5. Permenkeu Tentang Pedoman umum dan Alokasi BOS

Report
Kementerian
Keuangan R.I.
Pengaturan BOS 2012
dalam PMK
Disampaikan oleh:
Direktur Dana Perimbangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan
Jakarta, 14 Desember2011
Alokasi dan Penerima BOS
•
•
•
•
Dialokasikan kepada pemerintah daerah provinsi
Dianggarkan dalam APBD Provinsi
Oleh Provinsi disalur ke sekolah dalam bentuk Hibah
Penerima BOS meliputi satuan pendidikan yang terdiri dari:
o SD/SDLB
o SMP/SMPLB/SMPT,
o SD &SMP Satu Atap (SATAP)
o Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM)
• Satuan Pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri
maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.
• Besaran alokasi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, yaitu:
o SD/SDLB sebesar Rp580 ribu per siswa per tahun;
o SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp710 ribu per siswa per tahun.
BOS dalam APBN dan APBD
• Komponen Transfer ke Daerah dalam APBN 2012 Bagian
Anggaran 999.05
• Bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam
(APBD Provinsi 2012 atau APBD -P 2012 pada kelompok
Lain-lain Pendapatan yang Sah.
• Dimanfaatkan terutama untuk stimulus bagi daerah dan
bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk
menyediakan anggaran pendidikan dalam APBD baik untuk
BOS Daerah (BOSDA) dan atau Bantuan Operasional
Pendidikan.
• Penggunaan BOS agar tetap bersinergi dengan BOS Daerah
(BOSDA) dan atau Bantuan Operasional Pendidikan.
Besaran alokasi dan Jumlah Murid
Alokasi BOS sebesar Rp23.59 triliun, terdiri dari:
o Dana BOS sebesar Rp22.44 triliun untuk 36.579.003 murid
 SD 27.153.667 murid
 SMP 9.425.336 murid
o Dana cadangan BOS (Buffer fund) sebesar Rp1.15 triliun yang
dipergunakan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah murid
pada tahun anggaran berjalan (karena tahun ajaran baru).
Penyaluran
• Melalui pemindahbukuan dana dari RKUN ke RKUD Provinsi untuk
diteruskan ke satuan pendidikan dasar dalam bentuk hibah.
• Penyaluran BOS dilakukan secara triwulanan, yaitu:
o Triwulan I (Januari sd Maret) paling lambat 14 hari kerja pada awal
Januari 2012;
o Triwulan II (April sd Juni) paling lambat 7 hari kerja pada awal April
2012;
o Triwulan III (Juli sd September) paling lambat 7 hari kerja pada awal
Juli 2012; dan
o Triwulan IV (Oktober sd Desember) paling lambat 7 hari kerja pada
awal Oktober 2012.
• Penyaluran Triwulan I, II, III, IV masing-masing sebesar 25% alokasi BOS.
• Provinsi wajib menyalurkan BOS ke setiap sekolah paling lambat 7 hari
kerja setelah BOS diterima di RKUD Provinsi.
Pelaporan
• Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan:
• Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c.q. DJPK
• Laporan Penggunaan BOS kepada Mendikbud c.q. DJ DikDas.
• Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran:
• akhir Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I;
• akhir Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II;
• akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III
• akhir Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV.
Kurang dan Lebih Salur
• Kurang salur, terjadi jika terdapat selisih kurang antara dana yang di transfer
dengan realisasi pembayaran BOS kepada setiap sekolah pada triwulan
bersangkutan;
• Lebih salur, terjadi jika terdapat selisih lebih antara dana yang di transfer
dengan realisasi pembayaran BOS kepada setiap sekolah pada triwulan
bersangkutan;
• Dalam hal terdapat kurang/lebih salur, Provinsi menyampaikan perhitungan
kurang/lebih salur BOS kepada Kemdikbud dalam Laporan Penggunaan BOS.
• Kemdikbud menyampaikan rekomendasi kurang/lebih salur BOS kepada
KemKeu
• Rekomendasi kurang/lebih salur BOS diterima oleh KemKeu paling lambat 30
hari kerja sebelum triwulan berjalan berakhir.
Dana Cadangan BOS
• Dalam hal terjadi kurang salur maka Dana cadangan BOS dapat dicairkan secara
triwulanan:
o Triwulan I (Januari sd Maret) paling lambat 7 hari kerja sebelum Triwulan I
berakhir;
o Triwulan II (April sd Juni) paling lambat 7 hari kerja sebelum Triwulan II berakhir;
o Triwulan III (Juli sd September) paling lambat 7 hari kerja sebelum triwulan III
berakhir; dan
o Triwulan IV (Oktober sd Desember) paling lambat 14 hari kerja sebelum triwulan
IV berakhir.
• Dalam hal terdapat lebih salur maka:
 lebih salur diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran alokasi BOS
triwulan berikutnya; atau
 Lebih salur pada Triwulan IV diperhitungkan sebagai pengurang dalam
penyaluran Triwulan I tahun anggaran berikutnya berdasarkan rekomendasi dari
KemDikBud.
Penyaluran BOS bagi Daerah Terpencil
• Alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS di daerah terpencil berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a) penyaluran BOS dilakukan secara semesteran;
b) alokasi BOS tersebut merupakan bagian dari alokasi BOS per provinsi;
dan
c) rincian alokasi BOS dihitung berdasarkan data sekolah penerima BOS di
daerah terpencil dan jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.
• Ketentuan mengenai pedoman umum dan alokasi BOS untuk sekolah
penerima BOS daerah terpencil diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
tersendiri.
• Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersendiri tersebut di atas belum
ditetapkan, ketentuan mengenai pedoman umum dan alokasi BOS untuk
sekolah penerima BOS daerah terpencil dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan tentang BOS 2012.
Penetapan dan kriteria daerah
terpencil
Mekanisme Sisa Dana BOS
yang terdapat di RKUD
setelah berakhirnya Tahun
Anggaran
BOS 2012
Mekanisme Penyampaian
Pelaporan yang dilakukan
oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Provinsi
Terima Kasih

similar documents