Materi 4 - Biro Kepegawaian

Report
MANAJEMEN PERENCANAAN
APARATUR SIPIL NEGARA
Disampaikan pada:
Pendampingan Entry Formasi ke dalam Aplikasi e-Formasi ASN
di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2015
BIRO KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
REFORMASI SISTEM PENGADAAN CPNS
T
U
J
U
A
N
Mewujudkan sistem seleksi CPNS yang bersih, obyektif, transparan,
akuntabel, kompetitif, berbasis kompetensi, dan bebas dari KKN serta
tidak dipungut biaya untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang
amanah, profesional, dan memiliki kompetensi sesuai syarat jabatan
ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
1.
2.
Pemetaan pegawai, redistribusi pegawai dan kebutuhan
pegawai dalam proses manajerial formasi CPNS dengan
menggunakan aplikasi e-Formasi Kementerian PAN
dan Reformasi Birokrasi;
Implementasi ISO 9001: 2008 dalam rekruitmen CPNS
di lingkungan Kementerian Agama;
Amanah, Jujur, dan
Profesional
PROFIL CPNS
KEMENTERIAN
AGAMA
KE DEPAN
Memiliki karakteristik
sebagai Pelayan Publik
Kompeten sesuai
tuntutan jabatan
memiliki intelegensia
yang tinggi untuk
pengembangan kapasitas
dan kinerja
BAGAN PROSES PENETAPAN FORMASI PNS
5
KEMENTERIAN
KEUANGAN
Persetujuan Prinsip Formasi
4
DAERAH
KAB/KOTA
5
1
3
7
7
1
6
KEMENTERIAN
/LEMBAGA
Persetujuan Formasi
6
DAERAH
PROVINSI
KEMENTERIAN
PAN & RB
Usulan` formasi
Usul Formasi dgn e-Formasi
Rincian nama jab,
kualifikasi pendidikan,
jumlah gol,/ruang, unit kerja
penempatan
1
7
Pendapat Menteri
Keuangan
2
BKN
Pertimbangan teknis
formasi nasional & instansi
2
Pertimbangan teknis
(Perwakilan LN)
Penetapan Formasi
Keterangan :
1. Instansi pusat dan daerah mengusulkan formasi
2. BKN, Kem. LN memberikan pertimbangan teknis
3. Menpan meminta pendapat Menteri Keuangan
4. Menteri Keuangan memberikan pendapat tentang
ketersediaan anggaran belanja pegawai
KEMENTERIAN
LUAR NEGERI
5. Menpan dan RB memberikan persetujuan prinsip formasi
6. Instansi pusat dan daerah menyampaikan rincian tambahan alokasi
formasi
7. Menpan & RB menetapkan formasi PNS Pusat dan persetujuan
formasi PNS daerah
ASPEK YANG DILAKUKAN PERUBAHAN
Formasi
Kondisi sebelumnya
Usulan formasi
didasarkan pada
usulan dari setiap
satuan organisasi
(tanpa analisis yang
cermat)
Kondisi perubahan
1. Menggunakan Aplikasi e-Formasi
2. Usulan formasi wajib berdasarkan
hasil :
1. Analisis jabatan
2. Analisis beban kerja
3. Redistribusi PNS
4. Proyeksi kebutuhan PNS 5 Tahun
Penyusunan soal
Kondisi sebelumnya
kondisi perubahan
1. Pemerintah
menetapkan kisi kisi
1. Soal disusun oleh Tim Ahli dari
konsorsium 10 PTN
2. Soal disusun oleh PPK
bekerjasama dengan
PTN
2. Tim penyusun soal dan Tim
peramu soal terpisah
3. Kualitas dan relevansi
soal dengan kisi kisi
kurang terjamin,
4. Kerahasiaan soal
kurang terjamin (shg
kualitas PNS tidak
sama)
3. Dilakukan Uji validitas Soal
4. Seluruh instansi
menggunakan standar soal
yang sama
5. Kualitas dan relevansi serta
kerahasiaan soal lebih
terjamin shg PNS kualitasnya
sama
Pelaksanaan/Materi Ujian Seleksi
Kondisi sebelumnya
1. Tes Kompetensi
 Tes Pengetahuan
Umum
 Tes Bakat Skolastik
 Tes Skala
Kematangan
2. Tes Psikologi
Kondisi perubahan
1. Tes Kompetensi Dasar
 Tes Wawasan Kebangsaan
 Tes Intelegensia Umum
 Tes Karakteristik Pribadi
2. Tes Kompetensi Bidang
 Tes Tertulis
 Wawancara
 Tes Psikologi Lanjutan
 Praktek (performance tes)
3. Peserta wajib lulus kompetensi
dasar (Passing Grade)
Sistem Pelaksanaan Ujian Seleksi
Kondisi sebelumnya
Kondisi perubahan
Lembar Jawaban Komputer
Computer Assisted Test
(LJK)
(CAT)
Pengolahan Hasil Ujian
Kondisi sebelumnya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dilakukan oleh PPK
bekerjasama dg PTN
Bersifat tertutup
Nilai tidak diumumkan/
diketahui oleh peserta
Hasil pengolahan oleh
diserahkan pada PPK
Kelulusan berdasar
Rangking
Penatapan kelulusan
oleH PPK (sebagian hasil
olahan PTN diubah oleh
PPK)
Kondisi perubahan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dilakukan oleh Konsorsium PTN
Bersifat terbuka
Nilai dapat diketahui oleh
peserta
Menggunakan passing grade
tertentu
Hasil olahan disampaikan dari
Konsorsium ke Panitia Nasional
disampaikan ke PPK
Penetapan Kelulusan oleh PPK
berdasar hasil olahan
Konsorsium PTN
Pengawasan dan Pengendalian
Kondisi sebelumnya
1. Pengawasan
internal instansi
(inspektorat)
2. BKN Deputi Dalpeg
Kondisi perubahan
1. Pengawasan Internal
1) Pengawas internal instansi
2) BPKP
3) BIN
4) KPK (Deputi Pencegahan)
5) POLRI (Bareskrim
6) Men.PAN-RB Deputi Waskun,
Inspektorat)
7) BKN (Deputi Dalpeg)
2. Pengawasan Ekternal
Konsorsium LSM- ICW
T E R I MA KA S I H

similar documents