Substansi Pokok Pengaturan RUUPT Utut Adianto

Report
Substansi Pokok Pengaturan
RUU Pendidikan Tinggi
Drs. Utut Adianto
Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Semangat dari UU Pendidikan Tinggi
• Otonomi
• Perluasan dan Jaminan Akses
• Pengembangan Tridharma secara
utuh
• Kesetaraan
• Penguatan Pendidikan Vokasi
• Keutuhan jenjang pendidikan
2
Sistematika dan Ruang Lingkup RUU Pendidikan Tinggi
11 Bab dan 102 Pasal ( Draft RUU PT 9 April )
• Ketentuan Umum
• Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
• Penjaminan Mutu
• Perguruan Tinggi
• Pendanaan dan Pembiayaan
• Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Oleh Lembaga
Pendidikan Negara Lain
• Peran Masyarakat
• Sanksi Administratif
• Ketentuan Pidana
• Ketentuan Peralihan dan Penutup
3
Azas-Azas Pendidikan Tinggi
Kebenaran Ilmiah, Penalaran,
Kejujuran, Keadilan, Manfaat,
Kebajikan, Tanggung Jawab,
Kebhinekaan, Keterjangkauan
4
Prinsip Otonomi Pengelolaan PT
• Nirlaba
• Akuntabel
• Transparan
• Mutu
• Efektif dan Efisien
5
Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya
Otonomi
Perguruan Tinggi Negeri
Otonomi Bidang
Akademik
Otonomi Penuh
(sesuai perundangan)
Otonomi Bidang NonAkademik
Satker PPK-Negara
(PP 66/2010)
Satker PPK-BLU
(PP 66/2010)
Badan Hukum
(akan diatur dgn PP)
PPK : Pola Pengelolaan Keuangan
Dengan adanya tiga macam tatakelola tersebut, berarti
tidak ada penyeragaman (amar putusan MK)
6
Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya
Otonomi
Perguruan Tinggi Swasta
Otonomi Bidang
Akademik
Otonomi Penuh
(sesuai perundangan)
Otonomi Bidang NonAkademik
Ditentukan oleh Badan
Penyelenggara PTS
Bentuk tatakelola ditentukan oleh Badan Penyelenggara PTS
masing-masing, berarti tidak ada penyeragaman
(amar putusan MK)
7
Tata Kelola Non Akademik Perguruan Tinggi
Kelembagaan
Aspek
Satker-PPK
Negara
Satker-PPK BLU
Badan hukum
Pola Satker
Pola BLU
Mandiri
Negara
Negara
Dipisahkan
Alokasi APBN
Mekanisme APBN
melalui Kemdikbud
Mekanisme APBN
melalui Kemdikbud
Mekanisme subsidi
atas penyediaan
pelayanan publik
Penetapan tarif
Kementerian & PTN
Didelegasikan Menkeu
Ke Kementerian & PTN
DPR (UU 25/2009)
ttg layanan publik
Penerimaan
PNBP
PNBP digunakan
langsung
Bukan PNBP
Pelaporan
LKPP
LKPP
Diintegrasi LKPP
Kepegawaian
PNS
PNS
Pegawai PTN + PNS
diperbantukan
Akuntabilitas
Menteri
Menteri + Menkeu
Pemangku
kepentingan
Organisasi &
Tata kelola
Aset
Catatan: Pola pengelolaan otonomi dan transisi dari PPK-Negara ke PPK-BLU dan dari PPK-BLU ke Badan
Hukum akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
8
Jenjang Karir Akademik Dosen
JABATAN AKADEMIK
DOSEN PADA PT
Asisten Ahli
Lektor
Lkt Kepala
Akademi Komunitas
Akademi
Sekolah Tinggi
Institut
Universitas
Politeknik
Pengaturan eksisting
Pengaturan baru
BUP PROFESOR: 70 TAHUN
Profesor
Tata Kelola & Otonomi (Baru)
Aspek
Otonom terbatas
Semi Otonom
Otonom
Kelembagaan
Satker
Satker
Badan hukum
Organisasi & Tata
kelola
Pola Satker
Pola Satker +
Mandiri
Aset
Negara
Negara
Dipisahkan
Alokasi APBN
Mekanisme APBN
melalui Kemdikbud
langsung
Mekanisme APBN melalui
Kemdikbud langsung
Mekanisme subsidi
atas penyediaan
pelayanan publik
Penetapan tarif
Kementerian & PTN
Didelegasikan oleh
Organ PTN
Menkeu Ke Kementerian &
PTN
PNBP
PNBP
PNBP digunakan langsung
Bukan PNBP
Pelaporan
LKPP
LKPP
Diintegrasi LKPP
Kepegawaian
PNS
PNS
Pegawai PTN + PNS
diperbantukan
Akuntabilitas
Menteri
Menteri + Menkeu
Pemangku
kepentingan
Perguruan Tinggi Asing
• Perguruan Tinggi Asing (negara lain) yang sudah terakreditasi
dan/atau diakui di negaranya, dapat menyelenggarakan pendidikan
tinggi di wilayah NKRI.
• Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan program studi yang dapat
diselenggarakan Perguruan Tinggi Asing.
• Penyelenggara pendidikan Asing wajib:
– melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin
Pemerintah
– mengangkat dosen dan tenaga kependidikan warga negara
Indonesia.
– mengembangkan ilmu dasar di Indonesia dan mendukung
kepentingan nasional.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi Asing diatur dalam
Peraturan Menteri.
11
Manfaat UU PT
Entitas
Manfaat
Memiliki banyak pilihan jenis pendidikan tinggi yang setara
Masyarakat
Jaminan dapat kuliah sesuai dengan kemampuan akademiknya
Biaya kuliah yang dikendalikan sehingga lebih terjangkau
Jaminan memperoleh layanan pendidikan bermutu
Dunia Usaha
Memanfaatkan penelitian di perguruan tinggi untuk inovasinya
Memperoleh insentif bagi yang memberikan bantuan ke PT
Dijamin otonomi akademiknya
Perguruan Tinggi
Memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya untuk
meningkatkan mutunya
Memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah melalui bantuan
operasional pendidikan tinggi
Pemerintah
Dapat mendorong perguruan tinggi untuk memajukan iptek melalui
pelaksanaan tridharma secara komprehensif dan terpadu
Dapat memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkesetaraan
Dosen
Jaminan memperoleh dana penelitian
Kesetaraan dalam jenjang karir akademik
12
Pasal – Pasal Krusial Dalam RUU Pendidikan Tinggi
Pasal Kerjasama Internasional
Pasal 50
Pasal Empat Pilar / Idiologis
1)
Pasal 2
Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal
Ika.
2)
3)
Kerja sama internasional pendidikan tinggi
merupakan proses interaksi dalam
pengintegrasian dimensi internasional ke dalam
kegiatan akademik untuk berperan dalam
pergaulan internasional tanpa kehilangan nilainilai keindonesiaan.
Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip
bebas aktif, solidaritas, toleransi, dan rasa saling
menghormati dengan mempromosikan nilai-nilai
kemanusiaan yang saling memberi manfaat bagi
kehidupan manusia.
Kerja sama internasional mencakup bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
Dst...
Pasal Akses Kesetaraan
Pasal Keberpihakan Pemerintah
Pasal 76 ayat 2
Pasal 79 ayat 1
Pemerintah menanggung biaya calon
mahasiswa yang akan mengikuti pola
penerimaan mahasiswa baru PTN secara
nasional.
Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau
perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak
mahasiswa yang kurang mampu secara
ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya
sesuai dengan peraturan akademik, sehingga
tidak dikeluarkan oleh perguruan tinggi.
Pasal 77 ayat 1
PTN wajib mencari dan menjaring calon
mahasiswa yang memiliki potensi
akademik tinggi, tetapi kurang mampu
secara ekonomi untuk diterima paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari
seluruh mahasiswa baru yang diterima
dan tersebar pada semua program studi.
Pasal 87 ayat 1 dan 2
Pemerintah bertanggung jawab dalam
pendanaan pendidikan tinggi yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
Pemerintah daerah dapat memberikan
dukungan pendanaan pendidikan tinggi yang
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Pasal Affirmatif
Pasal 84 ayat 1
Pemerintah mengembangkan paling sedikit 1 (satu)
PTN berbentuk Universitas, Institut, dan atau
Politeknik di setiap daerah terpencil, terluar, dan
tertinggal.
Pasal Peran Serta Masyarakat
Pasal 95
Masyarakat berperan serta dalam pengembangan pendidikan tinggi.
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain,
dengan cara:
a. ikut menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi, dunia usaha dan
dunia industri;
b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan kepada mahasiswa;
c. turut serta dalam mengawasi dan menjaga mutu pendidikan tinggi melalui
organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat;
d. menyelenggarakan PTS bermutu;
e. berpartisipasi dalam lembaga semi-Pemerintah yang dibentuk oleh Menteri;
f. berpartisipasi sebagai sponsor dalam kegiatan akademik dan kegiatan sosial
sivitas akademika;
g. berpartisipasi dalam pengembangan karakter, minat, dan bakat mahasiswa;
h. menyediakan tempat magang dan praktik kepada mahasiswa;
i. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
j. mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
k. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan Tridharma.
Terima Kasih..
17

similar documents