MK-Pertemuan 03 - Praktek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Report
PRAKTEK HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA MK (UMUM)
PERTEMUAN Ke-3
MATA KULIAH PRAKTEK HUKUM ACARA MK
FAKULTAS HUKUM-UNIV. INDONUSA ESA UNGGUL
SEMESTER GANJIL-TA. 2014-2015
Hukum Acara MK
Meliputi:
-
Kewenangan MK
Legal standing
Permohonan
Pembuktian
Pengambilan Putusan
Pelaksanaan Hukum Acara menentukan kelancaran proses
penanganan suatu perkara atau pelaksanaan wewnang.
2
ASAS-ASAS HUKUM ACARA MK
1.
2.
3.
4.
5.
Ius curia novit
Persidangan terbuka untuk umum
Independen & imparsial
Peradilan cepat, sederhana & biaya ringan
Hak untuk didengar secara seimbang (audi et alteram
partem)
6. Hakim aktif dalam persidangan
7. Asas praduga keabsahan (praesumtio iustae causa)
3
Hukum Acara MK
Di dalam UU MK, Hukum acara terbagi
menjadi 2:
 Hukum Acara Umum : memuat aturan
umum beracara di MK
 Hukum Acara Khusus : sesuai dengan
karakteristik masing-masing perkara yang
menjadi kewenangan MK.
4
Hukum Acara Umum
 Tertuang dalam Pasal 28 s.d Pasal 49 UU MK
 Hukum Acara Umum, mengatur:
1. Persidangan
2. Syarat Permohonan
3. Perihal Putusan
5
Hukum Acara Umum
1. Persidangan
- Sidang Panel
- Sidang Pleno
- Sidang Pleno Luar Biasa
- Sidang Panel Diperluas
6
Proses Penerimaan & Pemeriksaan di MK
1.
2.
3.
4.
5.
Pengajuan Permohonan
Alat Bukti
Pemeriksaan Pendahuluan
Pemeriksaan Persidangan
Putusan
7
1. Pengajuan Permohonan
a. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
b. Ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya
c. Dalam 12 rangkap
d. Memuai uraian yang jelas mengenai permohonan
e. Sistematika uraian
- identitas
- posita (kewenangan, legal standing, pokok perkara)
- petitum
f. Dilampiri alat bukti pendukung
8
2. Alat Bukti
a. Surat atau tulisan
b. Keterangan saksi
c. Keterangan ahli
d. Keterangan para pihak
e. Petunjuk
f. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan,
diterima atau disimpan dalam elektronik dgn alat optik.
- Alat bukti harus disah kan dalam persidangan Mahkamah.
9
3. Pemeriksaan Pendahuluan
 Sidang pertama ditetapkan 13 hr setelah dicatat BRPK
 Merupakan Sidang Panel terbuka untuk umum
 Pemeriksaan
kelengkapan
dan
kejelasan
materi
permohonan
 Hakim wajib memberikan nasihat
 Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan
14 hr sejak sidang pertama
10
4. Pemeriksaan Persidangan
Sidang pleno terbuka untuk umum
Setiap ahli & saksi harus disumpah terlebih dahulu
Harus mentaati tatib / dilarang melakukan contempt of court
Hakim dapat meminta keterangan tertulis dari lembaga yang
terkait dalam perkara.
 Keterangan tertulis tersebut wajib dipenuhi paling lambat 7
hr sejak permintaan tersebut diterima.




11
5. Putusan







Dilakukan sidang tertutup dalam RPH
Hakim menyampaikan legal opinion
Dipimpin oleh Ketua MK
Ketua MK tidak hadir, dipimpin Wakil Ketua MK
Cara pengambilan putusan  musyawarah untuk mufakat
Musyawarah tidak tercapai  voting
Putusan final & mengikat.
12
HUKUM ACARA UMUM
Pasal 28 s.d Pasal 49 UU MK
HUKUM ACARA KHUSUS
 Pasal 50 s.d Pasal 85 UU MK
13
GAMBARAN UMUM PROSES
BERACARA DI MK
PENGAJUAN PERKARA
•12 RANGKAP
•DISERTAI BUKTI
REGISTRASI
BRPK
PENJADWALAN
14 HARI KERJA
SETELAH REGITRASI
PEMERIKSAAN
SYARAT
ADMINISTRASI
BELUM LENGKAP
•DIBERITAHUKAN
•DILENGKAPI DLM 7
HARI KERJA
TELAH LENGKAP
PEMENUHAN
KELENGKAPAN
DALAM 7 HARI KERJA
PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON
PENGUMUMAN KEPADA
MASYARAKAT
PERMOHONAN DAPAT DI TARIK
KEMBALI SELAMA PROSES
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
•KELENGKAPAN
•KEJELASAN PERMOHONAN
TIDAK LENGKAP/JELAS
•DIBERITAHUKAN
•DILENGKAPI 14 HARI
TELAH LENGKAP DAN JELAS
PEMOHON MELENGKAPI
ATAU MEMPERBAIKI
DALAM 14 HARI
PEMERIKSAAN PERBAIKAN
DAN KELENGKAPAN PERMOHONAN
RAPAT PLENO
TERTUTUP
LAPORAN DAN PEMBAHASAN
TINDAK LANJUT
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
PLENO TERBUKA UMUM
•KEWENANGAN MK
•KEDUDUKAN HUKUM
•POKOK PERMOHONAN
•PEMBUKTIAN
RAPAT PLENO
TERTUTUP
PENGAMBILAN PUTUSAN
SIDANG TERBUKA UMUM
PENGUCAPAN
PUTUSAN
PENYAMPAIAN
SALINAN PUTUSAN
KEPADA PIHAK
SEKIAN
TERIMA KASIH
17

similar documents