- BOS - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Report
KEBIJAKAN BOS TA 2015 DAN
MEKANISME PENYALURAN BOS 2015
Disampaikan dalam
Sosialisasi BOS TA 2015 (Bidakara & Sahid Jaya)
Jakarta, 2 Desember2014
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan RI
Dasar Hukum BOS
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
4. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Perpres 162/2015 tentang Rincian APBN TA 2015;
7. PMK yang mengatur mengenai penyaluran BOS.
2
LATAR BELAKANG
UU 20/2003 ttg Sisdiknas :
 setiap warga negara usia 7-15 tahun wajib mengikuti
pendidikan dasar
 Pemerintah (Pusat dan Daerah) wajib menjamin
terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang
pendidikan dasar tanpa memungut biaya
 Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yg
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan
Pemerintah maupun masyarakat
Untuk itulah : Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksanaan program wajib belajar
Kebijakan BOS
1. Dana BOS dialokasikan dalam APBN untuk meringankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar yang lebih
bermutu.
2. Dana BOS dialokasikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta
digunakan untuk:
 Biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar, dan
 Mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Dana BOS merupakan pelengkap dari kewajiban daerah untuk
menyediakan anggaran pendidikan dan bukan merupakan
pengganti BOS Daerah (BOSDA).
4. Perhitungan Kebutuhan Alokasi Dana BOS diusulkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Dana BOS disalurkan dari rekening kas negara ke rekening kas
umum daerah untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan
mekanisme hibah.
4
BOS
Naik dr Rp580
ribu pada th
2014
Rp800 Ribu
/Siswa/
Tahun
SD/SDLB
KABUPATEN/
KOTA
Rp1 Juta
/Siswa/
Tahun
Naik dr Rp710
ribu pada th
2014
SMP/SMPLB/SMPT
KABUPATEN/KOTA
5
Alokasi BOS TA 2015
Pagu Nasional
Dalam APBN
Rp31.298.300.000.000
BOS di Daerah Tidak
Tepencil
Rp30.213.135.200.000
BOS di Daerah
Tepencil
Rp880.221.800.000
Dana Cadangan BOS
Rp204.943.000.000
Kebijakan alokasi BOS TA 2015 untuk Daerah Otonom Baru:
Penetapan alokasi BOS per daerah induk/DOB akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan berdasarkan pembagian data jumlah siswa antara daerah induk dan DOB.
6
Perkembangan Alokasi BOS TA 2010 - 2015
35,000
31.298
31.093
30,000
25,000
22,441
20,000
16,161
23,595
22,435
23,447
24,075
24,920
16,812
16,266
15,000
10,000
5,000
1,154
546
1,012
845
205
2010
2011
2012
BOS
TAHUN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
BUFFER FUND
BOS
16.266.039.176.000
22.441.115.420.000
22.434.827.210.000
24.074.700.000.000
31.093.357.000.000
2013
2014
2015
TOTAL BOS
BUFFER FUND
545.966.584.000
1.153.684.580.000
1.012.072.790.000
845.039.330.000
204.943.000.000
TOTAL BOS
16.160.595.778.000
16.812.005.760.000
23.594.800.000.000
23.446.900.000.000
24.919.739.330.000
31.298.300.000.000
APBN
Komponen Transfer ke Daerah
Ditetapkan dalam Peraturan Presiden: Perpres 162/2014 tentang Rincian APBN 2015
Rincian Alokasi BOS untuk satuan pendidikan dasar masing-masing kabupaten/kota
dalam satu provinsi ditetapkan oleh Kemendikbud.
APBD PROVINSI
Pendapatan Daerah
• Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
8


Untuk BOS Tahun 2014 diatur dalam PMK yang
mengatur mengenai alokasi BOS, yaitu PMK
201/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi
BOS TA 2014
Untuk BOS tahun 2015:
Rincian Alokasi diatur dalam Perpres 162/2014 tentang rincian
APBN TA 2015 (Lampiran XXI  berisi hanya rincian alokasi
saja, tidak ada norma pengaturan)
 Pengaturan mengenai mekanisme penyaluran/pelaporan BOS
diatur dalam PMK yg mengatur mengenai pelaksanaan dan
pertanggungjawaban dana transfer ke daerah dan dana desa 
Revisi PMK 183/PMK.07/2013 (proses final, akan segera
ditetapkan)
 Substansi RPMK revisi dimaksud, khususnya yg terkait dg
BOS, relatif tidak banyak berubah

9
Periode Penyaluran
Triwulan
1
2
3
I
II
III
IV
Minggu ketiga
Januari
7 Hari Kerja
Awal April
7 Hari Kerja
Awal Juli
7 Hari Kerja
Awal Oktober
7 Hari Kerja
Setelah Diterima
di Kas Daerah
7 Hari Kerja
Setelah Diterima
di Kas Daerah
7 Hari Kerja
Setelah Diterima
di Kas Daerah
7 Hari Kerja
Setelah Diterima
di Kas Daerah
7 Hari Kerja
Sebelum
Triwulan I
Berakhir
7 Hari Kerja
Sebelum
Triwulan II
Berakhir
7 Hari Kerja
Sebelum
Triwulan III
Berakhir
14 Hari Kerja
Sebelum 31
Des
1
Penyaluran Dana BOS dari RKUN ke RKUD Provinsi.
2
3
Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Rek. Sekolah.
Penyaluran Dana Cadangan BOS Ke RKUD Provinsi setelah ada Rekomendasi Kemendikbud.
10
Periode Penyaluran
Semester
I
1
Minggu
ketiga Januari
II
7 Hari Kerja
Awal Juli
2
7 Hari Kerja
Setelah
Diterima Di
Kas Daerah
7 Hari Kerja
Setelah
Diterima Di
Kas Daerah
3
7 Hari Kerja
Sebelum
Semester I
Berakhir
14 Hari Kerja
Sebelum 31
Des
1
Penyaluran Dana BOS dari RKUN ke RKUD Provinsi.
2
3
Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Rek. Sekolah.
Penyaluran Dana Cadangan BOS Ke RKUD Provinsi setelah ada Rekomendasi Kemendikbud.
11
TRIWULAN I, II, III
TRIWULAN IV
• Diperhitungkan dalam penyaluran BOS Triwulan
berikutnya.
• Diperhitungkan dalam penyaluran Triwulan I BOS TA
berikutnya, setelah memperhatikan Rekomendasi dari
Mendikbud.
SEMESTER I
• Diperhitungkan dalam penyaluran BOS Semester
berikutnya.
SEMESTER II
• Diperhitungkan dalam penyaluran Semester I BOS TA
berikutnya, setelah memperhatikan Rekomendasi dari
Mendikbud.
(Kurang Salur)
Rekomendasi kurang salur yg diterima Kemenkeu dari Kemendikbud
(rekomendasi disampaikan paling lama 30 hari kerja sebelum berakhirnya Tw
berjalan) menjadi dasar penyaluran dana cadangan kepada Propinsi
12
Penyaluran Bos per Triwulan/Semester
Rek.
SD
A
KPPN Jkt
II
A
Bank
A
Keterangan:
A
Mekanisme transfer per Triwulan, ¼ atau ½
dari Alokasi Dana BOS.
B
Mekanisme penyaluran sesuai ketentuan APBD.
Kas
Provinsi
Rek.
SMP
B
KPA
DJPK
Rek.
SD
Rek.
SD
Rek.
SMP
13
Penyaluran Dana Cadangan Bos per Triwulan/Semester
A
Pemprov
Rek.
SD
Kemdikbud
B
Rek.
SD
C
KPPN Jkt C
II
Keterangan:
A. Perhitungan Kurang /Lebih Salur.
B. Rekomendasi kurang/lebih salur.
C. Mekanisme transfer per Triwulan.
D. Mekanisme penyaluran sesuai ketentuan APBD.
Bank C
Kas
Provinsi
Rek.
SMP
D
KPA
DJPK
Rek.
SD
Rek.
SMP
14
PROVINSI
Laporan BOS
Laporan Realisasi
Penyaluran BOS
Kemenkeu cq.DJPK
Dokumen:
• Realisasi Penyaluran Dana
BOS dari RKUD ke Rek.
Sekolah per Triwulan/
Semester.
• Realisasi Penyaluran Dana
Cadangan BOS dari RKUD
ke Rek. Sekolah per
Triwulan/Semester.
Laporan Realisasi
Penyerapan BOS
Rekomendasi
Kurang/Lebih Salur
Kemdikbud cq.DJPD
Dokumen:
Kurang Salur /Lebih
Salur Dana Bos,
Jumlah Siswa.
15
Penyelesaian Kurang Salur dan
Lebih Salur
 Kurang Salur /Lebih Salur  terjadi
karena perubahan jumlah siswa.
 Buffer Fund  anggaran yang
disediakan diluar BOS yang telah
diperkirakan perhitungan per daerah
berdasarkan perkiraan jumlah murid.
 Kurang Salur  dibayarkan
menggunakan Buffer Fund.
 Lebih Salur  Diperhitungkan pada
penyaluran triwulan/semester
berikutnya.
Buffer Fund
TERIMA KASIH

similar documents