Strategi dan Kebijakan FKUB dalam Pemantapan KUB

Report
PERAN STRATEGIS FKUB
DALAM MEERAMELIHARA KERUKUNAN
ANTAR UMAT BERAGAMA
OLEH
FKUB PROV. SULAWESI UTARA
Kondisi Umum
Provinsi Sulawesi Utara.
 Provinsi Sulawesi Utara memiliki Luas wilayah
kilometer persegi.
15.364,08
 Dan juga memiliki 4 (Empat) Kota & 11 Kabupaten , masingmasing :
1. Kota Manado
2. Kota Bitung
3. Kota Tomohon
4. Kota Kotamobagu
Kabupaten :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kab. Minahasa
Kab. Minahasa Utara
Kab. Minahasa Selatan
Kab. Minahasa Tenggara
Kab. Bolaang Mongondow
Kab. Bolaang Mongondow Utara
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Kab. Bolaang Mongondow Timur
Kab.Kep.Sangihe
Kab.Kep.Talaut
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro (SITARO)
Komposisi Penduduk Berdasarkan
Agama
 Penduduk Provinsi Sulawesi Utara berjumlah
2.482.274 jiwa.
a. Prostestan
1.370.224 jiwa (61,73 %)
b. Islam
690.991 jiwa(31,05 %)
c. Katolik
140.539 jiwa ( 6,33 %)
d. Hindu
10.936 jiwa ( 0,49 %)
e. Budha
7.994 jiwa( 0,36 %)
f. Kong Hu Chu
798 jiwa ( 0,4 %)
KONDISI RIL KERUKUNAN
DI SULAWESI UTARA
SULUT : Sulit disulut, Karena : “Torang
Samua Basudara” dan “Sit0u, timou, tumou,
tou” (manusia hidup untuk memanusiakan
orang lain) Philosophis hidup warisan (DR.Sam
Ratulangi)
 “Hairrunnas Anfusahum Linnas (Sebaik-baik Manusia, adalah yang banyak
memberi manfaat kepada orang lain (banyak)”
 Sulawsi Utara memiliki keberagaman etnis,
sedikitnya ada 4 (empat) etnis besar, seperti ;
 Minahasa (30 %), Sangihe,Talaut dan Sitaro (19,8 %),
Bolaang Mongondow (11,3 %), Gorontalo (7,8 %), dan
Tionghoa (3 %), serta etnis lainnya.
 Menurut Pdt.DR.R.A.D Siwu (Presidum BKSAUA),
secaara cultural masyarakat Sulawesi Utara, memilih
dan mengambil keuntungan dari keberaagaman itu,
yakni : “Hidup bersama
dengan rukun
dan
mengedepankan prinsip toleransi yang dibangun dari
keterbukaan sikap dan memahami perbedaan”
 Modal utama membangun dan memelihara
kerukunan di Sulawesi Utara, adalah kearifan lokal.
 Jauh sebelum terbentuknya FKUB, di Sulawesi Utara
telah ada Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama
(BKSAUA), yang dibentuk Tanggal 23 Juli 1969 melalui
Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
(H.V Worang) No.91/KPTS/1969. yang sampai saat ini
tetap exis bergadengan tangan dengan FKUB
memelihara kerukunan di Sulawesi Utara.
 Faktor-faktor pendukung terbentuknya BKSAUA ,
dikarenakan kondisi sosialogis masyarakat Sulawesi
Utara yang mjemuk, toleran
 Badan ini berfugnsi sebagai wadah konsultatif dengan
pemerintah yang terkait dengan kesadaran akan
kemajemukan dan kerawanan akan potensi konflik
sosial.
 Peran pencegahan yang dilakukan oleh BKSAUA
direalisasikan
dalam
prorgam-program
memasyarakatkan kerja sama antar pemeluk agama
yang berbeda. Antara lain, kerja sama dalam
membangun rumah ibadah, perayaan hari-hari besar
keagamaan, interaksi empirik, serta forum dialog
untuk mengikis sikap dan pandangan eksklusif para
penganut agama.
 Selain itu, dalam membangun dan merawat
kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Utara,
ditunjang kondisi-kondisi, seperti :
a. Pertama : “keterbukaan etnis dan agama mayoritas di
Sulawesi Utara. Sejarah membuktikan penerimaan
masyakat Minahasa terhadap Imam Bonjol (Pahlawan
Perang Padri) yang diungsikan pada tahun 1829, yang
sampai mengakhiri hidupnya di Desa Lota Kecamatan
Pineleng Kabupaten Minahasa.
b. Kedua; karakter masyarakat yang getol mengejar
pendidikan, tercatat orang besar seperti A.A Maramis,
Sam Ratulang, sampai ke Sarundajang (Gubernur saat
ini) mereka adalah orang orang yang memiliki latar
belakang pendidikan yang cemerlang.
c. Ketiga; faktor ekonomi, terutama kondisi tanah yang
subur merupakan modal utama perekonomian
masyarakat.
d. Keempat;
para pemimpin yang memiliki visi
kebangsaan, dan gaya kepemimpinan majemuk.
 Jadi ada empat faktor utama pendukung kerukunan di
Sulawesi Utara : “Ekonomi masyarakat baik, tingkat
pendidikan ok, serta keterbukaan dari etnis dan agama
mayoritas, serta gaya kepemimpin yang memiliki vivi
kebangsaan yang berlandaskan kemajemukan”
 Ke-empat potensi ini dikelolah oleh pemerintah yang cerdas,
adil dan jujur.
Latar Belakang Lahirnya
FKUB
1.
Pasal 29, ayat 2 UUD 1945 :
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya.
Walaupun UUD 1945 telah menjamin kebebasan bagi setiap
warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan beribadat
sesuai agamanya masing-masing, namun dalam kenyataannya
masih ada juga individu dan kelompok masyarakat tertentu
yang belum mampu hidup berdampingan dalam
keberagaman
Kondisi ini lebih mencuat ke permukaan pasca berakhirnya pemerintahan orde
baru dimana situasi dan kondisi bangsa saat itu mengalami serba
ketidakpastian, baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik.
Sejarah Mencatat berbagai peristiwa yang mengarah pada adanya disintegrasi
bangsa saat itu, peristiwa Ambon, Maluku Utara, Poso, dll.
Menyadari hal itu, dalam rangka merajut kembali rasa kebangsaan, persatuan
dan kesatuan antar sesama anak bangsa, pimpinan majelis-majelis Agama
mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis
mencegah bahaya ancaman disintegrasi bangsa tersebut
Dan salah satu hasil kerja keras pimpinan Majelis-Majelis Agama
saat itu berhasil mendorong pemerintah melahirkan peraturan
bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan
Nomor 8 Tahun 2006 Tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala
Daerah dalam memlihara kerukunan umat beragama dan pendirian
rumah ibadah.
Forum Kerukunan Umat Beragama adalah wadah para pemuka
agama yang bertujuan untuk memelihara kerukunan umat
Beragama di daerah.
Di Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana amanat pasal 8 ayat 2 PBM
No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tersebut bahwa pembentukkan FKUB
dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah
Daerah,maka satu tahun keluarnya PBM tersebut pada Tahun 2007
lahirlah FKUB Provinsi Sulawesi Utara oleh wakil-wakil Majelis
Agama yang difasilitasi oleh pemerintah (Kementrian Agama dan
Kesbang-Pol Provinsi Sulawesi Utara) yang diperkuat dengan SK.
Gubernur NO. 317 Tahun 2007 Tentang pembentukan Forum
Kerukunan Umat beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Utara periode
2007-2010.(Untuk Periode 2007 – 2010), dan SK.Gubernur No.94
Tahun 2011. (Untuk Periode 2011 - 2016)
Tugas FKUB Provinsi
Bab III Pasal 9 PBM No. 9 dan No. 8 tahun 2006, ayat 1, FKUB
mempunyai tugas:
a. Melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh
Masyarakat.
b. Menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarajat.
c. Menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam
bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, dan
d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
kebijakan dibidang keagamaan yang berakaitan dengan
kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
Fungsi FKUB Provinsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Memberikan saran dan pendapat dalam merumuskan kebijakan umum
pembangunan, pemeliharaan dan pemberdayaan umat beragama untuk
kerukunan dan kesejahteraan kepada Gubernur;
Memfasilitasi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan MajelisMajelis Agama;
Melakukan dialog antar umat beragama untuk memelihara kerukunan
sesuai dengan tingkatannya;
Menampung aspirasi di kalangan umat beragama yang berkaitan dengan
pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan masyarakat;
Menyalurkan aspirasi umat beragama kepada Pemerintah Daerah dan
Pusat;
Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan kerukunan;
Membantu pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan
dengan kerukunan umat beragama.
TUGAS FKUB KAB/KOTA
1.Melakukan dialog dengan pemuka Agama dan Tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam
bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Wali Kota;
4.Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
kebijakan dibidang keagamaan, yang berkaitan dengan
kerukunan umat beragama, dan pemberdayaan masyarakat, dan
5. Memberikan rekomendasi tertulis, atas permohonan pendirian
rumah Ibada.
FUNGSI FKUB KAB/KOTA
1.Memberikan saran dan pendapat dalam merumuskan kebijakan umum
pembangunan, pemeliharaan dan pemberdayaan umat beragama untuk
kerukunan dan kesejateraan kepada Bupati/Wali Kota.
2. Memfasilitasi hubungan kerja antar Pemerintah Daerah dengan Mjelis-Majelis
Agama.
3.Melakukan dialog antar umat beragama untuk memelihara kerukunan sesuai
dengan tingkatannya.
4. Menampung aspirasi di kalangan umat beragama yang berkaitan dengan
pemeliharaan kerukunan dan pemeberdayaan masyarakat
5. Menyalurkan aspirasi umat beragama kepada Pemerintah Daerah dan Pusat
6. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
kerukunan.
7.Membantu pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan
kerukunan umat beragama.
8.Memberikan Rekomnedasi Pendirian Rumah Ibadah dan pertimbangan iizin
tempat ibadah sementara. (Pasal 5 Pedoman dan Tata Kerja FUKB)
Strategi dan Program FKUB
A. Strategi Penyusunan Program :
1.Didasarkan pada kebutuhan nyata umat beragama
setempat, dan dilakukan secara terintegrasi dengan
instansi terkait dalam pemeliharaan kerukunan umat
beragama. (Urusan kerukunan Umat Beragama bukan hak
monopoli FKUB)
2. Kerukunan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan
dengan seluruh dimensi kehidupan manusia.
3. Strategi utama penyelenggaran program FKUB, adalah
dialog.
B. Program FKUB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kongres II FKUB tahun 2009 merumuskan standar kerja FKUB,
meliputi :
Melaksanakan Dialog;
Menampng Aspirasi;
Menyalurkan Aspirasi;
Sosialisasi Peraturan/Perundang-undangan;
Pemberdayaan Masyarakat;
Evaluasi;
Visi & Misi FKUB Sulut
 Visi : TORANG SAMUA BASUDARA
 Misi :
1. Mendorong berkembangnya dialog melalui aksi2 sosial
bersamma antar pemuka agama
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi umat bergama
dan masyarakat pada umumnya
3. Mensosialisaskan peraturan dan kebijakan pemerintah
dibidang keagamaan dan kemasyarakatan,
4. Melakukan kegiatan/kunjungan di daerah yang sedang
berkonflik.
Kegiatan2 yang suda perna
dilakukan :
1.
Penyusunan dan penerbitan khotbah dengan tema
“Pelestarian Lingkungan dan Pemanasan Global”
2. Penulisan/Penerbitan buku (buku saku) tentang
masalah HIV-AIDS dalam perspektif agama.
3. Kegiatan dalam bentuk kerjasama dengan BKKB,
Dialog tetantang Keluarga Berkualitas”
Tantangan FKUB ke-Masa Depan
A. Secara internal :
1. Pendanaan organisasi
2. Pemaham PBM No.9 & 8 oleh pihak terkait belum
maksimal
3. SDM pengurus, relatif terbatas
B. Secara external :
Secara external tantangan FKUB di era globalisasi ini, sebagimana
yang diramalkan oleh Patirim Sorokin, seorang filosof sejarah,
beliau meramalkan bahwa ke depan :
1. Akan terjadi anarki moral dan etika;
2. Manusia akan diperlakukan seperti mesin;
3. Konsensus moral dan itelektual akan lenyap, kekacauan opini dan
keyakinan akan menonjol;
4. Tatanan sosial akan dipelihara oleh paksaan semata, dan kaidah
politik akan dilegitimasi oleh kekuatan material;
5. Kebebasan akan merosot menjadi sekedar slogan kosong yang
bertujuan untuk menyesatkan dan memperbudak massa;
Lanjut…
6. Kekacauan keluarga akan marajalela;
7. Kultur massa murahan akan menggantikan
pengungkapan citra artistik yang lebih tinggi;
8. Kualitas hidup dan standard kehidupan akan merosot;
9. Patologi Sosial akan berkembang;l
10.Apatisme, egoisme picik dan pengutamaan
kepentingan pribadi akan dominan dalam kehidupan
politik.
Apa yang harus dilakukan FKUB…?
Ke-depan tugas para pemuka agama tidak hanya terbatas pada menjaga
memelihara dan merawat kerukunan umat beragama, tetapi juga
mendorong proses menuju masyarakat modern dan mejaga kehidupan
manusia agar tetap bertabat.
Ciri-ciri masyarakat yang sedang berproses menuju masyakata modern :
1. Memiliki kesiapan menerima pengalaman baru, dan keterbukaan
terhadap iniovasi dan perubahan;
2. Kesiapan membentuk atau mempertahankan pendapat mengenai
berbagai masalah yang menyangkut kepentingan umum, mencari
bukti yang mendukung pendapat itu, mengakui keanekaragaman
pendapat yang ada, dan menilai keaneka ragaman pendapat itu
secara obyektif;
3. Orientasi khusus terhadap waktu;
4. Kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, dan bersama orang
orang lain untuk menata kehidupannya menghadapi tantangan yang
muncul;
5. Berencana dengan mengantisipasi dan menata kegiatan masa depan
yang diarahkan untuk mencapai tujuan individual
maupun
kemasyarakatan.
,
Lanjut…
6. Mempercayai keteraturan kehdupan sosial yang dapat diramalkan,
termasuk aturan ekonomi, pandangan kebijakan pemerintah
sehingga memungkinkan untuk mengambil tindakan;
7. Rasa keadilan dalam berbagi, yakni ganjaran akan diterima lebih
menurut aturan ketimbang menurut tingkah laku, dan struktur
ganjaran akan diperoleh menurut ketrampilan dan derajat
partisipasi;
8. Minat dan nilai tinggi diletakkan pada pada pendidikan formal;
9. Menghormati bartabat orang lain, termasuk orang yang berstatus
rendah;
10.Ciri-ciri kepribadian modern diatas tidak dilihat secara terpisah,
tetapi saling berkaitan.
SEKIAN
&
Terima Kasih
TERIMAH KASIH

similar documents