pengelolaan waqaf

Report
Pengelolaan Wakaf
MUHAMAD ANSORUL HAKIM, S.PdI
(GPAI SMKN 1 BOJONEGORO)
KOMPETENSI DASAR
3.9 Memahami pengelolaan wakaf
4.7.1 Menyajikan dalil tentang ketentuan waqaf.
4.7.2 Menyajikan pengelolaan wakaf.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1)
2)
3)
4)
Menyebutkan pengertian wakaf.
Menjelaskan syarat dan rukun wakaf .
Menunjukkan contoh pengelolaan wakaf .
Menampilkan hikmah pelaksanaan wakaf
MARI MENGAMATI ........!!!
Banyak cara yang dilakukan ummat Islam untuk
menyerahkan hartanya kepada seseorang atau badan
hukum (lembaga) dengan motivasi pengabdian kepada
Allah SWT, diantaranya dengan wakaf.
Wakaf termasuk amaliah shadaqah yang belum banyak
diamalkan, sebab biasanya wakaf ini berupa harta yang
disenangi seperti: tanah, sawah, bangunan, atau mobil
yang dikeluarkan dari milik perorangan untuk diambil
manfaatnya oleh masyarakat secara umum guna mencari
pahala dari Allah SWT.
Wakaf merupakan media pemberdayaan ekonomi yang
mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka
mengurangi kemiskinan.
Pengertian Wakaf Secara Bahasa
Secara etimologi, wakaf berasal dari
perkataan Arab “Waqf” yang artinya “alHabs” yang berarti menahan, berhenti, atau
diam.
Dan
“Al-man’u”
yang
berarti
mencegah.
Maksudnya
menahan
(Tidak
dijual,
dihibahkan dan diwariskan) harta milik pribadi
yang diserahkan kepada pihak lain untuk
dimanfaatkan selamanya oleh masyarakat
dengan tujuan mencari ridlo Allah SWT .
Pengertian Wakaf Secara Istilah
1. Wakaf adalah menahan harta milik pribadi
yang diserahkan kepada
pihak lain
(perorangan atau organisasi) dengan cara
menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya
(tahan lama) untuk diambil manfaatnya oleh
umum
(masyarakat)
dengan
tujuan
mendapatkan ridlo Allah SWT.
2. Wakaf adalah menahan harta milik pribadi
yang diserahkan kepada pihak lain untuk
kepentingan umum dengan tujuan untuk
mendapatkan Ridho Allah SWT
Undang-Undang No. 41 tahun 2004 & Peraturan Pemerintah
No. 42 tahun 2006 tentang pengelolaan wakaf
• Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan kepentingannya guna keperluan ibadah
dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah.
• Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya.
• Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan
secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan
harta benda miliknya.
• Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
• Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan
lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai
ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
• Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW,
adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk
membuat akta ikrar wakaf. Ditingkat kecamatan dilakukan oleh
kepala KUA.
• Badan Wakaf Indonesia, selanjutnya disingkat BWI adalah
lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di
Dalil tentang Wakaf
1.
QS. Ali Imran : 92
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan
(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan
sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja
yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah
mengetahuinya”. (QS. Ali Imran : 92)
Dalil tentang Wakaf
2.
Hadits Rasulullah SAW
“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang muslim
meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari
tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang
bermanfaat,
atau
anak
shalih
yang
mendoakannya.".(H.R. Abu Dawud )
Keutamaan Wakaf
Wakaf termasuk sedekah
jariyah, karena pahalanya terus
mengalir kepada orang yang
berwakaf selama sesuatu yang
diwakafkan masih bermanfaat,
walaupun wakif sudah
meninggal.
Dasar Hukum Pengelolaan wakaf di Indonesia
Perwakafan di Indonesia diatur dalam:
• UU RI No.41 Tahun 2004 tentang wakaf tanggal 27 Oktober 2004.
• Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU
No.41 tahun 2004
• Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1998 tentang Peraturan
Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik.
• Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1977 tentang Tata Cara
Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
• UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,
khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik.
• Intruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
• Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tantang Pelaksanaan
Penyertifikatan Tanah Wakaf.
Dasar Hukum Pengelolaan wakaf
di Indonesia
Untuk selanjutnya di tingkat masyararakat
yang menangani langsung perwakafan
diserahkan kepada Departemen Agama
dan Departemen Dalam Negeri.
Di tingkat paling bawah, urusan wakaf
dilayani oleh Kantor Urusan Agama yang
dalam
hal ini kepala KUA sebagai
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW )
Hukum Wakaf
Perkataan Rasulullah SAW pada Umar bin Khatab
yang menanyakan tentang tanah Khaibar :
ِ
ِ
‫ت ِِبَا‬
‫ق‬
‫د‬
‫ص‬
‫ت‬
‫و‬
،‫ا‬
‫ه‬
‫ل‬
‫َص‬
‫أ‬
‫ت‬
‫س‬
‫ب‬
‫ح‬
‫ت‬
‫ئ‬
‫ش‬
‫ن‬
‫إ‬
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ
“Jika engkau mau, engkau tahan harta tersebut dan
engkau sedekahkan hasilnya.” (HR. Bukhari-Muslim)
Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum
wakaf adalah sunnah, merupakan perbuatan
terpuji dan sangat dianjurkan dalam agama
Islam.
Dasar Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004
1. Dalam Pasal 2 disebutkan Wakaf sah apabila
dilaksanakan menurut syariah.
2. Dalam Pasal 3 disebutkan Wakaf yang telah
diikrarkan tidak dapat dibatalkan.
3. Dalam Pasal 4 disebutkan Wakaf bertujuan
memanfaatkan harta benda wakaf sesuai
dengan fungsinya.
4. Dalam Pasal 5 disebutkan Wakaf berfungsi
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis
harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah
dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Sejarah Wakaf
Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa
Rasulullah saw karena wakaf disyariatkan
setelah Nabi saw hijrah ke Madinah pada tahun
kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang
berkembang tentang siapa yang pertama kali
melaksanakan syari’at wakaf. Menurut kaum
Anshar, bahwa yang pertama kali melaksanakan
wakaf adalah Rasulullah saw, ialah wakaf tanah
milik Nabi saw untuk dibangun masjid. Pendapat
lainnya menurut kaum Muhajirin yang pertama
kali melaksanakan syari’at wakaf adalah Umar
bin Khattab.
Rukun Wakaf
1. Orang yang berwakaf (al-waqif).
2. Benda yang diwakafkan (al-mauquf).
3. Orang
yang
menerima
manfaat
Wakaf/Tujuan
wakaf
(al-mauquf
‘alaihi/Nazhir).
4. Lafadz atau ikrar wakaf (sighah).
Unsur Wakaf Menurut UU No. 41
Tahun 2004
Dalam Pasal 6 disebutkan Wakaf
dilaksanakan dengan memenuhi unsur
wakaf sebagai berikut:
a. Wakif
b. Nazhir;
c. Harta Benda Wakaf;
d. Ikrar Wakaf;
e. peruntukan harta benda wakaf;
f. jangka waktu wakaf.
Syarat al-Waqif / Pewakaf
1. Pemilik sah harta benda wakaf. Memiliki dan
menguasai
harta
secara
penuh
(bebas
mewakafkan hartanya kepada siapa yang
dihekendaki)
2. Berakal, tidak gila dan lemah akal
3. Baligh ( dewasa) dan bisa bertransaksi
4. Mampu bertindak secara hukum (Rosyid)
5. Atas kehendak sendiri, bukan dipaksa.
Syarat Penerima Manfaat
(Mauquf Alaih)
Dari segi klasifikasinya orang yang menerima
wakaf ini ada dua macam :
1. Tertentu (mu’ayyan) : Jelas penerimanya,
apakah perorangan atau kelompok yang
semuanya tertentu dan tidak boleh diubah.
2. Tidak Tertentu (ghairu mu’ayyan) : penerima
wakaf tidak disebutkan secara terperinci,
diarahkan
untuk
kemaslahatan
masyarakat/sosial kemanusiaan. contoh :
tempat ibadah dan lembaga pendidikan, panti
asuhan, fakir dan miskin
NAZHIR
(Perorangan, Organisasi, Badan Hukum)
Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari
Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya.
Persyaratan Nazhir Perorangan yaitu : Warga negara
Indonesia;
Beragama
Islam;
Dewasa;
Amanah/Bertanggungjawab; Mampu secara jasmani dan
rohani; dan Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
Persyaratan Nazhir Organisasi yaitu : organisasi yang bergerak
di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau
keagamaan Islam.
Persyaratan Nazhir Badan Hukum yaitu : badan hukum
Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan badan hukum yang bergerak di
bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau
keagamaan Islam.
KEWAJIBAN & HAK NAZHIR
Kewajiban Nazhir (pasal 11)
• Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
• Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi dan peruntukannya;
• Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
• Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia
(BWI)
Hak Nazhir
• Dalam melaksanakan tugasnya nadzir menerima imbalan dari hasil
bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang
besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
• Menggunakan fasilitas dengan
persetujuan
Kepala Kantor
Kementeria Agama Kabupaten/Kota.
• Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf
Indonesia
• Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia
PEMBERHENTIAN & PENGGANTIAN NAZHIR
• Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,
Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila
Nazhir yang bersangkutan :
a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi
atau Nazhir badan hukum;
c. Atas permintaan sendiri;
d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau
melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
• Pemberhentian dan penggantian Nazhir dilaksanakan oleh
Badan Wakaf Indonesia.
Syarat harta Waqaf (Mauquf)
1. Harus
berupa
barang
yang
berharga/bermanfaat (mutaqawwam),
2. Diketahui kadarnya/ukuran dan jenis (’ainu
ma’lum)
3. Memiliki daya tahan lama. Sehingga barang
yang tidak bermanfaat tidak sah untuk
diwakafkan.
4. Memiliki nilai jual
5. Pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif),
dan harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak
melekat kepada harta lain.
Bentuk Harta Benda Wakaf
1. Benda / barang
yang berupa benda yang
diam/tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko,
dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan
ketentuan
syariah
dan
peraturan
perundangundangan yang berlaku.
2. Benda / barang yang bisa dipindah/bergerak,
seperti hewan ternak, Uang; dari lembaga
keuangan syariah yang ditunjuk menteri agama,
Logam mulia yang sifatnya tahan lama, Surat
berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan
intelektual (hak cipta, hak paten, desain produk,
merek), Hak sewa; wakaf bangunan dalam
bentuk rumah, dan Benda bergerak lain sesuai
dengan ketentuan syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Syarat Ikrar (Sighat)
1. Lafadz yang sharih, yaitu lafadz yang dengan jelas
menunjukkan wakaf dan tidak mengandung makna lain
2. Lafadz kinayah, yaitu lafadz yang mengandung makna
wakaf meskipun tidak secara langsung dan memiliki
makna lainnya, namun dengan tanda - tanda yang
mengiringinya menjadi bermakna wakaf.
3. ucapan itu dapat direalisasikan segera (tanjiz), tanpa
disangkutkan atau digantungkan kepada syarat
tertentu.
4. ucapan itu Tidak dibatasi dengan waktu tetapi ta’bid
(kekalnya waktu)
5. ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan
(Ta’lik)
Tata cara Ikrar (Sighat)
1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di
hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi.
2. Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan
serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
3. Apabila Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf
secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan
ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh
hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat
kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.
4. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau
kuasanya
menyerahkan
surat
dan/atau
bukti
kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.
5. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:
dewasa; beragama Islam; berakal sehat; tidak
terhalang melakukan perbuatan hukum.
Akta Ikrar (Sighat)
1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
2. Akta ikrar wakaf paling sedikit memuat :
a. nama dan identitas Wakif;
b. nama dan identitas Nazhir;
c. data dan keterangan harta benda wakaf;
d. peruntukan harta benda wakaf;
e. jangka waktu wakaf.
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)
• Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen
yang berkedudukan di Ibu Kota Negara dan dapat
membentuk perwakilan di Propinsi.
• Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia adalah
1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf,
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf berskala nasional,
3. Memberikan ijin atau perubahan peruntukan dan status
harta benda wakaf,
4. Memberhentikan dan mengganti nazir, memberikan
persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, serta
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah
dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.
Peruntukan/Pemanfaatan Harta
Benda Wakaf
1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta
kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar,
yatim piatu, bea siswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
dan/atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang
tidak bertentangan dengan syariah dan
peraturan perundang-undangan.
Macam-macam Wakaf
1. Wakaf Ahli & Dzurry (khusus)
Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau
wakaf
khusus.
Maksud
wakaf
ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orangorang tertentu, baik keluarga wakif maupun
orang lain.
2. Wakaf Khairi
Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula
ditujukan
untuk
kepentingan-kepentingan
umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang
tertentu.
Wakaf Tunai dan Produktif
1. Wakaf Uang untuk dikumpulkan membeli aset
tanah untuk ibadah, sosial, pendidikan
2. Wakaf uang untuk dikumpulkan membuat aset
produktif : hotel, tempat pertemuan, mall ,
hasilnya untuk maslahat umat/fakir miskin
3. Wakaf uang diinvestasikan ke Lembaga
Keuangan
Syariah,
hasilnya
untuk
kepentingan sosial, dakwah .
Perkembangan Ragam
Wakaf di Indonesia
• Dulu : Wakaf tempat ibadah dan
pemakaman
• Sekarang : wakaf sekolah dan
rumah sakit
• Akan datang : wakaf produktif :
pusat perbelanjaan, hotel, dan lain
sebagainya
KETENTUAN WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA UANG
1. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang
melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh
Menteri.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh Wakif
dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara
tertulis.
3. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk
sertifikat wakaf uang.
4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh
lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai
bukti penyerahan harta benda wakaf.
5. Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan
harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat
Wakaf Uang.
TATA CARA WAKAF TANAH
• Calon wakif melengkapi surat–surat yang diperlukan
untuk perwakafan tanah (sertifikat, surat keterangan,
dll.)
• Wakif mengucapkan ikrar wakaf kepada Nazhir yang
telah disahkan di hadapan PPAIW yang mewilayahi
tanah wakaf dengan dihadiri minimal 2 orang saksi,
kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis.
• Wakif yang tidak mampu hadir di hadapan PPAIW
dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan
persetujuan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
yang kemudian dibacakan kepada Nadlir di hadapan
PPAIW dengan diketahui oleh saksi-saksi.
TATA CARA WAKAF TANAH
• PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf setelah ikrar wakaf
dilaksanakan. Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap 3, dan
salinannya dibuat rangkap 4,dengan rincian:
1. Lembar pertama ( asli ) disimpan PPAIW.
2. Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan
pendaftaran tanah wakaf kepada Bupati/Wakikota
Kepala Daerah.
3. Lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan Agama
setempat.
4. Sedangkan salinan sebanyak 4 lembar dibagikan
kepada : wakif, Nazhir, Kepala Kantor Urusan
Agama, dan Lurah/Kepala Desa setempat.
TATA CARA WAKAF TANAH
• PPAIW atas nama Nazhir mengajukan
permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada
Bupati/Walikota
c.q.
Badan
Pertanahan
Nasional setempat untuk dicatat dan diterbitkan
sertifikat tanah wakaf.
• Dengan telah didaftarkan dan dicatatkannya
tanah wakaf tersebut dalam bentuk sertifikat,
maka tanah wakaf itu telah mempunyai
kekuatan hukum dan alat pembuktian yang
kuat.
LARANGAN TERHADAP HARTA BENDA WAKAF
Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan
dilarang:
1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;
5. diwariskan;
6. ditukar; atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak
lainnya.
PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF
1. Apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan
digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan
rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin
tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf
Indonesia.
3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya
wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan
nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta
benda wakaf semula.
PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF
• Yang mempunyai tugas untuk mengelola dan mengembangkan
harta benda wakaf adalah nazhir sesuai dengan prinsip syariah
dan secara produktif nazir tidak boleh melakukan perubahan
peruntukan harta benda wakaf kecuali atas ijin tertulis dari
Badan Wakaf Indonesia.
• Orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan,
menjual, mewariskan, dan mengalihkan harta benda wakaf
akan dikenai sanksi pidana.
• Orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil
fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf
melebihi jumlah yang ditentukan juga dapat dikenai dengan
hukuman pidana. Selain sanksi pidana, sanksi administratif
dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, atau
penghentian ijin kegiatan dibidang wakaf bagi lembaga
keuangan syariah.
PRINSIP PENGELOLAAN WAKAF
• Seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai
sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai
dengan syariah;
• Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu;
• Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuantujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh
syariah;
• Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya
keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk
tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif;
• Wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya
untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.
HIKMAH WAKAF
1. Menaati perintah Allah dan RasulNya
2. Untuk menghilangkan kesenjangan
sosial
3. Mewujudkan jiwa kesetiakawanan sosial
4. Mendatangkan
pahala
yang
berkelanjutan
walaupun
sudah
meninggal
5. Lebih
mengutamakan
kepentingan
umum daripada kepentingan pribadi
Selamat Berwakaf

similar documents