perpajakan

Report
perpajakan
Bab I : pengantar pajak
Definisi Tax Ratio
•
Tax ratio atau rasio pajak merupakan perbandingan
antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan
produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Tax ratio
dinyatakan dalam persen.
•
Tax ratio menunjukkan sejauh mana kemampuan
pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak atau
menyerap kembali produk domestik bruto dari
masyarakat dalam bentuk pajak. Logikanya, semakin
tinggi tax ratio suatu negara, maka akan semakin baik
kinerja pemungutan pajak negara tersebut.
Artikel Koran
OLEH ACHMAD ARIS
Bisnis Indonesia
•
•
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak mengaku kesulitan untuk
merealisasikan tingkat tax ratio sebesar 13% dari produk domestik
bruto (PDB) pada tahun ini seperti yang diusulkan DPR.
Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan sulit bagi
institusinya untuk merealisasikan target tax ratio tahun ini karena
realisasi penerimaan pajak selama kuartal 1/2010 masih rendah,
terlebih dengan adanya kasus Gayus Tambunan."Kalau 13% secara
jujur agak jauh dari kemampuan. Target [lama) yang Rp611 triliun
saja susah, apalagi ada dampak kemarin [kasus Gayus]. Jadi mesti
dilihat lagi dan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat," jelasnya
kemarin.
Jumlah Wajib Pajak Patuh
VIVAnews – Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang paling patuh pada penyerahan surat
pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. Direktorat Jenderal Pajak mencatat, sebanyak 89,48 persen wajib
pajak di provinsi ini telah menyerahkan SPT.
Peringkat kedua adalah Kantor Jawa Tengah II (Solo) sebesar 78,49 persen, dan peringkat ketiga,
Jateng I (Semarang) sebesar 75,04 persen. Sedangkan yang paling rendah Sumatera Utara I (Pematang
Siantar) sebesar 38,06 persen.
Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan Liberti Padiangan mengatakan,
pemerintah menargetkan terjadi peningkatan rasio penyerahan SPT tahunan PPh sebesar 62,5 persen
pada tahun ini. “Jumlah wajib pajak terdaftar per Januari 2011, 18,116 juta,” kata dia di
Jakarta, Jumat 4 Maret 2011.
Berdasarkan data Dirjen Pajak, pada 2010 rasio kepatuhan tercatat 58,16
persen atau sekitar 8,2 juta. Sedangkan pada 2009 sebanyak 54,15 persen (5,4
juta) dan pada 2008 sebesar 33,06 persen (2,09 juta).
“Maret merupakan bulan tersibuk bagi Ditjen Pajak, karena waktunya penyerahan SPT,” ujar Liberti.
Penerimaan pajak pada 2010 tercatat sebesar Rp590 triliun. Dengan jumlah penduduk 237 juta jiwa,
pajak per kapita Indonesia sebesar Rp2,48 juta.
Ditjen Pajak menargetkan penerimaan pajak pada 2011 sebesar Rp708 triliun. Bila asumsi pertumbuhan
penduduk 2 persen, maka pajak per kapita pada tahun ini sebesar Rp2,9 triliun.
Sumber: http://id.news.yahoo.com/viva/20110304/tbs-soal-spt-pajak-diy-paling-patuh-4791c3f.html
Daerah yang tidak patuh
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak mencatat daerah
yang dinilai paling rendah tingkat kepatuhannya dalam menyampaikan
surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan adalah Kantor Wilayah
Sumatera Utara I. Dari seluruh wajib pajak yang diharuskan menyerahkan
SPT tahun Pajak Penghasilan (PPh) yang ada di kawasan itu, hanya 38,06
persen yang menyerahkan SPT pada tahun 2010.
“Daerah yang paling jeblok adalah Sumatera Utara I. Ini termasuk Pematang
Siantar dan Tapanuli Selatan,” ujar Kepala Sub Direktorat Kepatuhan
Wajib Pajak dan Pemantauan, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan
Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak, Liberti Pandiangan di Jakarta,
Jumat (4/3/2011) saat berbicara dalam Ngobrol Santai dengan Media
Massa. Rasio Penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2010 mencapai
58,16 persen.
JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 5.899.624 wajib pajak orang
pribadi dan badan dilaporkan tidak patuh memenuhi kewajiban mereka
menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Penghasilan tahunan pada 2010.
Mereka diperkirakan tidak memiliki waktu untuk menyampaikan SPT
atau sengaja tidak melaporkan SPT karena merasa sudah kehilangan
pekerjaan.
”Pada 2010, jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 15.911.576 baik orang
pribadi maupun badan, tetapi hanya 14.101.933 yang wajib menyampaikan
SPT. Yang menyampaikan SPT masih 8.202.309 wajib pajak atau dengan
tingkat kepatuhan 58,16 persen. Ini masih naik signifikan dibanding tahun
2008 yang hanya 33,08 persen dan 54,15 persen pada 2009,” ujar Kepala
Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan, Direktorat
Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan Liberti Pandiangan di Jakarta, Jumat (4/3/2011).
Lanjutan
Menurut Liberti, tidak semua wajib pajak diwajibkan menyampaikan SPT.
Wajib pajak itu biasanya pegawai pada perusahaan kerja sama antara
negara (joint venture) atau bendahara instansi pemerintah. Wajib pajak juga
tidak wajib melaporkan tempat usahanya yang melebihi satu. Dia hanya
wajib melaporkan seluruh tempat usahanya atas nama satu wajib pajak.
Namun, di antara wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT, tingkat
kepatuhan wajib pajak badan masih lebih rendah dibandingkan wajib pajak
orang pribadi. Pada 2010, dari 1.608.337 wajib pajak badan yang terdaftar,
hanya 1.534.933 yang wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah wajib SPT itu,
hanya 501.348 wajib pajak yang menyampaikan SPT. Dengan demikian, tingkat
kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT baru 32,66 persen atau
turun dibandingkan tahun 2009, yakni 40,76 persen.
Untuk wajib pajak orang pribadi, dari 14.303.239 wajib pajak yang
terdaftar, hanya 12.567.000 orang yang wajib menyampaikan SPT. Dari
jumlah itu, wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT pada 2010
mencapai 7.700.961 orang atau 61,28 persen. Tingkat kepatuhan itu
merupakan tertinggi dibanding dua tahun sebelumnya, yakni 56,28 persen
pada 2009 dan 32,91 persen pada 2008.
Definisi Pajak
Kontribusi wajib kepada negara yang terhutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat
Karakteristik pajak
1.
2.
3.
4.
Pajak merupakan iuran wajib
Dapat dipaksakan berdasarkan undangundang
Tidak diberikan imbalan langsung sebagai
kontra prestasi kepada orang pribadi dan
badan sebagai pembayar pajak dan
Digunakan untuk membiayai pembangunan
negara.
Fungsi Pajak
fungsi mengatur
(regulation function).
•
Pajak sebagai
sumber penerimaan
negara
fungsi penerimaan
(budgeter function)
•
Pajak sebagai
instrument
kebijakan fiskal
Penerimaan pajak di Indonesia
Fungsi mengatur: pajak sebagai instrumen fiskal
1.
Cukai sebagai alat untuk membatasi konsumsi suatu barang yang
dipertimbangkan dapat merusak moral (immoral)
2.
Cukai sebagai alat untuk menekan konsumsi atas barang-barang
yang tidak primer
3.
Cukai sebagai alat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan
akibat adanya suatu produksi atau konsumsi produk-produk tertentu.
Misalnya cukai dikenakan atas produk yang bisa menimbulkan
pencemaran lingkungan sekitar dimana barang tersebut diproduksi
Bentuk penggunaan uang dari
penerimaan pajak yaitu:
1.
2.
3.
pembayaran gaji pegawai sampai dengan berbagai
proyek pembangunan
pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan,
jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan
kantor polisi,
pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penggolongan Pajak: Pajak Lagsung dan
Tidak Langsung
Pajak langsung
adalah
pajak yang bebannya harus
ditanggung sendiri oleh
Wajib
Pajak
yang
bersangkutan dan tidak
dapat dialihkan kepada pihak
lain,
contohnya:
Pajak
Penghasilan
Pajak tidak langsung
adalah pajak yang bebannya
dapat
dialihkan
atau
digeserkan kepada pihak lain.
Contohnya
Pajak
Pertambahan Nilai.
Berdasarkan sifatnya : pajak subjektif dan
pajak objektif.
Pajak subjektif adalah
pajak yang memperhatikan
kondisi/keadaan Wajib Pajak.
Contoh pajak subjektif adalah
Pajak Penghasilan
Pajak objektif adalah pajak
yang pada awalnya
memperhatikan objek yang
menyebabkan timbulnya
kewajiban membayar, kemudian
baru dicari subjeknya baik orang
pribadi maupun badan. Contoh
pajak objektif adalah Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah
Lembaga pemungutnya: pajak
pusat/negara dan pajak daerah
Pajak pusat/negara
Pajak daerah adalah pajak
adalah pajak yang wewenang
yang wewenang
pemungutannya ada pada
pemungutannya ada pada
pemerintah pusat yang
pelaksanaannya dilakukan oleh
pemerintah daerah yang
Departemen Keuangan melalui
pelaksanaannya dilakukan
Direktorat Jenderal Pajak.
oleh Dinas Pendapatan
Daerah.
Perbedaan Pajak Dengan Retribusi
dan Sumbangan
Retribusi
merupakan
pembayaran wajib dari
penduduk lepada negara
karena
adanya
jasa
tertentu yang diberikan
oleh
negara
bagi
penduduknya
secara
perorangan
Sumbangan
adalah
pembayaran dari golongan
tertentu penduduk kepada
negara, karena mereka adalah
satu
golongan
bersama,
menikmati secara langsung
balas jasa yang diberikan oleh
negaranya;
dimana
yang
menikmati balas jasa hanya
satu golongan tertentu
•
•
•
•
sumbangan dan retribusi langsung
dapat ditunjuk secara individu atau
golongan
retribusi dan sumbangan hanya
berlaku untuk orang tertentu atau
golongan tertentu, yaitu yang
menikmati jasa pemerintah yang
dapat ditunjuk.
pemungutan
retribusi
dan
sumbangan
didasarkan
atas
peraturan-peraturan yang berlaku
umum, dan dalam pelaksanaannya
dapat dipaksakan, yaitu barang
siapa yang ingin mendapatkan
suatu prestasi tertentu dari
pemerintah maka harus membayar
retribusi
retribusi hanya dapat dipungut oleh
pemerintah daerah.
•
•
•
•
•
kontraprestasi
tidak
dapat
ditunjuk secara langsung.
kontraprestasi
tidak
dapat
ditunjuk secara langsung.
pajak bersifat umum, artinya
berlaku untuk setiap orang yang
memenuhi
syarat
untuk
dikenakan pajak
sifat paksaannya yuridis, artinya
bahwa
barang
siapa
melanggarnya akan mendapat
sanksi hukuman.
pajak dapat dipungut oleh
pemerintah
pusat
ataupun
pemerintah daerah.
Teori Pembenaran Pemungutan Pajak
Teori Asuransi.
Teori Gaya
kewajib
Pikul
Teori
yangKepentingan
dibe
Teori Kewajiban
Pajak Mutlak
T
Teori Azas Daya
Beli
Pajak yang dibayar oleh masyarakat dianalogikan
sebagai pembayaran premi asuransi
Pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan
iuran yang harus dibayarkan kepada negara
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa
diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan
harta dan bendanya
Teori yang mendasarkan pemungutan pajak pada hubungan
antara negara dengan rakyat yang dinaunginya
Teori
ini disamakan dengan kerja sebuah pompa, yaitu mengambil daya
beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat.
Jenis – Jenis Pajak
1.
Pajak Penghasilan,
2.
Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan
3.
Pajak
Bumi
Bangunan,
4.
Cukai
5.
Bea Meterai
dan
•
Pajak Kendaraan Bermotor;
•
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
•
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
•
Pajak Air Permukaan; dan
•
Pajak Rokok.
•
Pajak Hotel;
•
Pajak Restoran;
•
Pajak Hiburan;
•
Pajak Reklame;
•
Pajak Penerangan Jalan;
•
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
•
Pajak Parkir;
•
Pajak Air Tanah;
•
Pajak Sarang Burung Walet;
•
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan; dan
•
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
•
Equality dan Equity atau asas
persamaan dan keadilan. Equality
mengandung arti bahwa keadaan
yang sama atau orang yang
berada dalam keadaan yang sama
harus dikenakan pajak yang sama.
•
Certainty atau kepastian hukum.
Kepastian hukum merupakan
tujuan setiap Undang-Undang.
•
Convinience of payment atau
asas kenymanan pembayaran.
Pajak harus dipungut pada saat
yang tepat, yaitu pada saat Wajib
Pajak mempunyai uang.
•
Economics of Collection atau
asas efisiensi. Dalam pembuatan
undang-undang pajak, perlu
dipertimbangkan bahwa biaya
pemungutan harus lebih kecil dari
uang pajak yang masuk.
Asas Pemungutan
Pajak
1.
Tarif Tetap
2.
Tarif Proposional
4. Tarif Degresif
Tarif Pajak
3.
Tarif Progresif

similar documents