Pokok Bahasan 2 - Pusdiklat Aparatur

Report
MATERI INTI 2
Pokok Bahasan 2:
Desentralisasi Kesehatan:
Dinamika dan Dampaknya
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
1
Tujuan
• Mengetahui Regulasi yang terkait dengan
Desentralisasi
• Mengetahui dan mampu memahami Dampak
Desentralisasi terhadap status kesehatan
masyarakat.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
2
Isi
Berbagai Undang-Undang dan Regulasi terkait
Desentralisasi
2. Dampak Terhadap Status Kesehatan Masyarakat
1.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
3
Berbagai UU dan Regulasi terkait
Desentralisasi
• UU No 32/2004
• Peraturan Pemerintah (PP) No.38/2007
• PP No.41/2007
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
4
UU No 32/2004
• tentang Pemerintahan Daerah
• Amandemen dari UU No. 22/1999
• *penjelasan umum UU No.32/2004
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
5
PP No 38/2007
• tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi,
Dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
• Pengganti dari PP No. 25/2000
• *Penjelasan atas PP No. 38/2007
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
6
PP No. 41/2007
• tentang Organisasi Perangkat Daerah
• Pengganti dari PP No. 08/2003
• *penjelasan atas PP No. 41/ 2007
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
7
Perkembangan
Desentralisasi
Mengayun jauh
di tahun 1999
UU
th
1999
centralization
De-centralization
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
8
UU pemerintahan th 1974
DepKes
DepDagri
• Nasional
• Propinsi/
Daerah
Tingkat I
• Kabupaten/Ko
ta- Daerah
Tingkat II
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
9
Terjadi Restukturisasi Radikal di
Propinsi dan Kab/Kota
UU no 22 th 1999
Departemen
Kesehatan
Pemerintah
Pusat
Dana desentralisasi
Pemerintah
Propinsi
Pemerintah
Kab/Kota
DinKes Propinsi
DinKes Kab/Kota
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
10
Tahun 2000: Terbit PP 25 yang
membingungkan
• 11 kewenangan pusat, 5 propinsi, dan
selebihnya kabupaten/kota
• Membingungkan dan tidak efektif
• Terjadi segmentasi antar level
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
11
Pendulum:
Mengayun
kembali di
tahun 2004
UU
th
2004
UU
th
1999
centralization
UU 32 2004:
De-centralization
Secara hukum sektor
kesehatan
tetap
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten / Kota Dalam
Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
terdesentralisasi
12
UU 32/2004: diikuti
• PP no 38/2007, pengganti
PP 25/2000
• PP 41 2007, pengganti PP
08/2003
• Apakah mungkin terjadi
harmonisasi fungsi?
• Bagaimana hubungan
Dinas Kesehatan dan
RSD?
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
13
PP 38 dan Pendekatan Konkuren
Central
Government
Provincial
Government
District and
City
Government
Regulatory
function
Service
Provision
Financing
function
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
14
Apa Dampak Desentralisasi untuk
peningkatan status kesehatan?
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
15
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Masalah Gizi
Decentralization
MoH Projection
Pengembangan Kapasitas
Source: Bappenas,
2008Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
16
Kematian di bawah lima tahun
Decentralization
Pengembangan Kapasitas
Source: Bappenas,
2008Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
17
Kematian Bayi
.
Decentralization
Pengembangan Kapasitas
Source: Bappenas,
2008Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
18
Kematian Ibu
Decentralization
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Source: Bappenas, 2008
19
Kelahiran yang didampingi tenaga terlatih
Stagnant
Decentralization
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
20
Pemaknaan data
• Jawaban masih
diperdebatkan
Kebijakan desentralisasi
terhadap status kesehatan
belum memberikan hasil
meyakinkan
Hasil pertemuan monitoring
desentralisasi di Bali (2007).
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
21
Harapan:
UU Desentralisasi
Harapan di
tahun 2000
Status
Kesehatan
UU Desentralisasi
Input
Memperkuat
lembaga
pemerintah di
sektor
kesehatan
Kenyataan di
tahun 2007
Sektor
Swasta dan
masyarakat
Faktor-faktor
lain
Input
Terjadi
kebingungan
di berbagai
lembaga
pemerintah
Sektor
Swasta dan
masyarakat
Status
Kesehatan
?
Faktor-faktor
lain
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
22
Periode 2000 - 2007
• dapat disebut
sebagai periode
kebingungan.
• Merupakan
periode transisi:
UU dan PP masih
berubah-ubah
• Ada fenomena
Change without
significant change.
Ada perubahan
aturan hukum
namun tidak ada
perubahan
bermakna.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
23
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Analisis Stakeholders
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
24
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Penilaian subyektif: Posisi DepKes 2004-2009
Strong
support
Moderate
support
Low
support
indiffe
rent
Quite
opposite
opposite
Extremely
opposite
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
25
Pemerintah Pusat +
desentralisasi
4
Pemerintah
Daerah desentralisasi
3
Situasi 20002007
1
2
Pemerintah Daerah
+ dalam
desentralisasi
Pemerintah Pusat -, desentralisasi
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
26
Periode 2000 - 2007:
Desentralisasi setengah hati.
Terjadi situasi dimana Departemen Kesehatan
dan DPR cenderung ingin sentralisasi,
sementara pemerintah daerah berada dalam
sistem yang semakin desentralisasi;
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
27
• Bagaimana masa
depannya?
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
28
• Apakah
Desentralisasi dapat
dipergunakan
sebagai dasar untuk
meningkatkan
kapasitas
pembangunan
kesehatan daerah
•Ya ?
•Tidak?
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
29
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Ya, asal jangan separuh hati
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
30
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Pemerintah Pusat + desentralisasi
4
Pemerintah
Daerah desentralisasi
3
Skenario yang
Diharapkan?
1
2
Pemerintah Daerah +
dalam desentralisasi
Pemerintah Pusat -, desentralisasi
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
31
Implikasi
• Pemerintah Pusat
semangat desentralisasi
• Daerah harus semangat
untuk melaksanakan
desentralisasi
kesehatan, termasuk
mendanai sektor
kesehatan
• Bagaimana
faktanya saat
ini?
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
32
Pemerintah Pusat
• Presiden
• MenkoKesra
• Kementrian Kesehatan
(2010 )
• Bersemangat
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
33
Pemerintah Daerah:
• Desentralisasi fiskal telah memberikan dampak berupa
adanya daerah yang menjadi kuat kemampuan fiskalnya
• Namun masih banyak pemda yang lemah
Kekuatan Ekonomi
Rakyat
rendah
Kekuatan Ekonomi
Rakyat
tinggi
Kekuatan Ekonomi
PemDa Tinggi
1
2
Kekuatan Ekonomi
Pemda Rendah
3
4
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
34
Gambaran APBD per Kapita untuk
Kesehatan
Papua+Irjaba
Maluku Utara
Maluku
Gorontalo
Sultra
Sulsel
Sulteng
Sulut
Kaltim
Kalsel
Kalteng
Kalbar
NTT
NTB
Bali
Banten
Jaw a Timur
DIY
Jaw a
Jaw a Barat
DKI Jakarta
Babel
Lampung
Bengkulu
Sumbar
Jambi
Riau
Sumbar
Sumut
NAD
121.793
31.255
38.389
11.348
188.510
14.829
24.799
19.621
144.203
57.362
35.897
23.834
22.253
36.871
17.111
7.856
16.963
17.099
12.331
3.051
125.831
18.662
19.466
48.035
11.520
147.974
38.608
33.328
10.565
43.760
0
50.000
100.000
150.000
200.000
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
APBD Kesehatan per
(Rp)PSDM Kemenkes RI 2011
PMPKKapita
FK UGM - Badan
35
Gambaran APBD per Kapita untuk
Kesehatan Random pattern
Papua+Irjaba
Maluku Utara
Maluku
Gorontalo
Sultra
Sulsel
Sulteng
Sulut
Kaltim
Kalsel
Kalteng
Kalbar
NTT
NTB
Bali
Banten
Jaw a Timur
DIY
Jaw a
Jaw a Barat
DKI Jakarta
Babel
Lampung
Bengkulu
Sumbar
Jambi
Riau
Sumbar
Sumut
NAD
121.793
31.255
38.389
11.348
188.510
14.829
24.799
19.621
144.203
57.362
35.897
23.834
22.253
36.871
17.111
7.856
16.963
17.099
12.331
3.051
125.831
18.662
19.466
48.035
11.520
147.974
38.608
33.328
10.565
43.760
0
50.000
100.000
150.000
200.000
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
APBD Kesehatan per
(Rp)PSDM Kemenkes RI 2011
PMPKKapita
FK UGM - Badan
36
Pendanaan KIA
2008:
Program MNCH Indonesia sangat
bergantung pada sumber dana
Pemerintah pusat, yang sebenarnya sulit
diandalkan dan akan dihadapkan pada
pendanaan yang rentan
Alokasi Dana
Pemerintah
Daerah 14%
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
37
`Tabel Komparasi Trend Pembiayaan Untuk Program Kesehatan Ibu Anak
7 Propinsi DHS, Tahun 2001-2006 (dalam Juta Rupiah)
Propinsi dengan Kapasitas Fiskal
Rendah
Propinsi dengan Kapasitas
Fiskal Tinggi
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
38
Pembiayaan kesehatan masih
tergantung pusat
• Dana
dekonsentrasi
meningkat tinggi
(problem sering
terlambat)
• DAK terbatas
pemakaiannya
• Daerah
kekurangan
anggaran
operasional
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
39
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Peranan kecil pemerintah daerah dalam
pendanaan kesehatan (misal KIA)
• Rendahnya pengeluaran
kesehatan oleh APBD, dan
bertumpu pada APBN (dana
dekonsentrasi) pada tahun
2004-2007:
• menunjukkan adanya gejala
tidak adanya ownership
pemerintah daerah tentang
program kesehatan.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
40
Situasi alokasi anggaran pemerintah
pusat untuk kesehatan
• Penggunaan formula masih terbatas
• Kabupaten miskin dan kabupaten
kaya masih dianggap sama.
• Belum diberlakukan Standar
Pelayanan Minimal
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
41
Prinsip SPM yang belum berjalan
Dana dekonsentrasi, DAK
dan pembantuan
Daerah-daerah
SPM
Fasilitas Capacity
Building untuk
mencapai SPM bagi
Daerah yang tidak
mampu, sesuai
dengan tingkat
kegagalan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
42
Langkah strategis
• Reposisi Peran Pemerintah
Pusat dan daerah
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
43
• Perlu ada suatu reposisi peran pemerintah
pusat dalam hal pembiayaan kesehatan.
• Alokasi pemerintah pusat perlu
memperhatikan situasi fiskal daerah
• Pemerintah pusat perlu mendukung berbagai
daerah yang terbukti tidak mampu atau sulit
mencapai standar pelayanan minimal yang
ditetapkan oleh bangsa.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
44
• Daerah yang mempunyai kekuatan fiscal tinggi
dan masyarakatnya mampu, diharapkan lebih
mendanai sektor kesehatan;
• pemerintah pusat diharapkan lebih membantu
dalam hal pembinaan teknis atau dukungan
peraturan yang dibutuhkan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
45
Siapa Pemberi Dana
Kesehatan
Kekuatan
Ekonomi Rakyat
rendah
Pemda,
Masyarakat?
Kekuatan
Ekonomi Rakyat
tinggi
Kekuatan
Ekonomi PemDa
Tinggi
1
2
Kekuatan
Ekonomi Pemda
Rendah
3
4
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Pemerintah Pusat?
46
Catatan:
Departemen Kesehatan pernah merencanakan
(Budihardja, 2007)
Daerah dengan
kekuatan Fiskal tinggi
Anggaran
Pemerintah
Daerah untuk
kesehatan tinggi
Anggaran
Pemerintah
Daerah untuk
kesehatan rendah
Daerah dengan kekuatan
Fiskal rendah
Peningkatan APBN
Capacity
sebagai reward
Building
Pengendalian Capacity Building
Perlu
dilakukan
advokasi
Peningkatan alokasi
APBN dan
pendampinganpendampingan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
47
Harapan
• Semoga pemerintah pusat
dan daerah lebih
bekerjasama dalam
melaksanakan
pembangunan kesehatan
berdasarkan kebijakan
desentralisasi
• terimakasih
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
48
Bacaan Lebih Lanjut
• Trisnantoro, L. (2009). Pelaksanaan Desentralisasi
Kesehatan di Indonesia 2000-2007 : Pengantar Des-kes
di Indonesia 2000-2007: Mengkaji Pengalaman dan
Membahas Skenario Masa Depan. Yogyakarta: BPFE.
• Trisnantoro, L. (2009). Pelaksanaan Desentralisasi
Kesehatan di Indonesia 2000-2007 : Bab 1.1 –
Desentralisasi Fiskal Di Sektor Kesehatan dan Reposisi
Peran Pusat dan Daerah. Yogyakarta: BPFE.
• Trisnantoro, L. (2009). Pelaksanaan Desentralisasi
Kesehatan di Indonesia 2000-2007 : Bab 2.2 – Inovasi
fungsi Pemerintah Dalam Regulasi. Yogyakarta:BPFE.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
49
• _____ (2004). UU No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
• World Bank. (2003). Decentralizing Indonesia :
A Regional Public Expenditure Review
Overview Report. World Bank Regional Public
Expenditure Review Overview Report.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
50

similar documents