konsep pembangunan bidang pkp - pak ses.

Report
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KONSEP PEMBANGUNAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2015-2019
Disampaikan pada Rapat Konsultasi Regional
Kementerian perumahan Rakyat Tahun 2014
Batam, 7 Oktober 2014
A. RANCANGAN SKENARIO
PEMBANGUNAN PKP TAHUN 2015-2019
VISI KEMENPERA TAHUN 2015-2019
“SETIAP ORANG MENGHUNI
TEMPAT TINGGAL YANG
LAYAK TAHUN 2030”
Penyempurnaan dari Visi Renstra 2010 – 2014 Kemenpera :
“SETIAP KELUARGA INDONESIA MENEMPATI
RUMAH YANG LAYAK HUNI”
3
INDIKATOR KONDISI PKP TAHUN 2014 [1]
Jumlah Kekurangan Tempat
Tinggal (Backlog)
7,6 JUTA Rumah
+ Jumlah Kekurangan Hunian
Bappenas (POKJA PKP) :
Backlog home ownership
Tahun 2014
Mencapai
Backlog adalah jumlah kekurangan tempat tinggal yaitu
jumlah keluarga yang belum menghuni rumah yang layak,
termasuk gelandangan.
BPS pernah mempublikasikan angka sebesar 13,6 juta unit
yang sempat dianggap sebagai backlog, namun sebenarnya
jumlah tersebut adalah data jumlah RT yang tidak menempati
rumah milik sendiri.
12,68 Juta
BACKLOG
( ∑ KK - ∑ UNIT RUMAH) + ( JUMLAH KEKURANGAN HUNIAN)
ASUMSI: KEKURANGAN HUNIAN = 10% DARI KEKURANGAN RUMAH
Catatan:
 Jumlah Unit Rumah diperoleh dari data Rumah Tangga BPS yang diolah (berdasarkan data Rumah
Tangga Milik Sendiri, Kontrak, Sewa, dan Rumah Dinas).
 Data kebutuhan hunian tidak tersedia.
4
INDIKATOR KONDISI PKP TAHUN 2014 [2]
Merupakan jumlah Rumah Tangga yang menempati RTLH berdasarkan data BPS.
Kriteria RTLH:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Luas Lantai Perkapita < 7,2 M;
Atap dari Daun/Lainnya;
Dinding dari Bambu/Lainnya;
Jenis Lantai Tanah;
Sumber Penerangan Bukan Listrik;
(6) Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat
Pembuangan Tinja < 10 M;
(7) Tidak Ada Fasilitas BAB;
(8) Tidak Ada Tempat Pembuangan Akhir Tinja
Berupa Tangki Septik.
Catatan:
 Berdasarkan data BPS, RTLH merupakan bagian dari kumuh.
 Penanganan RTLH seharusnya merupakan bagian dari penanganan kumuh.
 Tidak tersedia data fisik PSU.
 Tidak tersedia data fisik yang menunjukkan berapa banyak rumah yang aladin-nya rusak.
RTLH
3,4 JUTA
UNIT
Adalah Jumlah Rumah Tangga Kumuh berdasarkan data dari BPS.
RUMAH TANGGA KUMUH
KUMUH
9,6 JUTA
UNIT
BANYAKNYA RUMAH TANGGA DENGAN KATEGORI ‘X’ X 100%
BANYAKNYA RUMAH TANGGA
‘X’ = (air minum tidak layak dengan bobot 15%) + (sanitasi tidak layak dengan bobot
15%) + (sufficient living area ≤ 7,2 m2 dengan bobot 35%) + (durability of
Housing ≥ 2 kriteria dengan bobot 35%)
Catatan: (1) Tidak tersedia data luas permukiman kumuh.
(2) Tidak tersedia data fisik PSU (jalan, drainase, dan persampahan).
5
FAKTOR PENYEBAB
1
Dukungan Kebijakan Bidang PKP Belum
Memadai
 UU 1/2011 dan UU 20/2011 belum implementatif karena
peraturan perundangan turunannya belum selesai
 Belum tersedia kebijakan dan strategi nasional dalam
penyelenggaraan PKP yang terpadu dengan perencanaan
pembangunan nasional dan kebijakan lintas sektor
 Lemahnya perencanaan kebijakan karena tidak didukung oleh
data yang memadai
Lemahnya Pengawasan
dan Pengendalian
dalam Penyelenggaraan
Pembangunan PKP
2
Lemahnya Koordinasi dan Kelembagaan
Pembangunan PKP
 Ketidakjelasan pembagian peran dan kewenangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
 Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar pelaku pembangunan
PKP
 Belum optimalnya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas bagi
pemangku kepentingan
 Belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam pembangunan PKP
3
4
5
BACKLOG
Minimnya
Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi
untuk Pembangunan
PKP
Belum Optimalnya Pemanfaatan Pendanaan
Pembangunan PKP serta Terbatasnya Akses
untuk Pembiayaan Pembangunan PKP
Khususnya Bagi MBR
RTLH
dan
KUMUH
Terbatasnya dan
Mahalnya Bahan
Bangunan untuk
Pembangunan PKP
8
Tidak Efisiennya
Proses dan Mahalnya
Biaya Perizinan untuk
Pembangunan PKP
7
Terbatasanya dan
Mahalnya Harga Lahan
untuk Pembangunan
PKP
6
6
RANCANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PKP 2015 – 2019
1 Mengembangkan regulasi dan kebijakan pembangunan PKP yang implementatif dan pro MBR
sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan PKP yang layak dan terjangkau
bagi MBR.
2 Meningkatkan peran Pemda, Swasta, dan Masyarakat dalam Pembangunan PKP
3
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan PKP
4 Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan PKP
5 Meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan PKP
6 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan PKP
7 Meningkatkan pemanfaatan & pendayagunaan sumber-sumber pendanaan dalam rangka
penyediaan dana murah jangka panjang untuk pembangunan PKP
8 Memperluas akses pembiayaan pembangunan PKP sehingga dapat melayani seluruh kelompok
masyarakat baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baik dari sisi permintaan
maupun pasokan
9 Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk
mendukung penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR
7
STRATEGI PEMBANGUNAN PKP 2015-2019
Memberdayakan seluruh pemangku
kepentingan PKP dlm rangka
mewujudkan pembangunan PKP yg sinergis,
efektif dan efisien, yaitu pemerintah
sebagai regulator dan enabler, sedangkan
pelaku (masyarakat dan dunia usaha)
sebagai provider
1
Mensinergikan perencanaan
pembangunan PKP dengan sistem
perencanaan pembangunan nasional
dengan mengintegrasikan RP3KP ke dalam
penyusunan RPJMN dan RPJMD
4
Repositioning Kemenpera dalam
pembangunan pkp yang didukung dengan
penguatan kelembagaan, melalui:
a) Pengembangan unit-unit untuk melaksanakan
fungsi-fungsi yang akan dikembangkan dalam
rangka pembinaan pkp seperti pendidikan dan
pelatihan, penelitian dan pengembangan,
pendataan dan lain-lain, serta
b) Pembentukan badan pelaksana
2
Mendorong Pemda agar berperan sesuai
kewenangannya dalam pembangunan
PKP, baik di tingkat provinsi maupun
kab/kota didukung dengan mekanisme
pendanaan yang tepat, melalui
dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah
dan DAK
3
Harmonisasi, sosialisasi dan
koordinasi pelaksanaan regulasi dan
kebijakan bidang PKP yang terpadu dan
Mengoptimalkan pengawasan dan
pengendalian dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan
pembangunan PKP yang akuntabel
implementatif sehingga dapat
diimplementasikan oleh seluruh pemangku
kepentingan secara tepat
5
6
Memberdayakan BUMN di bidang PKP
Mengintegrasikan pengembangan
dana murah jangka panjang dengan
skema pembiayaan PKP sehingga terwujud
sistem pembiayaan yang akuntabel dan
berkelanjutan
7
Melaksanakan operasionalisasi
kebijakan pemerintah, khususnya pada
program-program strategis nasional,
stimulan dan percontohan
8
a. BUMN pengembang perumahan dalam
pencadangan tanah dan pembangunan rumah
MBR
b. BUMN lembaga keuangan dalam
pembiayaan pembangunan PKP bagi MBR
c. BUMN industri pendukung perumahan dalam
penyediaan teknologi dan bahan bangunan
murah
9
8
RASIONALISASI TARGET PENANGANAN TAHUN 2015 – 2019
KEBUTUHAN PENANGANAN
Per Tahun
BACKLOG
7,6 JUTA
Rumah
RTLH
3,4 JUTA
UNIT
KUMUH
6,2 JUTA
TUNTAS
2030
Total 5 Tahun
900 – 1 Juta
Unit
5 Juta
Unit
300 Ribu
Unit
1,5 Juta
Unit
3.100
Ha
15.500
Ha
UNIT
9
PENJABARAN TARGET PENANGANAN
KEBUTUHAN
INTERVENSI
PEMERINTAH
BACKLOG
Formal
30%
= 300unitribu
1 JUTA /
tahun
Rumah Milik
60%
Hunian Sewa
40%
Swadaya
700 ribu
=
70%
unit
Intervensi
Pemerintah
20%
RTLH
300 RIBU
/ tahun
KUMUH
3.100 Ha
/ tahun
=
180 Ribu
Unit/Thn
900 Ribu
Unit/5 Thn
=
120 Ribu
Unit/Thn
600 Ribu
Unit/ 5Thn
KPR
Swadaya
140 Ribu
= Unit/Thn
Peningkatan kualitas melalui pemugaran rumah
secara swadaya
Pemerintah Pusat
50%
=
1.550 Ha/
tahun
Pemerintah Daerah
50%
=
1.550 Ha/
tahun
Bantuan
Sosial
=
=
90 Ribu
Unit/Thn
=
50 Ribu
Unit/Thn
300 Ribu
Unit/ Thn
700 Ribu
Unit/ 5 Thn
1,5 Juta
Unit/5 Thn
7.750 Ha/
5 Thn
10
PERKIRAAN TARGET PENANGANAN 2015- 2019 (KONSEP TUNTAS 2030)
Program
BACKLOG
RTLH
2016
2017
2018
2019
Total
Unit
181.500
319.500
452.000
564.500
682.500
2.200.000
Perumahan Formal
Unit
156.500
229.500
302.000
369.500
442.500
1.500.000
Penyediaan Rumah Milik mll KPR FLPP Rumah
Tapak, Rusun dan Sewa Beli
Unit
135.000
161.000
182.000
199.500
222.500
900.000
Penyediaan Hunian Sewa
Unit
21.500
68.500
120.000
170.000
220.000
600.000
Perumahan Swadaya
Unit
25.000
90.000
150.000
195.000
240.000
700.000
KPR Swadaya
Unit
-
50.000
100.000
135.000
165.000
450.000
Pembangunan Baru secara swadaya
Unit
25.000
40.000
50.000
60.000
75.000
250.000
2016
2017
2018
2019
Program
Program
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
(Peremajaan dan Permukiman Kembali)
PSU
2015
Penanganan Backlog
Peningkatan Kualitas RTLH
(Pemugaran berbasis swadaya masyarakat)
KUMUH
Satuan
Program
Satuan
Unit
Satuan
Ha
Satuan
2015
200.000
2015
1.550
2015
250.000
2016
1.550
300.000
2017
1.550
350.000
2018
1.550
Total
400.000
1.500.000
2019
Total
1.550
2016
2017
2018
2019
7.750
Total
PSU (PSU Primer dan akses ke perumahan)
Unit
35.000
60.000
90.000
115.000
300.000
600.000
Peningkatan Kualitas PSU berbasis swadaya
Unit
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
750.000
11
PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA 2015- 2019 (TUNTAS 2030) (Rp. Miliar)
Program
BACKLOG
RTLH
KUMUH
PSU
2015
PENANGANAN BACKLOG
1. Perumahan Formal
Penyediaan Rumah Milik mll KPR FLPP Rumah Tapak,
Rusun dan Sewa Beli
Penyediaan Hunian Sewa
2. Perumahan Swadaya
KPR Swadaya
Pembangunan Baru secara Swadaya
PENINGKATAN KUALITAS
KUALITAS RTLH
RTLH
PENINGKATAN
(PEMUGARAN BERBASIS
BERBASIS SWADAYA
SWADAYA MASYARAKAT)
MASYARAKAT)
(PEMUGARAN
PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
(PEREMAJAAN DAN PERMUKIMAN KEMBALI)
DUKUNGAN PSU
1. PSU (PSU Primer dan akses ke perumahan)
2. Peningkatan Kualitas PSU berbasis swadaya
2016
2017
2018
2019
Total
14,717
13,842
29,865
25,282
43,121
35,003
60,167
47,751
72,690
57,455
220,560
179,333
10,617
3,225
875
875
15,007
10,275
4,583
3,183
1,400
17,003
18,000
8,118
6,368
1,750
22,251
25,500
12,416
10,316
2,100
24,455
33,000
15,235
12,610
2,625
89,333
90,000
41,227
32,477
8,750
2.700,00
2.700,00
3.375,00
3.375,00
4.050,00
4.050,00
4.725,00
4.725,00
5.400,00
5.400,00
20.250,00
20.250,00
1.500,00
2.550,00
3.825,00
4.500,00
6.375,00
18.750,00
750
750
1.050
300
750
1.200
450
750
1.425
675
750
1.575
825
750
6.000
2.250
3.750
19,667
36,840
52,196
70,817
86,040
265,560
1.257
3.500
1
1
3.500
4.125
1
64
9
6.000
4.750
5.000
82
171
8.500
5.375
7.500
131
360
11.000
6.000
10.000
165
540
30.257
23.750
22.502
441
1.081
25
50
75
100
125
375
4.784
7.749
16.078
21.966
27.830
78.406
(C)
1.493
1.642
2.839
3.686
4.507
14.167
TOTAL APBN (A+B+C)
25,943
46,230
71,113
96,469
118,377
358,133
--
150,00
150,00
600,00
600,00
1.650,00
1.650,00
2.170,00
2.170,00
4.570,00
4.570,00
25,943
46,380
71,713
98,119
120,547
362,703
TOTAL A
Tanah
LAIN-LAIN Pencadangan
Pembangunan Rumah Khusus (Perbatasan, Bencana, dll.)
Penyediaan Bahan Bangunan Murah
Penyediaan Kredit Konstruksi
PSO Tarif Sewa
Fasilitasi penyediaan dan/atau peningkatan kualitas
rumah/hunian sewa berbasis partisipasi masyarakat
TOTAL B
NON FISIK KOORDINASI & PENGEMB. KEBIJAKAN
NON APBN Pemda/APBD
Pemda, CSR, dll
TOTAL APBN + NON APBN
12
B. RENCANA KERJA KEMENTERIAN
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015
ALOKASI ANGGARAN KEMENPERA TAHUN 2015
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-26/MK.2/2014 tanggal
18 Juli 2014 perihal Ralat Lampiran KMK 278/KMK.02/2014 tanggal
10 Juli 2014 perihal Penetapan Pagu Anggaran Tahun 2015,
alokasi pagu anggaran Kemenpera Tahun 2015 adalah sebesar:
Rp. 4,62 Triliun
14
SANDINGAN USULAN PAGU, PAGU ANGGARAN, DAN KEKURANGAN ANGGARAN
TAHUN 2015
USULAN PAGU
TAHUN 2015
NO
1
(disampaikan pada
Trilateral Meeting dengan
Bappenas dan Kemenkeu
tanggal 1 April 2014)
UNIT KERJA
373,154,800,000
(tercatat pada Dokumen
Kesepakatan Trilateral
Meeting dengan
Bappenas dan Kemenkeu
tanggal 1 April 2014)
322,009,000,000
51,145,800,000
Program 06: Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
4,929,112,000,000
774,338,000,000
4,154,774,000,000
Deputi Bidang Perumahan Swadaya
6,522,750,000,000
1,362,437,000,000
5,160,313,000,000
Deputi Bidang Perumahan Formal
3,493,672,000,000
1,911,741,003,000
1,581,930,997,000
Pusat Pengembangan Perumahan
94,667,300,000
10,000,000,000
84,667,300,000
15,040,201,300,000
4,058,516,003,000
10,981,685,297,000
TOTAL
3
(Surat Menteri Keuangan No. S26/MK.2/2014 tanggal 18 Juli 2014
perihal Ralat Lampiran KMK
278/KMK.02/2014 tanggal 10 Juli
2014 perihal Penetapan Pagu
Anggaran Tahun 2015)
KEKURANGAN
ANGGARAN
Program 01: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat
Sekretariat Kemenpera
2
ALOKASI
PAGU ANGGARAN
KEMENPERA TAHUN 2015
Program 07: Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Deputi Bidang Pembiayaan
BLU-PPP
TOTAL
TOTAL 091
38,500,000,000
38,500,000,000
-
214,826,300,000
200,817,300,000
14,009,000,000
253,326,300,000
239,317,300,000
14,009,000,000
15,666,682,400,000
4,619,842,303,000
11,045,840,097,000
15
RINCIAN ALOKASI ANGGARAN KEMENPERA SESUAI PAGU ANGGARAN
TAHUN 2015 [1]
No
1
Unit Kerja
PAGU ANGGARAN TAHUN 2015
Target
Program 01: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat
SEKRETARIAT KEMENPERA
2
322.009.000.000
Program 06: Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
a.
774.338.000.000
PSU Kawasan
20.000 Unit
135,000,000,000
(ii) PSU Primer untuk pengembangan
kawasan permukiman
420 Ha
120,738,000,000
b.
Penanganan Kumuh (PSU)
310 Ha
335,800,000,000
c.
Pencadangan Lahan
20 Ha
67.500.000.000
d.
Penanganan Bencana Alam (PSU)
20 Lokasi
23.000.000.000
e.
Kebijakan
(i) PSU Perumahan
92,300,000,000
DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA
1.362.437.000.000
a.
Pembangunan Baru
20.000 Unit
400,000,000,000
b.
Peningkatan Kualitas
64.850 Unit
833,350,000,000
c.
PSU Swadaya
20.000 Unit
100,000,000,000
d.
Kebijakan
29,087,000,000
16
RINCIAN ALOKASI ANGGARAN KEMENPERA SESUAI PAGU ANGGARAN
TAHUN 2015 [2]
No
Unit Kerja
PAGU ANGGARAN TAHUN 2015
Target
DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
1.911.741.003.000
Rusunawa
121 Tower
1,492,432,000,000
Rumah Khusus
3.000 Unit
352,168,000,000
Kebijakan
67,141,003,000
PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN
10.000.000.000
TOTAL
3
4.058.516.003.000
Program 07: Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Deputi Bidang Pembiayaan
38.500.000.000
BLU-PPP
200.817.300.000
TOTAL
239.317.300.000
TOTAL 091
4.619.842.303.000
17
KEBUTUHAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2015 (BA 999)
NO.
JENIS PEMBIAYAAN
DANA
(Rp. Miliar)
UNIT
1
Rumah Sejahtera Susun
69.500
15.598,40
2
Rumah Sejahtera Tapak
70.500
5.485,47
140.000
21.083,87
TOTAL
Keterangan:
Disampaikan melalui Surat Menteri Perumahan Rakyat kepada Menteri Keuangan,
Nomor: 112/M/KU.01.01.04/2014, tanggal 15 April 2014, perihal Usulan Pagu Indikatif Dana
FLPP Tahun 2015.
18

similar documents