sistem pembayaran

Report
1
SISTEM PEMBAYARAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN
MATERI AJAR KEBANKSENTRALAN
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 6 APRIL 2010
PPSK
CAKUPAN MATERI
I.
Pengertian Sistem Pembayaran
II. Komponen Sistem Pembayaran
III. Resiko Sistem Pembayaran
IV. Peran Bank Sentral dalam Sistem
Pembayaran
V. Keterkaitan Sistem Pembayaran dan
Kebijakan Moneter
VI. Sistem Pembayaran di Indonesia
VII. Arah Pengembangan Sistem Pembayaran ke
2
Pengertian SP
I. Pengertian Sistem Pembayaran
1.
2.
3.
4.
Apa itu sistem pembayaran?
Kenapa sistem pembayaran perlu bagi perekonomian?
Hirarki sistem pembayaran
Kenapa Bank Sentral berkepentingan dengan sistem
pembayaran?
3
Pengertian SP
I.1 Apa itu sistem pembayaran?
4
– Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang
digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (UU No.23/1999 tentang
Bank Indonesia Pasal 1)
– A Payment System is a set of contractual arrangements, operating facilities
and technical mechanism used for presentation, authentication, and
acceptance of payment orders, and discharge of the resultant financial
obligation through the exchange of value between individuals, banks and
other entities domestically and cross-border (National Payment System
Blue Print, Bank Indonesia )
– A payment system consist of a set of instrument, banking procedures and
typically interbank funds transfer system that ensure the circulation of money
(Bank for International Settlement/BIS)
– A set of rules governing the clearing and settlement of payments.
(International Monetary Fund, 1992)
Pengertian SP
I.1 Apa itu sistem pembayaran?
Evolusi instrumen pembayaran
Barter
Uang Tunai (Cash)
Non Tunai /Non-Cash
(Paper Based Payment)
Cek, Bilyet Giro, transfer
Card & Electronic Based
Payment
5
Pengertian SP
I.2 Kenapa Sistem Pembayaran perlu
bagi perekonomian?
•
•
•
Memfasilitasi alokasi/perpindahan dana (flow of funds)
secara efisien, aman dan cepat untuk mendukung
transaksi perekonomian
Sistem pembayaran yang handal akan mendukung
efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga
keuangan
Dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan,
keamanan dalam penyelesaian transaksi sekuritas,
jasa pembayaran oleh perbankan sangat vital
6
Pengertian SP
•
•
•
Pembayaran adalah komponen esensial dalam
transaksi perdagangan barang dan jasa
(perekonomian). Dalam bahasa yang lebih
sederhana dapat dikatakan bahwa tidak terdapat
Memfasilitasi
alokasi/perpindahan
dana (flow of funds)
perdagangan
bila tidak ada pembayaran.
secara efisien, aman dan cepat untuk mendukung
Flow pembayaran
transaksi perekonomian
Pembeli
Penjual
Sistem(Payor)
pembayaran yang handal akan mendukung
(Payee)
efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga
keuangan
Flow barang/jasa
Dalam
yang
menuntut ketepatan,
M dunia
V = PTpasar
modal
Irving
Fisher
keamanan
dalam
transaksi sekuritas,
Dimana
: M =penyelesaian
Money = uang
jasa pembayaran
perbankan
sangat vital
V =oleh
Velocity
= perputaran
uang
P = Price = harga
T = Transaction = jumlah transaksi
7
Pengertian
Flow of funds
SP
8
Financial System
Returns
Funds
Financial
Market
Returns
Funds
Government /
Central Bank
Involvement
Household
s
Firms
Government
Household
s
Savers
Infrastructure and
Environtment
Funds
Funds
Returns
Financial
Intermediaries
Returns
Firms
Borrowers
Government
Pengertian SP
I.3 Hirarki Sistem Pembayaran
Inverted pyramid (piramida terbalik) :
• Bagian atas piramida mencakup pelaku ekonomi nonbank :
– individual dan perusahaan-perusahaan
– broker, dealer yang terkait dengan pasar uang, pasar modal dan bursa
berjangka
• Bagian tengah piramida mencakup perbankan untuk memfasilitasi
penyelesaian transaksi pembayaran pelaku ekonomi
• Bagian selanjutnya merupakan lembaga jasa kliring untuk
melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masingmasing peserta (bank)
• Bagian bawah adalah Bank Sentral yang bertindak sebagai otoritas
penyelesaian akhir transaksi dari seluruh peserta kliring karena
seluruh rekening bank peserta kliring ada di Bank Sentral
9
Pengertian SP
Payment System Participants, Message Flows, Funds Transferred
Nonbank
abroad
Bank
abroad
Nonbank
Nonbank
Assets
-Cash
-Bank Deposits
-Central bank
deposits
Assets
-Cash
-Bank Deposits
-Central bank
deposits
Commercial bank
Assets
-Cash
-Reserves with
Central bank
-Deposits with
Correspondents
-Claims on
Correspondents
Commercial bank
Assets
-Cash
-Reserves with
Central bank
-Deposits with
Correspondents
-Claims on
Correspondents
Liabilities
-Deposits from
non bank
-Deposits from
correspondent
-Loans from
central bank
Clearinghouse
Calculation of interbank
Settlement positions
Central bank
Assets
- Claims on
banks
Liabilities
-Bank Notes (“cash”)
-Banks’ reserves
Liabilities
-Deposits from
non banks
-Deposits from
correspondens
-Loans from
central bank
10
Nonbank
abroad
Bank
abroad
Pengertian SP
I.4 Kenapa Bank Sentral berkepentingan
dalam Sistem Pembayaran?
•
•
•
Bank Sentral sebagai otoritas yang berfungsi untuk
menjaga stabilitas sistem keuangan
Sistem pembayaran merupakan bagian dari
infrastruktur pendukung Stabilitas Sistem Keuangan
(SSK)
Sistem pembayaran mendukung pencapaian target
moneter dalam jangka pendek (Short-Term Monetary
Target)
11
Pengertian SP
12
.
Stabilitas Sistem Keuangan
Lembaga
Keuangan
Yang Sehat
Pasar
Keuangan
Yang Efisien
Sistem
pembayaran
Yang Handal
Infrastruktur Pasar Yang Modern
Payment System
Struktur SP
13
II. Struktur Sistem Pembayaran
1.
2.
3.
4.
5.
Instrumen / Alat Pembayaran
Mekanisme Pembayaran
Kelembagaan
Infrastruktur Teknologi
Hukum
Struktur SP
14
II. 1. Instrumen Pembayaran (lihat supplemen-1)
Tunai
Non-tunai
: uang kertas dan uang logam
: - paper based (cek, bilyet giro, nota debet,
nota kredit, dll)
- card based (ATM, kartu kredit, kartu debit dll)
- electronoc based (phone, SMS, e-mail dll)
Paper
Based
Card
Based
E-Money
Struktur SP
15
II.2 Mekanisme operasional
1. Pembayaran non-tunai memerlukan suatu sistem serta mekanisme
operasional tertentu untuk melakukan perpindahan dana dari satu
pihak ke pihak lainnya. Sistem dan mekanisme operasional ini
idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan
perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak
penerima. Mekanisme operasional yang termasuk dalam
komponen ini antara lain kliring, sistem transfer antar bank dan
settlement.
2. Sistem setelmen (10 Core Principles, BIS 1999)
3. Sistem net vs sistem gross (kliring vs RTGS)
4. Cross-border Payment System
Struktur SP
16
Mekanisme pembayaran dan setelemen
Pengirim
Bank Sumut
Bank Mandiri
Instrumen
Kliring
Settlement
di Bank Sentral
Penerima
Struktur SP
17
II.3 Kelembagaan
Meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung
berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran a.l : bank sentral,
bank, lembaga keuangan, kantor pos, lembaga kliring, pasar modal,
penyedia jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dll.
II.4 Infrastruktur teknis
 Berbagai komponen teknis untuk memproses dan melakukan
transfer dana seperti message format, sistem komputer Hw & Sw,
jaringan komunikasi, sistem back-up, disaster recovery plan dan
lain-lain.
Struktur SP
18
II.5 Hukum
 Mencakup undang-undang, dan peraturan-peraturan yang terkait
dengan Sistem Pembayaran. Termasuk juga aturan main berbagai
pihak yang terlibat, misalnya antar bank, antar bank dan nasabah,
antar bank dan bank sentral dll.
 Menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan Sistem
Pembayaran. Ketiadaan perangkat hukum tertentu dapat
menghambat pengembangan suatu Sistem Pembayaran.
 Contoh : - pengaturan antara bank dengan nasabah, antar bank, bank
dengan BI, pengaturan lembaga kliring dll
Resiko SP
19
III. Resiko Sistem Pembayaran
Berbagai resiko sistem pembayaran dapat mempengaruhi
instrumen pembayaran, sistem “delivery” dan komunikasi,
sistem pengaturan kliring dan setelmen, dan kondisi
keuangan/moneter suatu perekonmian. Resiko-resiko
dalam sistem pembayaran meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Resiko kredit
Resiko likuiditas
Resiko sistemik
Resiko Hukum
Resiko Operasional
Resiko Kesalahan manusia
Resiko SP
20
III. 1 Resiko Kredit
• Resiko kredit (credit/default risk) terjadi apabila counterparty tidak
dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik
pada saat jatuh tempo maupun sesudahnya.
• Credit risk terkait erat dengan resiko kredit dalam dunia perbankan
dan pasar keuangan - insolvency
• Resiko kredit menyebabkan kemungkinan kerugian pokok pinjaman
(principal losses).
• Credit risk menyebabkan kegagalan setelmen antarbank.
• Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bankbank dalam kaitannya dengan sistem pembayaran – lender of last
resort.
Resiko SP
21
III. 2 Resiko Likuiditas
• Resiko likuditas (liquidity risk) dimana counterparty memiliki dana
yang cukup tetapi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk
membayar secara penuh pada saat jatuh tempo, melainkan
sesudahnya.
• Resiko likuiditas menyebabkan cash-flow terganggu – countrparty
masih solvent tetapi illiquid.
• Dalam praktek susah membedakan antara resiko likuiditas dengan
resiko kredit, resiko likuiditas dapat berakibat pada resiko kredit.
• Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bankbank dalam kaitannya dengan kegagalan sistem pembayaran –
lender of last resort.
Resiko SP
22
III. 3 Resiko Sistemik
• Resiko sistemik (Systemic risk) dimana kegagalan suatu
counterparty dalam setelmen pembayaran menyebabkan pelaku
atau bank lain gagal memenuhi kewajiannya pada saat jatuh waktu.
• Kegagalan seperti ini akan menyebabkan masalah likuiditas dan
masalah kredit yang serius yg dpat mengganggu stabilitas sistem
keuangan.
• Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bankbank dalam kaitannya dengan adanya resiko sistemik dam sektor
keuangan – contoh: BLBI di masa lalu.
Resiko SP
23
III. 4 Resiko Hukum
• Resiko hukum (Legal risk) terkait dengan adanya ketidak pastian
hukum pada masalah transaksi pembayaran dan setelmen.
• Ketidak pastian hukum dalam transaksi pembayaran umumnya
terkait dengan status kepemilikan (legal rights status).
• Kepastian hukum dalam sistem pembayaran meliputi:
• Definisi yg jelas mengenai hak-hak dari para pihak yang terlibat
dalam suatu transaksi pembayaran
• Persyaratan yg jelas mengenai keabsahan suatu instrumen dan
instruksi pembayaran
• Definisi yg jelas mengenai hak-hak dan kewajiban dalam
sistem komunikasi, proses kliring dan setelmen.
• Di sejumlah negara ada “payments law”
Resiko SP
24
III. 5
Resiko Operasional
•
Resiko operasional (operational risk) terkait dengan kegagalan dari
manajemen operasi sistem pembayaran.
•
Integritas operasi dari suatu sistem pembayaran sangat kritikal dalam
mendukung berfungsinya suatu pasar keuangan modern.
•
Fasilitas operasional suatu sistem pembayaran tidak hanya canggih secara
teknis tetapi harus terkelola secara rapi dan berfungsi dgn lancar (well
organized and smoothly functioning), terlebih utk sistem-sistem yg
terotomasi secara penuh.
•
Teknologi yg digunakan dalam suatu sistem pembayaran terotomasi penuh
pada umumnya komplex, selain mahal, juga membutuhkan waktu dari
sejak design awal sampai implementasi.
•
Sekali suatu sistem beroperasi maka tidak boleh ada ruang utk kegagalan
teknis operasional (no room for operational disruptions).
Resiko SP
25
III. 6
Resiko kesalahan manusia
• Resiko kesalahan manusia (human interference and error) terkait
dengan penanganan yg tidak semestinya
•
sengaja seperti, pemalsuan (counterfeiting), pencurian (theft)
dan penipuan (fraud)
•
tidak sengaja, murni kelalaian operator.
• Untuk mencegah resiko dimaksud maka pada umumnya dilakukan
suatu mekanisme verifikasi (bahkan multi-level verification)
terhadap identitas dan otoritas individu yg menandatangani
instrumen pembayaran warkat atau elektronik, selain itu dilakukan
penjagaan (security) pusat komputer secara ketat (contoh: di BoJ).
Peran Bank Sentral
IV. Peran Bank Sentral Dalam Sistem
Pembayaran
1. Pengawas (Supervisory responsibilities)
2. Policy responsibilities
3. Penyelenggara (Operational responsibilities)
4. Sistem Pembayaran sebagai tugas pokok Bank Sentral
26
Peran Bank Sentral
27
1. Sebagai Pengawas (Supervisory responsibilities)
•
Tujuan untuk memastikan proses sistem pembayaran sampai ke
tahap penyelesaian akhir (setelmen) dapat berlangsung secara
tepat waktu.
•
Pengawasan langsung (supervision) dan tak langsung (Oversight)
terhadap sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh swasta.
•
Keterlibatan langsung dalam penetapan prinsip-prinsip yang
mengatur mekanisme operasional suatu sistem pembayaran,
meliputi a.l. membership criteria, guarantees or arrangements –
by laws .
•
Menyiapkan guidelines bagi bank-bank dalam risk management
Peran Bank Sentral
28
2. Sebagai Pengatur (Policy responsibilities)
•
Menetapkan arah pengembangan sistem pembayaran secara
nasional, blue print, dan mengatur struktur dan operasi sistem
pembayaran secara keseluruhan untuk menjamin keamanan dan
kehandalannya.
•
Menetapkan aturan untuk mengurangi resiko sistemik, seperti
penerapan “cap” atau “limit” dari intraday credit antar peserta, dan
pengaturan “loss-sharing” dalam sistem netting multilateral.
Peran Bank Sentral
3. Sebagai Penyelenggara (Operational responsibilities)
•
Bank sentral di sejumlah negara berperan aktif sebagai penyelenggara
sistem pembayaran, khususnya dalam operasi sistem pembayaran
bernilai besar (large-value payments)
•
Di USA, penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan oleh bank
sentral dan swasta:
•
ke-12 FedRes Bank menyelenggarakan sistem pembayaran utk nilai besar dan
kecil/ritel, baik secara warkat maupun secara elektronik.
•
Sistem kliring (check clearinghouse and automated clearinghouse/ACH)
diselenggarakan oleh FedRes dan oleh swasta.
•
•
29
Fedwire (large-value) diselenggarakan oleh FedRes.
Di Indonesia, hampir seluruhnya diselenggarakan oleh bank sentral.
Peran Bank Sentral
30
4. Sistem Pembayaran sebagai tugas pokok bank sentral
•
Mengingat keterkaitan erat antara sistem pembayaran dgn core function bank
sentral sebagai otoritas moneter dan pengawas bank, dewasa ini hampir
semua bank sentral memberikan perhatian yg lebih serius terhadap
pengembangan sistem pembayaran.
•
Di Indonesia, sejak UU 23/1999 yg secara eksplisit menyatakan salah satu
tugas BI di bidang sistem pembayaran, BI memberikan perhatian yg lebih
besar terhadap pengembangan sistem pembayaran di Indonesia
•
Pembuatan Blue print Sistem Pembayaran pada tahun 1996
•
Pembentukan suatu biro khusus utk pengembangan sistem pembayaran.
Keterkaitan
31
31
V. Keterkaitan Sistem Pembayaran
dengan Kebijakan Moneter
Pelaksanaan tugas Bank Sentral
1. Implementasi kebijakan
moneter- short-term monetary
target
2. Mewujudkan adanya sistem
perbankan yang kuat dan stabil
3. Menjamin adanya sistem
pembayaran yang efisien dan
stabil
4. Lender of last resort
5. Mengedarkan uang kas
6. Mengatur cadangan devisa
7. Pemegang kas pemerintah
Tiga pilar pelaksanaan tugas
Bank Sentral
Stabilitas
Moneter
Stabilitas
Sistem
Keuangan
Sistem
Pembayaran
yg Efisien
dan Aman
SP di Indonesia
32
VI. Sistem Pembayaran di Indonesia
1. Struktur sistem pembayaran
2. Jenis-jenis sistem pembayaran
3. Peran Bank Indonesia dalam sistem
pembayaran
4. Arah Pengembangan Sistem Pembayaran di
Indonesia
SP di Indonesia
1. Struktur sistem pembayaran
1. Pelaku
•
•
•
•
•
Individual dan perusahaan
Broker, dealer
Bank-bank
Lembaga keuangan nonbank
Bank Indonesia
2. Instrumen
•
•
Tunai
Nontunai (RTGS, Kliring melalui ATM/Kartu Debet. Kartu Kredit
dan E-money)
33
SP di Indonesia
34
ORIGINATOR/PEMBAYAR
.
KAS
KANTOR POS
1. Pelaku
•
•
•
•
•
ORIGINATING BANK
Individual
danVALUE
perusahaan
LARGE
PAYMENTS
Broker, dealer
Bank-bank
CREDIT TRANSFER
CHEQUE/
GIRO
Lembaga keuanganBILYET
nonbank
Bank Indonesia
RETAIL PAYMENTS
RETAIL
CREDIT NOTE
BI - RTGS
2. Instrumen
BI - CLEARING
ATM &
DEBIT CARD
CLEARING
SHARED ATM
CREDIT
CARD
CLEARING
CREDIT
CARD
• Tunai
APPOINTED
BANK
• Nontunai
KANTOR
POS pendukung: transaksi
BENEFICIARY
BANK lihat dari
• (tabel
tunai dan nontunai,
perputaran kliring + RTGS) diambil dari SEKI
BENEFICIARY/PENERIMA
Arah Pengembangan SP35
35
Trend Peningkatan Transaksi
36
Pembayaran BI-RTGS
36
Profil perkembangan transaksi
RTGS dari tahun 2000 s.d 2009
Nilai rata-rata harian saat ini
mencapai (per 2009) Rp 188
triliun rupiah
Voume rata-rata harian (per
2009) mencapai 50 ribu
transaksi/hari
Juta
Transaksi
12
Rp Miliar
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
10
8
6
4
2
Nilai (Rp Miliar)
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Volume
Perkembangan perputaran
transaksi RTGS terhadap GDP
- Pada awal implementasi
RTGS, perputaran
transaksi rata-rata baru
2,5 kali GDP
- Saat ini rata-rata telah
mencapai 6,5 kali GDP
Rp Triliun
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Perputaran RTGS
GDP
11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7
20002001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
36
Trend
Peningkatan
Transaksi Kliring
37
37
Rp Triliun
200
Juta Transaksi
10
180
9
160
8
140
7
120
6
100
5
80
4
60
3
40
20
2
Nilai
Volume
-
Jan 2002
April 2002
Juli 2002
Okt 2002
Jan 2003
April 2003
Jul 2003
Okt 2003
Jan 2004
Apr 2004
Jul 2004
Okt 2004
Jan 2005
Apr 2005
Jul 2005
Okt 2005
Jan 2006
Apr 2006
Jul 2006
Okt 2006
Jan 2007
Apr 2007
Jul 2007
Okt 2007
Jan 2008
Apr 2008
Jul 2008
Okt 2008
Jan 2009
Apr 2009
Jul 2009
Okt 2009
-
1
Pertumbuhan transaksi kliring cenderung stagnan, karena ada
shifting ke transaksi pembayaran retail lain (kliring APMK)
- Nilai rata-rata harian saat ini (per 2009) mencapai Rp 6,4 triliun
rupiah/hari
- Voume rata-rata harian (per 2009) mencapai 341 ribu
transaksi/hari
Trend Peningkatan
Transaksi Kartu Kredit
38
38
Volume dan Nilai Transaksi
Jumlah Kartu Beredar
160
200
Juta Kartu
14
140
180
12
Triliun Rp
Juta Transaksi
160
120
140
10
100
120
8
80
100
60
80
60
40
6
4
40
20
20
-
2000
2001
2002
2003
2004
Volume
2005
2006
Value
2007
2008
2009
2
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Jumlah Pemegang Kartu Kredit
• Pertumbuhan kartu kredit berkembang dengan pesat sekitar
19,0% per tahun.
• Volume tumbuh 19,5% per tahun, rata-rata volume sekitar 500
ribu/hari
• Nilai tumbuh 29,4% per tahun, rata-rata nilai sekitar Rp374
milyar/hari
Perkembangan Transaksi Kartu
39
ATM
Volume dan Nilai Transaksi
Jumlah Kartu Beredar
Juta Transaksi
Rp Triliun
2,500
2,000
1,500
1,000
500
2000
2001
2002
2003
2004
Volume
2005
2006
Value
2007
2008
2009
39
Juta Kartu
50
1,800
45
1,600
40
1,400
35
1,200
30
1,000
25
800
20
600
15
400
10
200
5
-
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Jumlah Kartu
• Pertumbuhan kartu account based berkembang dengan
pesat sekitar 4,1% per tahun.
• Volume tumbuh 15,6% per tahun, rata-rata volume sekitar
4,2 juta/hari
• Nilai tumbuh 38,1% per tahun, rata-rata nilai sekitar Rp4,9
triliun/hari
Trend Peningkatan Transaksi
40
Pembayaran E-Money
Ribu Transaksi
Rp Juta
70,000
2,500
60,000
2,000
50,000
40
Ribu Kartu
3,000
2,500
2,000
40,000
1,500
30,000
1,000
1,500
1,000
20,000
500
10,000
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007
2008
Nilai
2009
Volume
500
4
6
8
2007
10 12
2
4
6
8
10 12
2
4
2008
Jumlah Kartu Beredar
6
8
10 12
2009
• Pertama kali muncul pada bulan April 2007
• Jumlah e-money beredar sampai dengan Januari 2010
mencapai 3,3 juta.
• Aktivitas transaksi meningkat cukup signifikan . Volume
tumbuh 581% dan nilai tumbuh 577% dibanding tahun
sebelumnya.
• Tahun 2009 volume mencapai 17,4 juta transaksi dengan nilai
Rp519,2 miliar.
SP di Indonesia
Interaksi Bank dengan Sistem
Pembayaran dan Mekanismenya
E-money
Scheme
RTGS/DNS
SSSS
41
Private
SSSS
Cheque
Clearing
Cross Border
Payment
Interbank
Giro
Commercial
Bank
E-Commerce
Payment
Mobile
Payment
Bulk
Transfer
ATM
Payment
Debit
Card System
Credit
Card System
SP di Indonesia
Interaksi Bank dengan Sistem
Pembayaran dan Mekanismenya
E-money
Operator
SWIFT
Cross Border
Payment
Others
ISP
E-money
Scheme
RTGS/DNS
SSSS
Private
CSD
ACH /
Clearing
House
Private
SSSS
Commercial
Bank
Interbank
Giro
Mobile
Payment
ATM
Payments
Global/Domestic
Operator
Settlement
Bank
Cheque
Clearing
E-Commerce
Payment
Mobile
Phone
Operator
Central
Bank
42
ACH /
Clearing
House
Bulk
Transfer
Debit
Card
System
Global/Domestic
Operator
ACH /
Clearing
House
Credit
Card
System
Global/Domestic
Operator
SP di Indonesia
43
43
Card Based Payment System











Penyelenggaraan ATM
+ 50 bank penyelenggara ATM
+ 8158 mesin ATM
Switching Company :

Lokal :
ATM Bersama , Alto, Cakra, ATM-BCA

International : Cirrus (MasterCard) dan Plus (Visa)
+ 30 Bank Penyelenggara ATM bergabung dengan Switching Company.
Bank Setelmen :

Bank Indonesia (ATM Bersama ),

Bank Bali (ALTO)

BCA (Jaringan ATM-BCA)
Belum ada National Switching yang menyatukan semua ATM
Kartu Kredit
+ 17 bank penerbit
Kliring kartu kredit oleh Card Companies (Visa or MasterCard)
Bank Settlement :

Standard Chartered (Visa),

Chase Manhattan (MasterCard),

American Express (Amex Card)
Current Issue :
efisiensi - mulai ada
National Switching
SP di Indonesia
44
Perkembangan
Sistem Pembayaran di Indonesia
.
KLIRING MANUAL
1908
KLIRING OTOMASI
1990
KLIRING SEMI
OTOMASI
1994
KLIRING ELEKTRONIK 1998
SISTEM KLIRING
NASIONAL
2005
SP di Indonesia
45
45
SISTEM KLIRING DI INDONESIA
1) Sistem Kliring manual
Sistem Kliring manual merupakan sistem penyelenggaraan
kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan
rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring ) serta
pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta
kliring
2) Sistem Kliring semi otomasi
Sistem kliring semi otomasi adalah sistem penyelenggaraan
kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan
rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) dilakukan
secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara
manual oleh setiap peserta kliring
SP di Indonesia
46
46
3) Sistem Kliring Otomatis
Sistem Kliring otomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring
yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan
rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) serta
pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara
otomasi
4) Sistem Kliring eletronik
Sistem kliring eletronik adalah sistem penyelenggaraan
kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan
pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo
Kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan
penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara
untuk dipilah secara otomasi.
Kliring Nasional
Sistem Kliring Nasional
Suatu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring secara
nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank
Indonesia dan Bank
Mencakup pengembangan sistem kliring kredit paperless dan sistem
kliring warkat debet
Manfaat bagi Bank Indonesia :
 Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan aplikasi serta
waktu proses kliring
 Mengurangi risiko penyelenggaraan kliring
 Tersedia jangkauan transfer antar bank yang lebih luas melalui
sistem kliring
Manfaat bagi Bank :
 Menghemat biaya operasional bank (biaya pencetakan warkat)
 Memperluas jangkauan layanan bank kepada masyarakat
47
47
Kliring Nasional
Latar Belakang Penerapan Failure to System
pada Sistem
Kliring Nasional
BI-RTGS (Manfaat
dan Implikasinya)
• Memenuhi standard internasional (BIS’s Core Principles)
 manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring (netting
system) guna memastikan pemenuhan kewajiban setiap Bank
dalam kliring.
• Mencegah timbulnya saldo giro negatif (saldo debit) akibat
kalah kliring
• Me-minimize risiko BI akibat kegagalan Bank dalam memenuhi
kewajibannya (sesuai ps. 11 UU no. 23 tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan UU no.3 tahun 2004 tentang
Bank Indonesia).
48
48
SP Internasional
SISTEM PEMBAYARAN
INTERNASIONAL
Lembaga Penyelenggara Sistem Pembayaran Internasional,
antara lain:
1. SWIFT (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication)
2. The Federal Reserve Fedwire
3. The Bank of Japan - NET
4. CHIPS (Clearing House Interbank Payments System)
Instrumen pembayaran internasional yang lazim digunakan
antara lain money transfer, credit cards dan traveller
cheques
Issue : Inefisiensi, mahalnya biaya International Switching
Solusi: BI Net?
49
49
SP di Indonesia
3. Peran BI Dalam Sistem Pembayaran
Tujuan dan Tugas BI
(Pasal 7 dan 8 UU No. 23 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3
Tahun 2004)
Menetapkan &
Melaksanakan
Kebijakan Moneter
MENCAPAI &
MEMELIHARA
KESTABILAN NILAI
RUPIAH
Mengatur &
Mengawasi
Bank
Mengatur dan
Menjaga
Kelancaran
Sistem
Pembayaran
50
50
SP di Indonesia
51
51
Salah satu tugas pokok Bank Indonesia menurut UU No.23 tahun
1999 tentang Bank Indonesia adalah :
Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
Sasaran
Sistem Pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal
Wewenang BI dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran
1.
Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin penyelenggaraan jasa SP
2.
Mewajibkan penyelenggara jasa SP menyampaikan laporan kegiatannya
3.
Menetapkan penggunaan alat pembayaran
4.
Mengatur sistem kliring antar bank
5.
Menyelenggarakan penyelesaian akhir (setelmen)
6.
Menetapkan macam, harga, ciri dan bahan uang
7.
Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik dan
memusnahkan uang dari peredaran
SP di Indonesia
52
52
Cakupan Peran BI dalam sistem pembayaran
•
•
•
•
Regulator
– Menyusun kebijakan, peraturan hukum dan prosedur sistem pembayaran
Operator (RTGS/Kliring)
– Menjamin terselenggaranya sistem pembayaran yang dapat dipercaya,
efisien, aman dan adil
Fasilitator Pengembangan
- Melalui Forum Komunikasi Sistem Pembayaran Nasional
(Terdapat lima komite yaitu : manajemen risiko, teknologi informasi, standar
dan produk, legal,bylaws )
Pengawas ( konsep pengawasan tengah disusun)
– Menjamin semua pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran mengikuti
aturan yang telah dibuat/disepakati
SP di Indonesia
Kebijakan Sistem Pembayaran Nasional
Bank Indonesia
53
53
• RISK REDUCTION
Sistem pembayaran yang mampu meminimalisasi risiko (risiko likuiditas, risiko
kredit, risiko hukum dan risiko operasional) dan mendukung stabilitas sistem
keuangan.
• EFFICIENCY
Sistem pembayaran yang memungkinkan pemrosesan transaksi secara
mudah, cepat, akurat dengan biaya yang rendah
• EQUITABLE ACCESS
Pemberian akses yang adil dan setara (equal) baik kepada peserta sistem
pembayaran maupun kepada masyarakat luas sebagai pengguna.
• CONSUMER PROTECTION
Bertujuan untuk melindungi dan atau memenuhi hak-hak stakeholder
pengguna sistem pembayaran.
Arah Pengembangan SP54
4. Arah Pengembangan Sistem Pembayaran
Menuju Less Cash Society (Non Tunai)
54
 Fakta menunjukkan instrumen non tunai semakin
mendominasi transaksi, mengalahkan instrumen non
tunai
 Persiapan menuju keterbukaan ekonomi Asean 2015
dan globalisasi 2020.
 Mengantisipasi preferensi dan kebutuhan
masyarakat yang meningkat serta perkembangan IT
yang pesat.
 Alasan efisiensi, efektifitas dan manajemen risiko.
Maka arah Pengembangan Sistem
Pembayaran lebih difokuskan pada
pengembangan less cash society.
Arah Pengembangan SP55
Tingkat Pengenalan Instrumen Non Tunai
120.00
100.00
Tingkat Pengenalan Instrumen Non Tunai (%)
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
Top of mind
Sumber : Hasil Survey BI 2006
Total
55
Arah Pengembangan SP56
Jumlah responden (%)
Motivasi Utama Menggunakan
Instrumen Non Tunai
50
45
40
35
30
25
20
15
41.94
25.96
12.9
10
5
0
Sumber : Hasil Survey BI 2006
7.83
7.07
2.76
0.92
0.46
56
Arah Pengembangan SP57
Fungsi Instrumen Pembayaran Non Tunai
yang diinginkan
Sumber : Hasil Survey BI 2006
57
Arah Pengembangan SP58
58
Kesediaan Pengusaha dalam menerima Instrumen Pembayaran Mikro
(Kartu Prabayar / E - Money)
Sumber : Hasil Survey BI 2006
Arah Pengembangan SP59
Prospek Instrumen Mikro Non Tunai
 Instrumen non tunai yang paling banyak
dikenal adalah kartu debit/ATM, diikuti oleh
kartu kredit dan cek
 Merchant yang potensial: perdagangan ritel,
rumah sakit, pompa bensin, transportasi,
jalan tol
 Hasil survei menunjukkan bahwa permintaan
terhadap instrumen mikro cukup menjanjikan
 Respon pasar bersifat positif
 Lembaga IT (telekomunikasi) sangat
mendukung
59
SP di Indonesia
60
60
Q and A please?
SP di Indonesia
2. Jenis-jenis Sistem Pembayaran di Indonesia
61
61
 Sistem Pembayaran Nilai Besar (High Value Payment System) – BI-RTGS
 Transaksi/warkat diatas Rp 100 juta
 Transaksi untuk kepentingan pemerintah digolongkan kepada
transaksi high value meskipun nilainya relatif kecil karena pertimbangan
faktor urgensi.
 Transaksi pasar modal dan pasar uang, transaksi valuta asing, jual beli
surat berharga dapat digolongkan kepada transaksi high value tanpa
memandang nilai transaksinya
 Sistem Pembayaran Nilai Kecil/Retail (Small Value/Retail Payment
System) – sistem kliring.





Transaksi/warkat dibawah Rp 100 juta
Transaksi individual (cek, BG, transfer)
Transaksi kartu kredit/kartu debit
Transaksi bulk (payrol, publik service utilities)
dll
SP di Indonesia
62
62
Sistem Pembayaran Ritel

Kliring diselenggarakan secara lokal oleh Bank Indonesia
atau pihak lain (di daerah yang tidak terdapat Bank
Indonesia)

Terdapat 104 Kliring Lokal (38 KBI dan 66 non-BI)

Setelmen di Bank Indonesia (Multilateral Netting)

Sistem Kliring yang digunakan : Manual, Semi Otomasi
(SOKL), Otomasi dan Elektronis
RTGS
Sistem Pembayaran Nilai Besar (Large-Value)
BI- RTGS **** BI-SSSS
 Sejak 17 November 2000 telah diimplementasikan Sistem Bank
Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dengan cakupan
untuk seluruh wilayah Indonesia
 Sejak Februari 2004 telah diimplementasikan Bank Indonesia
Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) untuk
mengakomodasi kebutuhan setelmen transaksi surat berharga (SBI
dan Surat Utang Negara)
63
63
RTGS
Sistem Pembayaran Nilai Besar (high
value)
64
64
BI-RTGS (Pengertian)
• Sistem transfer dana antar-bank
bersifat on-line
• Setiap instruksi transfer dana oleh
bank langsung di-settle atau dpl
langsung mendebet rekg.bank
pengirim dan mengkredit rekg.bank
penerima di BI (gross settlement),
sepanjang saldo rekg. giro bank
pengirim mencukupi.
• Configures BI - RTGS
Transaksi pembayaran
antar-bank bernilai besar
dan/atau bersifat urgent
(HVPS)
Sifat Transaksi RTGS :
•Antar-Bank, bersifat
“Credit Transfer”
• Bank - BI, bersifat
“Credit Transfer”
& “Debit Transfer”
RTGS
65
65
BI-RTGS (Manfaat dan Implikasinya)
MANFAAT BAGI PERBANKAN :
 Transaksi Pembayaran Antar-Bank dapat dilakukan secara on-line dan paperless
 Settlement dari setiap Transaksi Pembayaran Antar-Bank dapat dilakukan dalam hitungan
detik (real-time), sepanjang saldo rekening giro bank pengirim (sending bank) mencukupi
 Posisi “terkini” saldo rekening giro dapat dimonitor setiap saat sepanjang hari
 Membantu pengaturan transmitting Transaksi Pembayaran Antar-Bank dan pengelolaan
likuiditas
IMPLIKASI BAGI PERBANKAN :

Treasury bank dituntut untuk meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas
(liquidity management) dan risiko (risk management)
MANFAAT BAGI BANK INDONESIA :

Mengurangi risiko Bank Sentral akibat adanya ‘time lag’ antara transaksi dan settlement yang terjadi selama
ini dalam transaksi pembayaran antar bank melalui kliring dengan multilateral netting.

Dengan penerapan CSA (Centralised Settlement Account) maka akan tersedia informasi rekening bank
secara real time dan menyeluruh.
Arah Pengembangan SP66
Tabel Perputaran Kliring
Nominal dalam jutaan rupiah
Bulan
Maret 2008
Volume
6,661,019
Nominal
124,055,560.46
Februari 2008
6,540,915
122,645,103.60
Januari 2008
7,423,318
142,837,145.39
Desember 2007
6,131,866
November 2007
6,809,969
Oktober 2007
6,563,275
116,687,915.41
128,170,093.66
117,633,364.53
September 2007
6,495,708
116,266,056.19
Agustus 2007
6,902,488
123,076,767.07
Juli 2007
6,991,287
120,891,222.44
Juni 2007
6,207,430
106,182,734.78
Mei 2007
6,725,973
113,041,321.99
April 2007
6,191,628
102,633,512.06
Maret 2007
6,371,839
105,540,614.93
66
Arah Pengembangan SP67
Tabel Transaksi RTGS Agregat
Periode
Nilai
(Miliar Rp)
Volume
(Satuan)
Maret 2008
3,311,768.27
822,049.00
Februari 2008
3,096,023.68
756,528.00
Januari 2008
4,318,809.48
866,773.00
Desember 2007
2,685,732.08
787,254.00
November 2007
3,513,883.09
823,189.00
Oktober 2007
3,413,325.19
748,789.00
September 2007
3,218,155.69
725,381.00
Agustus 2007
3,853,523.15
787,222.00
Juli 2007
3,742,563.48
771,069.00
Juni 2007
3,519,701.73
677,806.00
Mei 2007
3,627,918.04
719,107.00
April 2007
3,361,906.46
603,232.00
67
Arah Pengembangan SP68
68
Perkembangan Transaksi RTGS dan Kliring
.
Keterkaitan
Float dalam sistem pembayaran
1. Float adalah dana yg masih dalam posisi mengambang atau belum
settled pada rekening yg dituju
2. Float menggangu efektifitas kebijakan moneter. Adanya float
menimbulkan kesulitan dalam menghitung kewajiban “reserve
requirement” bank dan pencapaian target moneter jangka pendek
– base money dan suku bunga jangka pendek
3. Penyebab float - posting procedures, transportation, backlogs,
dan processing error
4. Pada umumnya float lebih besar pada sistem pembayaran dengan
warkat (paper-based) dari pada sistem elektronik.
5. Ada 2 jenis float:
Debit float
Credit float
70
70
CREDIT FLOAT
(Pembayaran dgn bank transfer)
PENYERAHAN BARANG/
JASA
PT. Metro
PT. Gajah
ADVIS PERINTAH
PEMBAYARAN
ADVIS PEMBAYARAN
Bank
Lampung
Bank BCA
ALIRAN DANA
ALIRAN DANA
BANK SENTRAL
3
DEBET FLOAT
(Pembayaran dengan cek/BG)
PENYERAHAN BARANG/
JASA
PT. Metro
PT. Gajah
ADVIS PENDEBETAN
PENYERAHAN CEK/BG
Bank
Lampung
Bank BCA
KLIRING DAN SETELMEN
KLIRING DAN SETELMEN
BANK SENTRAL
4
10 Core Principles
10 CORE PRINCIPLES
(acuan dalam rangka membangun sistem pembayaran)
Berdasarkan publikasi BIS, Desember 1999
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
73
73
Sistem harus memiliki Dasar Hukum kuat pada semua yurisdiksi terkait
Ketentuan dan prosedur harus memberikan pemahaman yang jelas kepada peserta
terhadap dampak dari setiap risiko yang dihadapi peserta
Sistem harus memiliki prosedur yg jelas mengenai manajemen risiko kredit dan risiko
likuiditas
Sistem harus dapat menjamin terlaksananya settlement dengan segera selambat2nya
pada akhir hari
Dalam multilateral netting, sistem harus dapat menjamin terlaksananya settlement
pada jadwal yang telah ditetapkan meskipun ada peserta kliring terbesar yang
mengalami ketidak mampuan memenuhi kewajiban
Asset/dana untuk setelmen dibawah penguasaan Bank Sentral
Sistem harus menjamin keamanan dan kehandalan operasional dan mempunyai
contingency plan
Sistem harus menyediakan sarana pembayaran yang praktis untuk user dan efisien
untuk perekonomian
Sistem harus mempunyai kriteria dan akses yang terbuka untuk seluruh partisipan
Penyelenggaraan sistem harus efektif, dapat dipertangungjawabkan dan transparan
Suplemen
74
BI-RTGS
(Settlement Processor)
RTGS sebagai “Settlement Processor” seluruh transaksi pembayaran
yang melibatkan rekening giro bank
Settlement for Clearing Figures
•SKEJ
•OKS, OKM, SOKL, Manual
Settlement for Rp., dari
•Transaksi For-Ex
•Pembayaran Cross-Border
CH
SISTEM
RTGS
Settlement for Inter-Bank Giro
• Pembayaran gaji
• Pembayaran tagihan
74
Payment Settlement, dari trxn
jual-beli securities of
• Money Market, to be linked to
BER (Book Entry Registry)
• Capital Market, to be linked to
JSX/KPEI
Settlement for clearing figures from
card-based payments
•Credit Card
•ATM
•EFT/POS
Suplemen
Sistem Pembayaran Nilai Besar (high value) vs
Sistem Pembayaran Nilai Kecil (retail)
Perbedaan antara (Netting vs Gross)
Netting (Sistem Kliring)
•
Gross (sistem BI-RTGS)
Proses settlement untuk
seluruh transfer dana
dilakukan secara net, secara
berkala atau pada akhir hari
•
Proses settlement dilakukan
per- transaksi secara real-time
•
Informasi posisi likuiditas realtime
•
Kebutuhan likuiditas
terakumulasi secara berkala
atau pada akhir hari
•
Mengurangi risiko kegagalan
settlement
•
Kekurangan likuiditas dapat
ditunda sampai akhir hari
•
Kebutuhan likuiditas tersebar
sepanjang sistem berjalan
•
Kemungkinan terjadi
kegagalan settlement, karena
netto kewajiban > saldo
rekeninig giro bank
•
Mengedukasi Treasury Bank
untuk lebih profesional dan
disiplin dalam pengelolaan
likuiditas
75
75
Isu SP
76
Issue2 Sistem Pembayaran Saat Ini
Lampiran
76
Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
ACUAN POKOK
PENGEMBANGAN
SISTEM PEMBAYARAN NASIONAL
BLUE PRINT SPN 1995
TUGAS POKOK BANK INDONESIA
PASAL 15 UU NO. 23 TH. 1999
MENGATUR DAN MENJAGA
KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN
PERKEMBANGAN
REVIEW BLUE PRINT SPN
SISTEM
PEMBAYARAN
- KEMAMPUAN BANK
- KEMAJUAN
TEKNOLOGI
REVISED BLUE PRINT SPN
(BLUE PRINT SPN
GENERASI KEDUA)
- KEBUTUHAN
MASYARAKAT
- KERJASAMA
INTERNASIONAL
Isu SP
Issue2 Sistem Pembayaran Saat Ini
Lampiran
Pengembangan Sistem Pembayaran
KERANGKA KEBIJAKAN SP
BLUE PRINT 1995
• STABILITY
• FAIRNESS
• EFFICIENCY
BLUE PRINT BARU
(second generation)
• Risk Reduction
PERKEMBANGAN PADA BIDANG
• Efficiency
SISTEM PEMBAYARAN :
• Equitable Access
- KEMAMPUAN BANK
• Consumer Protection
- KEMAJUAN TEKNOLOGI
- KEBUTUHAN MASYARAKAT
-KERJASAMA INTERNASIONAL
77
77
Isu SP
Rancangan Undang-Undang Transfer Dana
(sedang disiapkan)
Latar Belakang Perlunya Undang-Undang Transfer Dana
• Indonesia belum memiliki peraturan perundangan tentang Transfer
Dana yang dapat mencakup, antara lain kejelasan hak dan kewajiban
para pihak, status dana, dasar hukum yang digunakan dalam hal terdapat
perselisihan.
• proses transfer dana dan potensi timbulnya permasalahan hukum, akibat :
– Banyaknya pihak yang terlibat (nasabah/bank/lembaga non bank)
– Tidak jelasnya hak dan tanggung jawab para pihak dalam proses
transfer dana
– Tidak jelas kepastian dan perlindungan hukum (terutama nasabah)
– Pesatnya perkembangan media transfer dana
78
78
Isu SP
79
Issue2 Sistem Pembayaran Saat Ini 79
Lampiran
Rancangan Undang-Undang Transfer Dana
1. Cakupan pengaturan RUU Transfer Dana
(Elektronik dan non elektronik; Rupiah dan Valas;Bank dan Lembaga selain
Bank di wilayah RI)
2. Status dana transfer terkait dengan likuidasi dan pailit
(Cakupan permasalahan boedel pailit atau custodian, status dana
apabila Perintah Transfer Dana : belum diaksep atau telah diaksep)
3. Perubahan dan pembatalan Perintah Transfer Dana
4. Pembuktian dan alat bukti
(Penambahan pengaturan alat bukti elektronik dalam RUU ini)
5. Pengaturan rumusan tindak pidana dan sanksi
Isu SP
80
80
Sistem Kliring Terpadu
Suatu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring secara nasional yang
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Indonesia dan Bank
Mencakup pengembangan sistem kliring kredit paperless dan sistem kliring warkat
debet
Manfaat bagi Bank Indonesia :
 Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan aplikasi serta waktu
proses kliring
 Mengurangi risiko penyelenggaraan kliring
 Tersedia jangkauan transfer antar bank yang lebih luas melalui
sistem kliring
Manfaat bagi Bank :
 Menghemat biaya operasional bank (biaya pencetakan warkat)
 Memperluas jangkauan layanan bank kepada masyarakat
SP di Indonesia
Bagan Aliran Sistem Kliring Elektronik
TPK - PLA
WARKET
P/C
C/E
DKE
R/E
JKD
SISTEM PUSAT KLIRING ELEKTRONIK
SETTLE
ACCOUNTING
SETTLEMENT
Keterangan :
TPK Terminal Peserta Kliring
PLA Peserta Langsung Aktif
PC
Personal Computer
CE
Communication Encoder
R/E
Reader Encoder
DKE Data Kliring Elektronik
JKE Jaringan Komunikasi Data
R/S Reader Sorter
SPKE
LAPORAN
MATCHING
MATCH
MESIN R/S
MESIN R/S
L
O
K
E
T
81
81
SP di Indonesia
Konfigurasi BI - RTGS
82
Bank Indonesia
RTGS Central Computer
SNA Network
To RCC
Data
Network
computer2
Terminal RTGS
Bank A
computer2
Terminal RTGS
Bank B
Back-End
Back-End
msExchExchangeServer
computer2
Bank
Branch
computer2
Bank
Branch
Internal Network
computer2
Bank
Branch
Internal Network
computer2
Bank
Branch
82
msExchExchangeServer
computer2
Bank
Branch

similar documents