FGD Kilas Balik Urgensi & Proses Penyusunan NA RUU PRUN

Report
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
FOCUS GROUP DISCUSSION
Kilas Balik Urgensi dan Proses Penyusunan Naskah
Akademis Rancangan Undang-Undang Pengelolaan
Ruang Udara Nasional (RUU PRUN)
Oleh:
Oswar Mungkasa
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,Bappenas
Jakarta, 07 Agustus 2014
1
KEMENTERIAN
NEGARA PPN/
BAPPENAS
Latar Belakang
Ruang Wilayah NKRI meliputi ruang
darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi.
Ruang udara sebagai wilayah kedaulatan memiliki fungsi strategis
untuk kepentingan pertahanan keamanan negara, sosial,
ekonomi, dan lingkungan.
Permasalahan pengelolaan ruang udara nasional:
Amanat UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang Pasal 6 ayat 5
: “Ruang laut dan ruang udara,
pengelolaannya diatur dengan
undang-undang tersendiri”.
- Belum sinerginya pemanfaatan ruang udara lintas sektor
- Pelanggaran batas wilayah kedaulatan ruang udara RI
- Belum adanya penentuan/pengaturan batas atas wilayah udara
- Belum jelasnya pembagian kewenangan pengelolaan ruang
udara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Pencemaran udara yang bersifat lintas sektor/lintas daerah
- Belum terakomodasinya aspek kebencanaan dalam
pengelolaan ruang udara
Urgensi: Diperlukan dasar hukum untuk menjawab permasalahan
pengelolaan ruang udara nasional
2
KEMENTERIAN
NEGARA PPN/
BAPPENAS
Latar Belakang
Proses Inisiasi RUU PRUN..(1)
1. BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional)
sebagai forum fasilitasi dan koordinasi bidang tata ruang
telah melakukan serangkaian pertemuan guna
menginisiasi penyusunan RUU PRUN sejak Maret 2014
hingga 15 Juli 2014.
2. Pokok-pokok hasil proses inisiasi sampai dengan 15 Juli
2014:
a. Telah disusun Naskah Akademis RUU PRUN oleh LAPAN pada
tahun 2006 dalam rangka menindaklanjuti amanat UU No.24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang.
b. Kesepakatan bahwa penyusunan RUU PRUN hanya untuk mengatur
hal-hal yang perlu dan belum diatur dalam peraturan perundangundangan yang sudah ada
3
Latar Belakang
Proses Inisiasi RUU PRUN..(2)
KEMENTERIAN
NEGARA PPN/
BAPPENAS
2. Pokok-pokok hasil proses inisiasi sampai dengan 15 Juli
2014 (lanjutan):
c. Urgensi penyusunan RUU PRUN  Perlunya dasar hukum mengenai
ruang udara nasional untuk menjawab permasalahan berikut:
•
•
•
•
Belum sinerginya pemanfaatan ruang udara lintas sektor
Pelanggaran batas wilayah kedaulatan ruang udara RI
Belum adanya penentuan/pengaturan batas atas wilayah udara
Pencemaran udara yang bersifat lintas sektor/lintas daerah
d. Kesepakatan usulan pemrakarsa RUU PRUN: Kementerian
Pertahanan
e. Sebelum dilakukannya penyusunan naskah akademik RUU PRUN,
perlu dilakukan kajian sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan No.
2/Juklak/Sesmen PPN/03/2014 tentang Pedoman Pengintegrasian
Kerangka Regulasi dalam RPJMN
4
KEMENTERIAN
NEGARA PPN/
BAPPENAS
Latar Belakang
Proses Inisiasi RUU PRUN..(3)
3. Pada tanggal 18 Juli 2014 dilakukan Rapat Koordinasi
BKPRN Tingkat Eselon I yang menyepakati diperlukannya
pembahasan lebih lanjut mengenai:
– Penajaman urgensi penyusunan RUU PRUN (sebelum masuk ke
dalam kajian penyusunan RUU PRUN)
– Pihak yang akan menjadi pemrakarsa RUU PRUN yang didasarkan
pada dominasi kepentingan sektor dalam PRUN.
5
KEMENTERIAN
NEGARA PPN/
BAPPENAS
Tujuan Rapat
1. Mendapatkan informasi dan pembelajaran
seputar Naskah Akademis RUU PRUN tahun
2006.
2. Mendapatkan informasi mengenai hal-hal
strategis dan perkembangan terkini terkait
ruang udara.
6
KEMENTERIAN
NEGARA PPN/
BAPPENAS
Harapan dari Pertemuan..(1)
1. Pembelajaran (lessons learned) dari naskah
akademik RUU PRUN Tahun 2006 baik substansi
maupun proses penyusunannya:
i.
ii.
iii.
iv.
Urgensi dan tujuan penyusunan RUU PRUN;
Substansi dalam naskah akademik RUU PRUN;
Proses penentuan pemrakarsa;
Proses penyusunan naskah akademik.
7
KEMENTERIAN
NEGARA PPN/
BAPPENAS
Harapan dari Pertemuan..(2)
2. Teridentifikasinya hal-hal strategis dan perkembangan
terkini terkait ruang udara:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Batas Ruang Udara
Definisi Pengelolaan
Subjek dan Objek dalam Pengelolaan Ruang Udara
Pemetaan Regulasi terkait Ruang Udara
Keterkaitan ruang udara dengan ruang laut dan ruang darat
Pengelolaan Ruang Udara berdasarkan Aspek: (a) Pertahanan dan
Keamanan (Kedaulatan Negara); (b) Keselamatan dan Keamanan
Penerbangan; (c) Teknis dan Operasional; (d) Regulasi
Internasional; (e) Lingkungan; dan (f) Pembagian Kewenangan
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
8
Agenda
KEMENTERIAN
NEGARA PPN/
BAPPENAS
No
Waktu
(WIB)
1
09.00-09.30
Registrasi
Panitia
-
2
09.30-09.45
Pembukaan
Direktur Tata Ruang dan
Pertanahan, Bappenas
-
3
09.45-10.15
Paparan :
Kilasan Balik Urgensi dan
Peroses Penyusunan
Narasumber:
Naskah Akademis RUU
Prof.Dr.IBR.Supancana
PRUN Tahun 2006 dan
relevansinya dengan aspek
kekinian
Direktur Tata Ruang dan
Pertanahan, Bappenas
4
10.15-12.15
Diskusi dan Tanggapan
Peserta rapat
Direktur Tata Ruang dan
Pertanahan, Bappenas
5
12.15-12.30
Kesimpulan dan Tindak
Lanjut
Direktur Tata Ruang dan
Pertanahan, Bappenas
Agenda
Oleh
Moderator
9
TERIMA KASIH
Sekretariat BKPRN: Subsidiarity, Efficient, Effective
www.bkprn.org
www.scribd.com/Tata RuangdanPertanahan
http://groups.google.com/d/forum/tata-ruang-dan-pertanahan
tanahair.indonesia.go.id (INA GEOPORTAL)
10
LAMPIRAN
I.
KRONOLOGI PEMBAHASAN RUU PRUN YANG
TELAH DILAKUKAN OLEH SEKRETARIAT
BKPRN
11
KEMENTERIAN
NEGARA PPN/
BAPPENAS
No.
Kronologi Pembahasan..(1)
Acara
17 Maret 2014:
Brainstorming PRUN
Nasional
1.
(Narasumber: Pusat
Pengkajian dan Informasi
Kedirgantaraan, LAPAN)
2.
05 Mei 2014:
FGD Perumusan Peran
dan Pentingnya RUU
PRUN dalam Sistem
Perencanaan Nasional
(Narasumber: Dinas
Hukum Angkatan Udara,
TNI AU dan Kepala BPHN)
Hasil Pertemuan
a. Teridentifikasinya proses penyusunan dan muatan naskah
akademis RUU PRUN yang telah disusun oleh LAPAN pada tahun
2006
b. Teridentifikasinya pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam
penyiapan PRUN (antara lain: Kemehub, TNI AU, AirNav Indonesia,
Polisi Udara, Kemenhub, BMKG, KLH, Kemenkominfo,
KemenkumHAM, Masyarakat Hukum Udara, dll)
a. Terumuskannya pemetaan peraturan perundang-undangan terkait
pengelolaan ruang udara yang telah ada
b. Disepakatinya bahwa RUU PRUN hanya mengatur hal-hal yang
perlu dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
sudah ada)
c. Terumuskannya usulan substansi kajian RUU PRUN
d. Terumuskannya urgensi RUU PRUN (dibutuhkan dasar hukum
mengenai ruang udara nasional untuk menjawab permasalahan
yang ada)
e. Disepakatinya mengusulkan Kemenhan sebagai pemrakarsa
12
penyusunan RUU PRUN
KEMENTERIAN
NEGARA PPN/
BAPPENAS
No
Kronologi Pembahasan..(2)
Acara
3.
13 Juni 2014:
Bilateral Meeting Dit. Tata
Ruang dan Pertanahan
Bappenas dengan
Dit.Pertahanan dan
Keamanan Bappenas
4.
17 Juni 2014:
Pertemuan Bappenas
dengan Kemenhan dan TNI
AU untuk pembahasan
pemrakarsa RUU PRUN
Hasil Pertemuan
Dit.Pertahanan dan Keamanan Bappenas menyepakati
untuk memfasilitasi pertemuan atara Dit. Tata Ruang
dan Pertanahan Bappenas dengan Kemenhan terkait
usulan Kemenhan sebagai pemrakarsa RUU PRUN
Disepakatinya Kemenhan sebagai pemrakarsa
penyusunan RUU PRUN
13
KEMENTERIAN
NEGARA PPN/
BAPPENAS
Kronologi Pembahasan..(3)
No
Acara
Hasil Pertemuan
5.
14 Juli 2014:
Trilateral Meeting antara Dit. Tata
Ruang dan Pertanahan, Dit. Pertahanan
dan Keamanan, serta Dit. Analisa
Peraturan Perundang-undangan
Bappenas
Disepakati bahwa sebelum dilakukan
penyusunan naskah akademis, dilakukan
kajian oleh tim teknis kajian
15 Juli 2014:
Pertemuan Teknis Tindak Lanjut
Trilateral Meeting 14 Juli 2014
• Disepakati bahwa kajian dilakukan sesuai
dengan Petunjuk Pelaksanaan Nomor
2/Juklak/ Sesmen PPN/03/2014 tentang
Pedoman Pengintegrasian Kerangka
Regulasi dalam RPJMN
• Diperlukan penyamaan pemahaman
mengenai penerapa cost benefit analysis
(CBA) dalam kajian penyusunan RUU
PRUN
6.
14
KEMENTERIAN
NEGARA PPN/
BAPPENAS
No
7.
Kronologi Pembahasan..(3)
Acara
18 Juli 2014:
Rakor BKPRN Tingkat Eselon I:
Pelaporan Inisiasi Penyusunan
Rancangan Undang-Undang
Pengelolaan Ruang Udara
Nasional (PRUN)
Hasil Pertemuan
Diperlukan penelaahan lebih lanjut mengenai:
• Penajaman urgensi penyusunan RUU PRUN
sebelum masuk ke dalam kajian penyusunan RUU
PRUN
• Pihak yang akan menjadi pemrakarsa RUU PRUN
yang didasarkan pada dominasi kepentingan
sektor dalam PRUN.
15
LAMPIRAN
II.
LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DITEMPUH
DALAM PENYUSUNAN RUU PRUN
16
KEMENTERIAN
NEGARA PPN/
BAPPENAS
Skema Pengintegrasian Kerangka
Kebijakan dengan Kerangka Regulasi
KERANGKA KEBIJAKAN
KERANGKA REGULASI
UU
PENGKAJIAN
EVALUASI
PENELITIAN (CBA)
PEMBAHASAN
REKOMENDASI ≠ REGULASI
REGULATORY POLICY (UU)
NASKAH
AKADEMIK
DAN RUU
ALTERNATIVE
POLICY
RUU
REKOMENDASI = REGULASI
1. REGULATORY POLICY (PP KE BAWAH)
2. NON REGULATORY POLICY
Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2/Juklak/Sesmen PPN/03/2014 tentang Pedoman Pengintegrasian
Kerangka Regulasi dalam RPJMN
17
KEMENTERIAN
NEGARA PPN/
BAPPENAS
Langkah-langkah Penyusunan
RUU PRUN*
1. Kajian mengenai: (i) identifikasi masalah; (ii) penetapan tujuan; dan
(iii) identifikasi regulasi yang ada;
2. Penelitian yang meliputi kegiatan indepth analysis, termasuk di
dalamnya cost benefit analysis (CBA);
3. Perumusan alternatif kebijakan: (i) Membuat UU sebagai payung
seluruh aturan sektoral pengelolaan ruang udara nasional; (ii) Merevisi
UU sektoral terkait ruang udara yang sudah ada; atau (iii)
Menyempurnakan UU sektoral yang ada melalui penyusunan regulasi
turunan;
4. Penyusunan naskah akademik oleh pemrakarsa;
5. Penyusunan RUU PRUN;
6. Pembahasan dan legalisasi RUU PRUN menjadi UU PRUN.
* Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2/Juklak/Sesmen PPN/03/2014 tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka
Regulasi dalam RPJMN
** Tahap no. 1 s.d 3 dilakukan oleh tim teknis kajian penyusunan RUU PRUN
18

similar documents