KEPAILITAN, SENGKETA BISNIS DAN ARBITRASE

Report
KEPAILITAN, SENGKETA BISNIS
DAN ARBITRASE
UU NO 4 TAHUN 1998
tentang Kepailitan
• Disempurnakan menjadi UU NO. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU)
Peter Mahmud
• Pailit  failite (Perancis) dan Failiet (Belanda)
• Berarti kemacetan pembayaran.
UU No. 4 Tahun 1998
• Debitor yang mempunyai dua atau lebih
Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu
utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan
pengadilan yang berwenang, baik atas
permohonan sendiri ataupaun atas
permintaan seorang atau lebih kreditornya.
UU No. 37 Tahun 2004
• Kepailitan adalah sita umum atas semua
kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan
pemberesannya dilakuukan oleh kurator di
bawah pengawasan Hakim Pengawas.
Lingkungan Peradilan di Indonesia
(UUNo.4 Th 2004 ttg Kekuasaan Kehakiman)
1.
2.
3.
4.
Peradilan Umum
Peradilan Militer
Peradilan Agama dan
Peradilan Tata Usaha Negara
Penyelesaian Perkara Kepailitan
• Pengadilan Niaga , sebagai bagian dari
Peradilan Umum. (UU NO 4 Th 1998)
sebelumnya di Pengadilan Negeri.
Tanggungjawab debitor terhadap
utangnya
• Bahwa segala kebendan si berutang, baik yang
bergerak maupun tidak bergerak, baik yang da
maupun yag akan ada dikemudian hari,
menjadi tanggungan untuk segala
perikatannya perseorangan.
• Kebendaan tersebut menjadi jaminan
bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan padanya.
Asas hukum Kepailitan
•
•
•
•
Asas keseimbangan
Asas kelangsungan usaha
Asas Keadilan
Asas Integrasi
Syarat Pengajuan Pailit
1. Debitor memiliki dua atau lebih kreditor
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh
waktu dan dapat ditagih
3. Atas permohonan sendiri maupun
permintaan seorang atau lebih kreditornya.
Pihak yang dapat mengajukan Pailit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Debitor Sendiri
Seorang atau lebih kreditornya
Kejaksaan untuk kepentingan umum
Bank Indonesia
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
Menteri Keuangan
Pihak yang dapat dinyatakan Pailit
1.
2.
3.
4.
Orang atau badan pribadi
Debitor yang telah menikah
Badan-badan hukum.
Harta warisan
Lembaga yang menangani invetaris
perusahaan yang pailit
• BHP (Badan Harta Peninggalan)  salah satu
instansi di bawah Departemen Hukum dan
HAM RI.
• Kuratorpengacara yang telah berpraktik dan
lulus pendidikan kurator.
Penyelesaian Kepailitan melalui
klausul Arbitrase
Arbitrase
• Cara penyelesaian sengketa perdata di luar
peradilan umum yang mendasarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis
oleh pihak yang bersengketa.
Subekti
• Arbitrase adalah penyelesaian suatu
perselisihan (perkara) oleh seorang atau
beberapa orang wasit (arbitrer) yang bersamasama ditunjuk oleh para pihak yang
berperkara dengan tidak diselesaikan lewat
pengadilan.
William H. Gill
• An arbitration is the referense of dispute or
difference between not less thantwo persons
for determination after hearing both sides in
judicial manner by another persons, other
than court of competent jurisdiction.
Stanford M. Altschul
• Arbritration, an alternative dispute resolution
system that is agreed to by all parties to a
dispute. This system provides for private
resolution of disputes in a speed fashion.
UU No 30 Th 1999
Ttg Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar lembaga peradilan
umum yang didasarkan pada perjanjian
arbitrase yang dibuat para pihak secara tertulis
oleh para pihak yang bersengketa.
Prinsip Arbitrase
1. Efisien
5. Fair and Just
2. Accessibility
6. Sesuai dengan
3. Proteksi Hak Para
sense of justice
Pihak
dari masyarakat.
4. Final and Binding 7. Kredibilitas
BANI
• Badan Arbitrase Nasional Indonesia
BAMUI
• Badan Arbitrasi Muamalat Indonesia
SYARAT PENYELESAIAN DENGAN
ARBITRASI
• Sengketa perdata yang bersift hukum perdata
dan hukum dagang  bukan atas dasar
hukum pidana.
• Para pihak telah sepakat secara tertulis bahwa
jika terjad perkara atas perjanjian yang
disepakakti, akan memilih jalan penyelesaian
melalui arbitrase dan tidak berperkara di
hdapan peradilan umum.
Non peradilan selain arbitrase
•
•
•
•
•
•
•
•
Negosiasi
Mediasi
Konsiliasi
Pencari fakta
Peradilan mini (mini trial)
Ombudsman
Pengadilan kasus kecil (small claim court)
Peradilan adat.
Macam Arbitrase
1. Arbitrase ad hoc
2. Arbitrase institusional.
Hukum Acara Arbitrase
1. Pemohon  termohon (surat tercatat,faks,
email, buku ekspedisi) ttg penyelesaian
sengketa melalui arbitrase
2. Penunjukkan arbitrer oleh masing2 pihak
atau Ketua PN.
3. Penunjukkan arbitrer ketiga oleh arbitrer
yang ditunjuk oleh para pihak yang sekaligus
sebagai Ketua Majelis arbitrasi
Hukum Acara Arbitrase
4. Penerimaan arbiter oleh arbiter yang
ditunjuk.
5. Penyampaian surat tuntutan oleh pemohon
kepada arbiter atau majelis arbiter dalam
jangka waktu yang ditentukan.
6. Ketua Majlis Arbitrase menyampaikan
jawaban termohon kepada pemohon
sekaligus memerintahkan untk menghadap
di muka sidang arbitrase.
Hukum Acara Arbitrase
7. Persidangan tertutup, dengan menggunakan
Bahasa Indonesia atau bahasa lain yang
dipilih oleh para pihak, dengan acara
arbitrase, tempat dan jangka waktu arbitrase
yang ditentukan oleh para pihak atau majelis
arbitrase.
8. Upaya Perdamaian oleh majelis arbitrase.
9. Jika gagal, dilanjutkan dengan pemeriksaan
terhadap pokok sengketa.
Hukum Acara Arbitrase
10. Penutupan pemeriksaan dan penetapan
hasil sidang untuk mengucapkan putusan
arbitrase.
11. Koreksi terhadap kekeliruan administratif
dan/atau menambah atau mengurangi
tuntutan putusan dalam tenggang waktu 14
hari.
12. Eksekusi/pelaksanaan putusan arbitrase.
Tugas individual
• Cari kasus tentang kepailitan, kemudian
analisis proses penyelesaiannya.
• Tuliskan pendapat/pandangan anda tentang
kasus yang anda bahas.

похожие документы