PNPS-DPN_MASTAN_ABDUH_2012

Report
PENTINGNYA PARTISIPASI MASTAN DALAM
PERUMUSAN DAN PENERAPAN SNI
Syamsir Abduh
DPN MASTAN
Guru Besar Teknik Elektro
UNIVERSITAS TRISAKTI
Jakarta, 13 Maret 2012
AGENDA
 Standar dan Kehidupan
 Mengapa Partisipasi Masyarakat
 Pemangku Kepentingan Standardisasi
 CGP Perumusan Standar
 Meningkatkan Keberterimaan SNI
 MASTAN dan Tahapan Perumusan SNI
 TENTANG MASTAN
STANDAR dan KEHIDUPAN
Long life standardization
Standard influence everything we do (UK Standard)
Standard control market (German National Standard)
Standardization is one of most powerful sources of
competitive economical intelligence
(French Standardization Strategy)
Mengapa Diperlukan Partisipasi Masyarakat?
Demand Side
SNI
Peran
UMKM
Standar
Kesadaran
dibutuhkan Masyarakat
Keberterimaan
Partisipasi
Masyarakat
Meningkatkan Keberterimaan SNI
Keberterimaan
SNI
Total Organization Performance
Efficiency
Effectiveness
Quality
Innovation
Productivity
Quality of Working Life
Profitability
(Organizational
Performance)
Pemangku Kepentingan Standardisasi
PEMERINTAH
PELAKU
USAHA
KONSUMEN
MASTAN
LEMBAGA
INFRA
STRUKTUR
TEKNIS
AHLI
/ PRAKTISI
Code of Good Practice Perumusan Standar
Openess
Transparency
Development
dimension
Consensus
and impartiality
Coherence
Effectiveness
and relevance
WTO G/TBT/1/Rev.7
Prinsip Dasar Perumusan SNI
Transparansi dan Keterbukaan
Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui program
pengembangan SNI serta memberikan kesempatan yang sama bagi yang berminat
untuk berpartisipasi melalui kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan
SNI.
Konsensus dan Tidak memihak
Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk
mengutarakan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh
pihak-pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara mayoritas) dan tidak
memihak kepada pihak tertentu
Efektif dan Relevan
Harus mengupayakan agar hasilnya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan
konteks keperluannya.
Prinsip Dasar Perumusan SNI
Koheren
Sejauh mungkin mengacu kepada satu standar internasional yang relevan dan
menghindarkan duplikasi dengan kegiatan perumusan standar internasional agar
hasilnya harmonis dengan perkembangan internasional.
Dimensi Pengembangan
Mempertimbangkan kepentingan usaha kecil/menengah dan daerah dengan
memberikan peluang untuk dapat berpartisipasi dalam proses perumusan SNI.
MASTAN dan Tahapan
Programming
Enquiry
Adoption
Usulan
Jajak
Pendapat
Pemungutan
Suara
MASTAN
MASTAN
MASTAN
Draft
Program
PT
Program
BSN
Drafting
Perumusan SNI
RSNI
Drafting
PT/Sub-PT
Finalisasi
RSNI3
PT/Sub-PT
RSNI
Verifikasi
BSN
Notification via ISO-Net
Adopsi &
Publikasi
BSN
Program Nasional Perumusan Standar
(PNPS)F:\PSN 01-2007-1.pdf
1. PNPS adalah rencana kegiatan untuk merumuskan SNI dalam periode
tertentu, yang dipublikasikan agar dapat diketahui oleh semua pihak
yang berkepentingan
2. BSN menyusun kebijakan pengembangan SNI jangka panjang dan jangka
pendek dengan memperhatikan:
a) kebijakan nasional di bidang standardisasi;
b) kebutuhan pasar
c) perkembangan standardisasi internasional;
d) kesepakatan regional dan internasional;
e) kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, setiap pertengahan tahun
anggaran, BSN menetapkan Rencana PNPS untuk periode satu tahun
berikutnya dan menyampaikan perencanaan tersebut kepada seluruh
panitia teknis
PNPS
Dalam menyusun usulan PNPS, panitia teknis/subpanitia teknis
memperhatikan dan menjaring masukan dari berbagai pihak terutama
pemangku kepentingan, Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) dan
instansi teknis terkait, serta memperhatikan sumber daya dan target waktu
penyelesaian.
a) waktu untuk penyelesaian perumusan RSNI (RSNI1, RSNI2, RSNI3, RSNI4);
b) waktu yang harus disediakan untuk mendapatkan tanggapan terhadap RSNI
c) waktu yang diperlukan untuk melaksanakan konsensus nasional
d) penetapan dan publikasi SNI.
Target Waktu
Penyusunan target waktu perlu diusahakan sesingkat mungkin tanpa
mengurangi mutu dari standar yang dirumuskan. Sebagai acuan
perencanaan program dapat digunakan perkiraan waktu sebagai berikut:
•Penyelesaian RSNI1 3 bulan
•Penyelesaian RSNI2 3 bulan
•Penyelesaian RSNI3 3 bulan
•Jajak pendapat (enquiry) 3 bulan (2 bulan dan perpanjangan 1 bulan)
•Penyelesaian RSNI4 2 bulan
•Pemungutan suara (voting) 3 bulan (2 bulan dan perpanjangan 1 bulan)
•Penetapan SNI 1 bulan
•Publikasi SNI 1 bulan
Total Waktu SNI : 19 bulan
Penilaian dan penetapan PNPS
BSN melakukan kajian (penilaian) terhadap usulan PNPS panitia teknis
dengan mempertimbangkan:
•kesesuaian usulan dengan lingkup panitia teknis;
•duplikasi atau keterkaitan usulan dari panitia teknis yang berbeda;
•duplikasi dengan SNI yang telah ada;
•duplikasi dengan perumusan RSNI yang sedang dilaksanakan;
•duplikasi dengan program perumusan standar internasional yang
sedang dilaksanakan;
•kesepakatan-kesepakatan regional dan internasional.
Contoh : Penilaian dan penetapan
PNPSF:\Bahan Sirkulasi MTPS Februari
2012 (PNPS).xls
Publikasi PNPS
Sesuai dengan ketentuan TBT-WTO, sekurangkurangnya satu kali setiap 6 (enam) bulan BSN akan
mempublikasikan PNPS dan perubahannya serta
status pelaksanaan PNPS periode sebelumnya
melalui website BSN (http://www.bsn.or.id atau
http://sisni.bsn.go.id) atau media lain dan
menotifikasikan publikasi tersebut kepada Pusat
Informasi ISO/IEC.
Penyusunan Konsep (Drafting)
1. Panitia teknis atau subpanitia teknis menunjuk konseptor untuk merumuskan RSNI1.
2. Konseptor dapat berbentuk perorangan atau gugus kerja yang terdiri atas tenaga
ahli yang berkaitan dengan bidang standar yang akan dirumuskan dan dapat berasal
dari luar anggota panitia teknis atau subpanitia teknis.
3. Gugus kerja ini bersifat sementara dan tugasnya selesai setelah RSNI1 disetujui
menjadi RSNI2 oleh panitia teknis atau subpanitia teknis.
4. Apabila diperlukan gugus kerja atau subpanitia teknis atau panitia teknis dapat
berkonsultasi dengan berbagai pihak lain yang berkepentingan, melakukan
penelitian, studi banding, dan atau pengujian untuk memastikan agar ketentuan yang
dicakup dalam RSNI1 sesuai dengan konteks tujuan penyusunan SNI tersebut serta
kondisi yang mempengaruhinya.
5. Apabila menetapkan metode pengujian baru yang berdiri sendiri atau merupakan
bagian suatu standar dan metode tersebut tidak mengadopsi atau tidak mengacu
suatu standar lain yang biasa digunakan, maka harus dilakukan validasi.
6. Penulisan RSNI1 harus sesuai dengan PSN 08:2007 tentang Penulisan Standar
Nasional Indonesia.
Rapat Teknis
1. RSNI1 yang disusun oleh konseptor atau gugus kerja dibahas dalam rapat panitia
teknis atau subpanitia teknis untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari
seluruh anggota. Apabila diperlukan dalam tahap ini dapat diundang pakar dari luar
anggota panitia teknis atau subpanitia teknis, dilakukan konsultasi dengan berbagai
pihak dan atau melakukan penelitian/pengujian sesuai dengan kebutuhan. Hasil
rapat teknis setelah diperbaiki oleh tim editor diperoleh RSNI2.
2. Pada tahap ini, BSN dapat memantau pelaksanaan rapat teknis dengan
menugaskan Tenaga Ahli Standardisasi sebagai pengendali mutu (TAS-QC)
perumusan SNI.
3. Seluruh substansi pembahasan dalam rapat teknis harus terekam secara lengkap,
akurat serta mudah dibaca dan dimengerti.
Rapat Konsensus
1. Pada tahap ini RSNI2 dikonsensuskan oleh panitia teknis atau subpanitia teknis
dengan memperhatikan pandangan seluruh peserta rapat yang hadir dan pandangan
tertulis dari anggota panitia teknis atau subpanitia teknis yang tidak hadir.
2. Apabila diperlukan, dalam tahap ini dapat diundang pakar dari luar anggota panitia
teknis atau subpanitia teknis sebagai narasumber yang pendapatnya dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh anggota panitia teknis atau subpanitia
teknis dalam mengambil keputusan, tetapi tidak memiliki hak suara.
3. Rapat konsensus hanya dapat dilakukan apabila rapat mencapai kuorum, yaitu
minimal 2/3 anggota panitia teknis atau subpanitia teknis hadir dan semua pihak
yang berkepentingan terwakili.
4. RSNI2 dapat ditetapkan menjadi RSNI3 apabila anggota panitia teknis atau
subpanitia teknis peserta rapat konsensus sebagaimana dimaksud pada butir 3
menyepakati rancangan tersebut secara aklamasi. Dalam hal aklamasi tidak dicapai,
dapat dilakukan voting, dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota panitia teknis
atau subpanitia teknis peserta rapat konsensus menyatakan setuju.
Rapat Konsensus
5. Pelaksanaan rapat konsensus harus dihadiri oleh Tenaga Ahli Standardisasi yang
ditugaskan oleh BSN sebagai pengendali mutu (TAS-QC) perumusan SNI.
6. Anggota panitia teknis atau subpanitia teknis yang tidak hadir dalam rapat berhak
memberikan pandangannya secara tertulis sebagai bahan pembahasan, namun
yang bersangkutan tidak diperhitungkan di dalam kuorum dan pemungutan suara.
7. Apabila peserta rapat konsensus yang menyetujui rancangan tersebut tidak
mencapai 2/3 maka RSNI2 tersebut harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan pada
5.2.3 dengan memperhatikan alasan dari tanggapan yang menyatakan tidak setuju.
8. Seluruh substansi pembahasan dalam rapat konsensus harus terekam secara
lengkap, akurat serta mudah dibaca dan dimengerti, baik merupakan catatan pada
RSNI2 maupun rekaman terpisah.
9. Hasil rapat konsensus harus dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format
yang ditetapkan.
Rapat Konsensus
10. Naskah asli RSNI2 yang memuat catatan-catatan kesepakatan rapat yang telah
diparaf oleh ketua dan sekretaris panitia teknis atau subpanitia teknis, dan rekaman
rapat lainnya, naskah RSNI3 yang telah diperbaiki oleh tim pengedit, dalam bentuk
hard copy dan e-file, serta berita acara hasil konsensus, harus dikirimkan ke BSN
dan salinannya disimpan oleh sekretariat panitia teknis atau subpanitia teknis sampai
RSNI yang dimaksud ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia.
11. Naskah RSNI3 yang diserahkan ke BSN sepenuhnya merupakan tanggung jawab
panitia teknis.
Tahap jajak pendapat (enquiry) melalui
media elektronik
1. Pada tahap ini RSNI3 yang dihasilkan oleh panitia teknis atau subpanitia
teknis, diserahkan ke BSN agar dapat disebarluaskan untuk mendapatkan
tanggapan dari anggota panitia teknis atau subpanitia teknis yang bersangkutan
dan anggota MASTAN kelompok minat yang relevan.
2. Sebelum disebarluaskan, BSN akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan
administrasi (selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima RSNI3 dari panitia
teknis).Dalam hal kelengkapan administrasi tidak dipenuhi, maka BSN
mengembalikan RSNI3 kepada panitia teknis atau subpanitia teknis yang
bersangkutan.
3. Dalam proses ini, anggota panitia teknis atau subpanitia teknis (sebagai anggota
yang memiliki hak suara) dan anggota MASTAN kelompok minat yang relevan, baik
yang memiliki atau tidak memiliki hak suara, dapat memberikan tanggapan dalam
kurun waktu dua bulan untuk menyatakan: (a) setuju terhadap RSNI3 tersebut yang
dapat disertai dengan catatan editorial dan/atau catatan teknis yang tidak bersifat
substansial, (b) tidak setuju atas semua atau sebagian ketentuan substansi RSNI3
dengan memberikan alasan yang jelas mengapa dan bagian mana yang tidak
disetujui, atau (c) abstain tanpa memberikan catatan/alasan,
Tahap pemungutan suara (voting) melalui media
elektronik
1. Pada tahap ini RSNI4 yang dihasilkan oleh panitia teknis atau subpanitia teknis,
diserahkan ke BSN agar dapat disebarluaskan untuk mendapatkan tanggapan dari
anggota panitia teknis atau subpanitia teknis yang bersangkutan dan anggota
MASTAN kelompok minat yang relevan.
2. Sebelum disebarluaskan, BSN akan melakukan verifikasi terhadap perubahan yang
dilakukan. Dalam hal perubahan tidak dilaksanakan tanpa alasan yang jelas, maka
BSN mengembalikan RSNI4 kepada panitia teknis atau subpanitia teknis yang
bersangkutan untuk diperbaiki.
Tahap pemungutan suara (voting) melalui media
elektronik
3. BSN menyebarluaskan RSNI4 melalui SISNI untuk memperoleh tanggapan dari
seluruh anggota panitia teknis atau subpanitia teknis dan anggota MASTAN
kelompok minat yang relevan untuk mendapatkan persetujuan melalui pemungutan
suara dalam kurun waktu dua bulan. Pada tahap ini anggota panitia teknis atau
subpanitia teknis dan anggota MASTAN kelompok minat yang relevan dapat
menyatakan setuju tanpa catatan, tidak setuju dengan alasan yang jelas, atau
abstain, dengan mengisi formulir eballoting.
4. Kuorum dihitung berdasarkan hak suara yang dimiliki oleh anggota panitia teknis
atau subpanitia teknis, dan anggota MASTAN dari kelompok minat yang relevan
berdasarkan status keanggotaan dalam pemberian suara.
5. Pemungutan suara dinyatakan sah atau kuorum apabila tanggapan yang diterima
dari anggota yang memiliki hak suara lebih dari 50% dari total hak suara
sebagaimana diatur dalam butir 4. Apabila batas minimum tidak tercapai, maka
pemungutan suara diperpanjang selama satu bulan dan hasil pemungutan suara
dinyatakan sah
Tahap pemungutan suara (voting) melalui media
elektronik
6. BSN akan menghitung hasil pemungutan suara yang sah dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Perhitungan hasil pemungutan suara dilakukan terhadap tanggapan yang
menyatakan setuju dan tidak setuju, sedangkan tanggapan yang menyatakan
abstain atau tanggapan yang menyatakan tidak setuju tanpa alasan yang jelas tidak
dihitung.
b. Apabila 2/3 atau lebih anggota yang memiliki hak suara dan ikut memberikan suara
menyatakan setuju, dan yang menyatakan tidak setuju dengan alasan yang jelas
tidak lebih ¼ dari seluruh tanggapan yang diterima (dari anggota yang memiliki dan
tidak memiliki hak suara), maka RSNI4 tersebut disetujui menjadi RASNI.
Proses Perumusan untuk Keperluan
Mendesak
Proses perumusan SNI dari PNPS atau untuk
keperluan mendesak yang mengadopsi standar
internasional secara identik dapat dilaksanakan
melalui jalur cepat.
Penetapan SNI
1. RSNI yang telah mencapai tahap RASNI atau DT akan dialokasikan penomorannya
oleh BSN. Tata cara penomoran SNI dan DT diatur dalam PSN 06:2007 Tata Cara
Penomoran Standar Nasional Indonesia dan Dokumen Teknis.
2. BSN menetapkan RASNI menjadi SNI atau amandemen SNI dan RSNI4 atau RSNI3
menjadi DT tanpa adanya perubahan atau editing dengan menerbitkan surat
keputusan kepala BSN.
3. BSN menyampaikan Surat Keputusan penetapan SNI atau DT kepada sekretariat
panitia teknis atau subpanitia teknis, disertai e-file dari SNI/DT terkait.
Ketentuan Teknis Dalam Perumusan SNI
1. Satuan ukuran yang dipergunakan adalah Satuan Sistem Internasional sesuai SNI
19-2746, Satuan sistem internasional.
2. Ketentuan tentang pelaksanaan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan,
pedoman, karakteristik, dan ketentuan teknis lain sebaiknya memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a) cara pengambilan contoh termasuk pemilihan contoh dan metode
pengambilannya;
b) batas dan toleransi untuk parameter pengukuran;
c) urutan pengujian apabila mempengaruhi hasil pengujian;
d) jumlah spesimen yang perlu diuji;
e) metode dan jenis pengujian parameter yang tepat, benar, konsisten dan
tervalidasi;
f) spesifikasi yang jelas dari peralatan pengujian yang tidak dapat diperoleh
secara komersial (customized product).
3. Metode pengujian sejauh mungkin mengacu metode pengujian yang baku, baik yang
telah ditetapkan dalam SNI, standar internasional, atau standar lain yang telah umum
dipergunakan. Apabila metode uji yang dipergunakan bukan metode uji baku, metode
tersebut harus divalidasi oleh laboratorium yang kompeten.
Publikasi
SNI atau DT dipublikasikan melalui website BSN
selambat-lambatnya dua bulan setelah penetapan
dalam bentuk full text untuk jangka waktu satu tahun.
Apabila diperlukan, BSN dapat menyediakan SNI yang
ditetapkan dalam bentuk file elektronik (e-file) atau
cetakan (hardcopy).
Pemeliharaan SNI
1. Panitia teknis atau subpanitia teknis berkewajiban memelihara SNI dengan
melaksanakan kaji ulang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun setelah
ditetapkan, untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka memelihara dan
menilai kelayakan dan kekinian SNI.
2. Panitia teknis harus melaporkan program kaji ulang setiap akhir tahun bersamaan
dengan usulan PNPS.
3. Dalam hal suatu SNI terdapat kondisi tertentu yang memerlukan perubahan sebelum
5 tahun maka kaji ulang terhadap SNI tersebut dapat diusulkan kepada BSN atau
panitia teknis untuk ditindaklanjuti.
Monitoring dan Pengawasan
1. Untuk menjamin pelaksanaan pengambilan keputusan di dalam proses perumusan
SNI, BSN berhak mengirimkan tenaga ahli standardisasi sebagai petugas pengendali
mutu (QC) untuk memantau pelaksanaan proses perumusan SNI.
2. Petugas QC berhak memberikan peringatan apabila pelaksanaan proses perumusan
SNI menyimpang dari ketentuan pada pedoman ini dan pedoman lain yang relevan.
3. Peringatan petugas QC yang tidak diindahkan akan mempengaruhi persetujuan BSN
untuk pelaksanaan tahap selanjutnya dalam perumusan SNI.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas QC berkewajiban memberikan laporan
lengkap terhadap keseluruhan kegiatan proses perumusan SNI.
5. Pelaksanaan pengendaian mutu dalam proses perumusan SNI diatur dalam PSN 052006,Tenaga ahli standardisasi untuk pengendali
Komponen BIAYA SNIRAB Perumusan
Standar.xls
AKTIVITAS
BIAYA
1. Pembentukan POKNAT
44.000.000
2. Pembentukan PANITIA TEKNIS
44.250.000
3. Perumusan RSNI
- Draft RSNI
65.000.000
- Rapat Teknis
82.000.000
4. Rapat PRAKONSENSUS
45.000.000
5. Rapat KONSENSUS
45.000.000
TOTAL
326.000.000
TENTANG MASTAN
DEKLARATOR MASTAN
APA ITU MASTAN ?
 MASTAN atau Masyarakat Standardisasi Indonesia adalah suatu
organisasi yang bersifat independen; mandiri, nirlaba dan terbuka yang
dideklarasikan para pemangku kepentingan standardisasi pada tanggal
18 Desember 2003 berdasarkan tindak lanjut dari hasil Konvensi
Nasional para pemangku kepentingan di Jakarta pada tanggal 15
Oktober 2003
 Deklarator MASTAN meliputi wakil dari unsur pelaku usaha/
produsen, konsumen, pakar/cendekiawan, dan pemerintah yang
terkait dan/atau memperhatikan standardisasi (a.l. Ir Aburizal Bakrie, Ir
Thomas Dharmawan, Dra Indah Suksmaningsih, Almarhum Prof Dr Nurcholis Madjid,, Ir
Iman Sudarwo, dan Dr Ir Delima H Azahari)
APA ITU MASTAN ? (lanjutan)
 sebagai wadah untuk mensinergikan pelaku usaha, konsumen, ilmuwan
dan pemerintah dalam upaya mewujudkan
 industri nasional dengan daya saing yang tangguh di tingkat nasional,
regional dan internasiona,l serta
 perlindungan konsumen, pelaku usaha dan masyarakat lainnya
dengan penerapan dan pengembangan sistem mutu, keselamatan,
keamanan, kesehatan, maupun fungsi kelestarian lingkungan hidup
melalui Sistem Standardisasi Nasional (SSN) yang selaras dengan
Sistem Internasional
VISI dan MISI
VISI MASTAN
“ Menjadi organisasi profesional, kuat, mandiri dan
pusat keunggulan di bidang Standardisasi ”
MISI MASTAN
1. Meningkatkan profesionalisme organisasi melalui pembinaan kelompok minat
MASTAN
2. Membangun kekuatan organisasi melalui perluasan DPW dan penambahan
anggota
3. Menjadi organisasi yang mandiri dalam pengelolaan sumberdaya
4. Menjadi pusat keunggulan dibidang standardisasi melalui hasil-hasil riset
dibidang standardisasi
ORGANISASI MASTAN
 Pengurus Pusat terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal,
Wakil Sekjen, Bendahara, 4 Ketua Bidang, DPW, Sekretariat, dan
Panitia/Tim yang bersifat adhoc.
 8 Korwil yang telah terbentuk meliputi Jawa Timur (Surabaya), Jawa
Tengah (Semarang), DIY (Yogyakarta), Jawa Barat (Bandung),
Sumatera Selatan (Palembang), Sumatera Utara (Medan), Sulawesi
Selatan (Makassar), dan Bali & Nusa Tenggara
KEANGGOTAAN MASTAN
 Berdasarkan kelembagaan terdiri dari anggota perorangan,
perusahaan, organisasi nirlaba, dan organisasi pemerintah, serta
anggota kehormatan
 Berdasarkan komponen pemangku kepentingan terdiri atas unsur
kelompok pelaku usaha/ produsen, konsumen, cendekiawan dan
regulator/pemerintah
 Berdasarkan data per 31 Desember 2010, jumlah anggota
MASTAN sebanyak 3173 anggota
GRAFIK PERKEMBANGAN ANGGOTA
s.d 31 Desember 2010
3000
2593
2711
2337
2500
1917
2000
1428
1500
991
1000
487
500
0
124
60
158
268
462
380
0
2004
Perorangan
2005
2006
Institusi
2007
2008
2009
2010
Perorangan
Institusi
TOTAL ANGGOTA
: 2711 orang
: 462 orang
: 3173 orang
SEBARAN ANGGOTA MASTAN DI LUAR DPW
1
46
40
10
1
5
4
8
17
2
24
18
KETERANGAN:
Calon DPW
42
6
JABODETABE
K
1665
4
9
KOMPOSISI STAKEHOLDER ANGGOTA MASTAN
Pelaku Usaha;
972;
31%
Pemerintah;
1066;
33%
Cendekiawan/
Akademisi;
910;
29%
Konsumen;
225;
7%
BAGAIMANA PERAN MASTAN ?
 Sebagai salah satu jalur utama dalam pengusulan pengembangan
standar nasional yang diperlukan pasar (atau pemangku kepentingan)
dalam program nasional pengembangan standar (PNPS)
 Sebagai pihak utama yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab
untuk menyelenggarakan konsensus nasional rancangan SNI (standar
nasional Indonesia) melalui SISNI pada tahap jajak pendapat dan
pemungutan suara anggota MASTAN terkait
 Berpartisipasi
aktif dalam pemasyarakatan (penerapan) standar,
peningkatan posisi Indonesia dalam forum standardisasi internasional dan
regional, serta pembinaan kemampuan sumberdaya manusia di bidang
standardisasi
FOKUS PROGRAM MASTAN TAHUN 2010-2015
1. Konsolidasi dan Penguatan Organisasi MASTAN
2. Rekrutasi dan Pembinaan Kompetensi, Partisipasi dan Peran
Anggota MASTAN di Bidang Standardisasi
3. Peningkatan Kemampuan Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian
4. Advokasi, Konsultasi dan Pelatihan Standardisasi
5. Sosialisasi/kampanye gerakan budaya peduli standar dan mutu
(termasuk publikasi, promosi, penyuluhan dll)
6. Pengembangan Jejaring Nasional, Regional, Dan Internasional
Di Bidang Standardisasi Termasuk Peningkatan Partisipasi
Organisasi Dalam Kerjasama Tersebut
Anggota P dan Anggota O
Dalam jajak pendapat dan e-balloting proses
penetapan SNI, setiap anggota dapat memilih
jenis keanggotaan :
a. Anggota peserta penuh (Participant member)
sesuai klasifikasi ICS-nya, atau
b. Anggota peserta peninjau (Observer member),
umumnya anggota kelompok konsumen
Syarat pemilihan kode ICS anggota P
Kode ICS dari anggota P harus relevan dengan
kode ICS dari salah satu faktor berikut :
- Bidang kegiatan Organisasi tempat bekerja
- Pendidikan formal
- Pendidikan non formal
- Pengalaman terkait standardisasi
Klasifikasi Bidang Standar berdasarkan ICS
01 Umum, Terminologi
Standardisasi, Dokumentasi
03 Sosiologi, Jasa, Organisasi
dan Manajemen Perusahaan,
Administrasi, Transportasi
07 Matematika Ilmu
Pengetahuan Alam
11 Teknologi Perawatan
Kesehatan
13 Perlindungan Lingkungan
dan Kesehatan Keselamatan
17 Metrologi dan Pengukuran,
Fenomena Fisika
19 Pengujian
21 Sistem Mekanika dan
Komponen untuk
Penggunaan Umum
23 Sistem Fluida dan
Komponen untuk
Penggunaan Umum
25 Rekayasa Manufaktur
27 Rekayasa Energi dan
Pemindahan Panas
29 Rekayasa Listrik
31 Elektronika
Klasifikasi Bidang Standar berdasarkan ICS
33 Telekomunikasi
35 Teknologi Informasi,
peralatan kantor
37 Teknologi Citra
39 Mekanika Presisi,
Perhiasan
43 Rekayasa Kendaraan
Jalan Raya
45 Rekayasa
Perkeretaapian
47 Bangunan Kapal dan
Konstruksi Kapal
49 Rekayasa Pesawat
Terbang dan Kendaraan
Angkasa
53 Peralatan Penanganan
Bahan
55 Pengemasan dan
Distribusi Barang
59 Teknologi Tekstil dan
Kulit
61 Industri Pakaian
65 Pertanian
Klasifikasi Bidang Standar berdasarkan ICS
67 Teknologi Pangan
83 Industri Karet dan Plastik
71 Teknologi Kimia
85 Teknologi Kertas
73 Pertambangan dan
Mineral
87 Industri Cat dan Warna
75 Minyak Bumi dan
Teknologi Terkait
77 Metalurgi
79 Teknologi Kayu
81 Industri Kaca dan Keramik
91 Bahan Konstruksi dan
Bangunan
93 Rekayasa Sipil
95 Teknik Kemiliteran
97 Rumah Tangga, Hiburan,
Olah Raga
Sub Rekayasa Sipil
 93.020 Pekerjaan Tanah, Penggalian, Konstruksi
Pondasi, Pekerjaan Bawah Tanah
 93.040 Konstruksi Jembatan
 93.060 Konstruksi Terowongan
 93.080 Rekayasa Jalan
Sub Rekayasa Jalan
 93.080 Rekayasa Jalan
93.080.01 Rekayasa jalan secara umum
93.080.10 Konstruksi jalan incl. Peralatan
93.080.20 Bahan jalan
93.080.30 Peralatan dan instalasi jalan
93.080.40 Penerangan jalan dan peralatan terkait
93.080.99 Standar terkait lainnya
Panitia Teknis Berorientasi ICS
INSTANSI TERKAIT
PANITIA TEKNIS SNI
I.
PERPUSNAS, LIPI, BSN,
BAKOSURTANAL
1
2
3
4
5
01-01 : Perpustakaan Dan Kepustakaan
01-03 : Informasi dan Dokumentasi
03-02 : Sistem Manajemen Mutu
07-01 : Informasi Geografi/Geomatika
19-04 : Metode dan Prosedur Pengujian secara umum
II.
BATAN, BPPT
6
7
8
9
10
11
17-01 : Pengukuran Radiasi
17-02 : Pengukuran Aliran Fluida dan Motor Bakar
19-01 : Uji Tak Rusak
19-02 : Pengujian Mekanik
25-01 : Sistem Otomasi Industri
27-01 : Rekayasa Energi Nuklir
III.
DEPDAG, DEPHUB
12
13
03-03 : Jasa Bidang Perdagangan
03-04 : Persyaratan Pembangunan Sarana dan Prasarana
serta Pelayanan dan Pengelolaan Laut
INSTANSI TERKAIT
IV.
ESDM - Ditjen LPE
V.
DEPKOMINFO,
DITJEN
TELEKOMUNIKASI
VI.
DEPKES, KLH,
DEPNAKER,
DEPDAGRI
PANITIA TEKNIS SNI
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01-02 : Istilah Teknik Ketenagalistrikan
13-02 : Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik
13-03 : Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik
17-03 : Meter Listrik
19-03 : Pengujian Tegangan Tinggi dan Perpetiran
27-02 : Turbin Listrik
27-03 : Energi Baru Terbarukan
29-01 : Sistem Ketenagalistrikan
29-02 : Perlengkapan & Sistem Proteksi Listrik (PTSP)
29-03 : Insulasi Listrik
29-04 : Jaringan Transmisi & Distribusi Tenaga Listrik
29-05 : Transformator
29-06 : Instalasi & Keandalan Ketenagalistrikan
29-07 : Kabel dan Konduktor Listrik
29-08 : Lengkapan Listrik
29-09 : Mesin Listrik
30
31
32
33
33-01 : Sistem Kendali Juah
33-02 : Telekomunikasi
35-01 : Teknologi Informasi melalui Media Elektronika
35-02 : Komunikasi Digital
34
35
36
37
38
11-03 : Alat Kesehatan
11-04 : Invitro Diagnostic Test System
13-01 : Keselamatan & Kesehatan Kerja
13-03 : Kualitas Lingkungan dan Manajemen Lingkungan
13-04 : Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran
INSTANSI TERKAIT
PANITIA TEKNIS SNI
VII.
BPOM, DEPTAN,
DEPPERIN
39
40
41
42
43
44
45
46
11-01 : Terapetik
11-02 : Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
65-03 : Pertanian
65-05 : Produk Perikanan
67-01 : Pangan Olahan Tertentu
67-02 : Bahan Tambahan Pangan (BTP) & Kontaminan
67-03 : Peternakan & Produk Peternakan
67-04 : Makanan dan Minuman
VIII.
DEPHUT, DEPTAN,
DKP
47
48
49
50
65-01 : Pengolahan Hutan
65-02 : Hasil Hutan Bukan Kayu
65-04 : Sarana dan Prasarana Pertanian
65-05 : Produk Perikanan
65-05-S1 : Sarana Perikanan Tangkap
65-05-S2 : Perikanan Budidaya
79-01 : Hasil Hutan Kayu
51
INSTANSI TERKAIT
PANITIA TEKNIS SNI
IX.
DEPPERIN
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
21-01 : Permesinan & Produk Permesinan
31-01 : Elektronika untuk Keperluan Rumah Tangga
39-01 : Perhiasan
43-01 : Rekayasa kendaraan Jalan Raya
47-01 : Bangunan Kapal & Konstruksi Kelautan
59-01 : Tekstil & Produk Tekstil
59-02 : Kulit, Produk Kulit & Alas Kaki
65-06 : Produk Kimia dan Produk Agro Kimia
71-01 : Teknologi Kimia
77-01 : Logam, Baja dan Produk Baja
81-01 : Industri Kaca & Keramik
83-01 : Industri Karet & Plastik
85-01 : Teknologi Kertas
87-01 : Industri Cat & Warna
91-02 : Kimia Bahan Konstruksi
97-01 : Peralatan Rumah Tangga. Hiburan & Olah Raga
97-02 : Furnitur
X.
ESDM – DITJEN
PERTAMBANGAN dan
DITJEN MIGAS
69
01-04 : Istilah Geologi & Pertambangan
70
03-01 : Sistem Manajemen dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Bumi
71
07-02 : Potensi Kebumian
72
13-05 : Perlindungan lingkungan geologi dan Pertambangan
73
13-06 : Keselamatan & Kesehatan Kerja Geologi & Pertambangan
74
73-01 : Komoditas Tambang Mineral, Batubara dan Panas Bumi
75
73-02 : Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
76
75-01 : Material, Peralatan Instalasi & Instrumentasi Minyak dan Gas
Bumi
77
75-02 : Produk Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pelumas
INSTANSI TERKAIT
XI.
DEPARTEMEN PU
PANITIA TEKNIS SNI
78
91-01-S1 : Bahan Konstruksi/Bangunan dan Rekayasa Sipil/ SPT
Bidang Sumber Daya Air
91-01-S2 : Bahan Konstruksi/Bangunan & Rekayasa Sipil/ SPT
Bidang Rekayasa Jalan & Jembatan
91-01-S3 : Bahan Konstruksi/Bangunan & Rekayasa Sipil/ SPT
Bidang Perumahan dan Sarana & Prasarana
Permukiman
91-01-S4 : Bahan Konstruksi/Bangunan & Rekayasa Sipil/ SPT
Bidang Bahan, Sains, Struktur dan Konstruksi
Bangunan
91-01-S5 : Bahan Konstruksi/Bangunan & Rekayasa Sipil/ SPT
Bidang Tata Ruang
Tanggapan dalam tahap Jajak Pendapat
 Setuju, dapat disertai komentar non substansial. Jika komentar
bersifat substansial, dianggap tidak setuju.
 Tidak setuju, harus disertai alasan. Jika tidak disertai alasan,
tanggapan dihitung sebagai abstain.
 Abstain, tanpa komentar
Perangkuman Hasil Jajak Pendapat
 Verifikasi tanggapan oleh BSN
 Hasil Jajak Pendapat disampaikan BSN kepada PT/SPT
 Apabila dalam jajak pendapat semua peserta setuju tanpa ada
yang menolak, RSNI3 tersebut diproses tidak melalui tahap
pemungutan suara dan langsung masuk tahap RASNI.
RANAH KEGIATAN MASTAN
PENGEMBANGAN SNI
PENERAPAN SNI
PROMOSI SNI
PENILAIAN KESESUAIAN
PROGRAMMING
Usulan Perumusan :
 SNI baru
 SNI review
 SNI abolisi
BALLOTING
 Kajian / Seminar
Perbandingan Standar
 Enquiry
 Voting
SMM
Lembaga Inspeksi
LSPro
Laboratorium
 Kesiapan LPK
 Pelatihan
SNI DI TEMPAT KERJA
 Penyusunan Manual
 Pelatihan Designer
 Pelatihan Supervisor
 Pelatihan Operator
PENGEMBANGAN &
KERJASAMA MEDIA
 Media Cetak
 Media Elektronik
 Pameran Edukasi SNI
ADVOKASI
 Konsumen
 Kepranataan
 Program & Kebijakan
PENGEMBANGAN PROFESI STANDARDISASI
PENGEMBANGAN PROFESI STANDARDISASI
JENJANG KEAHLIAN
PENGEMBANGAN
MU
MA
UT
AUDIT /
ASSESSMENT
PROVI
MA
LEAD
INSPEKSI
MU
MA
UT
PENGUJIAN
MU
MA
UT
KOMPETENSI
1. PENGEMBANGAN
STANDAR
2. PENERAPAN
STANDAR :
 SISTEM
MANAJEMEN
 INSPEKSI TEKNIS
 SERTIFIKASI
PRODUK
 LABORATORIUM
3. INFORMASI
STANDAR
4. MANAJEMEN
STANDAR
5. METROLOGI
Etika
Pendidikan
Tinggi
Bahan
Ajar
Pelatihan/
Pelatihan
Berkelanjutan
Sertifikasi
Bakuan
Kompetensi
Lembaga
Sertifikasi
MASTAN
System Credit
Point/
Penghargaan
Cum
DASAR PEMBENTUKAN DPW
I. ANGGARAN DASAR (AD)
Pasal 19
Kelompok Minat
(POKNAT)
1. Kelompok Minat/POKNAT adalah merupakan wahana komunikasi dan pembinaan
anggota MASTAN yang memiliki bidang minat khusus dalam pengembangan dan
penerapan standar;
2. Jenis POKNAT ditetapkan berdasarkan keputusan DPN;
3. Pembentukan dan pembinaan keberadaan POKNAT dikembangkan sesuai kebutuhan
lapangan oleh DPW atas sepengetahuan dan pengesahan DPN.
4. Ketentuan ayat 3 khusus untuk wilayah JABODETABEK diatur oleh DPN.
DASAR PEMBENTUKAN DPW
II. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
Pasal 7
Penetapan Pengurus Wilayah dan Kewenangan
1. Bila disuatu wilayah Propinsi terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) Kelompok Minat, maka dapat dibentuk
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) MASTAN
2. Untuk meningkatkan efektifitas organisasi dan pendayagunaan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diatas, Khusus untuk wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) dapat dibentuk
kepengurusan DPW khusus JABODETABEK.
3. Pembentukan DPW dan penetapan
kepengurusan pertama dari organisasi DPW dilakukan oleh DPN
berdasarkan studi kelayakan dan ketentuan yang berlaku
4. Berkaitan dengan ayat 3 diatas, untuk kepengurusan selanjutnya Ketua DPW dipilih secara demokratis dan
ditetapkan melalui Musyawarah Wilayah (MUSWIL)
5. Bila di suatu Propinsi belum terbentuk DPW, urusan keanggotaan di Propinsi tersebut dapat digabungkan
dengan atau diurus oleh DPW terdekat yang diatur oleh DPN.

similar documents