan Instalasi
4)
Aset Tetap Lainnya
Jumlah Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku Aset Tetap
C
Aset Lain-Lain
1)
Aset Tidak Berwujud
2)
Aset KSO
3)
Aset Sewa
3)
Aset Lainnya
Jumlah Aset Tetap
JUMLAH ASET
II
Kewajiban
A
Kewajiban Jangka Pendek
1)
Hutang Usaha
2)
Hutang Pajak
3)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar
4)
Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh
122
RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN 2010 DAN 2011
KETERANGAN
A
I
TAHUN
TAHUN
KENAIKAN(PENURUNA
N)
2010
2011
JUMLAH
%
PENDAPATAN
OPERASIONAL
Pendapatan Usaha dari
Jasa Layanan
a
Pendapatan Rawat Jalan
b
Pendapatan Rawat Inap
c
Pendapatan IGD
d
e
Pendapatan ICU
Pendapatan Penunjang
Medik
f
Pendapatan Elektromedik
g
Pendapatan Farmasi
h
Pendapatan Rekam Medik
Pendapatan Usaha Lainlain
i
Jumlah Pendapatan Usaha
II
Pendapatan Hibah
a
Terikat
b
Tidak terikat
Jumlah Hibah
II
I
Pendapatan dari APBN
a
Operasional
Jumlah
V
I
Pendapatan dari APBD
a
Operasional (barang dan
jasa)
b
Gaji dan Tunjangan
Jumlah
Jumlah Pendapatan
Operasional
B
BIAYA OPERASIONAL
123
RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 2010 DAN 2011
KOMPONEN
I
TAHUN
TAHUN
KENAIKAN(PENURUNAN)
2010
2011
JUMLAH
%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
OPERASIONAL
1
2
3
4
5
6
7
Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasional
Penerimaan Usaha dari Jasa
Layanan
Penerimaan Hibah
Penerimaan APBN
Penerimaan APBD
Penerimaan dari
Piutang/tagihan
Penerimaan Non Operasional
Pengeluaran Operasional
II
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
1
Hasil Penjualan Aset Tetap
2
Hasil Penjualan Aset Lain-lain
3
Hasil Investasi
4
Perolehan Aset Tetap
5
Pembelian Investasi
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas Investasi
III
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
1
2
3
4
5
6
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
Tambahan Ekuitas
Penerimaan Hibah
Penerimaan APBN
Penerimaan APBD
Perolehan Pinjaman
Pembayaran Pinjaman
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS
KAS DAN SETARA KAS AWAL
JUMLAH SALDO KAS
124
SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Semester I Tahun Anggaran 2012 ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2.
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3.
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
BAB II UMUM
2.1.
Sejarah
2.2. Visi dan Misi
2.3. Tujuan
2.4. Produk dan Layanan
2.5. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
2.6. Sumber Daya Manusia (SDM)
125
BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI
3.1.
3.2.
3.3.
Entitas Pelapor Keuangan Daerah
Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan
Keuangan
3.3.1. Pengakuan Pendapatan dan Beban
3.3.2. Kas dan Setara Kas
3.3.3. Piutang Usaha
3.3.4. Persediaan
3.3.5. Properti Investasi
3.3.6. Aset Tetap
3.3.7. Aset Lain-lain
3.3.8. Hutang Usaha
3.3.9. Hutang Pajak
3.3.10. Biaya Yang Masih Harus Dibayar
3.3.11. Ekuitas
3.4.
Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan
yang ada dalam standar Akuntansi Pemerintahan.
126
BUKU 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SOP Pendapatan
SOP Pengelolaan Kas
SOP Pengelolaan Piutang
SOP Pengadaan
SOP Pengelolaan Hutang
SOP Pengelolaan Inventaris
SOP Penggajian
SOP Pendanaan & Investasi
127
CONTOH SISTEMATIKA SOP
Perencan
aan
Renstra
Operasional
Pendapatan
Keuangan
Realisasi
Pemasukan/
Kas Masuk
Akuntans
i
Kas
Pelaporan
Laporan
Keuangan
Pengadaan
RBA
LRA
Penggajian
RKAT
Persedia
an
Realisasi
Pengeluaran
Kas/Realisasi
Belanja
Rekonsiliasi
Penyesuaian
Non Kas
Aktiva Tetap
128
PENULISAN SOP
• Kop/Kepala
1. Tujuan
2. Ruang
Lingkup
3. Unit Terkait
4. Dokumen
5. Istilah
6. Referensi
7. Kebijakan
8. Prosedur
129
CONTOH Format SOP
130
CONTOH Format SOP
131
CONTOH JUKLAK – LAMPIRAN SOP
132
CONTOH JUKLAK – LAMPIRAN
SOP
133
CONTOH JUKLAK – Ketentuan
134
CONTOH Lampiran SOP -CHECKLIST
135
CONTOH CHECKLIST
136
CONTOH PLAFON OTORISASI
137
SIMBOL
138
SIMBOL
139
SIMBOL
140
TIPS PEMBUATAN FLOWCHART
1. Identifikasi unit-unit yang terlibat
2. Identifikasi urut-urutan langkah
3. Identifikasi titik mulai dan berakhir (Start /
End)
4. Identifikasi dokumen-dokumen yang
digunakan
5. Identifikasi alternatif langkah/ ketentuan
6. Gambarkan draft awal
7. Diskusikan dengan anggota team dan
pelaksana
8. Langkah-langkah yang butuh penjelasan
dibuat Juklak/Checklist
141
2.II.1. A. PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN PENDIDIKAN BLU- Billing dari Universitas
BAUK
BENDAHARA PENERIMAAN
(PKPPB- Fungsi Verifikasi/
BLU - UNDIP
Pembuatan Dokumen)
BAA
DATA
STATUS
MAHASISWA
Mulai
A
SLIP SETOR
BANK
2b
MEMBUATKAN
BILLING
REKENING
KORAN
3d
3b
MENERIMA UANG
DAN
MENGOTORISASI
MENERIMA
BILLING DAN
MEMBAYAR
TAGIHAN
BILLING/
DOKUMEN
SEJENIS
2c
2d.ii
BILLING/DOKUMEN
SEJENIS
2 rangkap
BILLING/
DOKUMEN
SEJENIS
3c
4a
2d.i
VERIFIKASI
UANG
SLIP SETOR BANK
1a
PENYETOR
3a
DATA
LAINNYA
2a
DATA STATUS
MAHASISWA
BANK PERSEPSI
BAUK
(PKPPB-Fungsi
Akuntansi)
3e
6a
BILLING/DOK
SEJENIS
REKENING
KORAN
Rekapitulasi per
rincian obyek
penerimaan
4b
1b
Rekapitulasi
Penerimaan per
rincian obyek
DATA STATUS
MAHASISWA
5a
Memverifikasi
dan membuat
rekapitulasi
penerimaan per
rincian obyek
REKENING
KORAN
SLIP SETOR BANK
6b
Jurnal
3f
4c
5b
4d
memverifikasi
Rekapitulasi
Penerimaan per
rincian obyek
A
BUKU
BESAR
tidak
5c
5d
ya
sah
REKENING
KORAN
6c
LAPORAN
Membuat
SPTP
SPTP
Diverifikasi
kelengkapa
nnya
5e,5f,5g
Rekapitulasi
Penerimaan per
rincian obyek
Diotorisasi oleh
Kuasa
Otorisator BLU
Selesai
5h
REKENING
KORAN
142
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
( Unit /Subsatker
BLU)
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan Unit /
Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi
pembuat dokumen
Mulai
SPP-UP
(3 rangkap)
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan
BLU (PKPPB)verifikator
(BAUK)
Lengkap &
Benar
tdk
2d
1a
ya
Membuat
SPP-UP
2b
2c
KEPUTUSAN
REKTOR TTG
BESARAN UP
4b
SPP-UP
(3 rangkap)
Otorisasi oleh
Kuasa otorisator
2e
3a
SPM-UP
(4 rangkap)
SPP-UP
(3 rangkap)
3c
Memverifikasi
SPM dan PPKB
memberi stempel
serta tandatangan
persetujuan
penerbitan SP2D
pada dok SPM
3d
2g
Arsip
urut
Tgl(1
rangkap)
SPP-UP
(1 rangkap)
2f
Register
SP2D-UP
(1 rangkap)
7b
5b
5c
Melakukan
Verifikasi
SP2D dan
meneliti
kelengkapan
6b
Pengesahan oleh
PKPPB-Fungsi
Verifikasi
5eiii
SP2D-UP
(5 rangkap)
5d
SPM-UP
(1 rangkap)
Realisasi
SP2D-UP dan
bayar melalui
transfer
rekening bank
6c
6d
5ei
SP2D-UP
(2 rangkap)
Stempel lunas
bayar
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan
BLU (PKPPB)akuntansi
(BAUK)
9
Rekening
Koran
BLU
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan Unit /
Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi
Verifikasi
8a
Rekening
Koran unit/
subsatker
BLU
SP2D-UP
(1 rangkap)
8b
Arsip
urut
tgl
SP2D-UP
(1 rangkap)
Jurnal
BUKU
BESAR
LAPORAN
konsolidasi
6e
5eii
SPM-UP
(2 rangkap)
Register
Membuat dan
menandatangani SP2D
nomor urut
tercetak dan
berhologram
4c
SPP-UP
(2 rangkap)
Arsip
urut
tgl
6a
SP2D-UP
(3 rangkap)
1c
SPM-UP
(3 rangkap)
SPM-UP
(1 rangkap)
SPP-UP
(1 rangkap)
Membuat
SPM-UP
3b
BANK PERSEPSI
SPM-UP
(2 rangkap)
KEPUTUSAN
REKTOR TTG
BESARAN UP
1b
5a
4a
2a
Bendahara
Pengeluaran
BLU - UNDIP
Rekening
Koran
BLU
Arsip
urut
tgl
6f
selesai
Rekening
Koran unit/
subsatker
BLU
4d
Arsip
urut
tgl
DITERIMA OLEH
BENDAHARA
PENGELUARAN
PEMBANTU
7a
Arsip
urut
tgl
6g
7c
143
2.II.1. B. PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN PENDIDIKAN BLU- Billing dari Unit
BIDANG
AKADEMIK UNIT
UNIT
(PKPPUB-Fungsi
Verifikasi/ Pembuat
Dokumen)
DATA
STATUS
MAHASISWA
Mulai
2b
MEMBUATKAN
BILLING
SLIP SETOR
BANK
REKENING
KORAN
BILLING/
DOKUMEN
SEJENIS
2c
2d ii
DATA STATUS
MAHASISWA
5a
4c
5b
4d
memverifikasi
BAA
3d
6a
3b
MENERIMA UANG
DAN
MENGOTORISASI
MENERIMA
BILLING DAN
MEMBAYAR
TAGIHAN
Memverifikasi
dan membuat
rekapitulasi
penerimaan per
rincian obyek
REKENING
KORAN
1b
BILLING/
DOKUMEN
SEJENIS
3c
BILLING/DOK
SEJENIS
REKENING
KORAN
Rekapitulasi per
rincian obyek
penerimaan
3e
4b
Rekapitulasi
Penerimaan per
rincian obyek
BAUK
(PKPPB-Fungsi
Akuntansi)
UANG
4a
2d i
BILLING/DOKUMEN
SEJENIS
2 rangkap
PENYETOR
3a
A
SLIP SETOR BANK
1a
VERIFIKASI
BANK PERSEPSI
DATA
LAINNYA
2a
DATA STATUS
MAHASISWA
BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU UNIT-BLU
SLIP SETOR BANK
6b
Jurnal
3f
BUKU
BESAR
Rekapitulasi
Penerimaan per
rincian obyek
tidak
5d
A
5c
ya
REKENING
KORAN
sah
6c
LAPORAN
Membuat
SPTP
SPTP
Diverifikasi
kelengkapa
nnya oleh
PKPPB
(fungsi
verifikasi)
Rekapitulasi
Penerimaan per
rincian obyek
Diotorisasi oleh
Kuasa
Otorisator BLU
Selesai
5h
REKENING
KORAN
5e,5f,5g
144
2.II.2.P R O S E D U R A K U N T A N S I P E N E R IM A A N P E N D A P A T A N H IB A H
B idang kerja sam a
B ank
P ersepsi
B endahara P enerim aan
P em bantu U nit-B lu
P K P P U B – F ungsi
V erifikasi/P em buatan
dokum en
PKPPB
–
F ungsi
V erifikasi dan P em buatan
M ulai
3f
M enerim a tranfer dana
dari pem beri hibah
P erjanjian H ibah Y ang
S ah
dana
R ekening
K oran
V erifikasi
perjanjian
hibah
R ekapitulasi
P enerim aan per
rincian obyek
3a
2a
1a
R ekening
K oran
2b
P erjanjian H ibah
P K P P B fungsi akuntansi
D okum en .
R ekapitulasi
P enerim aan per
rincian obyek
4a
R ekening
K oran
R ekapitulasi per
rincian obyek
penerim aan
Perjanjian H ibah
Yang Sah
4b
R ekening
K oran
jurnal
4c
3g
3b
V erifikasi
BUKU
BESAR
V erifikasi &
pengesahan
m em verifikasi
4d
2c
tdk
tdk
disetujui
D ikem bali
kan ke
pihak
calon
pem beri
hibah
1b
1c
ya
M encocokkan dan m encatat
dalam B K U serta m em buat
rekapitulasi penerim aan per
rincian obyek
R ekening
K oran
tdk
sah
ya
LAPO R AN
S ah
3h
3c
3i
ya
3d
O torisasi oleh
pejabat yang
berw enang
S elesai
B uku K as
U m um (B K U )
R ekapitulasi
P enerim aan per
rincian obyek
P erjanjian H ibah Y ang
S ah
1d
2d
2e
3e
R ekapitulasi
P enerim aan per
rincian obyek
R ekening
K oran
145
2.II.3.PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN PENDAPATAN DARI KERJASAMA
BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU UNIT-BLU
Bidang Kerjasama
UNIT
(PKPPUB- Fungsi
Verifikas/Pembuatan
Dokumeni)
Bank Persepsi
BAUK
PKPPB- Fungsi
Verifikas/Pembuatan
Dokumen)
BAUK
(PKPPB-Fungsi
Akuntansi)
7a
Mulai
Perjanjian
Kerjasama Yang
Sah
4a
3a
Menerima tranfer
dana dari pihak yg
bekerjasama
Rekening
Koran
5b
Rekapitulasi
Penerimaan per
rincian obyek
Perjanjian
kerjasama
1a
6a
Rekapitulasi
Penerimaan per
rincian obyek
dana
Rekening
Koran
Verifikasi
perjanjian
kerjasama
1b
3d
Rekening
Koran
jurnal
5a
3b
Rekening
Koran
Rekapitulasi per Perjanjian
rincian obyek kerjasama
penerimaan
Yang Sah
6b
7b
Verifikasi &
pengesahan
Verifikasi
BUKU
BESAR
memverifikasi
4b
1c
Mencocokkan dan
mencatat dalam BKU
serta membuat
rekapitulasi penerimaan
per rincian obyek
disetujui
2a
Menerima
dokumen
kerjasama
Mengotorisasi
dan
menerbitkan
dokumen
yang sah
Perjanjian
Kerjasama Yang
Sah
2c
2d
LAPORAN
tidak
2e
4d
Buku Kas
Umum
(BKU)
6d
ya
Rekening
Koran
3c
4c
2b
5c
ya
tdk
Dikembali
kan ke
pihak
calon
pemberi
hibah
sah
3e
Sah
6c
4e
ya
Selesai
tidak
5d
5e
Rekapitulasi
Penerimaan per
rincian obyek
Rekapitulasi
Penerimaan per
rincian obyek
Rekening
Koran
1
rangkap
2f
146
2.II.4.PROSEDUR AKUNTANSI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KE UNIT /SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-RBA -PNBP
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
( Unit /Subsatker
BLU)
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan Unit /
Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi
pembuat dokumen
Mulai
SPP-UP
(3 rangkap)
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan
BLU (PKPPB)verifikator
(BAUK)
Lengkap &
Benar
tdk
2d
1a
ya
Membuat
SPP-UP
2b
2c
KEPUTUSAN
REKTOR TTG
BESARAN UP
4b
SPP-UP
(3 rangkap)
Otorisasi oleh
Kuasa otorisator
2e
3a
SPM-UP
(4 rangkap)
SPP-UP
(3 rangkap)
3c
Memverifikasi
SPM dan PPKB
memberi stempel
serta tandatangan
persetujuan
penerbitan SP2D
pada dok SPM
3d
2g
Arsip
urut
Tgl(1
rangkap)
SPP-UP
(1 rangkap)
2f
Register
SP2D-UP
(1 rangkap)
7b
5b
5c
Melakukan
Verifikasi
SP2D dan
meneliti
kelengkapan
6b
Pengesahan oleh
PKPPB-Fungsi
Verifikasi
5eiii
SP2D-UP
(5 rangkap)
5d
SPM-UP
(1 rangkap)
Realisasi
SP2D-UP dan
bayar melalui
transfer
rekening bank
6c
6d
5ei
SP2D-UP
(2 rangkap)
Stempel lunas
bayar
9
Rekening
Koran
BLU
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan Unit /
Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi
Verifikasi
8a
Rekening
Koran unit/
subsatker
BLU
SP2D-UP
(1 rangkap)
8b
Arsip
urut
tgl
SP2D-UP
(1 rangkap)
Jurnal
BUKU
BESAR
LAPORAN
konsolidasi
6e
5eii
SPM-UP
(2 rangkap)
Register
Membuat dan
menandatangani SP2D
nomor urut
tercetak dan
berhologram
4c
SPP-UP
(2 rangkap)
Arsip
urut
tgl
6a
SP2D-UP
(3 rangkap)
1c
SPM-UP
(3 rangkap)
SPM-UP
(1 rangkap)
SPP-UP
(1 rangkap)
Membuat
SPM-UP
3b
BANK PERSEPSI
SPM-UP
(2 rangkap)
KEPUTUSAN
REKTOR TTG
BESARAN UP
1b
5a
4a
2a
Bendahara
Pengeluaran
BLU - UNDIP
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan
BLU (PKPPB)akuntansi
(BAUK)
Rekening
Koran
BLU
Arsip
urut
tgl
6f
selesai
Rekening
Koran unit/
subsatker
BLU
4d
Arsip
urut
tgl
DITERIMA OLEH
BENDAHARA
PENGELUARAN
PEMBANTU
7a
Arsip
urut
tgl
6g
7c
147
2.II.5.A.PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN UANG PERSEDIAAN OLEH UNIT/SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-PNBP-NON HONOR
PEJABAT TEKNIS
BLU
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan Unit/Subsatker BLU
(PKPPUB) – Fungsi Verifikasi dan Pembuat
Dok.
Rencana
Anggaran Belanja
(TOR/dok.sejenis)
MULAI
DIPA-BLU
RBA
1b
Tersedia
anggaran
2b
2d
Rencana
Anggaran Belanja
(TOR/dok.sejenis)
2c
NPPD
(3 rangkap)
pencairan
dlm 1 hari <5
juta
3a
Membuat
cek dan
draft
kwitansi
4c
ya
Tanda
tangan
lunas
bayar
4b
Menandat
angani
kwitansi
sementara
3
Uang dan
membuat
draft
kwitansi
4e
Memberi
setuju
bayar
Kwitansi
(3 rangkap)
cek
4f
uang
Kwitansi
(3 rangkap)
Kwitansi
(2 rangkap)
Kwitansi
(3 rangkap)
6b
Pengesahan
SPJ UP/GU/TU
Menyelesaikan
pekerjaan
Merekap
pengelu
aran
5c
Rekapitulasi
pengeluaran
Lengkap dan
benar
6c
Pengesahan
SPJ UP/GU/TU
Kwitansi
sementara
(2 rangkap)
Buku
BPP
Pengesahan
SPJ UP/GU/TU
1
6a
2
5e
Kwitansi
(3 rangkap)
Membuat
dok.
pengesahan
SPJ UP/GU/
TU
register
Menandat
angani
kwitansi
definitif
5g
3
SELESAI
5b
5f
2
register
Memeriksa
dan
memberi
paraf
cek
Kwitansi
(3 rangkap)
Panjar
kerja
4d
Kwitansi
(3 rangkap)
5d
uang
Kwitansi
(3 rangkap)
tidak
3d
1
5a
ya
4a
NPPD-otorisasi
(2 rangkap)
Kwitansi
(3 rangkap)
1
Kwitansi
(2 rangkap)
NPPD-otorisasi
(1 rangkap)
3c
Membuat NPPD
dan memberi paraf
bahwa telah diteliti
kebenarannya
Penerima Panjar Kerja /
Pihak Ketiga yang berhak
menerima pembayaran
BRANKAS
NPPD-otorisasi
(3 rangkap)
ya
1a
Kwitansi
sementara
(1 rangkap)
Mengisi brankas
(saldo maks. 10 juta
dalam 1 hari)
Otorisasi
NPPD
3b
tidak
Rekening Koran
Bank Unit
Satker BLU
NPPD
(3 rangkap)
2a
Membuat rencana
anggaran belanja
untuk melaksanakan
kegiatan
Bendahara Pengeluaran Pembantu
( Unit /Subsatker BLU)
Pejabat Keuangan Kuasa
Otorisator Unit/Subsatker BLU
tgl
Pengesahan
SPJ UP/GU/TU
148
2.II.5.B.PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN UANG PERSEDIAAN OLEH UNIT/SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-PNBP- PEMBAYARAN
HONORARIUM
Pejabat Teknis BLU
Pejabat Keuangan Pelaksana
Pejabat Keuangan Kuasa
Penatausahan Unit /Subsatker BLU
Otorisator Unit/Subsatker
(PKPPUB)- Fungsi Verifikasi &
BLU
pemb. dokumen
Bendahara
Pengeluaran Pembantu
( Unit /Subsatker BLU)
Bank Persepsi
Penerima Honor
5c
MULAI
Rencana
Anggaran Belanja
(TOR/dok.sejenis)
1a
Membuat rencana
anggaran belanja
utk melaksanakan
kegiatan
Rencana
Anggaran Belanja
(TOR/dok.sejenis)
NPPD
(1 rangkap)
2a
NPPD
(1 rangkap)
Amprah Honor
Amprah Honor
Daftar Transfer
3a
Amprah Honor
Menandatangani
NPPD dan
amprah honor
DIPA-BLU
RBA
tidak
3b
2c
6c
Membuat daftar
transfer
(2 rangkap)
6b
2f
Daftar Transfer
(2 rangkap)
5a
Bukti Transfer
7a
7c
Memverifikasi
dokumen dan
mengotorisasi
transfer uang ke
rek. penerima
4c
Membuat (NPPD)
dan memberi paraf
bahwa telah diteliti
kebenarannya
7b
4d
ya
2d
Amprah Honor
6a
2b
Daftar Transfer
3c
1b
Tersedia
anggaran
5d
4a
Menerima bukti
transfer uang
dan
menandatangani
amprah honor
Amprah Honor
NPPD
(2 rangkap)
Bukti Transfer
Amprah Honor
2e
Daftar Transfer
5b
6d
Melalui BPP
8a
Amprah Honor
yg telah
ditandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Memberi
otorisasi
pembayaran dan
menandatangani
daftar transfer
Daftar Transfer
8c
Daftar Transfer
Amprah Honor
yg telah
ditandatangani
Melalui BPP
7d
Amprah Honor
yg telah
ditandatangani
8d
8b
SELESAI
149
2.II.6.PROSEDUR AKUNTANSI PEMBERIAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE UNIT /SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-RBA
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
( Unit /Subsatker BLU)
Pejabat Keuangan
Pelaksana Penatausahaan
Unit /Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi
pembuat dokumen
Rekpitulasi
pengeluaran
(2 rangkap)
Mulai
Bendahara
PengeluaranBLU UNDIP
SPJ pengeluaran
UP bulan lalu
(4 rangkap)
2
Kwitansi definitif
(2 rangkap)
SPJ pengeluaran
UP bulan lalu
(4 rangkap)
Rekpitulasi
pengeluaran
(2 rangkap) Kwitansi definitif
(2 rangkap)
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan BLU
(PKPPB)- Fungsi
Verifikasi
(BAUK)
2a
SPTB
Maks. tgl 5
1d
2b
1b
menyusun
pertanggungjawaban
pengeluaran UP unit
BLU yang telah
dikeluarkan pada
bulan sebelumnya
Memverifikasi
kelengkapan dan
keabsahan SPJ serta
meminta pengesahan
ke PPKUB berupa
stempel dan
tandatangan dan
SPTB dari kuasa
otorisator unit BLU
1c
3e
tidak
Rekpitulasi
pengeluaran SPJ pengeluaran
(2 rangkap)
UP bulan lalu
(4 rangkap)
Kwitansi definitif
Sah
3c
SPTB
4a
3d
Melakukan
verifikasi dan
otorisasi SP2D
dengan stempel
lunas bayar
melalui transfer
rekening bank
Dimintakan
otorisasi ke
PKPB
9f
9c
8d
2d
9e
tgl
10c
tgl
SPM GUP
(1 rangkap)
10d
SELESAI
tgl
tgl
Rekening
koran
BLU
8c
Melalui BPP
DITERIMA OLEH
BENDAHARA
PENGELUARAN
PEMBANTU
SPTB
11b
Buku
Besar
Laporan
Pengesahan SPJ
UP bulan lalu
Jurnal
10b
Rekenin
g koran
unit/
subsatke
r BLU
SP2D GUP
(3 rangkap)
SP2D GUP
(5 rangkap)
2f
SP2D GUP
(1 rangkap)
8b
2c
Rekpitulasi
pengeluaran SPJ pengeluaran
UP bulan lalu
(2 rangkap)
(4 rangkap)
Kwitansi definitif
(2 rangkap)
UP bulan lalu
SPTB
Rekening
koran
BLU
9b
ya
(2 rangkap)
SP2D GUP
(1 rangkap)
8a
3b
2e
tidak
10a
SP2D GUP
(3 rangkap)
Membuat dan
menandatangani
SP2D dilampiri Bilyet
Giro Bank
Sah
Pengesahan SPJ
9a
DIPA-BLU
RBA
Memeriksa
kelengkapan &
ketersediaan
anggaran
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan Unit /
Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi
Verifikasi
11a
3a
SPM GUP
(1 rangkap)
1a
BANK PERSEPSI
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan BLU
(PKPPB)- Fungsi
Akuntansi
(BAUK)
8e
Rekening
koran unit/
subsatker
BLU
Diserahkan ke PKPPB
oleh
Bendahara
Pengeluaran BLUUNDP
9d
9g
1
150
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
( Unit /Subsatker BLU)
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan Unit /
Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi
pembuat dokumen
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan BLU
(PKPPB)- Fungsi
Verifikasi
(BAUK)
SPTB
SPP GUP
(2 rangkap)
Pengesahan SPJ
1
1
5a
Memveri
fikasi
kebenar
annya
UP bulan lalu
SPTB
4b
5b
SPM GUP
(4 rangkap)
7a
UP bulan lalu
Pengesahan SPJ
Kuasa Otorisator
Unit/Subsatker BLU
6a
SPTB
SPM GUP
(2 rangkap)
Pengesahan SPJ
SPP GUP
UP bulan lalu
(1 rangkap)
Menandat
angani
SPM GUP
6b
5d
Membuat
SPP GUP
Memverifikasi
SPM dan PKPPB
memberi stempel
serta tandatangan
persetujuan
penerbitan SP2D
Sah
SPM GUP
(4 rangkap)
7d
pada dok. SPM
SPP GUP
(3 rangkap)
7b
Pengesahan SPJ
SPTB
UP bulan lalu
4c
tgl
Membuat SPM
GUP dan
PKPPUB
memberi paraf
bahwa telah
diteliti dan diuji
kebenarannya
SPM GUP
(1 rangkap)
7c
5c
2
tgl
SPTB
5e
SPM GUP
(4 rangkap)
Pengesahan SPJ
SPP GUP
(2 rangkap)
UP bulan lalu
5f
tgl
SPTB
SPM GUP
(3 rangkap)
Pengesahan SPJ
SPP GUP
UP bulan lalu
(1 rangkap)
6d
1
tgl
6c
tgl
151
2.II.7.PROSEDUR AKUNTANSI PEMBERIAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN KE UNIT /SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-RBA
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
( Unit /Subsatker BLU)
Pejabat Keuangan Pelaksana Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan BLU (PKPPB)Penatausahaan Unit/
Subsatker BLU (PKPPUB)Fungsi Verifikasi
Fungsi pembuat dokumen
(BAUK)
2a
MULAI
1a
Pengesahan
SPJ TUP
SPP-TUP bulan lalu
(3 rangkap)
Pengesahan
SPJ UP bulan
lalu
Pengesahan
SPJ TUP
bulan lalu
4a
SPM-TUP
(2 rangkap)
3b
SPP-TUP
(1 rangkap)
tidak
ditolak
2b
Membuat SPP-TUP
berdasarkan
kebutuhan tambahan
UP yg diperlukan
ya
1d
tidak
2gii
2f
tgl
tidak
ditolak
SP2D-TUP
(5 rangkap)
6b
7c
Buku
Besar
5f
Laporan
7d
tgl
tgl
5c
3g
Diterima oleh
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
Memverifikasi SPM dan
PPKB memberi stempel
serta tandatangan
persetujuan penerbitan
SP2D pada dok. SPM
SPM-TUP
(2 rangkap)
SELESAI
5d
Rekening
koran
BLU
4e
5e
Rekening
koran unit/
subsatker
BLU
3i
SPP-TUP
(1 rangkap)
tgl
SP2D-TUP
(1 rangkap)
SP2D-TUP
(3 rangkap)
4c
Nilai
TUP
disetujui
tgl
Jurnal
Memverifikasi dan
mengotorisasi SP2D
dengan memberi
stempel lunas bayar
melalui transfer rek.
bank
SPM-TUP
(1 rangkap)
3h
2gi
7b
4d
3d
SPM-TUP
(4 rangkap)
SPP-TUP
(3 rangkap)
5b
ya
3f
2e
SPM-TUP
(3 rangkap)
SPP-TUP
(2 rangkap)
Lengkap
& benar
Membuat &
mengotorisa
si SPM-TUP
1c
SPP-TUP
(3 rangkap)
Pengesahan
Pengesahan
SPJ TUP
SPJ UP bulan
bulan lalu
lalu
2d
Rekening
koran unit/
subsatker
BLU SP2D-TUP
(1 rangkap)
4b
Membuat dan
menandatangani
SP2D
3e
Rekening
koran
BLU SP2D-TUP
(1 rangkap)
SP2D-TUP
(3 rangkap)
3c
Lengkap
& benar
7a
5a
SPM-TUP
(1 rangkap)
Pengesahan
SPJ TUP
bulan lalu
Pengesahan
SPJ UP bulan
lalu
1b
BANK PERSEPSI
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan Unit /
Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi
Verifikasi
6a
3a
Pengesahan
SPJ UP bulan
lalu
2c
Bendahara Pengeluaran
BLU - UNDIP
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan BLU
(PKPPB)-Fungsi
Akuntansi
(BAUK)
5gii
5gi
152
2.II.8. PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN LS DARI DANA DIPA BLU-RBA
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
( Unit /Subsatker
BLU)
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan Unit /
Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi
pembuat dokumen
2a
Mulai
Dokumen
Kontrak &
pendukungnya
(4 rangkap)
SPP-LS
(2 rangkap)
Dokumen
Kontrak &
pendukungnya
(4 rangkap)
2b
1a
4a
4b
4ciii
2d
Anggaran
tersedia
Dokumen
Kontrak &
pendukungnya
(4 rangkap)
tdk
tdk
ditolak
2c
ya
1b
Lengkap & ada
bukti veifikasi dari
PPKBU
tdk
2f
SPP benar &
lengkap
ya
tgl
3a,3b
6b
SP2D-LS
(5 rangkap) &
Bilyet Giro
Melakukan
verifikasi dan
otorisasi
SP2D dengan
stempel lunas
bayar melalui
transfer
rekening bank
Jurnal
tgl
BUKU
BESAR
8c
LAPORAN
6g
5c
SPM-LS
(2 rangkap)
7b
8c
SPM-LS
(1 rangkap)
SP2D-LS
(3 rangkap)
6f
8d
tgl
SPP-LS
(1 rangkap)
2e
PPKBU memberi
paraf bahwa telah
diuji kebenarannya
dan
menandatangankan
SPM ke kuasa
otorisator
3ei
5d
Memverifikasi
SPM dan PPKB
memberi stempel
serta tandatangan
persetujuan
penerbitan SP2D
pada dok SPM
4d
Dokumen
Kontrak &
pendukungnya
(4 rangkap)
SPM-LS
(3 rangkap)
ya
8b
Membuat dan
menandatangani SP2D
dilampiri
Bilyet Giro
Bank
4cii
ditolak
Memverifikasi
SPP dan
membuat
draft SPM
tgl
Otorisasi oleh
PKPPB-Verifikator
SP2D-LS
(1 rangkap)
SP2D-LS
(1 rangkap)
SP2D-LS
(3 rangkap) &
Bilyet Giro
5b
4ci
7a
8a
6a
SPM LS
(1 rangkap)
Dokumen
Kontrak &
pendukungnya
(4 rangkap)
DIPA-BLU
RBA
BANK PERSEPSI
Pejabat Keuangan Pejabat Keuangan
Pelaksana
Pelaksana
Penatausahaan Penatausahaan Unit /
Subsatker BLU
BLU (PKPPB)(PKPPUB)Fungsi
akuntansi
Verifikasi
(BAUK)
5a
SPM-LS
(2 rangkap)
SPP-LS
(1 rangkap)
Membuat
SPP-LS
SPP-LS
(3 rangkap)
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Bendahara
Penatausahaan Pengeluaran
BLU
BLU (PKPPB)- UNDIP
verifikator
(BAUK)
6c
Register
tgl
Rekening
Koran
BLU
Diserahkan
ke pihak ke3
selesai
6d
5e
SPP-LS
(2 rangkap)
3e
SPM-LS
(4 rangkap)
Dokumen
Kontrak &
pendukungnya
(4 rangkap)
3c
3eii
tgl
3d
6e
Diarsip oleh BPP
urut tanggal
Arsip
urut
tgl
153
2.II.9.PROSEDUR AKUNTANSI PENGESAHAN SPM KE KPPN ATAS PENGGUNAAN DANA DIPA BLU-RBA
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan
BLU (PKPPB)verifikator
(BAUK)
Rekap
pengeluaran
Data
dokumen
Bendahara
Pengeluaran
BLU - UNDIP
Mulai
Otorisator
Keuangan BLUUNDIP
( PR2)
KPPN
SPM
Pengesahan
(5 rangkap)
SP2D-LS
3a
SPM
Pengesahan
2f
SP2D-LS
PENGESAHAN
SPJ UP/GU
(3 bulan)
SPM
Pengesahan
(5 rangkap)
SP2D-TU
2a
Petugas dari
PKPPB
Menyusun
rekap
pengeluaran
yang sah
2c
Membuat SPM
pengesahan dan
PPKB memberi
paraf bahwa telah
diuji kebenarannya
2e
3d
1a
2b
Memverifikasi
kelengkapan
SPM
Pengesahan
lengkap
2h
ya
SPM
Pengesahan
(5 rangkap)
SPM
Pengesahan
(3 rangkap)
4c
SPM
Pengesahan
(1 rangkap)
SPM
Pengesahan
(1 rangkap)
5b
Jurnal dgn
aplikasi
KPPN
tdk
PENGESAHAN
SPJ TU
Memverifikas
i kecocokan
dokumen (3
bulan
terakhir)
cocok
6a
5a
4a
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan Unit /
Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi
Verifikasi
4b
2g
PENGESAHAN
SPJ TU
tdk
Satuan
Pengendalian
Internal BLUUNDIP
3b
Menandatangani
SPM Pengesahan
SP2D-GU
(3 bulan)
PENGESAHAN
SPJ UP/GU
(3 bulan)
2d
Pejabat Keuangan
Pelaksana
Penatausahaan
BLU (PKPPB)akuntansi
(BAUK)
Arsip
urut
tgl
Arsip
urut
tgl
6b
Arsip
urut
tgl
4c
ya3c
Mengesahkan
Melalui PKPPB
1b
SPM
Pengesahan
(5 rangkap)
Rekap
pengeluaran
Arsip
urut
tgl
Arsip
urut
tgl
154
04 PELAKSANAAN &
PELAPORAN
1. Pengesahaan
2. Pelaksanaan
3. Revisi
155
Pengesahan SOP
1. SOP harus disahkan oleh pejabat yang
berwenang
2. SOP langsung berlaku setelah disahkan
3. Pelaksanaan SOP didahului adanya
sosialisasi / pelatihan
4. Apabila dari awal telah melibatkan user /
pelaksana maka tahapan pelaksanaan tidak
banyak ada masalah
5. Apabila ada kesalahan-kesalahan di
inventarisir terlebih dahulu untuk kemudian
direvisi
156
05 EVALUASI SOP
1. Faktor-faktor yang dievaluasi
2. Revisi
157
LANGKAH-LANGKAH EVALUASI SOP
SOP dievaluasi secara periodik minimal satu
tahun sekali untuk melihat :
1. Kesesuaian antara SOP dengan tata aturan
2. Kesesuaian SOP dengan proses bisnis
3. Kesesuaian SOP dengan
kecukupan/keandalan SPI
4. Kesesuaian SOP dengan konsep efektivitas
dan efisiensi
5. Kesesuaian SOP dengan perubahan
struktur organisasi
158
TERIMAKASIH !!!
CONSULTING
TRAINING
www.syncore.co.id
• Penyusunan SOP Keuangan
• Penyusunan Business Plan/RBA
• Audit Internal
SYSTEM
•
•
•
•
•
Sofware Keuangan BLU (PT/RS)
Software Point of Sales (POS)
Software Anggaran
Software Akuntasi UKM
Software Hotel
•
•
•
•
Pelatihan Penyusunan RBA BLU
Pelatihan Penyusunan Lap Keu BLU
Pelatihan Audit Internal BLU
Pelatihan Penyusunan SOP Keuangan BLU

similar documents