Rakontek Binfar - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Report
KETERSEDIAAN DAN KESIAPAN OBAT
DALAM
PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2009 – 2014
Disampaikan pada
Rapat Koordinasi Teknis
Ditjen Bina Gizi dan KIA tahun 2012
Surabaya, Juli 2012
KA
ANTAR
GRAM KEFARMASIAN DAN ALAT
HATAN
JAKAN OPERASIONAL UNTUK
DUKUNG KETERSEDIAAN OBAT
D MAP MENUJU UNIVERSAL COVERAGE
TUP
r
 Obat merupakan komponen penting dalam
upaya pelayanan kesehatan
 Obat dan Program Kesehatan merupakan
dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL
BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
DIREKTORAT
JENDERAL
BINA KEFARMASIAN
DAN ALAT
KESEHATAN
(Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt, Ph.D)
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
(Drs. H. Purwadi, Apt, MM, ME)
DIREKTORAT
BINA
OBAT PUBLIK DAN
PERBEKALAN
KESEHATAN
(Dr. Setiawan Soeparan, MPH)
DIREKTORAT
BINA
PELAYANAN KEFARMASIAN
DIREKTORAT
BINA PRODIS
ALAT KESEHATAN
(Dra. Engko Sosialine,. M Apt)
(Dra. Nasirah Bahaudin,
Apt, M.Kes)
DIREKTORAT
BINA PRODIS
KEFARMASIAN
(Drs. T. Bahdar J.H, Apt,
M.Pharm)
PROGRAM KEFARMASIAN
DAN ALAT KESEHATAN
MDG 2015
RENSTRA 2010 – 2014
RPJMN 2010 – 2014
PEPRES No: 5/2010
8 Tujuan
Poverty & Hunger
Maternal Health
EDUCATION
Comm. Diseases
GENDER
ENVIRONMENT
CHLD HEALTH
PARTNERSHIP
Meningkatnya
UHH menjadi
72,0 thn
--
Menurunnya
AKB menjadi
24 per 1000
KH
23 per 1000
KH
Menurunnya AKI
menjadi 118 per
100.000 kh
102 per
100.000 KH
Menurunnya
prevalensi gizikurang pada anak
balita menjadi
15%.
18,8% pada
anak balita
• Peningkatan Umur Harapan
Hidup menjadi 72,0 tahun
• Penurunan AKI menjadi 118
per 100.000 KH
• Penurunan AKB menjadi 24
per 1.000 KH
• Cakupan Imunisasi Dasar
mencapai 90%
• Jaminan Kesehatan mencapai
universal coverage
• Penurunan prevalensi TB dan
kasus malaria
• Pengendalian prevalensi HIV
AKSES THD OBAT ESENSIAL
ISU STRATEGIS
BID. KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
*roadmap reformasi kesehatan masyarakat
 Perlunya peningkatan ketersediaan, pemerataan dan
keterjangkauan obat, terutama obat esensial untuk program
KIA, Malaria, TB, HIV/AIDS serta efisiensi pembiayaan obat
melalui penerapan “health/medicine account” dan prinsip
farmakoekonomi.
 Peningkatan pelayanan kefarmasian yang efektif dan efisien,
termasuk penggunaan obat yang rasional sebagai salah satu
pilar pelayanan kesehatan untuk mencapai target MDG’s.
 Peningkatan keamanan, khasiat dan mutu sediaan farmasi,
alat kesehatan dan makanan yang beredar serta melindungi
masyarakat dari penggunaan obat yang salah dan
penyalahgunaan obat.
 upaya kemandirian di bidang obat, bahan baku obat dan obat
tradisional Indonesia melalui pemanfaatan keanekaragaman
hayati.
SUB SISTEM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN /
SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKMIN
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman,
berkhasiat dan bermutu, serta terjangkau oleh masyarakat
untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan
 derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
JAMINAN
KETERSEDIAAN
3
UNSUR
JAMINAN
MUTU
JAMINAN
PEMERATAAN
KEBIJAKAN OBAT NASIONAL
SK Menkes No.189/Menkes/SK/III/2006
KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN OBAT
SASARAN
TUJUAN
Masyarakat, terutama masyarakat miskin
dapat memperoleh obat esensial setiap saat
diperlukan
KETERSEDIAAN &
PEMERATAAN OBAT
Obat yang dibutuhkan untuk pelayanan
kesehatan, terutama obat esensial
senantiasa tersedia
KETERJANGKAUAN OBAT
Harga obat terutama obat esensial
terjangkau oleh masyarakat
SELEKSI OBAT ESENSIAL
Tersedianya DOEN sesuai perkembangan ilmu
pengetahuan yg dpt digunakan dlm pelayanan
kesehatan secara luas
PENGGUNAAN OBAT YANG
RASIONAL
Penggunaan obat dalam jenis, bentuk sediaan, dosis
dan jumlah yang tepat, disertai informasi yg benar,
lengkap & tdk menyesatkan
PENGAWASAN OBAT
1). Obat yang beredar harus memenuhi syarat
keamanan, khasiat dan mutu;
2). Masyarakat terhindar dari penggunaan yang salah
dan penyalahgunaan obat
Menjamin :
1). Ketersediaan,
pemerataan dan
keterjangkauan
obat, terutama obat
esensial;
2). Keamanan,
khasiat dan mutu
semua obat yang
beredar serta
melindungi
masyarakat dari
penggunaan yang
salah dan
penyalahgunaan
obat;
3). Penggunaan
obat yang rasional
PEMBANGUNAN KESEHATAN
2010 - 2014
ASURANSI
KESEHATAN
NASIONAL
PEMBERLAKUAN
DOEN SEBAGAI
DASAR PENGADAAN
PROGRAM
KESEHATAN
MASYARAKAT
TEMA PRIORITAS :
PENINGKATAN AKSES DAN
KUALITAS PELAYANAN
KESEHATAN
PROGRAM
KELUARGA
BERENCANA
SARANA
KESEHATAN
OBAT
PENETAPAN
HARGA O.G
REPOSISI /
REVITALISASI OBAT
GENERIK
KEBIJAKAN OPERASIONAL
UNTUK MENDUKUNG
KETERSEDIAAN OBAT
r
POLA PIKIR
DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN
( sesuai RPIMN 2010 – 2012 )
 Sasaran : Meningkatnya sediaan farmasi dan alat

kesehatan yang memenuhi standar dan
terjangkau oleh masyarakat
 Indikator : KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN
POLA PIKIR PENATAAN
SIKLUS PENGELOLAAN OBAT
Perencanaan
Penggunaan
Pengadaan
Dukungan Manajemen
Distribusi
Penyimpanan
Dit.Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
POLA PIKIR PENATAAN
TATA KELOLA OBAT
Program Pusat
Ditjen Binfar
dan Alkes
Per Prov
Per Prov
IF Provinsi
Dinkes Provinsi
Farmasi
Dinkes Provinsi
Program
Per Kab/Kota
Per Kab/Kota
IF Kab/Kota
Dinkes Kab/Kota
Farmasi
Per UPT
Dinkes Kab/Kota
Program
Puskesmas /
UPT lain
Keterangan :
Distribusi
Permintaan
Pelaporan
MASALAH
KEBIJAKAN
Obat
Program
Rencana
Terpadu
E-Katalog
One
Gate
Policy
IF
Ber
Prestasi
Dana
Distribusi
Tata
Kelola
On Line
Logistic
Syst
RANCANGAN KEBIJAKAN OBAT
PROGRAM
 Obat Program yang bersifat spesifik dan
khas menjadi tanggung jawab Pemerintah
Pusat ( a.l HIV/AIDS, Tb, Malaria )
 Obat program yang tidak spesifik menjadi
bagian dari pengadaan obat PKD ( a.l IsPA )
 Adanya buffer Obat program di Pusat dan
Propinsi
ROAD MAP
MENUJU UNIVERSAL COVERAGE
Kontribusi Sektor Kefarmasian :
Universal Coverage on Medicine
Penggunaan Obat dalam SJSN
Roadmap
Berdasarkan Proses
ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAI
UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES 2012 – 2014
I. Aksesibilitas Obat ( Ketersediaan dan Pemerataan )
2013 :
2014 :
- Sistem DSM
-Sistem DSM
• Monev
•IF Nasional sbg Centre of - Kapasitas IF Nasional
2012 :
Excellence
- Estimasi kebutuhan dan
• Kapasitas IF 
• E-information perbekes • Vaksin
pemenuhan kebutuhan
- Kapasitas IF Nasional:
- Sistem DSM
• Prod ekstrak
• e-Report PBF dan e-Logistic • Pre-Qualification BUMN
• Kapasitas IF 
- Kapasitas IF nasional
• Vaksin
• Pre-Qualification BUMN
• Prod ekstrak
• Kapasitas IF 
• Vaksin
• Pusat ekstrak
ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAI
UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES 2012 – 2014
II. Keterjangkauan Obat
2013 :
2014 :
-Penetapan biaya obat
-Penetapan biaya obat •Penetapan dan Pnetapan
2012 :
•Kajian dan Penetapan
harga obat
-Penetapan biaya obat
harga obat
•Monev
•Studi sistem penetapan
•Penetapan harga obat (e- -HTA (Alkes)
•Penetapan harga obat
catalog)
•Portal e-Information
•Penetapan Advisory
•Integrasi variabel obat (Monev)
Committee Harga Obat
dlm sistem INA-CBGs
•Kebijakan orphan dan obat -HTA (Alkes)
inovasi
•Survey kebutuhan alkes di
-HTA (Alkes)
fasyankes
•Kebijakan nasional Alkes
•Penyusunan standar Alkes
•Portal e-Information
ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAI
UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES 2012 – 2014
III. Penggunaan Obat Rasional
2014 :
2013
-Revitalisasi dan
-Revitalisasi dan Reposisi Reposisi obat generik
2012 :
•Sosialisasi OG
-Revitalisasi dan Reposisi obat generik
-Fornas
•Sosialisasi OG
obat generik
•Penerapan
-Fornas
•Advokasi OG
formularium nasional
•Sosialisasi dan promosi OG •Penetapan formularium
-Monev akses obat
nasional
- Fornas
nasional
•Pengembangan
formularium nasional
r
PERTANYAAN YANG BELUM TERJAWAB
DIMANA POSISI OBAT PROGRAM
DALAM UNIVERSAL COVERAGE SJSN ?
HAL-HAL YANG PERLU DIPIKIRKAN
1. BAGIAN DARI SJSN ?
2. POLA TOTALITAS SPM ?
PENUTUP
 Aspek ketersediaan dan keterjangkauan obat
termasuk obat program selalu menjadi perhatian
kebijakan Kementerian Kesehatan, sejak Kebijakan
Obat Nasional (2006) sampai Reformasi Kesehatan
Masyarakat (2009)
 Strategi dan rancangan kebijakan untuk mendukung
ketersediaan obat program adalah pemilahan
tanggung jawab, one gate policy dan perencanaan
terpadu, on line logistic system , penataan tata
kelola dan pengembangan sistem pelaporan
• Peningkatan peran Provinsi dan Kab/ Kota melalui
one gate policy, perencanaan obat terpadu,
pemanfaatan dan pengembangan on line logistic
system.
• Upaya perbaikan tsb memerlukan partisipasi dan
peran aktif semua stakeholder terkait
• Belum ada kejelasan posisi suatu program dalam
pelaksanaan SJSN
 TERIMA KASIH

similar documents