TATA NIAGA PERTANIAN

Report
TATA NIAGA PERTANIAN
Nama : Michael O.B Tuga
NIM : 10 – 010 -002
KEBIJAKAN HARGA DI BERBAGAI NEGARA
Pada dasarnya kebijakan harga yang ditetapkan oleh suatu negara belum
memberikan hasil seperti yang diharapkan , tetapi tanpa adanya kebijakan
harga, sebagian besar harga-harga komoditi pertanian tidak akan mengalami
kenaikan dan tidak mungkin harga-harga komoditi pertanian tersebut dapat
dinikmati oleh petani. Oleh karena itu kebijakan harga komoditi pertanian
tetap diperlukan dan dibuat tetapi harus dengan kebijakan lain jika ditujukan
untuk meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus kesejahtraan para petani.
Kebijakan Harga Di Negara MEE
Pada tahun 1958 MEE mengformulasikan kebijaksanaan pertanian bersama.
Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan dalam sektor pertanian diantara anggotaanggotanya dalam hal luas usaha tani, kemakmuran, cara-cara proteksi, iklim dan
jenis tanaman tetapi negara negara tersebut sepakat bahwa diperlukan kebersamaan
dalam mencapai tujuan disektor pertanian. Salah satu prinsip dasar dalam MEE :
Satu pasaran bersama untuk komoditi pertanian berarti yang berarti bahwa
komoditi-komoditi tersebut dapat bergerak bebas ke seluruh wilayah MEE dengan
harga-harga yang sama.
Kebijakan pertanian bersama MEE mulai dilaksanakan secara oprasional
sejak tahun 1962 dengan tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan produktivitas pertanian
2. Menjamin tingkat pendapatan yang layak bagi petani
3. Mengstabilkan pasar
4. Menjamin suplai yang teratur
5. Menjamin harga yang wajar bagi konsumen
Mekanisme kebijaksanaan pertanian bersama MEE dilakukan dengan memanfaatkan dana
pertanian MEE yang disebut “Feoga” dibagi menjadi 2 bagian yaitu: Dana jaminan & dana bimbingan.
Dana jaminan mencakup biaya-biaya yang diperlukan untuk membuat pasaran komoditi bersama
dapat bekerja, antara lain biaya intervensi pembelian, penyimpanan surplus, bantuan langsung
kepada petani, pembayaran kembali export. Semua dimaksudkan untuk membuat harga-harga
komoditi pertanian MEE lebih tinggi dari harga dunia.
Dari semua kebijaksanaan yang ditetapkan sebagai tiang utuma kebijaksanaan pertanian
bersama MEE adalah kebijaksanaan harga. Kebijaksanaan harga ini bertujuan untuk
mempertahankan harga pada tingkat yang ditetapkan dengan cara mengendalikan pasar. Sekitar
90% pertanian dikendalikan dengan sistem ini, kecuali kentang dan alkohol. Aplikasi kebijakan harga
tertentu digunakan 4 instrumen yaitu:
1. Harga intervensi
Sistem ini 72% produksi pertanian MEE. Apabila harga pasar “jatuh”dalam arti dibawah harga
intervensi,maka MEE akan mengadakan intervensi pembelian pada tingkat harga intervensi.
2. Bantuan langsung
Sistem ini meliputi 2,5% dari seluruh komoditi pertanian. Harga intervensi untuk komoditi- komoditi
dipertahankan rendah, tetapi produsen memperoleh bantuan langsung sesuai dengan jumlah
produksi mereka.
3. Bantuan tetap
Sistem ini mencakup 0,5% dari seluruh komoditi pertanian MEE, termasuk kapas dengan sutera.
Bantuan ini diberikan atas dasar perhektar penanaman atau per kuantum yang diproduksikan
4. Proteksi
Sistem ini meliputi sisanya,25% dari seluruh produksi pertanian MEE.Untuk komoditi ini tidak
dilakukan intervensi harga. Tetapi pajak importnya berlaku dan bervariasi tergantung pada musimnya.
Kebijakan harga yang dilakukan negara MEE semua secara garis besar ditopang oleh sistem
pajak impor komoditi pertanian. Besarnya pajak impor yang ditetapkan bervariasi dari waktu ke waktu
tergantung pada tingkat harga “threshold’”dan harga impor. Yang dimaksud harga “threshold’ pedoman
harga yang ditetapkan setiap tahun dan besarnya sedikit diatas harga intervensi. Dengan cara tersebut
harga-harga komoditi pertanian di wilayah MEE dapat diisolir dari pengaruh harga dunia dan hanya bisa
bergerak diantara harga intervensi sebagai harga minimum dan harga “threshold’ sebagai harga
minimum.
Mekanisme pembentukan pasar bersama dengan harga yang sama, dilakukan dengan
menetapkan harga-harga komoditi yang ditetapkan dalam unit mata uang eropa (European Unit
Account) yang kemudian dikonversikan ke dalam mata uang masing-masing negara dengan
menggunakan “green exchange rate” untuk menjamin agar harga barang diseluruh anggota MEE sama,
maka nilai tukar “green exchange “ harus sama dengan nilai tukar pasar. Dengan ditetapkan sistem
moneter eropa sejak tahun 1979 perbedaan nilai tukar “green” dengan nilai tukar pasar semakin
mengecil, sebagai contoh akhir tahun 1980 perbedaan harga komoditi pertanian antara negara hanya
sekitar 10%.
Kegagalan dan persoalan yang timbul tampaknya perubahan yang fundamental tentang
kebijakan pertanian bersama MEE tidak akan terjadi lagi, Penghapusan kebijakan ini sama artinya
mematiakn semangat MEE, oleh karena itu diperlukan penyesuaian-penyesuaian dari waktu ke waktu
sesuai dengan kepentingan negara-negara anggota.
Kebijakan Harga Di Negara China
China relatif sukses dalam mencakupi pangan bagi penduduknya yang sangat
besar. Percobaan yang banyak dilakukan china dalam mekanisme distribusi pangan &
sifat percaya diri sendiri dalam memproduksi pangan telah mendorong kesuksesan
tersebut, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan, dalam hal :
1. Banyak penduduk didaerah pedesaan hanya memiliki sedikit persediaan
pangan sehingga masih belum sepenuhnya dapat menghilangkan kelaparan.
2. Meningkatkan standar hidup sehingga menimbulkan permintaan akan daging,
yang berarti membutuhkan tambahan pangan yang lebih besar baik untuk
penduduk maupun untuk makanan ternak.
Dalam masalah produksi jika terjadi stagnasi produksi, china memberikan
instensif harga ditingkat petani dan lain pihak menjaga harga pangan yang
rendah bagi konsumen.
Dalam memproduksi beras china menduduki negara penghasil beras terbesar di
dunia, tetapi sebagian besar produksi tersebut digunakan untuk konsumsi dalam
negeri,sedangkan yang diekspor hanya sekitar 0,5% dari total produksi. Produksi pangan
lainya bagi china adalah produksi jagung & gandum yang produksinya tinggi.
Di china sistem pemerintahan mengharuskan sistem penjatahan, yaitu dengan
membatasi jumlah konsumsi perkapita,maka produksi yang ada dimanfaatkan sebaikbaiknya. Kondisi memberikan keberhasilan china yang menjamin kebutuhan pangan
minimum bagi masyarakat baik kota maupun di pedesaan. Dimana adapun kewajibankewajiban daerah pedasaan(kelompok kerja) yang dibebankan kepada negara :
1.
2.
3.
Pajak tanah yang harus dibayar dalam bentuk hasil produksi
Tiap kelompok diwajibkan menjual sebagian hasil produksi kepada Negara,
berdasarkan qouta dan harga yang telah ditetapkan. Hasil ini oleh negara disalurkan
kepada penduduk kota dengan sistem penjatahan.
Jika dicapai surplus, dimungkinkan penjualan diluar kota dengan harga yang lebih
baik jika quota minimum telah dipenuhi
Kebijakan pangan di china dalam usaha mengatasi masalah pangan penduduk ditempuh
dengan menekankan bahwa daerah pedesaan dapat memenuhi sendiri kebutuhan
panganya.
mekanisme distribusi pangan dengan sistem kartu jatah dengan harga rendah
untuk daerah perkotaan, dan pembagian bahan pangan berdasarkan kebutuhan
minimum dan berkelebihan “nilai kerja” dimaksudkan untuk mencegah timbulnya
distribusi pendapatan per kapita yang kurang wajar. Dalam kebijakan pangannya China,
mengalami dilemma yang sulit untuk menentukan kebijaksanaan pangan dalam
negerinya, & kondisi ini dialami oleh banyak Negara. Hal ini disebabkan jika
perkembangan produksi telah mengalami stagnasi atau keterlambatan dalam memenuhi
konsumsi pangan dalam negeri
Kebijakan Harga Di Negara Amerika Serikat
Amerika Serikat merupakan Negara pensuplai biji-bijian dunia terpenting dalam
perdagangan dunia. Ada 4 komoditi penting yaitu jagung, gandum, kedelai dan beras
di dominasi oleh Amerika serikat dalam perdangan internasional. Dimana harga bijibijian dunia sama dengan harga di pasar Amerika Serikat, dan sebaliknya luas areal
tanaman dan produksi Amerika Serikat dipengaruhi oleh permintaan dan harga
Internasional.
kebijakan pertanian Amerika Serikat sangat berorientasi kepada ekspor dan
perdagangan bebas Internasional. Dan ada 4 mekanisme kebijakan pertanian untuk
melindungi petani dari resiko harga yang rendah dari hasil variasi harga internasional
yang besar, yaitu :
1. harga target, merupakan harga minimum yang harus diterima oleh petani.
2. kredit lunak atas pertanian yang disimpan.
3. anjuran penyesuaian areal.
4. persediaan cadangan.
Untuk melindungi konsumen dalam Negeri, Amerika Serikat dapat
mengendalikan ekspornya dengan mengenakan “pajak ekspor”. Apabila pengendalian
ekspor ditempuh, akan membawa akibat yang serius bagi pasar dunia.
Kebijakan Harga Di Negara Jepang.
kebijakan harga di Jepang sangat penting terutama diaplikasikan pada kebijakan
tentang perberasan Jepang. Pada tahun 1970-an Jepang menganggap bahwa sektor
perberasan sangat penting yang dapat dilihat dari serapan anggaran berkisar 30 -50%
anggaran sektor pertanian untuk kepentingan kebijakan harga. Terdapat tiga peogram
yang dilaksanakan yaitu :
1. kebijakan harga.
2. kebijakan pengalihan produksi dari beras ke non-beras.
3. program penyaluran surplus beras.
Tujuan kebijakan harga jepang ditujukan berbeda-beda tergantung situasional pada
saat itu, antara lain: untuk meningkatkan produksi, pertumbuhan ekonomi, memperkecil
perbedaan penduduk pedesaan dan perkotaan & tujuan mengatasi surplus produksi.
Dalam pelaksanaanya secara garis besar, sejak perang dunia ke 2- tahun 1980-an tujuan
kebijakan harga beras jepang dibagi 4 periode yaitu:
1. Penetapan harga yang merangsang
Kebijakan ini didukung dengan campur tangan pemerintah dalam pembelian,
penjualan dan penetapan impor dan harga dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan
dapat mengurangi penggunaan devisa bagi impor pangan & menunjang
pertumbuhan ekonomi.
2.
3.
4.
Penetapan harga dibawah harga keseimbangan
Kebijakan ini menetapkan harga produsen dibawah harga keseimbangan. Petani
tidak diperbolehkan menjual kelebihan hasil produksinya kecuali kepada
pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan,tetapi dalam kenyataanya
diperkirakan dari 50% produksi tersebut masuk pasar gelap. Kebijakan ini
akhirnya telah memperburuk nilai tukar petani karena adanya penyimpangan
yang tidak terkontrol.
Penetapan harga untuk perbaikan pendapatan petani.
Pada periode ini kebijakan harga tetap dilakukan dengan penetapan harga yang
melibatkan banyak pihak antara lain kabinet serta perdana menteri, partai politik,
organisasi petani, konsumen & buruh. Dalam penetapan harga ini petani memiliki
kekuatan yang menentukan dalam penetapan harga produsen tetapi juga
penetapan harga penjualan pemerintah.
Penetapan harga untuk mengatasi surplus produksi beras
Disini terjadi kelebihan produksi akibat kebijakan harga produsen & harga
penjualan pemerintah,oleh karena itu dilakukan kebijakan tentang harga beras.
Untuk mengurangi kenaikan beras yang terus menerus maka saat yang sama
juga dibuat kebijakan harga gandum untuk mencerminkan terdapatnya
kemampuan substitusi antara beras dan gandum, maka kebijakan harga gandum
dibuat lebih rendah dari beras,karena impor dan harga gandum stabil, sedangkan
produsen dan harga penjualan pemerintah terus meningkat.
Dari tahapan kebijakan harga yang dilakukan di jepang dapat memberikan
gambaran bahwa walaupun kebijakan harga tidak mampu meningkatkan
kesejahtraan petani, tetapi tanpa kebijakan harga pendapatan petani jelas tetap
lebih kecil dibandingkan dengan adanya kebijakan harga.
Kebijakan Harga di Negara-negara Asia
Dalam kaitan dengan pedangangan internasional terungkap bahwa 90%
produksi dan konsumsi beras berada di asia. Beras yang di perdangangkan di pasar
internasional amat tipis. Beras yang diperdangangkan sekitar 20 juta ton/tahun dan
konsumenya terutama Negara-negara miskin di asia dan afrika.
Pasar beras memiliki struktur pasar oligopoly karena 80% perdangan beras
dikuasai oleh 6 negara eksportir yaitu Thailand, USA, Vietnam, Myanmar, Pakistan &
China,oleh karena itu sulit dicapai tingkat perdagangan beras yang kompetitif dan
adil, tidak seperti perdagangan sejumlah komoditi pangan lainya seperti: gandum,
jagung, kedelai. Dari kondisi tersebut, maka sebagian Negara-negara di asia
mengalokasikan sumberdaya dan dana untuk mendukung pertumbuhan produksi
tanaman pangan khususnya beras.
Indonesia dalam kontek perdagangan internasional merupakan Negara yang
paling patuh dalam tata perdagangan dunia, khususnya menyangkut perdagangan
komoditi pertanian. Tapi sejak krisis ekonomi 1998, indonesia telah mengurangi tarif
bea masuk untuk semua komoditi pertanian dan semua subsidi kepada petani, kecuali
harga dasar pembelian pemerintah. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan bagi petani
indonesia karena petani indonesia dihadapkan pada persaingan yang tidak adil
dengan petani dari negara lain yang mudah mendapatkan perlindungan tarif dan nontarif serta subsidi langsung dan tidak langsung. Karena ketidakseimbangan penerapan
kebijakan dalam suatu negara dalam mendukung produksi dan perdagangan suatu
komoditi pertanian dapat menimbulkan ketidakadilan dalam perdagangan di pasar
internasional.
Hampir seluruh Negara-negara di Asia mempunyai dukungan yang bervariasi
dari pemerintah masing-masing.
Negara-negara di Asia penghasil beras memberikan intensif usahatani cukup
lengkap, mulai dari subsidi input, subsidi bunga, produktifitas dan sebagainya.
adapun pemerintah India memberikan memberikan dukungan infraktur berupa
pembangunan institusi pengolahan pasca panen dan dukungan teknolohi dan melalui
Indian Agricultural Research Insrirure dan central rice research insrtitute.
Sedangkan pemerintah Philipina, Viernam dan Myanmar sedang gencar
membangun jaringan irigasi,membuka lahan pertanian baru dan mengembangkan
teknologi pad hibrida.
Negara Thailand sebagai Negara pengekspor utama di dunia, dukungan
instruktur yang diberikan pemerintah sudah memadai dan dukungan infrastuktur yang
diberikan pemerintah sudah memadai dan petani padi sampai saat ini masih
diberikan subsidi input dan suku bunga pinjaman.
Negara Kamboja dan Laos merupakan kelompok Negara yang belum
memberikan dukungan kebijakan yang optimal bagi pengembangan agribisnis beras
di Negaranya.
Kebijakan yang dilaksanakan di Negara-negara Asia diatas, sebenarnya
sudah dilaksanakan semua oleh Indonesia, namun sampai saat ini belum
memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan produksi dan
kesejahteraan petani padi. Perbedaannya kebijaksanaan Negara-negara di Asia
tersebut dilaksanakan secara komprehensif, saling terkait dan konsisten saru sama
lain, baik kebijakan di tingkat makro, maupun mikro, maupun pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Lebih penting lagi kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan
dengan komitmen yang tinggi dan transparan, sehingga terjalin dukungan dari
seluruh stakeholder industri beras dan menjadi faktor penentu efekrifitas
pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati bersama.

similar documents