Pencucian Uang dan Korupsi Struktural di Indonesia

Report
Seminar Dies Natalis FEB UGM ke 57
Senin, 10 September 2012
Pencucian Uang dan Korupsi Struktural di Indonesia
Korupsi dan
Pencucian Uang
Sumber Korupsi
Struktural
Evidence-Based
Policy
Biaya Sosial
Korupsi dan
Pencucian Uang
Pencucian Uang
Sumber Korupsi
2
Korupsi
•
•
•
•
Corruption: illegal, immoral or dishonest behaviour, •
especially by people in positions of power (Cambridge
Advanced Learner’s Dictionary, 2003)
Korupsi adalah perilaku penyalahgunaan
terhadap kekuasaan dan pengaruh publik
untuk kepentingan pribadi (Waterbury,1973)
Korupsi adalah kekuasaan untuk menggunakan
segala urusan pemerintahan untuk kepentingan
pribadi yang bertentangan dengan aturan yang
ada (Jain, 2001)
Kegiatan korupsi Bowles (2000) antara lain:
– Embezzlement (Penggelapan)
– Bribery (Penyogokan)
– Extortion (Pungutan Liar)
Pencucian Uang
Perbuatan:
– Menempatkan
– Mentransfer
– Membayarkan
– Membelanjakan
– Menghibahkan
– Menyumbangkan
– Menitipkan
– Membawa ke luar negeri
– Menukarkan
– Atau perbuatan lainnya atas Harta
Kekayaan yang diketahui atau patut
diduga merupakan Hasil Tindak
Pidana dengan maksud untuk
menyembunyikan, atau menyamarkan
asal usul Harta Kekayaan sehingga
seolah-olah mnejadi Harta Kekayaan
yang sah
3
Korupsi
• Efficient grease hypothesis, Leff (1964), Meon and
Weill (2005): korupsi mungkin akan
meningkatkan efisiensi ekonomi khususnya
untuk negara dengan institusi yang belum
efektif.
• Kuncoro (2004), Rivayani (2011): terdapat
korelasi positif antara waktu yang diperlukan
oleh aparat pemerintah untuk menyelesaikan
administrasi dengan jumlah sogokan
(bertentangan dengan efficient grease
hypothesis)
• Economic analysis of corruption (RoseAckerman, 1975, Bowles, 2000, Polinsky and
Shavell, 2001, 2007 etc)
• Police corruption (Bowles and Garoupa, 1997)
Pencucian Uang
•
•
•
•
•
Permintaan di pasar input merupakan
derived demand dari aktivitas produksi di
pasar output.
Seperti halnya di pasar input, demand
terhadap pencucian uang adalah derived
demand dari tindak kejahatan sebelumnya.
Umumnya money laundering dilakukan oleh
pelaku tindak kejahatan korupsi dan
organised crime.
Melibatkan lembaga keuangan di berbagai
negara di dunia
Pelacakan money laundering relatif sulit,
membutuhkan waktu lama dan biaya besar
4
Korupsi & Pencucian Uang
5
UN Convention Against Corruption
• Penyogokan kepada PNS, pegawai
negeri asing dan di sektor swasta
• Penggelapan di sektor publik dan
swasta
• Memperjualbelikan
pengaruh/kekuasaan
• Penyalahgunaan kekuasaan
• Ellicit enrichment
• Pencucian hasil korupsi
• Penyembunyian hasil korupsi
• Mempengaruhi proses pengadilan
UU Tipikor
• Penyogokan kepada PNS dan
staff pengadilan
• Penggelapan di sektor publik
• Memperjualbelikan
pengaruh/kekuasaan
• Penyalahgunaan kekuasaan
• Ellicit of enrichment
Tidak tercantum
di UU Tipikor
6
Konsep Merugikan Keuangan Negara (UU 31/1999 & UU 20/2001)
Pasal 2 (Break of Law)
- secara melawan hukum;
Setiap
Orang
atau
Korporasi
- memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau korporasi;
Pasal 3 (Abuse of Power)
- dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
Yang dapat
merugikan
keuangan negara
atau perekonomian
negara
- menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan;
Sumber: Dr Haryono Umar (2009) disampaikan pada Seminar ‘Korupsi dan Money Laundering: Tantangan, Prospek dan
7
Dampak terhadap Perekonomian’ Magister Sains dan Doktor , FEB-UGM, 31 Januari 2009
Kompleksitas Korupsi di Indonesia
Diatur di UU Tipikor
Yudikatif
Lembaga
Internasional
di Indonesia
Swasta
Internasional
di Indonesia
Legislatif
Eksekutif
Belum Diatur di UU
Swasta
Tipikor
Nasional
Korupsi
Non-Profit
Organisation
8
Kompleksitas UU Tipikor
•
•
Biaya korupsi hanya dihitung berdasarkan
biaya eksplisit, sehingga error types I dan
II keputusan pengadilanlebih besar dari
yang seharusnya
UU Antikorupsi menggunakan hukuman
maksimum
•
UU disusun tanpa memperhatikan
rasionalitas pelaku/calon pelaku korupsi
– Pencantuman hukuman maksimal
justru merangsang pelaku/calon
pelaku untuk melakukan perhitungan
tingkat korupsi yang menguntungkan
– Pencantuman denda maksimum di
UU membuat efek jera lemah dengan
semakin berjalannya waktu, karena
inflasi di Indonesia tinggi
– Semakin tinggi inflasi, semakin
rendah efek jera denda dan
kebutuhan amandemen UU makin
mendesak (biaya bagi tax payers)
•
Koruptor diasumsikan memiliki
karakteristik yang sama dengan
penjahat konvensional (extra ordinary
crime diperlakukan sebagai ordinary crime)
– Inflasi di Indonesia tinggi 2001-2009
inflasi 100%
– Hukuman maksimum justru mendorong
potential offenders untuk melakukan
korupsi (sinyal positif bagi calon koruptor)
•
•
Koruptor tidak bisa dihukum lebih berat
dari intensitas hukuman yang diatur dalam
UU Antikorupsi
Pradiptyo (2012): tuntutan dan putusan
pengadilan tentang denda dan biaya
pengganti tidak ada kaitannya dengan
jumlah uang yang dikorupsi!!
9
Kompleksitas
• ‘Kerugian kuangan negara atau
perekonomian negara’ idealnya
dihitung dengan konsep biaya
keekonomian
• Biaya keekonomian = Biaya eksplisit +
Biaya implisit (opportunity costs)
– Setiap kegiatan/kebijakan selalu
memiliki biaya oportunitas
– Kesalahan pengambilan kebijakan
menghasilkan biaya oportunitas yang
tinggi yang menjadi beban para
pembayar pajak
• Contoh: dana rekapitulasi perbankan saat
krisis ekonomi yang beban hutangnya
baru akan impas tahun 2035
– Tantangan: bagaimana meminimasi
biaya oportunitas dari setiap kebijakan?
• Jika biaya keekonomian hanya
diartikan sempit sebagai biaya
eksplisit, maka dampaknya:
– memunculkan error types I dan II
dalam keputusan pengadilan
– Kecenderungan perilaku
birokrat seperti robot,
mengikuti prosedur yang
seringkali tidak kontekstual, dan
birokrat tidak memiliki
kemampuan diskresi
(bertentangan dengan prinsip
dasar birokrat)
10
Konsep Biaya Economi vs Biaya Akuntansi
Cara ekonom menilai
Biaya dan Laba
Cara akuntan menilai
Biaya dan Laba
Keuntungan
Economi
Accounting
profit
Biaya Implisit
Revenue
Revenue
Biaya Eksplisit
Sumber: Mankiw (2010)
Total
opportunity
costs
Explicit
costs
11
Hukuman di UU 20/2001
Pasal
Nilai Korupsi
Jenis Korupsi
Denda
Maksimum
Penjara
Maksimum
Pasal 5
Rp 5 jt – ∞
Penyogokan PNS/penyelenggara
negara
Rp 50-250 juta
1-5 th
Pasal 6
Rp 5 jt - ∞
Penyogokan Hakim, aparat
hukum & saksi ahli
Rp 150-750
juta
3-15th
Pasal 8
Rp 5 jt - ∞
Penggelapan uang oleh PNS
Rp 150 – 750
juta
3-15th
Pasal 12
Rp 5 jt - ∞
Korupsi oleh PNS
Rp 200 jt –
Rp 1 M
4-20th
• Catatan: Jaksa dan hakim belum tentu menuntut/menjatuhkan hukuman
pembayaran uang pengganti sebesar jumlah uang yang dikorupsi
• Atas dasar pertimbangan apa maksimum denda = Rp 1 Miliar sementara nilai
korupsi tidak ada batasnya?
12
Perbandingan
Hukuman
Penjara
Penjara (Indonesia)
Penjara (Eropa/USA)
Hukuman Mati
250
200
200
150
150
50
0
Seumur Hidup
20 Tahun
I
II
III
IV
V
VI
VII
V…
IX
X
XI
XII
X…
100
Tak ada hukuman
mati & tak ada batas
atas masa penjara
100
50
0
I
III
V
VII
IX
XI
X…
XV
X…
IX
XI
X…
250
13
Prinsip Hukum vs Rasionalitas Manusia
• Prinsip Transitivity
– Jika A > B & B > C, maka A > C
– Di UU Tipikor denda Rp50 juta setara
dengan hukuman penjara 1 tahun
(subsidair)
– Jika denda Rp 50 juta = penjara 1
tahun, maka penjara 1 bulan =
Rp4,167 juta.
– Di kasus pidana biasa, orang mencuri 3
buah kakao atau 3 buah semangka
diganjar penjara 3 bulan
– Kenyataan di atas memicu rasa
ketidakadilan karena prinsip transitivity
akan menyebabkan orang
berpersepsikan bahwa harga 1 buah
kakao/semangka = Rp4,167 juta.
• Transitivity ada di dalam
benak setiap manusia, dan
merupakan salah satu
karakteristik rasionalitas
• Para pakar hukum sering
merumuskan UU berdasarkan
prinsip-prinsip hukum.
• Permasalahan: rasa keadilan
dan rasionalitas manusia
TIDAK mengikuti prinsipprinsip hukum.
14
Korupsi dan
Pencucian Uang
Sumber Korupsi
Struktural
Evidence-Based
Policy
Biaya Sosial
Korupsi dan
Pencucian Uang
Pencucian Uang
Sumber Korupsi
15
Evidence-Based Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana
• Pada sistem demokrasi, rakyat, yang
juga pembayar pajak, memiliki
kekuasaan tertinggi
• Setiap uang rakyat yang dialokasikan
dan dibelanjakan, baik oleh eksekutif,
legislatif dan yudikatif, HARUS ada
pertanggung jawabannya
– Bagaimana efektivitas dan efisiensi
alokasi dan penerapan kebijakan di
lapangan?
• Diperlukan hard evidence untuk
membuktikan bahwa kebijakan
pemerintah memiliki dampak positif
terhadap masyarakat dan diterapkan
dengan biaya seminimum mungkin.
• Evidence-Based Policy (EBP)
diterapkan untuk menjamin agar setiap
Rp yang dialokasikan bermanfaat
maksimal bagi masyarakat.
• EBP didasarkan pada economic
evaluation atau impact evaluation yang
memisahkan antara MITOS dan
REALITAS
• EBP merupakan sistem pertanggung
jawaban yang transparan atas segala
uang rakyat yang dialokasikan untuk
pembangunan
• EBP diterapkan di semua bidang, tidak
terkecuali penanggulangan dan
pencegahan pidana, termasuk
KORUPSI
16
Evaluasi Kinerja Pengadilan
Data set terdiri dari 549 kasus, melibatkan
831 terdakwa
Data dibagi dalam 5 (lima) skala korupsi
Gurem ∈ (Rp 0, Rp10 juta)
Kecil ∈ [Rp10 juta, Rp100 juta)
Sedang ∈ [Rp100juta, Rp1 miliar)
Besar ∈ [Rp1 miliar, Rp25 miliar)
Kakap ∈ [Rp25 miliar, ∾]
17
Evaluasi Putusan Pengadilan
• Becker (1968) deterrence effect (efek jera) akan optimum ditentukan
oleh dua faktor:
– Detection rate
– Intensitas hukuman
• Hypothesis: Jenis dan intensitas hukuman = f(social cost of crime)
– Hanya biaya eksplisit korupsi yang diperhitungkan
• Logistic Regressions:
– Probabilitas pengenaan hukuman = f(criminogenic factors, biaya
eksplisit korupsi, dll)
• TOBIT (Tobin’s Logistic) Regressions:
– Intensitas hukuman = f(criminogenic factors, biaya eksplisit korupsi,
dll)
18
LOGIT/Probabilitas (Denda)
Gender
Umur
Biaya Ekplisit Korupsi
D_Jawa*
D_Jabodetabek
D_Karyawan_BUMN
D_Anggota_DPR
D_Swasta
D_Korupsi_Kakap
D_Korupsi_Besar***
D_Korupsi_Kecil*
D_Korupsi_Gurem
D_Denda_PN***
D_Banding_PT
D_Peninjuan_Kembali
TOBIT/Intensitas (Denda)
0.7496
0.4905
0.3908
0.0842
0.1963
0.0865
0.1479
0.8366
1
0.038
0.098
0.656
0.000
0.103
0.873
Gender
Age
Explicit Cost
D_Jawa
D_Jabodetabek
D_Karyawan_BUMN
D_Anggota_DPR
D_Swasta**
D_Korupsi_Kakap***
D_Korupsi_Besar***
D_Korupsi_Kecil***
D_Korupsi_Gurem
Ln(DC_Denda)***
D_Banding_PT**
D_Peninjauan_Kembali
0.400
0.498
0.241
0.289
0.132
0.806
0.523
0.029
0.000
0.004
0.006
0.150
0.000
0.018
0.257
19
Hukuman Denda
• Intensitas Hukuman (ideal)
– Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem
• Probabilitas Menerima Hukuman (ideal)
– Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem
• Intensitas Hukuman (di lapangan)
– Kakap atau Besar > Sedang = Gurem > Kecil
• Probabilitas Menerima Hukuman (di lapangan)
– Besar > Kakap = Sedang = Gurem > Kecil
20
LOGIT/Probabilitas (Biaya Pengganti)
Gender
Umur
Biaya Ekplisit Korupsi
D_Jawa**
D_Jabodetabek**
D_Karyawan_BUMN
D_Anggota_DPR
D_Swasta**
D_Korupsi_Kakap**
D_Korupsi_Besar
D_Korupsi_Kecil
D_Korupsi_Gurem
D_B_Pengganti_PN***
D_Banding_PT**
D_Peninjauan_Kembali
0.426
0.539
0.301
0.023
0.014
0.252
0.564
0.047
0.027
0.135
0.161
0.536
0.000
0.033
0.449
TOBIT/ Intensitas (Biaya Pengganti)
Gender
Umur
Biaya Ekplisit Korupsi
D_Jawa
D_GreaterJakarta
D_Karyawan_BUMN
D_Anggota_DPR
D_Private Sector
D_Korupsi_Kakap***
D_Korupsi_Besar
D_Korupsi_Kecil
D_Korupsi_Gurem
D_B_Pengganti_PN***
D_Banding_PT
D_Peninjaun_Kembali**
0.806
0.118
0.927
0.346
0.134
0.916
0.508
0.445
0.000
0.482
0.995
0.903
0.000
0.721
0.035
21
Hukuman Uang Pengganti
• Intensitas Hukuman (ideal)
– Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem
• Probabilitas Menerima Hukuman (ideal)
– Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem
• Intensitas Hukuman (di lapangan)
– Besar = Sedang = Kecil = Gurem > Kakap
• Probabilitas Menerima Hukuman (di lapangan)
– Besar = Sedang = Kecil = Gurem > Kakap
22
Rata-rata hukuman penjara
Skala Korupsi
Rata-Rata Tuntutan
Penjara (bulan) [A]
Rata-rata Hukuman
Penjara (bulan) [B]
B:A (%)
Gurem
22.3
13.7
61.4%
Kecil
21.6
15.2
70.3%
Sedang
53.2
32.8
61.6%
Besar
79.0
43.5
55.0%
Kakap
115.7
58.0
50.1%
53.8
31.7
58.8%
Total
23
Perbandingan Kerugian dan Hukuman Finansial
kepada koruptor (harga 2008)
Skala Korupsi
Total Biaya Eksplisit
Korupsi (hasil
hitungan jaksa)
Jumlah
Pelaku
Total Biaya Eksplisit
Korupsi/ Total
Hukuman Finansial
yang dituntut jaksa (%)
Total Biaya
Eksplisit Korupsi/
Total Hukuman
Finansial yang
dijatuhkan MA (%)
22
Rp108,40 Jt
1682.2%
1141.3%
Kecil
128
Rp6,300 M
183.2%
401.1%
Medium
240
Rp101,3 M
118.6%
88.9%
Besar
122
Rp735,5 M
65.6%
49.4%
Kakap
30
Rp72,2 T
44.0%
6.7%
Total
542
Rp73,1 T
44.4%
7.3%
Gurem
24
Beban siapa??
 Nilai biaya eksplisit korupsi Rp73,07 T, namun total nilai hukuman finansial
hanya Rp5,32 T (7,29%)
 Biaya oportunitas korupsi belum termasuk!!!
 Lalu siapa yang menanggung kerugian sebesar Rp73,07T - Rp5,32 T =
Rp67,75 T???
 Tentu saja para pembayar pajak yang budiman
 Ibu-ibu pembeli sabun colek dan mie instant
 Anak-anak yang membeli permen
 Orang tua yang membelikan anaknya obat dan susu kaleng
 Di Indonesia terjadi pemberian SUBSIDI dari
RAKYAT KEPADA KORUPTOR, dan hal ini sesuai
dengan amanah implisit UU TIPIKOR!!
25
Penjahat Konvensional
 Mayoritas berasal dari keluarga dengan
latar belakang pendapatan dan
pendidikan rendah (Einat, 2004)
 Sebagian terdorong untuk memenuhi
kebutuhan hidup
 Pada beberapa kasus pelaku dulunya
adalah korban bullying di masa muda
(Bowles & Pradiptyo, 2005)
 Perilaku kejahatan cenderung sensitif
terhadap usia (Bowles and Pradiptyo,
2005)
 Detection rate cenderung tinggi
Koruptor
 Pada umumnya memiliki latar
belakang pendapatan dan
pendidikan yang cukup tinggi
 Perilaku tindak kejahatan yang
dilakukan tidak sensitif terhadap
usia
 Penggunaan metoda yang canggih
sehingga sulit untuk dibuktikan
 Penggunaan kekuasaan untuk
menghalangi proses hukum
 Detection rate cenderung rendah
26
Kecanggihan Korupsi di Indonesia
Korupsi oleh anggota
masyarakat
• Pra
Pengadilan
Korupsi oleh Polisi
• Pra pengadilan
Makelar Kasus dan Joki
Napi hanya ada di
Indonesia
Makelar Kasus
Teori Korupsi di
Ekonomika
Kriminalitas
Korupsi oleh
•
Jaksa dan Hakim
Teknologi Baru
dalam Korupsi
Pengadilan
Korupsi di LP
• Pasca
Pengadilan
27
Salah Satu Sumber Penyebab Makelar Kasus
UU
Tipikor
UU Lain
Apakah
fenomena ini
by accident
ataukah by
designed?
28
Korupsi dan
Pencucian Uang
Sumber Korupsi
Struktural
Evidence-Based
Policy
Biaya Sosial
Korupsi dan
Pencucian Uang
Pencucian Uang
Sumber Korupsi
29
Jenis PJK
Bank
PJK Pelapor
LTKM
160
- Bank Milik Negara
42.045
5
13.234
74
15.033
26
9.263
- Bank Asing
11
2.883
- Bank Campuran
17
1.237
27
395
- Bank Swasta
-
-
BPD
BPR
Non Bank
199
34.779
- Perusahaan Efek
60
1.330
- Manajer Investasi
4
61
65
26.526
1
1
- Lembaga Pembiayaan
26
3.960
Asuransi
37
2.842
6
59
359
76.824
- Pedagang Valuta Asing
- Dana Pensiun
-
Perusahaan Pengiriman Uag
Jumlah
Sumber: Husein, Y (2011)
Penelusuran dan Perampasan Aset
Hasil Tindak Pidana, dipaparkan di
Seminar Ekonomi Bebas Korupsi,
BEM FEB UGM, 8 Oktober 2011
30
Jumlah LTKM 2001-2011
90.000
LTKM
TAHUN
Kumulatif
PJK
76.824
80.000
Jumlah
Rata-rata
Perbulan
Kumulatif
-
14
70.000
63.924
60.000
2001
1
14
46.576
50.000
2002
19
124
10,3
138
2003
51
280
23,3
418
30.000
2004
71
838
69,8
1.256
20.000
40.000
2005
133
2.055
171,3
3.311
10.000
2006
161
3.482
290,2
6.793
-
2007
193
5.831
485,9
12.624
2008
244
10.432
869,3
23.056
2009
304
23.520
1.960,0
46.576
2010
334
17.348
1.445,7
63.924
2011
359
12.900
1.612,5
76.824
23.056
12.624
14
138
418 1.256
3.311
6.793
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
*) Sampai Agustus 2011
Sumber: Husein, Y (2011) Penelusuran dan
Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana,
dipaparkan di Seminar Ekonomi Bebas
Korupsi, BEM FEB UGM, 8 Oktober 2011
*) Sampai Agustus 2011
31
Jumlah LTKT dan Jumlah Kumulatif LTKT
Jenis PJK
PJK Pelapor
LTKM
Bank Umum
141
BPR
123
5.003
PVA
100
12.822
11
167
Perusahaan Pembiayaan
4
26
Perusahaan Efek
4
48
Perusahaan Pengiriman Uang
3
656
Asuransi
Total
386
9.847.412
9.866.134
Sumber: Husein, Y (2011)
Penelusuran dan Perampasan Aset
Hasil Tindak Pidana, dipaparkan
di Seminar Ekonomi Bebas
Korupsi, BEM FEB UGM, 8
Oktober 2011
32
32
Lokasi Pelaporan Pembawaan Uang Tunai
Jumlah
Jakarta
3459
Batam
2683
Bandung
4
Tanjung Balai Karimun
98
Denpasar
50
Dumai
1
Teluk Bayur (Sumbar)
7
Teluk Nibung (Sumut)
1
Medan
3
Total
Sumber: Husein, Y (2011)
Penelusuran dan Perampasan
Aset Hasil Tindak Pidana,
dipaparkan di Seminar Ekonomi
Bebas Korupsi, BEM FEB
UGM, 8 Oktober 2011
6307
33
Hasil Analisis Menurut Tindak Pidana Asal
Jumlah
Korupsi
750
Penipuan
436
Narkotika
64
Penyuapan
63
Penggelapan
53
Di Bidang Perbankan
51
Terorisme
27
Perjudian
21
Di Bidang Perpajakan
13
Di Bidang Kehutanan
9
Kepabeanan
9
Pemalsuan uang
5
Pencurian
5
Prostitusi
4
Di Bidang Perasuransian
1
Pidana lain penjara 4 tahun/lebih
3
Tidak Teridentifikasi
Jumlah
247
1762
Sumber: Husein, Y (2011)
Penelusuran dan Perampasan Aset
Hasil Tindak Pidana, dipaparkan di
Seminar Ekonomi Bebas Korupsi,
BEM FEB UGM, 8 Oktober 2011
34
34
Putusan Pengadilan Terkait TPPU
Sumber: Husein, Y (2011) Penelusuran dan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, dipaparkan di Seminar Ekonomi Bebas
Korupsi, BEM FEB UGM, 8 Oktober 2011
35
Korupsi dan
Pencucian Uang
Sumber Korupsi
Struktural
Evidence-Based
Policy
Biaya Sosial
Korupsi dan
Pencucian Uang
Pencucian Uang
Sumber Korupsi
36
Rasionalitas Bisnis vs PNS
Entry
Sunk Cost
Pasar
Exit
Sunk Cost
Bisnis
• Sulit dipecat (bisa
Entry
Sunk Cost
PNS
masuk, tak bisa keluar)
• Riskless prospect
• Korupsi = upaya
mengembalikan
investasi ketika entry
37
Rasionalitas Bisnis Rasionalitas PNS
•
• Pelaku bisnis harus menanggung
sunk costs ketika ybs ingin
memasuki pasar (mempelajari selukbeluk bisnis, mencari informasi yang •
diperlukan dll)
• Ketika pelaku bisnis akan
•
meninggalkan pasar pun, mereka
menanggung sunk costs (closing
down sale hingga 70% untuk
•
meminimasi kerugian)
• Sunk costs adalah semua biaya yang
perlu dikeluarkan oleh pengusaha •
untuk memulai atau mengakhiri
usaha dan biaya tersebut tidak dapat
dialihkan ke konsumen.
Para calon PNS menanggung sunk cost untuk
menjadi PNS (usaha untuk tes CPNS,
kelengkapan administrasi dll)
Ketika seseorang sudah menjadi PNS, terlepas
dari kinerja ybs, kemungkinan dipecat hampir
mendekati 0
Dampaknya PNS menghadapi riskless
prospect. Meski sulit untuk menjadi PNS,
namun setelah menjadi PNS ybs tidak pecatable.
PNS pusat hanya bisa dipecat oleh Menteri dan
proses ini bisa memakan waktu 3-4 tahun atau
lebih (selama itu si PNS tetap menerima gaji)
Di negara maju, apapun jenis pekerjaannya,
setiap pekerja memiliki probabilitas yang cukup
besar untuk dipecat selama ybs tidak
memenuhi kinerja tertentu.
38
Irasionalitas Sistem Penggajian PNS
•
Sistem penggajian PNS di masa Orba: •
– Gaji rendah dan komponennya
terpisah-pisah
• Sulit termonitor total pendapatannya
– Proyek-proyek dipakai sebagai
tambahan gaji
– Pendapatan tidak bisa dinyatakan
dalam satuan jam atau hari
– Tidak ada job description
– Tidak ada Indikan Kinerja Kunci
– Sulit dipecat (tidak ada dasar teori
yang melandasi sistem ini)
– Rangkap jabatan dimungkinkan
Sistem penggajian PNS ideal:
– Gaji tinggi tanpa pemisahan komponennya.
• Gaji harus bisa dinyatakan dalam satuan
jam atau hari
– Proyek-proyek dan kunjungan lapangan
TIDAK akan menambah pendapatan PNS (at
cost)
– Job description jelas dan memperhitungkan
beban kerja full time (40 jam seminggu)
– Indikan Kinerja Kunci jelas dan bersifat
mengikat
• Promosi, penurunan pangkat, mutasi dan
pemecatan berdasarkan hard evidence
– Proses pemecatan cepat dan tidak berbelit-belit
– Rangkap jabatan tidak dimungkinkan, kecuali
ybs bersedia bekerja 2 x full time (tidak
mungkin)
39
Rasionalitas Bisnis vs Keuangan Negara
Pemasukan
Pengeluaran
Pemasukan dan
Pengeluaran via
satu pintu
Pemasukan
Penerimaan
Anggaran
• Uang yang sudah dikeluarkan
sulit dimasukkan kembali
• Uang yang sudah terlanjur
masuk, sulit dikembalikan
Pengeluaran
40
Rasionalitas Bisnis vs Pilleg/Pilkada
Penerimaan
Output
Biaya Input
Semurah
mungkin
Semaksimal
mungkin
Pendapatan
dari jabatan
Biaya Politik
Sangat Mahal
Politisi
Tidak Besar
41
Rasionalitas Bisnis vs Parpol
Output
Biaya Input
Sumber
Pembiayaan
jelas
Minimasi
Biaya
Kegiatan
Parpol
Sumbangan
Parpol
Tidak Jelas
Parpol
Cenderung
Berbiaya Besar
42
Korupsi dan
Pencucian Uang
Sumber Korupsi
Struktural
Evidence-Based
Policy
Biaya Sosial
Korupsi dan
Pencucian Uang
Pencucian Uang
Sumber Korupsi
43
Metoda Estimasi Biaya Sosial Kejahatan
• Brand and Price (2000)
– Crime against households and
individuals
– Crime against commercial and
public sectors
• Dubourg et al (2005)
– Crime against households and
individuals
Crime Against
Commercial
Sectors
Crime Against
Individuals and
Households
• Criminal Damaged
on business
• Shoplifting
• Buglary
• Robbery
Crime Against
Government
• Criminal Damaged on
public facilities
• Physical attack on civil
servants
• Loomes et al (1999)
– Cost on victims of crime
• Estimasi masih terbatas pada
kejahatan konvensional dan
kejahatan yang ada korbannya
(belum mencakup korupsi dan
victimless crimes))
Biaya
Sosial
Kejahatan
44
Dampak Korupsi
Tanpa
Korupsi
Masyarakat
Public Money
•Multiplier
ekonomi
tinggi
• Cenderung terjadi di
dalam negeri
•Menurunkan
kesenjangan pendapatan
• Multiplier ekonomi
relatif kecil
• Meningkatkan
kesenjangan pendapatan
• Misallocation of
resources
Korupsi
Individual
45
Dampak Korupsi + Pencucian Uang
No Money
Laundering
Uang
Kejahatan
• Tidak menekan nilai
Rupiah
• Multiplier
ekonomi
lebih banyak terjadi di
dalam negeri
Domestic market/bankyak
Money
Demand for Foreign
Laundering Currency Increase
• Memberikan tekanan
Cash
Outflow
terhadap nilai Rupiah
• Meningkatkan loanable fund
di LN
• Multiplier ekonomi lebih
dinikmati pihak asing
•Dana sulit kembali ke dalam
negeri
46
Dampak Korupsi
• Dampak korupsi adalah misallocation of resources sehingga perekonomian
tidak dapat berkembang optimum
• Biaya sosial korupsi tidak saja dari besarnya uang yang dikorupsi (biaya
eksplisit korupsi), namun juga mencakup perbedaan multiplier ekonomi jika
uang tersebut tidak dikorupsi dibandingkan dengan jika uang tersebut
dikorupsi (biaya implisit korupsi atau opportunity costs)
• Selama uang hasil korupsi tidak dicuci ke luar negeri, dampak korupsi
tidaklah sebesar jika uang hasil korupsi dicuci ke luar negeri
• Biaya persidangan dan biaya negosiasi ke luar negeri
• Biaya/fees yang dikenakan oleh FIU mitra untuk membantu PPATK (25% dari
total nilai uang yang berhasil dikembalikan)
• Seringkali dana diparkir di beberapa negara sehingga biaya penelusuran akan
sangat besar.
47
The Social Costs of Corruptions
•
Explicit costs of
Corruptions
•
Costs in
Anticipation of
Corruptions
•
Costs in Reaction to
Corruption
•
The Implicit Costs of
Corruptions
Biaya Eksplisit Korupsi
– Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri
maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit)
Biaya Implisit Korupsi
– Opportunity costs akibat korupsi, termasuk beban
cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat
korupsi di masa lalu
– Perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa
adanya korupsi dengan kondisi jika terdapat korupsi
Biaya Antisipasi Tindak Korupsi
– Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten
– Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi
(memisahkan orang korupsi karena terpaksa atau
karena keserakahan)
Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi
– Biaya peradilan (jaksa, hakim, dll)
– Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dll)
– Policing costs (biaya operasional KPK, PPATK dll)
– Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam
negeri
48
Korupsi dan
Pencucian Uang
Sumber Korupsi
Struktural
Evidence-Based
Policy
Biaya Sosial
Korupsi dan
Pencucian Uang
Pencucian Uang
Sumber Korupsi
49
Korupsi Struktural
• Korupsi di Indonesia tidak saja bersifat sistemik, namun lebih dari itu korupsi
di Indonesia cenderung bersifat struktural
• Korupsi struktural adalah korupsi yang terjadi akibat sistem yang berlaku di
suatu negara cenderung mendorong individu yang tinggal di negara tersebut
untuk melakukan korupsi.
• Dalam korupsi struktural, sistem yang berlaku memberikan insentif lebih
tinggi untuk melakukan korupsi daripada insentif untuk mematuhi hukum.
• Korupsi struktural terjadi akibat:
– Perumus kebijakan tidak berorientasi pada optimasi kemakmuran masyarakat
(social welfare function)
– Perumus kebijakan mengedepankan rasionalitas pribadi (supply side) daripada
berusaha memahami rasionalitas subyek yang terkena kebijakan (demand side)
50
Perumusan Kebijakan di Indonesia
Tanpa Teori
• ‘Optimalisasi’ APBN oleh
DPR (Banggar)
• Subsidi BBM, Subsidi Pupuk,
Subsidi Benih
• Gaji PNS rendah, tanpa jobs
description, sulit (tak bisa)
dipecat
Ekonomika Neo Klasik
Ekonomika
Keperilakuan
• Cukai Rokok
• Bea Keluar Kakao
• Pajak Buku, Pajak
Susu Bayi
51
Jenis Perumusan Kebijakan
Supply Side (top down)
Approach
Demand Side (bottom up)
Approach
Obyek Kebijakan
Pembuat
Kebijakan
Pembuat
Kebijakan
• Didasarkan pada hard evidence perilaku
pelaku ekonomi yang menjadi target
kebijakan
• Pemahaman terhadap rasionalitas pelaku
ekonomi sangat penting
Obyek
Kebijakan
Obyek
Kebijakan
• Rumusan kebijakan didasarkan pada
rasionalitas penyusun kebijakan;
• Subyektivitas perumus kebijakan sangat
domunan dalam pendekatan ini
52
Kompleksitas UU di Indonesia
(p)
Krisis
Nature (state
of the world)
(1-p)
Intervention
(HARUS)
Intervention
Tidak Krisis
EvidenceBased Policy
No
Intervention
• Sebagian besar UU di Indonesia mengatur saat situasi TIDAK KRISIS
• UU yang mengatur kondisi krisis sangat terbatas (OJK), bahkan RUU JPSK ditolak
oleh DPR (negara sebenarnya sangat beresiko terhadap krisis ekonomi)
• Dalam kondisi non krisis, pada beberapa kasus no intervention is the best intervention
• evidence-based policy
• Namun dalam kondisi krisis, intervention adalah suatu keharusan.
53
•
•
•
Tanggung Jawab Siapa
RUU hanya akan disahkan menjadi UU jika mendapat persetujuan dari DPR
Menurut Principal-Agency Theory (untuk penyederhanaan saya sebut sebagai Teori BosJongos):
– Principal = DPR atau legislatif (legislator = pembuat UU)
– Agent = Birokrat atau eksekutif
Namun demikian, posisi DPR dihadapan rakyat:
– Principal: Rakyat
– Agent: DPR
•
Konsekuensi:
– Jika UU Tipikor menciptakan sistem subsidi kepada koruptor, maka tanggung jawab
terletak pada legislator atau DPR yang menyetujui RUU menjadi UU
– Anggota DPR = legislator = pembuat UU, jadi kinerja seorang legislator bisa diukur dari
kualitas UU yang dibuatnya
– Meski sebagian besar UU diusulkan oleh Birokrat, tetap saja pertanggung jawaban tentang
mutu UU ada di anggota DPR, karena anggota DPR adalah legislator yang tugas utamanya
membuat UU
54
Perubahan Struktur Pasca Reformasi
Orba
Birokrat
Judikatif
Politisi
Reformasi
• Perubahan struktur
organisasi tidak
diikuti perubahan
perilaku dan pola
berfikir
• Reformasi di
Indonesia mirip
dengan English Civil
War (1642–1651)
Politisi
Judikatif
Birokrat
55
The Phantom of Indonesia Economy
•
Sebagian besar UU di masa Presiden
Habibie bersumber dari LoI:
•
– 77 UU selama 1,5 tahun
•
LoI satu masalah, perilaku DPR dalam
menghadapi LoI adalah masalah lain:
– Pemecahan organisasi yang sebenarnya satu
(Mengapa KPPU dan Lembaga
Perlindungan Konsumen dipisah, mengapa •
KPK dan PPATK dipisah?)
•
2001-2005 terjadi perubahan UU, namun
ternyata tidak substansial karena tidak
banyak berbeda dari UU di masa Presiden
Habibie, dan UU tersebut berlaku hingga
sekarang dan terakhir ditandai dengan UU
OJK.
Di awal era otonomi daerah, setiap UU pemekaran
daerah hanya mencakup 1 daerah yang dimekarkan.
Lambat laun 1 UU pemekaran berisi beberapa daerah
sekaligus.
– Biaya gaji pegawai membengkak akibat pemekaran
karena dibutuhkan kepala daerah baru, kantorkantor pemerintah baru (Kepolisian, Kejaksaan,
Kehakiman, BPS, Rumah Sakit, dll)
Sebagian besar UU teknis diajukan oleh birokrat.
Jika DPR adalah principal dan Birokrat adalah
agent, lalu mengapa RUU justru sebagian besar
diajukan oleh agent? Apakah di rumah para
anggota DPR kontrak kerja pembantu rumah
tangga mereka diajukan juga oleh para pembantu
mereka? Lalu bagaimana dengan tupoksi anggota
DPR sebagai legislator?
56
Perbandingan Fungsi DPR
Anggaran
Legislasi
Pengawasan
Apa ukuran kinerja
(outcome measures)
untuk fungsi
penganggaran bagi DPR?
DPR
Mengapa peran
sebagai legislator
minimum namun
peran yang lain
maksimum?
57
388 UU Dihasilkan Pasca Reformasi (1999-2010)
UU
Pemekara
n122
(31%)
UU
APBN, 27
(7%)
50
47
45
40
35
30
30
28
25
25
24
22
21
19
20
15
12
11
5
4
1
20
15
11
10
8
10
5
15
13
23
4
2
2
4
3
0 0
0 0
0
2004
2005
2006
2
3 2
2
2008
2009
2010
0
0
UU
Teknis,
239, 62%
1999
2000
2001
2002
UU APBN
2003
UU Teknis
2007
UU Pemekaran
58
Peningkatan Peran DPR
Sebelum Amandemen UUD 1945
Pasca Amandemen UU 1945
Pasal 5 ayat (1):
Presiden memegang kekuasaan membentuk
undang-undang dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
Pasal 20 ayat (1):
Tiap-tiap undang-undang mengehendaki persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 5 ayat (1):
Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 23 ayat (1):
Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiaptiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan
Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang
diusulkan pemerintah, maka pemerintah
menjalankan anggaran tahun yang lalu.
Pasal 23 ayat (2):
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk
dibahas bersama DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD.
Pasal 20 ayat (1):
Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
membentuk undang-undang.
59
Peningkatan Peran DPR (lanjutan)
2001: Asumsi makro
dibahas di rapat kerja
Panitia Anggaran
(Panggar)
Tatib DPR (2010-2014)
ps 61 & 65 tugas
Banggar: 1)
bersamaPemerintah
tentukan kebijakan
fiskal dan prioritas
anggaran tiap K/L; 2)
bersama pemerintah
menetapkan APBN; 3)
bersama pemerintah
menetapkan asumsi
makro
2004 dan 2005:
Tsunami Aceh dan
Peningkatan ICP
konsultasi
pemerintah dan
DPR intensif
•
•
•
Tatib DPR (20052009) ps. 37:
Banggar membahas
dan mengajukan
usul penyempurnaan
RAPBN dengan
Pemerintah
•
Di Indonesia, Legislatif kurang memiliki
informasi dan pengetahuan teknis terkait dengan
penyusunan APBN dibandingkan eksekutif
(asymmetric information dan asymmetric capacity)
DPR tidak dibantu oleh lembaga dengan
kapasitas memadai seperti OCB dan GAO di
USA.
DPR juga tidak dibantu lembaga independen
yang faham tentang APBN
Masalah:
• Peran DPR sangat besar dalam penentuan
APBN, bahkan berhak menentukan asumsi
makro;
• Asumsi makro sering menjadi outcome
measures untuk evaluasi pemerintah (salah
kaprah)
60
Kompleksitas Asumsi Makro
ICP
(eksogen)
Lifting minyak
(eksogen)
Kurs
(eksogen)
Asumsi Makro
Inflasi
(endogen)
Pertumbuhan
Ekonomi
(endogen)
• Apakah rasional mengasumsikan faktor eksogen
yang sangat minim bisa dipengaruhi pemerintah?
• Mengapa tidak hanya faktor endogen saja yang
perlu menjadi asumsi makro?
• Penerimaan pajak?
• Penerimaan ekspor?
• Lifting gas, karena sumber gas melimpah?
• Asumsi makro hanya sebagai dasar perhitungan
APBN dan tidak bisa berperan sebagai ukuran
kinerja (outcome measures) pemerintah.
• Tidak ada cukup bukti empiris (hard evidence)
bahwa asumsi makro selalu tepat sasaran!!
Tingkat Bunga
SBN (endogen)
61
APBN &
Realisasi
Pra-2005
Pasca-2005
APBN-P &
Realisasi
Pra-2005
Pasca-2005
Beda
Realisasi
Beda
Realisasi
Beda
Realisasi
Pertumbuhan
ekonomi (%)
8.0
Over
8.0
Over
8.0
Over
0.5
Over
0.7
Over
0.4
Over
Inflasi (%)
4.6
Over
6.1
Over
3.6
Over
-2.8
Under
4.3
Over
-7.5
Under
Nilai tukar
(Rp/US$1)
-4.0
Over
-7.7
Over
-1.5
Over
0.0 Matched
-0.5
Over
0.4
Under
-15.7
Under
-20.4
Under
-12.7
Under
-4.0
Under
-2.1
Under
-5.2
Under
8.5
Over
10.8
Over
7.0
Over
1.4
Over
0.1
Over
2.3
Over
-6.1
Under
0.3
Over
-10.3
Under
Harga minyak
(US$/barel)
Produksi
minyak (ribu
barel/hari)
Tingkat bunga
SBI/SPN 3
bulan (%)
Beda
-2.4
Realisasi
Under
Beda
1.2
Realisasi
Over
Beda
-4.7
Realisasi
Under
62
Optimalisasi Anggaran
x2
Kendala Biaya
z2u
Fungsi Tujuan

Constraint
set


x*
x*
z*
x1
Contours of
objective function
z1
63
Maksimalisasi Anggaran oleh Banggar
• Anggota DPR, khususnya Banggar,
sering menggunakan konsep
‘optimalisasi anggaran’.
• Kenyataannya, bukan optimalisasi
anggaran yang dilakukan namun
maksimalisasi anggaran
• Maksimalisasi anggaran dilakukan
dengan cara mengubah-ubah asumsi
makro sedemikian rupa agar potensi
penerimaan pemerintah meningkat,
sehingga spending juga akan
meningkat.
x2

x**

x*
BL 2
BL 1
x1
• Kasus Hambalang, dll adalah contoh
dari hasil maksimalisasi anggaran ini.
64
Subsidi BBM dan Energi yang Membengkak
• Konsep ‘optimalisasi’ sering dilupakan jika
menyangkut kebijakan ekonomi yang
dipolitisasi seperti kasus BBM bersubsidi
• Berapapun konsumsi BBM, bagaimanapun
gejolak harga minyak dunia, kebutuhan
BBM selalu dicukupi dengan harga
MURAH (compensated consumption)
• Faktor penyebab pembengkakan subsidi:
x2

x**

x*
IC 2
IC 1
x1
– Volatilitas harga ICP;
– Volatilias kurs;
– Peningkatan konsumsi BBM-bersubsidi akibat
peningkatan aktivitas ekonomi;
– Pengalihan konsumsi dari BBM-non-subsidi ke
BBM bersubsidi akibat perbedaan harga
– Adanya pasar gelap dan penyelundupan akibat
penerapan dua harga pada satu komoditas;
65
Postur Subsidi Energi di Luar Batas Kewajaran
2005
LKPP
2006
LKPP
2007
LKPP
2008
LKPP
2009
LKPP
2010
LKPP
2011
APBNP
2012
APBN
95.6
64.2
83.8
139.1
45
82.4
129.7
123.6
8.9
30.4
33.1
83.9
49.5
57.6
65.6
45
104.5
94.6
116.9
223
94.5
140
195.3
168.6
16.2
12.9
33.3
52.2
43.5
52.8
41.9
40.2
Total Pengeluaran Subsidi (3=1+2)
120.7
107.5
150.2
275.2
138
192.8
237.2
208.8
Total Belanja Negara (4)
361.2
440
504.6
693.4
628.8
697.4
908.2
954.1
Rasio (%) Subsidi BBM/Total Subsidi
(=A/3)
79.2
59.7
55.8
50.5
32.6
42.7
54.7
59.2
Rasio (%) Subsidi Energi/Total Belanja
(=1/4)
28.9
21.5
23.2
32.2
15.0
20.1
21.5
17.7
Pengeluaran Subsidi
Energi
Subsidi BBM (A)
Listrik
Total Energi (1)
Total Non-Energi (2)
Sumber: diolah dari Kementrian Keuangan (2010; 2011) dan Pradiptyo dan Sahadewo (2012)
66
Beban Subsidi BBM di Perekonomian
Subsidi Energi, Triliun Rupiah
300
250
160
Subsidi Triliun Rp
Harga
Minyak
Dunia
Harga US$/B
•
140
120
200
100
150
•
80
60
100
•
40
50
0
20
2005
2006
Subsidi BBM
2007
2008
Subsidi Listrik
2009
CPI
2010
2011
CPI Low
2012
CPI High
0
•
Pemerintah menetapkan subsidi BBM
sebesar Rp129,7 triliun di APBN-P
2011, tetapi realisasi subsidi BBM
mencapai Rp165 triliun, meningkat
sebesar 27,3%.
Proporsi subsidi BBM 2011 (tanpa
memperhitungkan subsidi listrik)
mencapai 54,7% dari total subsidi yang
disalurkan pemerintah
Asumsi pengeluaran subsidi BBM di
APBN 2012 sebesar Rp123,6. Tanpa
perubahan kebijakan, subsidi bisa
mencapai Rp300 triliun.
Subsidi idealnya diberikan kepada
rumah tangga untuk mengatasi
eksternalitas negatif dan kegagalan
pasar.
67
APBN Sebagai Stimulus Ekonomi
60.00%
600000
Nominal, Rp Triliun
500000
Proporsi (%)
50.00%
40.00%
400000
30.00%
300000
20.00%
200000
10.00%
100000
0.00%
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Belanja Rutin (pegawai dan belanja barang)
Belanja Modal
Pembayaran Bunga Utang
Subsidi, Bantuan Sosial dan Hibah
Belanja Lain-lain
2011
2012
2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Belanja Rutin (pegawai dan belanja barang)
Belanja Modal
Pembayaran Bunga Utang
Subsidi, Bantuan Sosial dan Hibah
Belanja Lain-lain
2011
68
2012
Sistem Penyusunan APBN
Recall (memori ke masa lalu)
Foresight (orientasi ke depan)
Perfect Rational System (Ideal namun tidak realistis)
Rational System (Sistem APBN di negara maju)
Fictitious Play System (Myopic) Beresiko terjebak pada cycles,
kecuali memiliki kemampuan
pattern recognition
Cournot System (Ultra Myopic) (sistem APBN di Indonesia)
Sangat beresiko terjebak pada cycles,
karena sistem tidak memungkinkan
untuk memiliki pattern recognition
69
SILIN (Silvicultur Intensif) adalah metoda inovasi
asli Indonesia untuk pelestarian hutan.
– Dikembangkan sejak 1994 hingga saat ini oleh Fakultas
Kehutanan, UGM
– Hasil yang diperoleh adalah sistem pengembalian
kelestarian hutan terbaik di dunia dan diakui di level
international
•
•
•
Produksi Hutan Indonesia
(juta m3)
30 28
25
20
Dengan hanya 100,000 ha selama 30 tahun, SILIN ERA
I mampu mengembalikan produksi hutan ke tahun 1990
15
(28 juta m3)
– Saat ini dilakukan SILIN ERA II untuk
10
menurunkan masa rotasi dari 30 tahun ke 17 tahun.
SILIN ERA III menurunkan rotasi dari 17 tahun
5
ke kurang dari 10 tahun)
Diperlukan investasi 3 tahun dengan biaya per tahun
0
Rp700 miliar (total Rp2,1 triliun)
Dengan regim anggaran saat ini, bagaimana memastikan
pembiayaan kegiatan ini berlangsung?
4.55
1990
1992
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2004
2005
2009
2011
•
Contoh: SILIN vs Regim Anggaran Myopic
70

similar documents