Diversi-Polisi - WordPress.com

Report
PASAL 1
KETENTUAN UMUM
PASAL 2
PRINSIP-PRINSIP DIVERSI
•ANAK TDK BOLEH DIPAKSA UTK MENGAKUI BHW IA TELAH
MELAKUKAN TP;
•PROGRAM DIVERSI HANYA DIGUNAKAN THD ANAK YG
MENGAKUI BHW IA TELAH MELAKUKAN SUATU KESALAHAN;
•PEMENJARAAN TDK DPT MENJADI BAGIAN DARI DIVERSI;
•ADANYA KEMUNGKINAN PENYERAHAN KEMBALI KE
PENGADILAN.
•ADANYA HAK UTK MEMPEROLEH PERSIDANGAN ATAU
PENINJAUAN KEMBALI.
•TIDAK ADA DISKRIMINASI.
TUJUAN DIVERSI
Pasal 3
• Diversi bertujuan:
• a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
• b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses
peradilan;
• c. menghindarkan Anak dari perampasan
kemerdekaan;
• d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
• e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
TUJUAN DIVERSI ADALAH
* UTK HINDARI PENAHANAN;
* UTK HINDARI CAP/LABEL SBG PENJAHAT;
* UTK KATKAN KETERAMPILAN HIDUP BAGI PELAKU;
* AGAR PELAKU BERTGGJWB ATAS PERBUATANNYA.
* UTK CEGAH PENGULANGAN TP;
* UTK MEMAJUKAN INTERVENSI –INTERVENSI YG DIPERLUKAN
BAGI KORBAN DAN PELAKU TANPA HARUS MELALUI PROSES
FORMAL;
* PROGRAM DIVERSI JUGA AKAN MENGHINDARI ANAK
MENGIKUTI PROSES SISTEM PERADILAN.
* LEBIH LANJUT PROGRAM INI AKAN MENJAUHKAN ANAKANAK DARI PENGARUH-PENGARUH DAN IMPLIKASI NEGATIF
DARI PROSES PERADILAN TERSEBUT.
PERTIMBANGAN DIVERSI
•
•
•
•
•
•
•
(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
a. kepentingan korban; *)
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c. penghindaran stigma negatif;
d. penghindaran pembalasan;
e. keharmonisan masyarakat; dan
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban
umum.
PASAL 4
PERSYARATAN DIVERSI:
POLISI PROFESIONAL AKAN MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL
SBB:
•SERIUSITAS KEJAHATANNYA;
•SIFAT DAN JUMLAH PELANGGARAN YANG PERNAH DIBUAT
SEBELUMNYA;
•APAKAH ANAK TSB MENGAKUI PELANGGARAN TSB;
•KEADAAN DARI ANAK TERSEBUT;
•PANDANGAN PIHAK KORBAN;
•SIKAP KELUARGA ANAK TSB.
PERTIMBANGAN PROGRAM DIVERSI
• Pasal 9
• (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam
melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
• a. kategori tindak pidana;
• b. umur Anak;
• c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas;
dan
• d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
KEWENANGAN DAN SYARAT DIVERSI
• Pasal 7 (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan
negeri wajib diupayakan Diversi.
• (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang
dilakukan:
• a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7
(tujuh) tahun; dan
• b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
KESEPAKATAN DIVERSI
(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan
persetujuan korban dan/atau keluarga Anak
Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya,
kecuali untuk:
• a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
• b. tindak pidana ringan;
• c. tindak pidana tanpa korban; atau
• d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai
upah minimum provinsi setempat.
PROSES DIVERSI
• Pasal 8
• (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah
dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya,
korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing
Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan
advokat berdasarkan pendekatan Keadilan
Restoratif.
• (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial,
dan/atau masyarakat.
DIVERSI DI PENYIDIK
• Pasal 10 (1) Kesepakatan Diversi untuk
menyelesaikan tindak pidana yang berupa
pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana
tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak
lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku
dan/atau keluarganya, Pembimbing
Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh
masyarakat dan advokat.
DIVERSI DI PENYIDIK
• Pasal 10 (1) Kesepakatan Diversi untuk
menyelesaikan tindak pidana yang berupa
pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak
pidana tanpa korban, atau nilai kerugian
korban tidak lebih dari nilai upah minimum
provinsi setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh
penyidik bersama pelaku dan/atau
keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan,
serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
PASAL 5
TATA CARA PELAKSANAAN DIVERSI
PASAL 6
TATA CARA DI TINGKAT PENYIDIKAN
Tindakan PENYIDIK :
• Mengundang pelaku & keluarganya, korban & keluarganya, dan
pihak lain yang terkait ( PK / Komnas Anak / Tomas ) untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Dengan ketentuan :
• Penyidik hanya memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara para pihak
/ keluarganya dan pihak lain yg terkait.
• Penyidik bersikap NETRAL ( tidak menyarankan para pihak unt
berdamai atau meneruskan ke proses peradilan ).
• Penyidik menuangkan hasil pertemuan2 tsb ke dalam B.A. DIVERSI.
• Bila terjadi kesepakatan antar para pihak, Penyidik membuat
KESEPAKATAN DIVERSI.
LP
BERSURAT
MINTA
LITMAS &
SARAN
KPD. PK
PENYIDIK + PK + PSP
MEMBUAT
KEPUTUSAN
DIVERSI
Maks. 3 HARI
SPRIN
SIDIK
psl 12 ayat (3)
psl 12 ayat (4)
KPN
TELAH
BUAT
PENETAPAN
DIVERSI
PENETAPAN
DIVERSI
SUDAH
DITERIMA
PENYIDIK
Maks. 3 HARI
Maks. 3 HARI
Maks. 3 HARI
HENTI SIDIK
HSL. LITMAS
& SARAN PK
SDH HRS
DITERIMA
PENYIDIK
KEPUTUSAN
DIVERSI
DISERAHKAN
KPD. KPN
psl 12 ayat (2)
psl 12 ayat (5)
SELRA
vide pasal 21 ayat (1)
Bila ANAK usia dibawah 12 thn diduga melakukan Tindak Pidana :
a. Setelah menerima Laporan Polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta
saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan / PK / Bapas.
(Pejabat fungsional dari Ditjen Pemasyarakatan-Depkumham yg melaksanakan
penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan
terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana).
b. Penyidik, petugas PK dan Pekerja Sosial Profesional / PSP ( Petugas dari
Kementrian Sosial / swasta yg memiliki kompetensi & profesi pekerjaan sosial
penanganan masalah sosial anak) mengambil keputusan DIVERSI untuk :
•
Menyerahkan Anak kembali kepada orang tua / walinya, atau
•
Mengikutsertakan Anak ke dalam program pendidikan, pembinaan
di instansi Pemerintah / Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
maksimal selama 6 bulan ( vide pasal 21 (1) ).
c. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Keputusan diatas diambil,
Penyidik wajib melaporkan Keputusan tersebut kepada Pengadilan Negeri
untuk mendapat PENETAPAN dari Pengadilan Negeri. (vide pasal 21 (2) ).
d. Tidak dapat dilakukan tindakan penyidikan.
LP
BERSURAT
MINTA
LITMAS &
SARAN
KPD. PK
RENTANG
WAKTU
UPAYA
DIVERSI
SPRIN
SIDIK
Maks. 30 HARI
Maks. 3 HARI
Maks. 7 HARI
SPRIN
LIDIK
HSL. LITMAS
& SARAN PK
SDH HRS
DITERIMA
PENYIDIK
WAJIB
MULAI
UPAYA
DIVERSI
Bila ANAK usia 12 - 18 thn diduga melakukan Tindak Pidana :
a.
Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak, penyidik wajib meminta
pertimbangan / saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan / PK /
Bapas setelah tindak pidana dilaporkan / diadukan ( vide pasal 27 (1) ).
b.
Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada
penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik
diterima ( vide pasal 28).
c.
Penyidik wajib mulai mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari setelah penyidikan dimulai ( vide pasal 29 (1) ).
d.
Proses Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya
diversi ( vide pasal 29 (2)).
KESEPAKATAN
DIVERSI
TELAH TUNTAS
DILAKSANAKAN
OLEH
PARA PIHAK
Diversi
BERHASIL
Maks. 3 HARI
BUAT
B.A. DIVERSI
&
KESEPAKATAN
DIVERSI
Maks. 3 HARI
B.A. DIVERSI
&
KESEPAKATAN
DIVERSI
SUDAH HARUS
DITERIMA
KPN
Maks. 3 HARI
KPN WAJIB
MENGELUARKAN
PENETAPAN
DIVERSI
PENETAPAN
DIVERSI
SUDAH HARUS
DITERIMA
OLEH
PENYIDIK
HENTI
SIDIK
e.
Dalam hal DIVERSI BERHASIL mencapai kesepakatan, Penyidik membuat
Berita Acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi dan mengirimkannya
kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penetapan Diversi.
 Kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh penyidik
atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk :
•
Pengembalian kerugian dalam hal ada korban, atau
•
Rehabilitasi medis dan psiko-sosial, atau
•
Penyerahan kembali kepada orang tua/wali, atau
•
Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan,
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau Pelayanan masyarakat paling lama
3 (tiga) bulan.( vide pasal 11 (2) ).
 Kesepakatan Diversi sebagaimana diatas, disampaikan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan kepada Pengadilan Negeri sesuai daerah hukumnya dalam
waktu paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh
Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri. ( vide pasal 13 (2)).
 Penetapan Diversi harus sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri paling
lama 3 hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Diversi.
( vide pasal 13 (3) ).
 Penyidik menetapkan Penghentian Penyidikan ( SP3 ).
f.
Dalam hal DIVERSI GAGAL, Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan
wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum
dengan melampirkan B.A.Diversi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari
petugas PK/Bapas.
g.
Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan Anak Korban dan/atau
keluarganya, KECUALI untuk :
h.
•
•
Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
Tindak pidana ringan.
•
Tindak pidana tanpa korban.
•
Nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa korban,
dapat dilakukan penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya,
Pembimbing Kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Pasal 42: DIVERSI DI JPU
• (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling
lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari
Penyidik.
• (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
• (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai
kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara
Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua
pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
• (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib
menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan
perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil
penelitian kemasyarakatan.
PASAL 7
TATA CARA DIVERSI DI TINGKAT PENUNTUTAN
Pasal 52: Diversi di tingkat Pengadilan
• (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis
hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari
setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
• (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai
Hakim.
• (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
paling lama 30 (tiga puluh) hari.
• (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi
pengadilan negeri.
• (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan,
Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta
kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk
dibuat penetapan.
• (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara
dilanjutkan ke tahap persidangan.
PASAL 8
TATA CARA DIVERSI DI PERSIDANGAN
HASIL KESEPAKATAN DIVERSI
• Pasal 11
• Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk,
antara lain:
• a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
• b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
• c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan
di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3
(tiga) bulan; atau
• d. pelayanan masyarakat.
DIVERSI DI PENYIDIK
• (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi
Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
• a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
• b. rehabilitasi medis dan psikososial;
• c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
• d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di
lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga)
bulan; atau
• e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
RESORT BONDOWOSO
PRO JUSTITIA
SURAT KEPUTUSAN DIVERSI
No.: … / SKD / VII / 2012 / RES. BWO
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap tersangka, saksi dan dugaan tindak pidana yang
disangkakan kepada tersangka tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan, maka perlu mengeluarkan
Surat Keputusan Diversi ini.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
Pasal …………. Undang Undang RI Nomor … tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Laporan Polisi Nomor : ……………….. / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 2 Juli 2012.
Surat Perintah Penyelidikan Nomor : ………………………
Memperhatikan
:
1.
Surat Pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor : ………………………….., tanggal ………………..…,
tentang Hasil Penelitian Masyarakat dan Saran dalam penanganan lanjut terhadap tersangka ……......
sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor …. / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 2 Juli 2012.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
1.
Menyerahkan tersangka kembali kepada orang tua / walinya, atas nama :
Nama
: ……………………………………………………………………………………………………………….
Jenis Kelamin
: ……………………………………………………………………………………………………………….
Tempat / Tgl. Lahir
: ……………………………………………………………………………………………………………….
Alamat
: ……………………………………………………………………………………………………………….
Terhitung mulai tanggal
: ……………………………………………………………………………………………………………….
karena : Usia Anak masih dibawah 12 (dua belas) tahun saat diduga melakukan tindak pidana dan pertimbangan bahwa Anak masih dapat dibina oleh Orang Tua / Wali nya.
2.
Memberitahukan Surat Keputusan Diversi ini kepada para pihak yang terkait.
3.
Mengajukan Surat Permohonan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri ………………………….
4.
Dalam hal terdapat Barang Sitaan, maka dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu
disita atau kepada mereka yang paling berhak.
5.
Surat Keputusan Diversi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di : ………………………………..
Pada tanggal
: ………………………………..
MENYETUJUI,
PETUGAS
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL
KAPOLRES BONDOWOSO
selaku
PENYIDIK
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
RESORT BONDOWOSO
Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal
:
:
:
:
B / …. / VII / 2012 / Dit. Tipidum.
BIASA
1 ( satu ) berkas.
Permohonan Penetapan Diversi.
Jakarta, 17 Juli 2012
Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI
BONDOWOSO
di –
Bondowoso
1. Rujukan :
a. Undang-Undang RI no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
b. Undang-Undang RI no. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
c. Laporan Polisi Nomor : ….. / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012.
2. Bersama ini dikirimkan SURAT KEPUTUSAN DIVERSI Nomor : … / KD / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 15 Juli 2012,
sebagaimana Laporan Polisi Nomor : ….. / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012, dengan PELAPOR :
………………….……….., dan TERLAPOR : …………………, lahir di Jogyakarta tanggal …………….. ( …. tahun ), alamat : Jalan
Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada KETUA untuk dapatnya menerbitkan SURAT PENETAPAN DIVERSI
atas Laporan Polisi tersebut.
4. Demikian Untuk Menjadi Maklum.
KAPOLRES BONDOWOSO
Selaku Penyidik
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA DIVERSI
No.: … / BAD / VII / 2012 / DIT. TIPIDUM
----- Pada hari ini ………. Tanggal …. Bulan …. Tahun …., saya : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RUMI UNTARI, SIK ------------------------------------------------------------------------------Pangkat KOMPOL, NRP. 75080042, jabatan selaku Penyidik pada Kantor Polisi tersebut diatas, bersama-sama dengan : -------------------------- 1. SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada K antor Balai P emasyarakatan
-----Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat di Desa
----Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. --------------------------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Laporan Polisi Nomor : LP / … / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012 . ----------------------------------------------------------------------- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik / … / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 5 Juli 2012 . ----------------------------------------------- 3. Surat Hasil Penelitian Kemasyarakatan ( Litmas ) dari Kantor Balai Kemasyarakatan Nomor : … / Litmas / VII / 2012 , t anggal
----4 Juli 2012. --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telah melakukan UPAYA DIVERSI, berupa : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pertemuan musyawarah pada tanggal 10 Juli 2012 di Kantor Kepolisian Bareskrim Polri, yang dihadiri oleh : ----------------------------a. Pihak Korban / pelapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) JUNAEDI, 15 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai korban ). -------------------------------------2) MOCH. BASARUDIN, 51 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai orang tua korban / pelapor ).
b. Pihak Terlapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) BAMBANG, 16 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai TERLAPOR ). -------------------------------2) MALIKI, 48 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai orang tua TERLAPOR). --------------------------c. Pihak lain : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada K antor Balai P emasyara katan Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat Desa Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. ------------------------------------------------------------------------------------2. Pertemuan musyawarah pada tanggal 15 Juli 2012 di Kantor Kelurahan Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur , yang dihadiri oleh : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Pihak Korban / pelapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) JUNAEDI, 15 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai KORBAN ). ----------------------------------2) MOCH. BASARUDIN, 51 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai orang tua korban / pelapor ).
b. Pihak Terlapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) BAMBANG, 16 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai TERLAPOR ). -------------------------------2) MALIKI, 48 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai orang tua TERLAPOR). --------------------------c. Pihak lain : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada Kantor Balai Pemasyara katan Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat Desa Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------
Dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor
LP / … / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adapun hasil yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------- 1. Kedua pihak ( pihak PELAPOR dan TERLAPOR ) tidak berhasil mencapai kesepakatan / musyawarah . ---------------------------------------- 2. Pihak PELAPOR menyatakan tetap menuntut TERLAPOR agar diproses secara hukum pidana. ---------------------------------------------
Adapun hasil yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------- 1. Kedua pihak ( pihak PELAPOR dan TERLAPOR ) tidak berhasil mencapai kesepakatan / musyawarah . ---------------------------------------- 2. Pihak PELAPOR menyatakan agar terhadap TERLAPOR tetap di lakukan proses penyidikan lebih lanjut secara hukum pidana. ------- Demikian Berita Acara Diversi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda-tanganiOleh masing-masing pihak dan Penyidik sebagaimana tercantum di bawah ini. ----------------------------------------------------------------------------PIHAK KORBAN / PELAPOR
PIHAK LAIN
PIHAK TERLAPOR
1. JUNAEDI : …………………………….
1. SUJONO, MBA : …………………….
1. BAMBANG : ……………………………..
2. MOCH. BASARUDIN : ……………
2. H. MOCH. KARIM : ………………..
2. MALIKI : ……………………………………
Yang membuat Berita Acara,
Penyidik
RUMI UNTARI, SIK
KOMPOL NRP. 75080042
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA KESEPAKATAN DIVERSI
No.: … / KD / VII / 2012 / DIT. TIPIDUM
----- Pada hari ini ………. Tanggal …. Bulan …. Tahun …., saya : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RUMI UNTARI, SIK ------------------------------------------------------------------------------Pangkat KOMPOL, NRP. 75080042, jabatan selaku Penyidik pada Kantor Polisi tersebut diatas, bersama-sama dengan : -------------------------- 1. SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada K antor Balai P emasyarakatan
-----Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat di Desa
----Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. --------------------------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Laporan Polisi Nomor : LP / … / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012 . ----------------------------------------------------------------------- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik / … / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 5 Juli 2012 . ----------------------------------------------- 3. Surat Hasil Penelitian Kemasyarakatan ( Litmas ) dari Kantor Balai Kemasyarakatan Nomor : … / Litmas / VII / 2012 , t anggal
----4 Juli 2012. --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telah melakukan UPAYA DIVERSI, berupa : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pertemuan musyawarah pada tanggal 10 Juli 2012 di Kantor Kepolisian Bareskrim Polri, yang dihadiri oleh : ----------------------------a. Pihak Korban / pelapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) JUNAEDI, 15 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai korban ). -------------------------------------2) MOCH. BASARUDIN, 51 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai orang tua korban / pelapor ).
b. Pihak Terlapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) BAMBANG, 16 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai TERLAPOR ). -------------------------------2) MALIKI, 48 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai orang tua TERLAPOR). --------------------------c. Pihak lain : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada K antor Balai P emasyara katan Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat Desa Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. ------------------------------------------------------------------------------------2. Pertemuan musyawarah pada tanggal 15 Juli 2012 di Kantor Kelurahan Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur , yang dihadiri oleh : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Pihak Korban / pelapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) JUNAEDI, 15 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai KORBAN ). ----------------------------------2) MOCH. BASARUDIN, 51 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai orang tua korban / pelapor ).
b. Pihak Terlapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) BAMBANG, 16 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai TERLAPOR ). -------------------------------2) MALIKI, 48 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai orang tua TERLAPOR). --------------------------c. Pihak lain : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada Kantor Balai Pemasyara katan Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat Desa Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------
Dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor
LP / … / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adapun hasil yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------- 1. Kedua pihak ( pihak PELAPOR d an TERLAPOR ) berhasil mencapai k esepakatan / musyawarah , dengan ketentuan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adapun hasil yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------- 1. Kedua pihak ( pihak PELAPOR d an TERLAPOR ) berhasil mencapai k esepakatan / musyawarah , dengan ketentuan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. TERLAPOR meminta maaf kepada PELAPOR / KORBAN. --------------------------------------------------------------------------------------b. Orang tua TERLAPOR mengganti biaya berobat PELAPOR sebesar Rp. 750.000,- ( TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH )
selambat-lambatnya pada tanggal 15 Agustus 2012 kepada Orang tua PELAPOR / KORBAN. --------------------------------------c. TERLAPOR berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada KORBAN atau keluarganya. -------------------------------------- 2. Baik PELAPOR /KORBAN maupun ORANGTUA KORBAN setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap ---TERLAPOR sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / … / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012 . -------------------------------------- Demikian Berita Acara Diversi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda-tanganiOleh masing-masing pihak dan Penyidik sebagaimana tercantum di bawah ini. ----------------------------------------------------------------------------PIHAK KORBAN / PELAPOR
PIHAK LAIN
PIHAK TERLAPOR
1. JUNAEDI : …………………………….
1. SUJONO, MBA : …………………….
1. BAMBANG : ……………………………..
2. MOCH. BASARUDIN : ……………
2. H. MOCH. KARIM : ………………..
2. MALIKI : ……………………………………
Yang membuat Berita Acara,
Penyidik
RUMI UNTARI, SIK
KOMPOL NRP. 75080042
TATA CARA MENGAJUKAN PENETAPAN
PENGADILAN
• Pasal 12
• (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk
kesepakatan Diversi.
• (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan
langsung pejabat yang bertanggung jawab di
setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri
sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai
untuk memperoleh penetapan.
• (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
• (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan,
Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
• (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan
penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut
Umum menerbitkan penetapan penghentian
penuntutan.
• Pasal 13 Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan
dalam hal:
• a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
• b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM
Jalan Trunojoyo no. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan
Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal
:
:
:
:
B / …. / VII / 2012 / Dit. Tipidum.
BIASA
1 ( satu ) berkas.
Permohonan Penetapan Diversi.
Jakarta, 17 Juli 2012
Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR
di –
Jakar ta
1. Rujukan :
a. Undang-Undang RI no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
b. Undang-Undang RI no. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
c. Laporan Polisi Nomor : ….. / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012.
2. Bersama ini dikirimkan Berita Acara Diversi / Kesepakatan Diversi Nomor : … / KD / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 15 Juli 2012,
sebagaimana Laporan Polisi Nomor : ….. / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012, dengan PELAPOR : MOCH. BASARUDIN , dan
TERLAPOR : BAMBANG, 16 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada KETUA untuk dapatnya menerbitkan SURAT PENETAPAN DIVERSI atas Laporan
Polisi tersebut.
4. Demikian Untuk Menjadi Maklum.
a.n. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM
KASUBDIT 3
Selaku Penyidik
Drs. NAPOLEON BONAPARTE, MSi
KOMBES POL NRP. 65110480
PENGAWASAN DIVERSI
• Pasal 14 (1) Pengawasan atas proses Diversi dan
pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada
pada atasan langsung pejabat yang bertanggung
jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
• (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai
dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan,
Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan
pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
• 14. (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak
dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan,
Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya
kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
• (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
• Pasal 15 Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan
proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan
Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Selamat Berdiskusi
catatan:
Masukan dari Bp. Santoso sama dengan kelompok satu:
Saran untuk advokat, karena ini menyangkut kasus pasal dan hukuman
Masalah musyawarah. Polisi bukan sebagai fasilitator tapi koordinator dan wajib.
Kalau fasilitator maka seperti UU yang lama. Harus ada semangat diversi untuk anak
dari tiap lembaga terkait dan advokat pelaku.
JawabanBu Khatarina bahwa polisi netral . Polisi disini sebagai host jadi tidak bisa
dominan. Jadi memberikan keterangan detail dan memberi saran tentang diversi
untuk duduk bersama mencari solusi. Peran dari polisi, jaksa atau hakim, siapa yang
menjadi fasilitator. Kita bisa mendengarkan informasi dari negara lain.
Masukan dari Bu Apong:
Atasan bukan hanya bapas.
Batas minimum diversi tanpa persetujuan korban adalah berdasarkan UNJP

similar documents