Paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Rakernas BKPRN 2013

Report
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
LAPORAN PELAKSANAAN
AGENDA KERJA BKPRN TAHUN 2012-2013
Oleh:
Menteri PPN/Kepala Bappenas
selaku Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Jakarta, 7 November 2013
1
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
KERANGKA LAPORAN
1
•PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN
RUANG TAHUN 2013
2
•PEMANTAPAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
NASIONAL DAN DAERAH
3
4
5
6
•PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN RUANG
•AGENDA KERJA BKPRN 2012-2013 YANG BELUM TERSELESAIKAN
•ISU STRATEGIS BIDANG TATA RUANG
•PENUTUP
2
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
1. PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PENATAAN RUANG TAHUN 2013
A. STATUS PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
TAHUN 2013
B. STATUS PENETAPAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG TAHUN 2012-2013
C. UPAYA PERCEPATAN PENETAPAN PERDA RTRW
D. PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG
3
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
A. STATUS PENYELESAIAN PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH
Dari 5 PP, 4 yang telah ditetapkan:
No. 26 Tahun 2008 tentang
RTRWN
No. 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang
RPP dalam tahap
pembahasan:
• RPP Penataan Wilayah
Pertahanan Negara
• Rencana penetapan:
Tahun 2013
No.68 Tahun 2010 tentang Peran
Masyarakat dalam Penataan
Ruang
No.8 Tahun 2013
tentang Ketelitian Peta Rencana
Tata Ruang
4
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
B. STATUS PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PENATAAN RUANG TAHUN 2012- 2013
4
5
Perpres RTR Pulau dan Kepulauan
7
5
5
Perpres RTR KSN
76
14
2012
17
Perda RTRW Provinsi
2013
33
Total
202
249
Perda RTRW Kabupaten
398
56
Perda RTRW Kota
67
98
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
Status per 1 November 2013
5
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
6
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
C. UPAYA PERCEPATAN PENETAPAN PERDA RTRW
UPAYA PERCEPATAN
KETERANGAN
• Penyelesaian permasalahan kehutanan melalui mekanisme Penerapan
Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya
(Holding Zone).
• Untuk pengaturan penerapan mekanisme Holding Zone:
Rancangan SEB telah
disampaikan oleh Menko
Perekonomian selaku
Ketua BKPRN melalui Surat
No.S.219/M.EKON/10/201
3 tertanggal 25 Oktober
2013 kepada Menteri
terkait untuk segera
ditandatangani.
1.
Telah terbit Inpres No.8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian
Penyusunan Perda tentang RTRWP dan RTRWK;
2.
Telah disiapkan Rancangan SEB Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan tentang Percepatan
Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui
Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan
Peruntukan Ruangnya (Holding Zone)
7
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
D. PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PENATAAN RUANG
A. PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)
•Telah dilakukan penjaringan aspirasi stakeholders yang terkait
dari tingkat pusat sampai dengan daerah.
•Hasil dari kegiatan peninjauan kembali ditargetkan selesai pada
tahun 2014.
B. PERPRES NO. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN
JABODETABEKPUNJUR
•Sedang dilakukan audit pemanfaatan ruang dalam periode 5
tahun pelaksanaan perpres tersebut.
8
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
2. PEMANTAPAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
PENATAAN RUANG NASIONAL DAN DAERAH
A. RAKORNAS BKPRD TAHUN 2013
B. PENETAPAN PEDOMAN TATA KERJA SEKRETARIAT BKPRN
9
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
A. RAKORNAS BKPRD TAHUN 2013
Rakornas BKPRD Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 10-12 April
2013 di Padang, Sumatera Barat, dengan tema:
“Optimalisasi Peran dan Fungsi BKPRD dalam rangka Mewujudkan
Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah yang Berkualitas”
Isu-isu strategis kelembagaan penataan ruang daerah sebagai
masukan bagi penyelenggaraan penataan ruang daerah, di antaranya:
- Perlunya mekanisme dan tata kerja BKPRD;
- Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang
penataan ruang; dan
- Perlunya penguatan peran dan fungsi BKPRD sebagai wadah
koordinasi penataan ruang daerah dan dalam pengendalian
pemanfaatan ruang daerah.
10
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
B. PENETAPAN PEDOMAN TATA KERJA
SEKRETARIAT BKPRN
Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN merupakan operasionalisasi
lebih lanjut dari Permenko Bidang Perekonomian Nomor
PER-02/M.EKON/10/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPRN.
Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi kerja BKPRN dalam rangka menuju organisasi
yang modern dan profesional.
Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN yang ditetapkan melalui
Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.46/M.PPN/HK/03/2013,
meliputi: i) Struktur organisasi dan hubungan antar organ; ii) Sidang,
rapat dan kegiatan lainnya; iii) Naskah dinas, tata cara persuratan,
serta dokumentasi, sistem informasi (e-BKPRN) dan kehumasan.
11
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
3. PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN RUANG
KONFLIK YANG TELAH MENDAPAT REKOMENDASI
PENYELESAIAN OLEH BKPRN
No
Lokasi
Konflik
TAHUN 2012
1
Tiga Raksa dan Balaraja,
Kab.Tangerang
Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan, Komersil dan
Industri
2
Kec.Kosambi, Kab.tangerang
Rencana Pembangunan Kawasan Perumahan Terpadu dan
Pariwisata
3
Desa Kohod, Pakuhaji,
Kab.Tangerang
Pembangunan kawasan perumahan dan Komersil
4
Tiga Raksa dan Balaraja,
Kab.Tangerang
Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan, Komersil dan
Industri
5
Kabupaten Batang, Jawa Tengah
Rencana Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang yang
berbatasan dengan Taman Wisata Alam Laut Daerah UjungnegoroRoban
6
Kab. Kebumen, Jawa Tengah
Konflik pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten Kebumen
7
Kel. Jimbaran, Kab. Badung, Bali
Rencana pembangunan Bali International Park (BIP)
12
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
KONFLIK YANG TELAH MENDAPAT
REKOMENDASI PENYELESAIAN OLEH BKPRN (2)
No
Lokasi
Konflik
TAHUN 2013
1
Desa Tajur, Kec.Citereup,
Kab.Bogor
Rencana Pembangunan Perumahan non Dinas Prajurit TNI AD
2
Desa Hambalang, Kec.
Citeureup, Kab. Bogor
Pembangunan Sekolah Tinggi Kepemerintahan dan Kebijakan
Publik (STKKP) Indonesia Cerdas Unggul
3
Desa Tobat ,Kec. Balaraja. Kab.
Tangerang, Banten
Rencana Pembangunan Kawasan Industri di Zona B2 (Zona
Budi Daya 2)
4
Desa Sukawali, Kec. Paku Haji,
Kab.Tangerang, Banten
Rencana Pembangunan Perumahan Terpadu di Zona B2
(Zona Budi Daya 2)
5
Desa Benda, Kec. Sukamulya,
Kab. Tangerang, Banten
Rencana Pembangunan Penggemukan Ternak Sapi dan
Rumah Potong Hewan di Zona B5 (Zona Budi Daya 5)
6
Kabupaten Demak
Rencana Pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan
Ekstra Tinggi (SUTET)
13
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
4. AGENDA KERJA BKPRN 2012-2013 YANG BELUM
TERSELESAIKAN
1
• PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PENATAAN RUANG
2
• PENYUSUNAN INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
3
• MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN RUANG
14
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
5. ISU-ISU STRATEGIS BIDANG TATA RUANG
Banyaknya peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan
Kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai
Kurangnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan di bidang penataan ruang
Belum terintegrasinya indikasi program dalam RTR dengan rencana pembangunan dan
program sektoral
Tingginya variasi kualitas Rencana Tata Ruang
Masih lemahnya penegakan hukum dalam implementasi Rencana Tata Ruang
Belum lengkap dan belum operasionalnya perangkat pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan penataan ruang
Masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring dan
evaluasi
15
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
6. PENUTUP
Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja BKPRN Tahun 2012-2013
menjadi pokok bahasan dalam Sidang Komisi Rakernas
BKPRN 2013
Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja BKPRN Tahun 2012-2013
dan Hasil Rakernas BKPRN 2013 akan menjadi masukan
dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 mendatang
16
Terima Kasih
17

similar documents