PHI 2

Report
LAPANGAN-LAPANGAN HUKUM
Pada dasarnya lapangan hukum di Indonesia bisa dibedakan dari sudut pandang
pembedaaan antara hukum public dan hukum privat
A. Hukum Publik :
• Ciri utama hukum publik adalah adanya
keterlibatan Negara/pemerntah. Hukum
public ini meliputi :
1. Hukum Tata Negara: yaitu hukum
yang mengatur mengenai penentuan
tatanan susunan alat kelengkapan
Negara (Negara dalam keadaan diam)
2. Hukum Administrasi Negara: Yaitu
hukum yang mengatur mengenai
prosedur penyelenggaraan Negara
(Negara dalam keadaan bergerak)
3. Hukum Pidana: Hukum ini mengatur
mengenai aturan tentang kejahatan
dan Pelanggaran.
4. Hukum Internasional: Mengatur
hubungan antar Negara
5. Dan lain-lain
B. Hukum private
• hukum private: Hukum ini
mengatur hubungan antara
masyarakat atau orang
dengan orang
1. Hukum perdata meliputi
pengaturan tentang orang,
benda,perikatan dll.
2. Hukum Dagang
Bidang-bidang hukum positif, antara lain :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hukum Perdata;;
Hukum Pidana;;
Hukum Tata Negara;;
Hukum Administrasi;;
Hukum Adat;;
Hukum Acara Perdata;;
Hukum Acara Pidana;;
Hukum Acara Peradilan
Agama;;
9. Hukum Acara Peradilan
Militer;;
10. Hukum Acara PTUN;;
11. Hukum Dagang;;
12. Hukum Agraria;;
13. Hukum Internasional;;
14 Hukum Islam;;
15 Hukum Hak atas Kekayaan
Intelektual;;
16. Hukum Perlindungan
Konsumen;;
17 Hukum Pajak;;
18 Cyber Law;;
19 dan lain-lain;
Bidang-bidang hukum positif, antara
lain :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hukum Pidana;;
Hukum Tata Negara;;
Hukum Administrasi;;
Hukum Adat;;
Hukum Acara Perdata;;
Hukum Acara Pidana;;
Hukum Acara Peradilan
Agama;;
8. Hukum Acara Peradilan
Militer;;
9. Hukum Acara PTUN;;
HTN DAN HAN
HUKUM TATA NEGARA
 ISTILAH
HTN = hukum Negara =
Hukum konstitusi.
HTN dan HN terjemahan dari
istilah bahasa Belanda
“staatsrecht” :
1. staatsrech in ruimere zin
(arti luas)
2. staatsrech In engere zin (arti
sempit). zin)
HUKUM ADMINSTRASI NEGARA
 ISTILAH
HAN=Hukum Tata
Pemerintahan=Hukum
TataUsaha Negara
Istilah Adminstrasi dari bhs
latin “Administrare”
HTN
 Di Inggris istilah
“Constitusional Law”,
penggunaan istilah tersebut
didasarkan atas alasan bahwa
dalam Hukum Tata Negara
unsur konstitusi yang lebih
menonjol dan “state Law” di
dasarkan pertimbangan bahwa
Hukum Negara-nya lebih
penting.
 Di Perancis istilah “Droit
Constitutionnel”
 Di Jerman istilah
mempergunakan istilah
”Verfassungsrecht”
HAN
 HAN terjemahan dari
Administratiefrecht
(Belanda),
 Verwaltungsrecht (Jerman)
 Droit Administratif
(Perancis)
 Administratif Law (Inggris/
Amerika).
 Indonesia bekas jajahan
Belanda, sehingga HAN =
Administratiefrecht.
DEFENISI
HTN
HAN
 Christian van Vollenhoven
Hukum Tata Negara mengatur
semua masyarakat hukum atasan
dan masyarakat hukum bawahan
menurut tingkatannya dan
masing-masing itu menentukan
wilayah lingkungan rakyatnya dan
akhirnya menetukan badanbadan dan fungsinya masingmasing yang berkuasa dalam
lingkungan masyarakat hukum
itu, serta menentukan susunan
dan wewenangnya dari badanbadan tersebut
 JHP Bellafroid : keseluruhan
aturan-aturan tentang cara
bagaimana
alat - alat
perlengkapan pemerintahan
& badan-badan kenegaraan
serta majelis2 pengadilan
khusus
yang
diserahi
pengadilan
tata
usaha
negara
hendaknya
memenuhi tugasnya.
HTN
defenisi
 J.H.A Logemann: hukum yang
mengatur organisasi negara.
Negara adalah organisasi jabatanjabatan. termasuk pengertian inti
hukum tata negara adalah jabatan
 Moh Kusnardi dan harmaily
Ibrahim:“HTN dapat di rumuskan
sebagai sekumpulan peraturan
hukum yang mengatur organisasi
dari pada negara, hubungan antara
alat perlengkapan negara dalam
garis vertikal dan herizontal, serta
kedudukan warga negara dan hak
asasi manusia”.
HAN
 Logemann : Negara sebagai
seperangkat norma-norma yang
menguji hukum istimewa yang
diadakan untuk memungkinkan
para pejabat (Alat Tata Usaha
Negara/ Alat Administrasi
Negara) melakukan tugas
mereka yang khusus. HAN tidak
identik/sama dengan hukum
yang mengatur pekerjaan
administrasi negara, karena
hukum yang mengatur
pekerjaan administrasi negara
sudah termasuk dalam Hukum
Tata Negara.
HTN
defenisi
 Paul Scholten: HTN adalah
hukum yang mengatur mengenai
tata organisasi negara.
 Van der Pot: HTN adalah
peraturan-peraturan yang
menetukan badan-badan yang
diperlukan serta wewenangnya
masing-masing, hubungan satu
dengan yang lainnya dan
hubungan dengan individu warga
negara dalam kegiatannya.
•
HAN
Prajudi Atmosudirdjo
mengemukakan bahwa pemerintah
dijalankan oleh penguasa eksekutif
beserta aparatnya, sedangkan
administrasi negara dijalankan
oleh penguasa administrasi beserta
aparatnya. Oleh karena itu Indonesia
berdasarkan ketentuan UUD 1945
kekuasaan eksekutif dan administratif
berada dalam satu tangan yakni
Presiden, maka pengertian HAN yang
luas terdiri atas 5 unsure, yaitu :
HTP,HTUN, HAN dlm arti sempit,
HALingkunga,H.A Pembangunan
OBJEK STUDI HTN - HAN
 . Obyek kajian HTN adalah
negara dan konstitusi. Dimana
HTN membahas semua aspek
hukum yang berkaitan dengan
negara. Begitu juga dengan
konstitusi, kalau kita akan
mempelajari HTN unsur utama
yang harus pelajari adalah
konstitusi artinya dengan
melihat konstitusi maka akan
diketahui HTN suatu negara
 Pemerintahan (bestuur)
merupakan obyek kajian HAN.
Lingkungan kekuasaan
pemerintahan adalah lingkungan
kekuasaan negara di luar
kekuasaan legislatif dan yudikatif.
Penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan seharusnya
bertumpu pada sendi-sendi
negara hukum dan demokrasi,
yaitu
HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU LAINYA
OBJEK MATERIA DAN OBJEK FORMA
No
Nama di Siplin
Ilmu Pengetahuan
Objek Materia
Objek Forma
1
Hukum Tata Negara
Negara
Peraturan Perundang-Undangan, Konstitusi,
konvensi serta hukum lainya
2
Ilmu Pemerintahan
Negara
Hubungan2, Gejala2, Peristiwa2
Pemerintahan
3
Ilmu Negara
Negara
Pertumbuh- kembangan negara, sifat dan
hakekat Negara, bentuk dan teori negara
4
Ilmu Politik
Negara
Kekuasaan, Parpol, Group Penekanan
Kepentingan masyarakat, artikulasi kepentingan
dan masukan sistim politik
5
Ilmu administrasi
Negara
Negara
Aminstrasi, ketatausahaan, pelayanan,
Manajemen, pengelolaan dan
pengawasanSerta koordinasi
Sumber: Inu Kencana Syafiie. Ilmu Negara. Bumi Aksara. Jakarta. 1994
1. HUBUNGAN HTN DAN HAN
Pembedaan secara prinsipiil, karena kedua ilmu
pengetahuan ini dapat dibagi secara tajam baik
mengenai sistimatikanya maupun isinya.
Christian Van Vollenhoven, Oppenheim
Logemann
Tidak terdapat perbedaan yang bersifat asasi,
melainkan hanya karena pertimbangan manfaat
praktis.
Kranenburg, Van der Pot, Vegting
CHRISTIAN VAN VOLLENHOVEN
HTN
HAN
 Hukum Tata Negara Pertama-tama
menentukan apa/mana saja
masyarakat hukum atasan dan
bawahan dengan jenjang
tingkatannya, kemudian
merumuskan lingkup peranan
terhadap wilayah serta warganya
selanjutnya menentukan kekuasaan
macam apa yang diserahkan
kepada aneka lembaga dalam tiap
masyarakat hukum
 (hukum tentang pendistribusian
kekuasaan (fungsi-fungsi negara
kepada lembaga-lembaga negara)
 Administrasi Negara adalah
kumpulan ketentuan yang
wajib ditaati oleh lembaga
kekuasaan/pejabat atasan
maupun bawahan, setiap kali
melasanakan karya/peranan
berdasarkan Hukum Tata
Negara
 (hukum yang mengatur cara
bekerjanya lembaga-lembaga
tersebut dalam menggunakan
fungsi-fungsi yang diberikat
dalam HTN)
Teori residu van vallenhoven: HAN adalah sisa dari keseluruhan
hukum nasional suatu negara setelah dikurangi dengan HTN
MATERIL, Hukum perdata Materil, dan Hukum Pidana Materil
Hukum negara
materil
Hukum
Nasional
Hukum Perdata
Materil
Hukum Pidana
Materil
Hukum
Adminstrasi
Hukum
Pemerintahan
Hukum Acara
tata negara
Hukum
Peradilan
Hukum Acara
Perdata
Hukum
Kepolisian
Hukum Acara
Pidana
Hukum
Peraturan
Hukum Acara
Administrasi
OPPENHEIM
HTN
 Hukum Tata Negara
mengatur negara dalam
keadaan diam/tidak
bergerak (de staat in rush)
 Karena yang menjadi inti
permasalahannya
(mengungkap ihwal)
adalah: status dan role
HAN
 Hukum Administrasi Negara
adalah hukum negara dalam
keadaan bergerak
(de staat in beweging)
 Karena yang menjadi inti
permasalahannya adalah
role-playing (sikap tindak
negara)
Lembaga-lembaga Negara
dalam sistem Ketatanegaraan
menurut UUD 1945 RI Pasca Amandemen
Pusat
UUD 1945
BPK
kpu
Presiden
Bank
sentral
DPR
MPR
DPD
MA
MK
Kementrian
negara
KY
Dewan
pertimbangan
TNI/Polri
Perwakilan BPK
PROPINSI
Pemda PropinsiI
gubernur
DPRD
Lingkungan peradilan Umum
Lingkungan peradilan Agama
Lingkungan peradilan militer
daerah
Pemda kabupaten/kotaI
gubernur
DPRD
Lingkungan peradilan TUN
Lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut
UUD
DPR
Pasal 20 (1) memegang
kekuasaan membentuk UU
Presiden
Pasal 4 (1) memegang
kekuasaan pemerintahan
MK
MA
Pasal 24 (1)
kekuasaan
kehakiman
merupakan
kekuasaan yang merdeka
untuk
menyelengarakan
peradilan guna menegakan
hukum dan keadilan
Kekuasaan pemerintah negara
DPR
Dengan
persetujuan
Presiden
MA
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain dan internasional
lainnya (pasal 11 (1) dan (2)
Menyatakan keadaan bahaya (pasal 12)
Dengan
pertimbangan
Dengan
pertimbangan
Mengangkat dan menerima Duta (pasal 13 (2)
dan (3)
Memberi grasi dan rehabilitasi (pasal 14 (1)
Memberi amnesti dan abolisi (pasal 14 (2)
Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormatan yang diatur dengan Undang-undang
pasal 15
Dengan
pertimbangan

similar documents