- ung repository

Report
PEDOMAN PENYUSUNAN PENGAJUAN
DAN PENETAPAN TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM
DASAR HUKUM
PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
BLU sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun
2012
DASAR HUKUM




BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat
sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang
diberikan
Imbalan tersebut ditetapkan dalam bentuk Tarif yang
disusun atas dasar perhitungan biaya per unit
layanan atau hasil per investasi dana
Tarif diusulkan satker BLU kepada
Menteri/pimpinan Lembaga selanjutnya diusulkan
kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan.
Tarif harus mempertimbangkan:
1.
2.
3.
4.
Kontinuitas dan Pengembangan layanan
Daya beli masyarakat
Asas keadilan dan kepatutan
Kompetisi yang sehat
(PASAL 9)
Alur Penetapan TARIF-BLU
Pimpinan BLU mengajukan usulan tarif
Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan
Penelaahan usulan tarif, selanjutnya diajukan ke Menkeu
Menteri Keuangan c.q. Tim Penilai Usulan Tarif
melakukan penilaian usulan tarif (on desk)
Menteri Keuangan menetapkan tarif dengan PMK
Satker BLU melaksanakan PMK Tarif Layanan
Satker BLU, Menteri/Pimpinan Lembaga, Menkeu
melaksanakan reviu Tarif Layanan
4
TUJUAN PENETAPAN TARIF
1.
2.
3.
4.
Sebagai landasan hukum dan transparansi atas
pungutan BLU kepada masyarakat dalam rangka
optimalisasi penerimaan negara bukan pajak.
Menutup sebagian atau seluruh biaya per unit
layanan/hasil per investasi dana atas barang/jasa
yang telah diberikan BLU kepada masyarakat.
Meningkatkan pengembangan dan mutu
pelayanan BLU kepada masyarakat.
Memperluas akses/keterjangkauan pelayanan
publik bagi masyarakat.
PRINSIP PENETAPAN TARIF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tarif BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam
bentuk Peraturan Menteri.
Jenis layanan yang dikenakan tarif meliputi seluruh
jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Tarif disusun atas dasar perhitungan biaya per unit
layanan atau hasil per investasi dana.
Tarif yang berdasarkan hasil per investasi dana,
hanya untuk BLU pengelola dana khusus.
Dalam hal tertentu, Menteri Keuangan dapat
mendelegasikan sebagian kewenangan penetapan tarif
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan/atau
Pemimpin BLU.
Pendelegasian penetapan tarif dengan memperhatikan
kondisi ekonomi, karakteristik layanan, dan
pengaruhnya kepada masyarakat.
INFORMASI DALAM USULAN
PENETAPAN TARIF
 Definisi
operasional, jenis layanan, satuan,
dan/atau bentuk tarif;
 Perhitungan
akuntansi untuk menghitung
biaya per unit layanan dan/atau hasil per
investasi dana;
 Kebijakan penyusunan tarif; dan
 Analisis tarif terhadap kontinuitas dan
pengembangan layanan, daya beli
masyarakat, keadilan dan kepatutan, dan
kompetisi yang sehat.
BENTUK TARIF
 Berupa
besaran dalam bentuk angka
dan/atau persentase.
 Pola tarif dalam bentuk formula dengan
mengacu pada indikator tertentu.
PERHITUNGAN AKUNTANSI
Untuk menghitung biaya per unit layanan
 Berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh
Pemimpin BLU.
 Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis
layanannya paling kurang menyajikan perhitungan
biaya langsung dan biaya tidak langsung.
 Dalam hal BLU belum menyusun standar, BLU
menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.

KEBIJAKAN PENYUSUNAN TARIF
Kebijakan cost minus adalah kebijakan penetapan
Tarif yang lebih rendah dari perhitungan biaya per
unit layanan/hasil per investasi dana, karena ada
peraturan/kebijakan tertentu dan/atau ada subsidi
yang diberikan.
 Kebijakan cost plus adalah kebijakan penetapan
Tarif yang lebih tinggi dari biaya perhitungan per
unit layanan/hasil per investasi dana, karena ada
kebijakan tertentu.
 Kebijakan cost recovery adalah kebijakan penetapan
Tarif yang sama dengan perhitungan biaya per unit
layanan/hasil per investasi dana

ANALISA TARIF
kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu
dengan mencantumkan paling kurang:
 data realisasi pendapatan dan belanja tahun yang
lalu.
 data prognosa pendapatan dan belanja tahun
berjalan dan tiga tahun ke depan.
 daya beli masyarakat, yaitu dengan mencantumkan
paling kurang:
 data perkembangan jumlah pengguna layanan;
 data perkembangan kegagalan dalam pembayaran
oleh pengguna layanan;
 data karakteristik keuangan dari pengguna
layanan untuk mengukur ability dan willingness
to pay

ANALISA TARIF ...


asas keadilan & kepatutan, yaitu dengan menjelaskan paling
kurang:
 adanya kesamaan hak atau tidak diskriminatif dalam
pemberian layanan.
 Adanya diskriminasi tarif kepada golongan pengguna
layanan tertentu antara lain golongan masyarakat yang
perlu dilindungi, pelajar yang berprestasi, dan/atau untuk
kegiatan nasional/kenegaraan yang dilaksanakan oleh
pemerintah.
 kesesuaian antara tarif dengan manfaat yang akan diperoleh
pengguna layanan.
kompetisi yang sehat, yaitu dengan menjelaskan antara lain:
 data perbandingan sebagian/seluruh tarif dengan industri
sejenis;
 jenis dan karakteristik pasar serta posisi satker BLU dan
produk layanannya di pasar;
 pengaruh pemberlakuan tarif layanan terhadap kompetitor
SISTEMATIKA PENULISAN
I. PENDAHULUAN


Kondisi Umum Tarif yang berlaku
Potensi dan Permasalahan
II. Karakteristik Satker BLU



Visi, misi dan tujuan
Tupoksi, struktur organisasi, pusat biaya & unit-unit Layanan
Produk dan Layanan
III. Perhitungan Unit Cost/Per Investasi Dana


Kebijakan dalam perhitungan Unit Cost/Per Investasi Dana
Perhitungan Unit Cost/Investasi Dana per produk/layanan
IV. Usulan Tarif


Kebijakan Tarif
Tarif yang dikenakan
V. ANALISA TARIF




Analisa Tarif terhadap Kontinuitas dan Pengembangan
Analisa Tarif terhadap Daya Beli masyarakat
Analisa Tarif terhadap asas keadilan dan kepatutan
Analisa Tarif terhadap competitor.
VI. PENUTUP
Lampiran-Lampiran (perhitungan unit cost)
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN USULAN
TARIF
PENELAAHAN OLEH
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
Menteri/pimpinan lembaga menelaah usulan tarif
yang disampaikan Pemimpin BLU sesuai dengan
pedoman umum dan pedoman teknis penyusunan
tarif.
 Usulan tarif yang disetujui menteri/pimpinan
lembaga diajukan kepada Menteri Keuangan,
disertai dengan hasil telaah yang telah dilakukan
oleh menteri/pimpinan lembaga.

PENETAPAN TARIF
Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan melakukan kajian dan penilaian
atas usulan tarif dari menteri/pimpinan lembaga.
 Hasil kajian dan penilaian berupa rekomendasi :

menetapkan persetujuan tarif BLU dalam bentuk
peraturan menteri; atau
 menolak usulan tarif dalam bentuk surat menteri/pejabat
yang ditunjuk.

REVIU TARIF
Pemimpin BLU, Menteri/Pimpinan Lembaga,
dan/atau Menteri Keuangan dapat melakukan reviu
atas :
 tarif yang sudah ditetapkan(besaran atau jenis
layanan);
 Layanan baru yang belum memiliki tarif.
Hasil reviu digunakan untuk melakukan revisi tarif.
SEKIAN
TERIMA KASIH

similar documents